<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/nadiem-zaking.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim meminta agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim turun ke lapangan melihat kondisi pendidikan secara nyata di Indonesia.  Kata dia, menteri milenial ini sangat jarang berkomunikasi dengan masyarakat. Bahkan, saat pandemi ini, baru sekali dia turun ke lapangan, itu juga ketika mendampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin ke SMAN 4 Sukabumi, Jawa Barat terkait persiapan pembukaan sekolah di masa pandemi Covid-19.  "Saya melihat Mas Menteri memang tidak turun ya, turunnya hanya sekali. Itu pun karena ada wakil presiden yang pergi, jadi ikut wakil presiden, mau ngga mau ya harus ikut wakil presiden," ujarnya dalam diskusi daring, Rabu (29/7).  Menurut dia, sistem komunikasi Nadiem seperti pembelajaran jarak jauh (PJJ) tidak menyentuh kebutuhan daripada masyarakat itu sendiri. "Mas Menteri selama PJJ ini lebih banyak memerintah dengan metode PJJ juga, jadi saya mengatakan, Mas Menteri kita ini menteri pendidikan jarak jauh karena memerintahnya dari jarak jauh juga," terang dia.  Dirinya pun mengharapkan Nadiem untuk lebih merakyat, berkomunikasi dengan guru dan murid yang mengalami hambatan dalam pembelajaran di tengah pandemi. Dengan begitu, perlahan-lahan, pendidikan Indonesia pun juga akan kembali pulih.  "Kami berharap Mas Menteri jangan sampai menjadi menteri pendidikan jarak jauh, karena apa, pendidikan itu filosofisnya menghilangkan jarak, bukan menjauhkan atau membuat jarak," pungkasnya.

FSGI Sebut Nadiem Menteri Pendidikan Jarak Jauh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT-1-VISI-INDONESIA-JOKOWI-MARUF-FED-12-750x516.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rasa penasaran publik atas siapa putra-putri terbaik negeri yang masuk gerbong Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo periode II sebentar lagi terjawab.  Dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi media utama di Istana Merdeka kemarin (14/8), Jokowi -sapaan akrab Joko Widodo- menyatakan sudah menyelesaikan penyusunan kabinetnya.  "Sudah final dan saya akan umumkan secepatnya, sebelum pelantikan (Red, 20 Oktober 2019). Ada 34 pos kementerian. Ada yang baru. Ada yang digabung," perinci presiden setelah mempersilakan para pemimpin redaksi duduk melingkari meja panjang di ruang utama istana.  Acara yang dikemas dalam bentuk makan siang bersama itu selanjutnya diisi dengan penjelasan Jokowi tentang profil Kabinet Kerja. "Rumusnya 55:45," sebutnya terkait komposisi sumber daya manusia (SDM) dari kalangan profesional dan wakil partai politik (parpol). Nama-nama yang dipilih dan parpol sudah diberi tahu soal susunan kabinet itu.  Harapan parpol di luar koalisi parpol pendukung Jokowi di pemilihan umum presiden (pilpres) lalu untuk masuk kabinet juga dipastikan menguncup kemarin. Jokowi menegaskan, dengan dukungan parpol koalisi (PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Perindo, PSI, Hanura, PBB, dan PKPI), dirinya sudah mendapat perolehan suara sekitar 62,71 persen suara nasional atau 60,3 persen kursi parlemen. Jumlah dukungan tersebut lebih besar daripada saat Jokowi menjadi kepala daerah, baik itu wali kota Solo maupun gubernur DKI Jakarta. "Jika Gerindra masuk akan 74 persen, terlalu besar, buat apa?" tanya kader PDIP tersebut.  Sebagai informasi, saat menyusun Kabinet Kerja 2014-2019, Jokowi juga menetapkan jumlah pos kementerian berjumlah 34. Dari jumlah itu, 15 (44 persen) menteri berlatar belakang parpol dan 19 (56 persen) nonparpol. Dalam perjalanannya, Jokowi melakukan kocok ulang (reshuffle) kabinet sebanyak tiga kali.  Salah satu catatan buruk dari kinerja Kabinet Kerja periode I adalah ada empat menteri yang terserimpung kasus korupsi. Mereka adalah Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.  Dalam sesi tanya jawab yang diselingi bersantap bakso Malang dan siomay Bandung itu, Jokowi menjamin bahwa kalangan profesional yang dipilihnya sendiri teruji keandalannya. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah kemampuan manajemen dan mengeksekusi (program/kebijakan) di lapangan.  "Saya menyeleksi 60 nama. Banyak yang pintar, masih muda-muda, kalau disuruh ngomong dan presentasi meyakinkan. Sayang, setelah dicek track record-nya, pengalaman manajerial dan mengeksekusi program nol," ungkap ayah 3 anak dan kakek 2 cucu itu.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/PEMBUBARAN-TKN-JOKOWI-AMIN-DERY-RIDWANSAH-2.jpg" alt="Presiden Jokowi mulai membocorkan komposisi kabinet saat memimpin bersama Ma" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi mulai membocorkan komposisi kabinet saat memimpin bersama Ma</figcaption>
</figure> Presiden-wakil presiden terpilih Jokowi-Ma'ruf Amin didampingi istri saat menyampikan Visi Indonesia di Sentul, Bogor, Minggu (14/7) lalu. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos) <h3>Menteri Baru</h3> Dari pemilihan ketat itu, Jokowi mengaku menemukan sosok muda yang dinilai matang dalam manajemen. Ada yang umurnya di bawah 35 tahun; ada juga yang di bawah 30 tahun. "Dia akan mengisi sebuah pos kementerian lama," ujar mantan wali kota Solo tersebut berteka-teki karena menolak menyebutkan nama.  Selain dari kalangan muda milenial, ada juga wajah baru di kabinet mendatang yang berasal dari pimpinan BUMN dan kepala daerah. "Mereka punya track record bagus, harus diberi tantangan lebih besar," tuturnya.  Lantas, apa pos kementerian baru di kabinet mendatang? Presiden menyebut Kementerian Investasi. Kementerian itu adalah peningkatan status dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). "Masalah investasi ini sangat serius. Semua negara berlomba membenahi ini. Saya pernah ngurus izin di Dubai, hanya perlu waktu setengah jam. Kita seharusnya bisa seperti itu," kata mantan pengusaha mebel tersebut memberi contoh.  Kementerian baru berikutnya adalah Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Internasional. Berbeda dengan Kementerian Investasi, kementerian baru itu merupakan gabungan dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag). "Sekarang tugas Kemenlu harus berorientasi ekonomi, gak melulu soal politik. Para duta besar dan diplomat kita harus mengerti ekonomi, harus menjadi marketer-marketer terbaik potensi ekonomi kita," tuturnya. Siapa tokoh yang mengisi dua pos baru menteri itu? Lagi-lagi Jokowi menolak menyebut nama.  Tentang representasi ormas, khususnya dari Nahdlatul Ulama (NU) yang diakui luas berkontribusi besar terhadap kemenangan Jokowi pada pilpres lalu, Jokowi juga mengaku mempertimbangkan itu. "Menyusun kabinet pasti menimbang keterwakilan semua unsur, representasi daerah, tua muda, semua dihitung," jelasnya.  Jadi, berapa menteri dari NU? Ditanya demikian, Jokowi menjawab diplomatis. "(NU kan sudah dapat, Red) Wapres, itu kan (nilainya setara) lima menteri," ujarnya sambil membuka telapak tangan membentuk lima jari.  Terkait parameter penilaian kerja menteri, Jokowi menyatakan bakal menetapkan key performance indicator (KPI) yang simpel. "Saya akan tetapkan 1-2 KPI saja, yang konkret, terukur. Gak ada lagi bertujuan untuk pengembangan bla..bla..bla," perincinya. <h3>Menteri Lama</h3> Selain mengungkap komposisi, nama, dan pos kementerian baru, Presiden Jokowi menyampaikan penilaiannya terhadap nama-nama menteri populer dan pos kementerian di kabinet saat ini yang mendapat banyak sorotan. "Mereka yang kerjanya ngeyel saja, tapi gak bisa menuntaskan pekerjaan, tentu harus saya ganti. Namun, ada yang ngeyel, tapi saya pertahankan. Karena saya butuh. Nggak usah disebut namanya lah, jaga perasaan," ucap presiden.  Siapa menteri yang ngeyel tapi kerjanya tidak beres dan siapa menteri yang ngeyel tapi dibutuhkan itu? Lagi-lagi Jokowi enggan menyebutkan nama.  Bagaimana Menteri Perikanan Susi Pudjiastuti? Jokowi mengakui bahwa Susi adalah menteri paling populer di kabinetnya. Ketegasan menghadapi kapal penyelundup dengan mengebom mereka jika tertangkap adalah salah satu kinerja yang didukung Jokowi.  Presiden juga tak segan mengungkap respek kepada menteri-menteri perekonomian seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. "Bu Ani (sapaan Sri Mulyani, Red) saatnya diberi tanggung jawab lebih besar. Sedangkan Pak Enggar dan Pak Airlangga sangat menguasai pekerjaannya hingga detail-detail. Saya tahu betul," sebut presiden.  Kalimat dengan nada pujian juga tak segan disampaikan Jokowi saat dimintai pendapatnya tentang Luhut Binsar Pandjaitan. Presiden mengaku heran dengan banyaknya opini negatif terhadap Luhut selaku menteri koordinator bidang kemaritiman. "Padahal, Pak Luhut-lah yang paling cepat mengeksekusi tugasnya. Dia eksekutor sejati. Semua yang saya tugaskan diselesaikan dengan cepat dan baik," tegasnya.  Tentang menteri-menteri yang akan diganti, Jokowi memilih irit bicara. "Toh sebentar lagi juga tahu," katanya. Namun, Jokowi tak membantah bahwa posisi jaksa agung akan berganti. "Dari kalangan nonparpol," sebutnya.  Seperti diketahui, pada periode pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, jaksa agung dijabat M. Prasetyo. Dia merupakan mantan kader Partai Nasdem. Dalam sejarahnya, jaksa agung pernah dijabat sosok dari luar Kejaksaan Agung. Meski begitu, Jokowi belum memastikan apakah itu berarti posisi jaksa agung akan diisi sosok dari eksternal Korps Adhyaksa.

Bocoran Kabinet Jokowi: Jaksa Agung Diganti, Ada Menteri Investasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Megawati-raka-deny.jpg" alt="Ketua Umum PDIP Megawati, saat Kongres V digelar di Bali, Kamis (8/8). (RAKA DENNY /JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PDIP Megawati, saat Kongres V digelar di Bali, Kamis (8/8). (RAKA DENNY /JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) tengah disibukkan dengan pemilihan kabinet yang akan mengisi pemerintahannya untuk periode kedua. Bahkan Jokowi juga menginginkan menteri dari kalangan milenial. Namun, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta jatah menteri lebih banyak dibandingkan partai lainnya.  Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri mengatakan soal keinginan Presiden Jokowoi 'menggaet' menteri dari milenial atau kalangan muda harus juga dilihat dari beberapa aspek. Salah satunya harus teliti jangan hanya menilai dari kepiawaiannya. "Karena kalau anak muda kalau dia pintar tapi belum pernah menjalankan proses di dalam tata pemerintahan negara itu bisa saja tidak berhasil," ujar Megawati di Hotel Grand Inna Beach, Bali, Kamis (8/8) malam.  Megawati menilai, anak muda tidak hanya dilihat dari keberhasilannya dalam bidang tertentu. Misalnya mengelola sebuah perusahaan. Menurut Megawati, anak muda harus juga memiliki pengalaman politik. Misalnya pernah menjadi anggota dewan. "Karena dari seluruh sisi pengalaman saya di politik, minimal itu harus ada atau bisa jadi anggota DPRD dulu, harus ada jenjangnya," katanya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Mega-jokowi-Raka-Denny.jpg" alt="Wapres Jusuf Kalla, Presiden Joko Widodo, Ketum Megawati Soekarnoputri, Wapres Terpilih Ma" width="100%">
<figcaption>Wapres Jusuf Kalla, Presiden Joko Widodo, Ketum Megawati Soekarnoputri, Wapres Terpilih Ma</figcaption>
</figure> Megawati, saat Kongres V PDI Perjuangan (PDIP) digelar di Bali pada tanggal 8-11 Agustus 2019.--RAKA DENNY/JAWAPOS  "Nantinya bisa merasakan bagaimana sulitnya membuat UU (apabila menjadi anggota DPR). Karena UU tidak dibuat sendiri dan harus melobi sekian partai dan bermitra ke pemerintah," tambahnya.  Presiden Indonesia ke-5 ini berujar bukannya tidak setuju dengan keinginan kadernya Jokowi. Akan tetapi, perencanaan harus sangat matang mengenai pengisian jatah kursi menteri di kabinet. "Ini masalah bangsa dan negara harus yang berkompeten yang punya pengalaman di bidang politik," ungkapnya.  Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan ketertarikannya terhadap milenial untuk bisa membantunya di pemerintahan periode 2019-2024. Karena dia menginginkan orang yang energik dan cepat di pemerintahannya.  "Bisa saja ade menteri umur 20-25. Tapi harus mengerti manajerial, manajemen, mampu mengeksekusi program yang ada. Umur 30-an ‎juga banyak. Ini karena saat ini dan ke depan perlu adanya orang-orang dinamis, fleksibel dan mampu mengikuti perubahan zaman," kata Jokowi beberapa waktu lalu.

Wacana Jokowi Gaet Menteri Milenial, Ini Pesan Megawati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/AHY-JOKOWI-SESKAB-for-JP-Jawa-Pos.jpg" alt="Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (2/5). Nama AHY masuk dalam jajaran menteri milenial dari kalangan parpol. (SESKAB for Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (2/5). Nama AHY masuk dalam jajaran menteri milenial dari kalangan parpol. (SESKAB for Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden terpilih Jokowi berwacana akan merekrut generasi milenial terpilih untuk menjadi bagian dari kabinetnya. Diharapkan anak milenial ini mampu membantu pemerintahan selama lima tahun mendatang.  Menurut politikus Partai Golkar Mukhamad Misbakhun, keinginan Presiden Jokowi itu sangatlah wajar. Apalagi sang presiden yang akan menjalankan tugasnya untuk periode kedua itu berusia relatif muda, yakni 54 tahun. Tentunya mantan gubernur DKI Jakarta itu anak muda yang menjadi menteri tersebut bisa bersinergi dengannya.  "Inilah yang menjadi point entry kenapa kita bicara tentang kemudaan itu di dalam kabinet," ujar Misbakhun kepada wartawan, Jumat (2/8).  Mantan anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) itu mengatakan, Jokowi adalah seorang pekerja keras dan tidak mudah lelah. Tentunya para menteri yang membantu tugasnya harus bisa mengimbangi.Tidak lagi ada kerja malas-malasan untuk membantu presiden.  "Mereka (menteri, red) harus bisa mengimbangi irama kerja Presiden. Bisa 24 jam, sewaktu-waktu dipanggil presiden, sewaktu-waktu harus ikut presiden harus tanggap," katanya.  Anggota Komisi XI DPR itu berharap menteri di Kabinet Kerja jilid II harus peka terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat. Karena Kepekaan itu yang disukai oleh Presiden Jokowi dalam mengelola pemerintahan. Presiden Jokowi membutuhkan orang-orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh tidak mengenal lelah. Harus bisa selaras dan bisa bersinergi dengan Jokowi-Ma'ruf Amin.  "Harus menjadi orang pertama memberikan laporan kepada presiden. Yang bisa seperti ini kan semangatnya harus selalu muda," pungkasnya.

Menteri Kabinet Jokowi Harus Siap Kerja 24 Jam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/WhatsApp-Image-2019-04-09-at-16.28.09.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kursi menteri untuk kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin menjadi rebutan dari parpol pengusung di Pilpres 2019 lalu. Menteri yang bakal ditempati kalangan profesional diprediksi bakal mendapat tempat. Bahkan wajah lama dipertahankan.  Pengamat Politik UPN Veteran Jakarta Andriadi Achmad mengungkapkan, di tengah parpol sibuk menyiapkan nama untuk masuk barisan kabinet Kerja Jilid II, kalangan profesional atau nonparpol perlu diperhatikan. Sebab profesionalitasan mereka sangat dibutuhkan untuk bangsa dan negara.  Andriadi memprediksi hampir semuah menteri dari profesional bakal dipertahankan. Sebab selama mereka bekerja di Kabinet Kerja I menorehkan prostasi cukup bagus. Sebut saja, Sri Mulyani, Bambang Brojonegoro, Pratikno, Susi Pujiastuti, Budi Karya, Ignatius Jonan, Archandra Tahar, dan Basuki Hadimuljono.  "Hemat saya dari kalangan profesional masih diwakili wajah-wajah lama yang saat ini masih duduk dalam kabinet kerja jilid 1. Mereka dianggap berhasil dan mesti harus menuntaskan kinerja di periode kedua," Andriadi kepada JawaPos.com, Rabu (31/7).  Sedangkan untuk kalangan generasi milenial, Direktur Eksekutif Nusantara Institute PolCom SRC ini meminta Jokowi untuk mempertimbangkannya. Pertimbangan itu bisa saja diakomodasi atau tidak. Selama ini para milenial itu berhasil di bidangnya masing-masing. Namun ketika dibawa ke pemerintahan, keahliannya belum tentu diadosi. Apalagi yang mereka hadapi di dalam kementerian para birokrat yang sudah malang melintang.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/PEMBUBARAN-TKN-JOKOWI-AMIN-DERY-RIDWANSAH-9.jpg" alt="Presiden Jokowi ketika bertemu dengan perwakilan parpol koalisi di salah satu restoran, Jakarta pekan lalu. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi ketika bertemu dengan perwakilan parpol koalisi di salah satu restoran, Jakarta pekan lalu. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Menteri ESDM Ignasius Jonan ketika mengunjungi proyek 3 Gardu Induk dan SUTT yang resmi dioperasikan. Ignasius adalah salah satu menteri di kabinet kerja yang berasal dari profesional. (Istimewa)  "Benarkah milenial ini akan masuk? Dikhawatirkan terjadi friksi dengan pejabat-pejabat di kementerian yang merasa sudah karatan, tiba-tiba dipimpin oleh anak muda," bebernya.  Adapun sosok milenial yang disebut-sebut masuk dalam radar menteri di antarnya, Arif Rosyid (antan Ketum PB HMI), Tsamara Amani dan Grace Natalie (PSI), Nadiem Makarim (CEO Gojek), dan Ahmad Zaky (CEO Bukalapak).  Sementara itu untuk menteri dari parpol, Andriadi mengingatkan, agar setiap parpol menyiapkan sosok yang senafas dengan motto pemerintahan Jokowi-Ma'ruf "Kabinet Indonesia Kerja". Artinya politisi dengan memiliki latar belakang profesional dan keahlian serta pengetahuan di bidangnya.  "Bursa politisi utusan parpol untuk pos menteri hendaknya memiliki profesonalitas dan keahlian serta pengetahuan di bidangnya, agar mampu menjalankan kerja di kementeriannya dengan baik," tandasnya.  Sebelumnya, Ketua DPP Parai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, ketua umumnya Airlangga Hartarto sudah memiliki nama-nama yang akan disodorkan ke Presiden Jokowi. ”Nama-nama tersebut sudah ada di kantong Ketua Umum Partai Golkar, Pak Airlangga Hartarto,” ujar Ace kepada wartawan, Rabu (31/7).  ‎Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu menuturkan, Presiden Jokowi sudah meminta kepada Partai Golkar agar memberikan kader-kader yang berkualitas untuk dipilih menjadi menteri di pemerintahan.  “Presiden Jokowi meminta kepada Partai Golkar untuk mengisi portofolio kabinet yang dibutuhkan sesuai dengan bidangnya, tentu kami memiliki kader-kader untuk mengisi portofolio yang dikehendaki beliau,” katanya.  Ace meyakini Presiden Jokowi memiliki penilaian yang sangat objektif untuk memilih mana figur yang tepat dalam membantu dirinya di kabinet.  “Presiden Jokowi tentu tahu mengetahui mana figur-figur yang memiliki kompetensi, integritas, kemampuan manajerial dan bertindak cepat dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang perlu diambil keputusannya,” tuturnya.

Prediksi Kabinet Jokowi: Profesional Dipertahankan, Milenial Masuk?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/PROFIL_JUFUF-KALLA_MIFTAHULHAYAT-1-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemilihan calon menteri muda dari kalangan profesional di kabinet mendatang harus lebih cermat. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan, beberapa tokoh muda justru lebih baik berada di luar pemerintahan. Salah seorang di antara mereka, CEO Go-Jek Nadiem Makarim yang sempat didorong publik agar dipertimbangkan sebagai calon menteri.  Hal itu disampaikan JK setelah menerima Nadiem di kantor wakil presiden kemarin (16/7). Menurut dia, Nadiem sudah terbukti baik di bidangnya. Namun, tidak berarti orang yang baik di satu bidang bisa menguasai bidang lain pula. ''Menurut saya, biar generasi muda seperti Nadiem ini justru dibutuhkan di luar (pemerintahan),'' terangnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/pebisnis-sukses-jangan-masuk-kabinet.jpg" alt="BAHAS MODA TRANSPORTASI: Wapres Jusuf Kalla berbincang dengan CEO Go-Jek Nadiem Makarim di kantor Wapres, Jakarta, kemarin (16/7). (Bayu Putra/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BAHAS MODA TRANSPORTASI: Wapres Jusuf Kalla berbincang dengan CEO Go-Jek Nadiem Makarim di kantor Wapres, Jakarta, kemarin (16/7). (Bayu Putra/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Wapres Jusuf Kalla. (MIFTAHULHAYAT /JAWA POS)  Menurut JK, tidak mudah mencari sosok seperti Nadiem yang kiprahnya sudah merambah ke Asia Tenggara. ''Kalau menteri, kan terbatas perannya,'' lanjut JK. Apalagi, saat ini bangsa Indonesia lebih memerlukan entrepreneur ketimbang birokrat.  JK juga meminta masyarakat tidak asal dalam mengusulkan tokoh untuk masuk ke pemerintahan. ''Jangan justru anak muda yang sukses di bisnis didorong-dorong menjadi birokrat di pemerintah. Justru lebih penting dia di sini (luar),'' tutur mantan Menko Kesra itu.  Apakah pembahasan itu juga dibicarakan dengan Nadiem, JK tersenyum seraya mengatakan tidak. Menurut dia, Nadiem hanya membicarakan soal perkembangan Go-Jek dan permintaan saran. Khususnya bagaimana dia bisa ikut berperan dalam mengembangkan transportasi di DKI Jakarta dan kota-kota lainnya. Juga pengembangan usaha kecil menengah.  Sementara itu, Nadiem menyatakan bahwa pertemuan dirinya dengan JK hanya berfokus membahas peran Go-Jek untuk Jakarta. ''Bagaimana Go-Jek bisa membantu dengan multimoda transportasi di DKI Jakarta,'' terangnya. Sasaran akhirnya adalah peningkatan kualitas transportasi publik di ibu kota.

JK Minta CEO Gojek untuk Tidak Masuk ke Kabinet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/investasi-politik-nasdem-ciptakan-calon-pemimpin-masa-depan_m_.jpg" alt="Ilustrasi Partai Nasdem" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Partai Nasdem</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bursa menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin terus dibahas. Apalagi Presiden terpilih Jokowi menginginkan menterinya ke depan adalah seorang milenial. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate mengatakan, pihaknya memiliki banyak kader yang mumpuni untuk menempati posisi di kabinet. Salah satunya adalah anak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, yakni Prananda Paloh.  "Banyak sekali, banyak juga pendidikan bagus, profesi usaha. Yang sudah dikaderisasi dari dalam salah satunya Prananda," ujar Johnny di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/7).  Jonny menuturkan, pengalaman anak Surya Paloh ini sudah mumpuni. Karena dia Anggota DPR Periode 2019-2024. Kemudian Ketua Garda Pemuda Nasdem yang memiliki kader tersebar di seluruh Indo‎nesia.  "Di dalam organiassi internal Prananda Paloh juga mumpuni," katanya.  Johnny mengatakan Prananda akan siap bila ditunjuk untuk membantu Presiden Jokowi dalam mengelola pemerintahan ke depan. Sebagai seorang kader apabila mendapat penugasan. Maka harus siap menerimanya.  "Kalau jadi kader ya harus siap. Dia kan anggota DPR sudah lima tahun. Sampai sekarang belum pernah dibicarakan sebagai calon," ungkapnya.  Namun demikan Anggota Komisi XI DPR ini menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi untuk menentukan orang-orang yang mengisi di kabinetnya. Nasdem tidak mengintervensi soal pembantu kepala negara itu.  "Jokowi silakan memilih mana yang cocok. Kami tidak memberikan daftar nama. Dia mengetahui kader profesional Nasdem tidak perlu kami sodorkan," tegasnya.  Sebelumnya, Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem Tengku Taufiqulhadi membantah nama Prananda Paloh masuk dalam daftar kandidat menteri dari kalangan milenial. Pasalnya, hingga kini partai yang diketuai oleh Surya Paloh itu belum pernah menyodorkan nama-nama calon menteri ke Presiden-wapres terpilih Jokowi dan Ma’ruf Amin.  Dia mengatakan pesan dari ketua umumnya Surya Paloh bahwa tak elok menyodorkan nama menteri. Termasuk dari milenial yang diinginkan oleh Presiden Jokowi.   "Ketua umum kami mengatakan malu kalau berbicara tentang kursi menteri. Kalau misalnya ada pimpinan partai yang berbicara kursi meteri itulah sikap dia dan bukan sikap nasdem‎," ujar Taufiqulhadi kepada JawaPos.com.  Anggota Komisi III DPR mengklaim bahwa Partai Nasdem tetap mengikuti semua keputusan dan pilihan Presiden Jokowi. "Apa yang dianggap baik oleh Jokowi, juga baik untuk Nasdem," ungkapnya.  Untuk diketahui, Prananda Paloh merupakan anggota DPR/MPR periode 2014-2019 dari Fraksi Partai Nasdem. Dia terpilih dari daerah pemilihan Sumut 1 (Kota Medan, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Serdang Bedagai).  Pria kelahiran Singapura, 21 September 1988 itu termasuk salah satu politisi muda yang berhasil melenggang ke Senayan pada Pemilu 2019.  Di DPR saat ini Pranda ditempatkan Komisi I DPR yang membidangi pertahanan, intelijen, luar negeri, komunikasi, dan informasi, selain di Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP).

Jokowi Cari Menteri, Nasdem Punya Kandidat Anak Surya Paloh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/istana-presiden.jpg" alt="Istana Kepresidenan Bogor. (Dok Radar Bogor/ Jawa Pos Group)" width="100%">
<figcaption>Istana Kepresidenan Bogor. (Dok Radar Bogor/ Jawa Pos Group)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Parpol-parpol boleh saja meminta jatah kursi menteri sebanyak-banyaknya. Namun, Presiden Jokowi sudah memutuskan untuk membuka pintu lebar-lebar bagi para profesional. Porsi untuk kalangan nonparpol itu cukup besar. Komposisinya bahkan hampir imbang dengan menteri dari unsur parpol.  "Ya kira-kira komposisi menterinya 60:40 atau 50:50. Kira-kira itu.'," ujar Jokowi saat dimintai konfirmasi setelah membuka Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2019 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, kemarin (12/7).  Namun, dia belum memerinci kelompok mana yang mendapat porsi 60, 50, dan 40 persen itu. Mantan wali kota Solo tersebut hanya menyampaikan bahwa dirinya sudah memiliki blueprint sosok calon menteri. Dia juga memastikan bahwa tidak semua menteri akan dirombak. Menteri-menteri yang saat ini menjabat juga berpeluang melanjutkan kiprah mereka kembali.  "Banyak (menteri bertahan, Red)," katanya. Namun, Jokowi juga belum memastikan siapa menteri yang dipertahankan. Saat ini pihaknya masih mengkaji dan menyerap masukan dari partai-partai politik. Termasuk usul mengakomodasi menteri-menteri muda.  Jokowi juga mempertimbangkan segala dinamika yang terjadi di luar. Salah satunya mengenai menteri-menteri yang terseret kasus hukum. "Ya, nanti dilihat. Semua hal mesti kami pertimbangkan," tegasnya.  Disinggung soal mulai banyaknya partai pengusung yang meminta jatah menteri, dia menyatakan tidak mau ambil pusing. Menurut Jokowi, permintaan itu merupakan hal biasa. "Ya nggak papa mau minta 10 menteri, mau minta 11, mau minta 9. Kan nggak papa. Wong minta aja," katanya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT-2-HALAL-BIHALAL-JOKOWI-AKTIVIS-98-FED-6-750x506.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Presiden Jokowi dalam acara halalbihalal dengan aktivis 98 beberapa waktu lalu. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)  Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengungkapkan, penentuan komposisi menteri menjadi hak penuh Jokowi. Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada presiden apakah komposisinya 60 persen menteri dari partai politik dan 40 persen profesional atau sebaliknya. Bisa juga perwakilan parpol 50 persen dan 50 persen lainnya profesional.  Apa pun yang diputuskan Jokowi, Partai Golkar akan mengikuti. Yang pasti, tutur dia, partainya sudah menyiapkan nama-nama yang layak menjadi menteri. "Nama-nama sudah ada di tangan ketua umum," terang dia. Namun, Ace enggan membuka siapa saja kader Partai Golkar yang akan menjadi menteri. Dia menyampaikan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto-lah yang mengetahuinya.  Begitu pula soal calon menteri muda. Anggota DPR itu mengungkapkan, partainya mempunyai banyak kader muda yang siap menjadi menteri. Namun, lagi-lagi Ace tidak mau menyebutkan tokoh-tokoh muda Golkar yang akan diajukan ke Jokowi. "Yang pasti sudah ada. Semua di tangan ketua umum," tegas legislator asal Jawa Barat itu.  Apakah nama Ace juga diajukan sebagai calon menteri muda? Dia menegaskan bahwa semua nama sudah berada di tangan ketua umum. Jika nanti Presiden Jokowi memintanya, Partai Golkar siap menyerahkannya.  Pada bagian lain, Ketua DPP PKB Lukman Edy menuturkan, Jokowi mempunyai lima hak prerogatif. Pertama, menentukan nomenklatur kementerian. "Apakah ada kementerian yang digabung, ditambah, atau dikurangi. Itu hak penuh presiden," tuturnya. Namun, jumlahnya tidak boleh lebih dari 34 kementerian. Sebab, jumlah tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Kementerian Negara.  Kedua, kata dia, presiden mempunyai hak menentukan calon menteri yang akan membantunya selama lima tahun. Hak presiden selanjutnya adalah menentukan sumber rekrutmen menteri. Apakah dari parpol, birokrat, TNI, Polri, pengusaha, atau calon menteri dari organisasi kemasyarakatan (ormas). "Sumber rekrutmen menjadi hak prerogratif presiden," tegasnya.  Selain itu, kata dia, Jokowi berhak menentukan formula komposisi menteri. Berapa persen dari parpol dan berapa persen dari nonparpol. Formulanya bisa 50:50 persen atau 70:30 persen. Hak prerogatif kelima presiden adalah melantik menteri.  Lukman menyatakan, bagi PKB, dari mana pun menteri yang ditunjuk, baik parpol maupun nonparpol, mereka harus ahli dan profesional.  Di tempat terpisah, Wasekjen PDI Perjuangan Eriko Sotarduga mengutarakan, penentuan menteri akan dibahas Jokowi dengan para ketua umum parpol. PDIP mempunyai banyak kader yang siap menjadi pembantu presiden. "Kami serahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri," katanya.  Pos Ekonomi Perlu Menteri Profesional  Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi memprediksi, Jokowi bakal membuka ruang lebih besar bagi para profesional untuk masuk kabinet. Opsi itu diambil karena Jokowi sudah punya kalkulasi politik sendiri. "Koalisi Jokowi saat ini jauh lebih solid dibanding 2014," paparnya.  Dia menyebut beberapa sosok profesional yang layak masuk kabinet. Di antaranya, Erick Thohir dan Ketua Kadin Rosan P. Roeslani. "Dua sosok itu cukup layak."  Dia mengusulkan beberapa pos kementerian untuk diisi menteri dari kalangan profesional. Misalnya, menteri bidang ekonomi; menteri pendidikan dan kebudayaan; menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi (ristekdikti); serta menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah (UMKM). Bidang-bidang tersebut harus diisi kalangan profesional yang jauh dari kepentingan politik praktis.  Di sisi lain, Ari menambahkan, Jokowi tidak bakal mengabaikan partai koalisi. Dia memprediksi, pengisian kursi menteri dari kader parpol dilakukan secara proporsional. Artinya, partai dengan suara besar berkesempatan mendapat jatah kursi menteri lebih banyak. "Itu masuk akal karena melihat sumbangsih parpol dalam pemenangan Jokowi-Ma'ruf," imbuhnya.  Lebih jauh dia menyatakan bahwa tidak perlu ada penambahan kementerian baru. Kementerian saat ini dinilai cukup ideal. Yang perlu dilakukan, lanjut Ari, adalah menguatkan fungsi dan peran kementerian yang sudah ada. Untuk pengembangan ekonomi kreatif, misalnya, sudah ada Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). "Tinggal fungsinya dikuatkan. Taruh orang yang tepat di pos yang tepat," tegasnya.  Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati juga sependapat bahwa bidang ekonomi perlu mendapat perhatian lebih besar. Dia mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini cenderung stagnan, yaitu berkisar pada angka 5 persen. "Dikomparasikan dengan besarnya angka pencari kerja baru, pertumbuhan ini belum cukup," ungkapnya.  Tim ekonomi nanti harus mampu menjawab persoalan tersebut. Khusus bidang ekonomi, papar dia, yang menangani harus sosok-sosok profesional yang kompeten dan berintegritas. Memercayakan tim ekonomi dan bidang teknis lainnya kepada kalangan profesional akan jauh lebih baik.

Kabinet Jokowi Tidak Semua Menteri Bakal Wajah Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/mantan-kepala-bin-blak-blakan-soal-pertarungan-pancasila-vs-khilafah_m_.jpg" alt="Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono menuturkan, ada perbedaan mendasar di Pemilu kali ini dengan periode sebelumnya. Yakni, adanya pertarungan ideologi Pancasila melawan Khilafah." width="100%">
<figcaption>Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono menuturkan, ada perbedaan mendasar di Pemilu kali ini dengan periode sebelumnya. Yakni, adanya pertarungan ideologi Pancasila melawan Khilafah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Hendropriyono mengusulkan, agar parpol-parpol koalisi 01 tidak menyetorkan nama-nama calon menteri kepada Jokowi. Tujuannya agar Presiden bebas memilih para pembantunya.  "Setelah duduk menjadi menteri atau duduk dalam pemerintahan kesetiaannya kepada partai selesai, kesetiannya adalah kepada negara, tidak lagi kepada partai, itulah yg ditunjuk," ujar Hendropriyono di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (12/7).  Hendropriyono juga menginginkan Presiden Jokowi untuk bebas memilih semua menterinya dari kalangan profesional. Baik itu dari luar atau pun non parpol. Sehingga, parpol-parpol pendukung tidak perlu lagi mengajukan nama-nama menterinya.  Setelah dipilih, menteri yang dari partai parpol harus bisa melepaskan latar berlangnya. Semua harus fokus bekerja membantu Jokowi-Ma'ruf Amin dalam mengelola pemerintahan lima tahun ke depan.  Terkait keinginan Presiden Jokowi yang akan meminta menteri dari kalangan milenial. Hendropriyono menegaskan tidak akan mengusulkan nama anaknya yang saat ini menjadi Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono. Karena urusan menteri itu kewenangan penuh Presiden Jokowi.  "Itu kan anak saya. masa saya dorong-dorong anak saya," ungkapnya.  Saat disinggung apakah Hendropriyono berharap sang anak menjadi menteri di Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. Dia tidak ingin mengatakan, hanya pergi meninggalkan awak media.  "Entar saya salah ngomong abis deh," pungkasnya.

Hendropriyono: Entar Saya Salah Ngomong, Abis deh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/kampanye-di-bali-surya-paloh-teriak-setop-politik-aliran_m_.jpg" alt="Surya Paloh masih dipecaya oleh kader Partai Nasdem untuk dicalonkan kembali sebagai ketua umum. (Jawa Pos Photo)" width="100%">
<figcaption>Surya Paloh masih dipecaya oleh kader Partai Nasdem untuk dicalonkan kembali sebagai ketua umum. (Jawa Pos Photo)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pihak Partai Nasdem membantah nama Prananda Paloh masuk dalam daftar kandidat menteri dari kalangan milenial. Pasalnya, hingga kini partai yang diketuai oleh Surya Paloh itu belum pernah menyodorkan nama-nama calon menteri ke Presiden-wapres terpilih Jokowi dan Ma'ruf Amin.  Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem Tengku Taufiqulhadi mengatakan, pesan Surya Paloh bahwa tak elok menyodorkan nama menteri. Termasuk dari milenial. "Ketua umum kami mengatakan malu kalau berbicara tentang kursi menteri. Kalau misalnya ada pimpinan partai yang berbicara kursi meteri itulah sikap dia dan bukan sikap nasdem‎," ujar Taufiqulhadi kepada JawaPos.com, Jumat (12/7).  Anggota Komisi III DPR itu membantah rumor tentang Surya Paloh menyodorkan nama anaknya Prananda Paloh untuk didaulat sebagai menteri dari kalangan generasi milenial. Karena, penentuan menteri di kabinet merupakan kewenangan penuh dari Presiden Jokowi. "Sampai sekarang ini Nasdem tidak pernah berbicara tentang kursi menteri," tegasnya.  Taufiqulhadi mengklaim bahwa Partai Nasdem tetap mengikuti semua keputusan dan pilihan Presiden Jokowi. "Apa yang dianggap baik oleh Jokowi, juga baik untuk Nasdem," ungkapnya.  Untuk diketahui, Prananda Paloh merupakan anggota DPR/MPR periode 2014-2019 dari Fraksi Partai Nasdem. Dia terpilih dari daerah pemilihan Sumut 1 (Kota Medan, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Serdang Bedagai).  Pria kelahiran Singapura, 21 September 1988 itu termasuk salah satu politisi muda yang berhasil melenggang ke Senayan pada Pemilu 2019.  Di DPR saat ini Pranda ditempatkan Komisi I DPR yang membidangi pertahanan, intelijen, luar negeri, komunikasi, dan informasi, selain di Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP).  ‎Sementaraitu, Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin mengatakan, saat ini ada tantangan dari Presiden Jokowi dalam mengaet milenial menjadi pembantunya di kabinet. Bisa saja elite-elite politik yang lebih senior tidak rela.  ‎"Tantangan dari menteri muda dari Jokowi ada hambatan psikologis misalnya kaum tua tidak rela adanya anak-anak muda," kata Ujang.  Untuk itu, Presiden Jokowi juga harus menempatkan menteri-menteri milenial dari kalangan profesional yang memiliki prestasi bagus. Bukan malah menampung dari partai politik yang belum jelas prestasinya. "Menteri yang memiliki prestasi tinggi jangan hanya disokong oleh partai. Itu yang harus dipikirkan‎," pungkasnya.  Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan ketertarikannya terhadap milenial untuk bisa membantunya di pemerintahan periode 2019-2024. Karena, dia menginginkan orang yang enerjik dan cepat di pemerintahan.  "Bisa saja ade menteri umur 20-25. Tapi harus mengerti manajerial, manajemen, mampu mengeksekusi program yang ada. Umur 30-an ‎juga banyak. Ini karena saat ini dan ke depan perlu adanya orang-orang dinamis, fleksibel, dan mampu mengikuti perubahan zaman," kata Jokowi beberapa waktu lalu.

Nasdem Bantah Nama Anak Surya Paloh Masuk Kandidat Menteri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menteri milenial

Berita Terkini