<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/luhut.jpg" alt="Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di kantornya, Jakarta, Selasa (10/12). (Saifan Zaking/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di kantornya, Jakarta, Selasa (10/12). (Saifan Zaking/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wacana kenaikan tarif tiket Candi Borobudur menjadi hal yang diperbincangkan masyarakat. Pasalnya, rencana kenaikan itu dinilai terlalu besar, yakni naik dari sekitar Rp 25.000-Rp 50.000 menjadi Rp 750.000 per orang.  Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan klarifikasi terkait hal itu. Dia mengatakan bahwa dirinya juga memahami kekhawatiran dan masukan yang muncul dari masyarakat mengenai tarif untuk turis lokal yang dianggap terlalu tinggi.  Ia menuturkan rencana tarif yang muncul saat ini belumlah final, karena masih akan dibahas dan diputuskan oleh Presiden Jokowi pada minggu depan. “Saya mendengar banyak sekali masukan masyarakat hari ini terkait dengan wacana kenaikan tarif untuk turis lokal. Karena itu nanti saya akan minta pihak-pihak terkait untuk segera mengkaji lagi supaya tarif itu bisa diturunkan," tutur Luhut dalam keterangannya, Senin (6/6).  "Saya sampaikan terima kasih kepada semuanya atas perhatian yang begitu besar kepada warisan budaya kebanggaan kita semua ini,” sambung Luhut.  Namun, Menko Luhut memastikan bahwa rencana kenaikan tarif untuk turis asing menjadi USD 100 tidak akan berubah. Begitu pula tarif untuk pelajar tetap sesuai rencana yang sebelumnya disampaikan yakni Rp 5.000.  Sementara untuk sekadar masuk ke kawasan candi, tarifnya juga tetap di angka Rp 50 ribu seperti saat ini. Menko Luhut juga mengatakan berdasarkan masukan yang diterima, pihaknya tengah mempertimbangkan untuk menyediakan tarif khusus bagi warga Provinsi Jawa Tengah dan DIJ.  Menko Luhut mengatakan bahwa nantinya semua calon turis yang ingin mengunjungi Candi Borobudur diwajibkan untuk melakukan reservasi secara online. Hal ini dilakukan untuk mengatur aliran pengunjung.  Warga lokal pun juga akan diajak untuk lebih berkontribusi. Semua turis nantinya harus menggunakan tour guide dari warga lokal sekitar kawasan Candi Borobudur. Selain itu, turis diwajibkan untuk menggunakan sandal khusus 'upanat' supaya tidak merusak tangga dan struktur bangunan yang ada di candi. Sandal ini akan diproduksi oleh warga dan UMKM di sekitar Candi Borobudur.  “Sebagai bangsa yang kaya dengan budaya, kita tentu tidak mau dianggap tidak bisa menjaga kelestarian warisan budaya kita sendiri. Jadi memang diperlukan treatment khusus untuk mewujudkan upaya itu,” pungkasnya.

Tarif Masuk Candi Borobudur Rp 750.000, Luhut Sebut Bakal Dikaji Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/SOSOK-LUHUT-BINSAR-PANJAITAN-eca-1.jpg" alt="LUHUT BINSAR PANJAITAN-HENDRA EKA/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>LUHUT BINSAR PANJAITAN-HENDRA EKA/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, rencana pembatasan kuota pengunjung dan kenaikan tarif untuk naik ke area stupa Candi Borobudur merupakan upaya pemerintah dalam menjaga Warisan Budaya Dunia tersebut.  “Candi Borobudur itu kan cagar budaya Indonesia yang ditetapkan sebagai situs Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO. Dengan relief yang sarat makna khususnya bagi umat Buddha dan kita umat manusia, penting bagi kita semua memberi perhatian khusus untuk menjaga kelestarian kekayaan sejarah dan budaya Nusantara tersebut,” ungkap Luhut secara tertulis, Senin (6/6).  Menurut Menko Luhut, sebagai situs sejarah, Candi Borobudur memiliki berbagai kerentanan dan ancaman. Salah satunya adalah 'tangan-tangan jahil' yang melakukan tindakan tidak bertanggung jawab di tempat wisata tersebut.  “Silakan cek atau tanya ke teman-teman pengelola di sana," imbuhnya.  Berdasarkan kajian dari berbagai ahli yang memberikan masukan kepada pemerintah, kondisi situs bersejarah itu saat ini mulai mengalami pelapukan, ditambah lagi faktor perubahan iklim, erupsi gunung berapi, gempa bumi juga menjadi tantangan tersendiri.  "Belum lagi perilaku pengunjung yang suka melakukan vandalisme, menyelipkan benda tertentu di sela-sela batu candi, membuang sampah sembarangan dan yang lebih parah adalah tidak bisa menghargai Candi Borobudur sebagai situs umat Buddha. Ini semua kan perlu penanganan khusus,” lanjutnya.  Sebelumnya, Luhut mengatakan akan melakukan pembatasan pengunjung Candi Borobudur. Jumlah kunjungan wisatawan ke lokasi wisata tersebut dibatasi 1.200 orang per hari.  ”Kami juga sepakat untuk membatasi kuota turis sebanyak 1.200 orang per hari,” kata Luhut di akun Instagram-nya @luhut.pandjaitan dikutip JawaPos.com, Minggu (5/6).

Luhut Beberkan Alasan Rencana Pembatasan Pengunjung Candi Borobudur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/SOSOK-LUHUT-BINSAR-PANJAITAN-eca-1.jpg" alt="LUHUT BINSAR PANJAITAN-HENDRA EKA/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>LUHUT BINSAR PANJAITAN-HENDRA EKA/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) seakan-akan sangat percaya dengan Luhut Binsar Pandjaitan. Pria yang kini menjabat Menko Kemaritiman dan Investasi itu selama era Presiden Jokowi sudah mengemban 14 jabatan di pemerintahan. Mulai dari 2014 hingga saat ini.  Jabatan itu baik bersifat defenitif, adhoc, maupun adinterim. Dengan banyaknya jabatan yang dipegang Luhut Binsar Pandjaitan, tidak heran warganet melabeli purnawirawan TNI-AD itu sebagai menteri segala urusan.  Terbaru, Luhut Binsar Pandjaitan diamanahkan jabatan oleh Presiden Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Penunjukan tugas itu tertuang dalam Perpres Nomor 53 Tahun 2022 tentang Sumber Daya Air Nasional.  "Ketua Dewan SDA Nasional dijabat oleh menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi," bunyi pasal 7 ayat (1) huruf a Perpres Nomor 53 Tahun 2022.  Dengan jabatan itu, Luhut berwenang menetapkan rencana kerja Dewan SDA Nasional, menetapkan rencana kerja Dewan SDA Nasional, menetapkan tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan Dewan SDA Nasional, serta menetapkan keputusan berdasarkan hasil persidangan Dewan SDA Nasional.  JawaPos.com pun merangkum sederet jabatan yang ditugaskan kepada Luhut Binsar Panjaitan diantaranya:  1. Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional  Presiden Jokowi menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan tertuang dalam Perpres Nomor 53 Tahun 2022 tentang Sumber Daya Air Nasional.  2. Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI)  Ketua Tim Gernas BBI menjadi tugas baru Luhut dalam rangka meningkatkan kualitas produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia agar dapat naik kelas atau bersaing secara global. Fokus utamanya di antaranya, peningkatan jumlah UMKM yang masuk ekosistem digital, peningkatan penjualan produk lokal, hingga promosi produk lokal lewat Gernas BBI.  3. Koordinator PPKM Darurat wilayah Jawa-Bali  Presiden Jokowi pada Juni lalu menunjuk Luhut untuk memimpin langsung kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro darurat di Pulau Jawa dan Bali. Hal itu seiring dengan masuknya varian Delta ke RI hingga membuat peningkatan penularan kasus Covid-19 yang meningkat signifikan.  4. Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Nasional  Penunjukan Luhut sebagai Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Prioritas Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Presiden RI Jokowi pada 22 Juni 2021 lalu.  Tugas Luhut di antaranya memberikan arahan dalam pencapaian, pemantauan, dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Luhut juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional kepada Presiden.  5. Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN)  Sejak virus Covid-19 hadir masuk ke tanah air, pemerintah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN). Luhut pun menjabat sebagai wakil ketua komite ini untuk penanganan dan pengendalian Covid-19 serta pemulihan ekonomi akibat badai pandemi.  6. Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)  Luhut mengemban tugas sebagai ketua tim ini sebagai Ketua Tim Nasional P3DN. Penunjukkannya dilandasi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2018. Tugas dalam memimpin tim ini melakukan pemantauan penggunaan produksi dalam negeri sejak tahap perencanaan dalam pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga pemerintah lainnya, satuan kerja perangkat daerah, BUMN, BUMD, dan badan usaha.  Tim ini juga bertugas untuk melakukan promosi dan sosialisasi mengenai penggunaan produksi dalam negeri, mendorong pendidikan sejak dini mengenai kecintaan, kebanggaan, dan kegemaran menggunakan produksi dalam negeri, serta memberikan akses informasi produksi dalam negeri.  Selanjutnya, tim ini juga bertugas mengawasi implementasi konsistensi nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada produk barang/jasa berdasarkan sertifikat yang dimiliki oleh produsen barang jasa yang bersangkutan.  7. Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung  Luhut turut ditunjuk sebagai ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada Oktober 2021 lalu. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.  Luhut memiliki tugas untuk menyepakati dan atau menetapkan langkah yang perlu diambil untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan dalam hal terjadi masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya (cost overrun) proyek kereta cepat.  8. Kepala Staf Kepresidenan (KSP)  Selain berbagai jabatan yang masih aktif di atas, Luhut juga sempat menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Kepresiden (KSP). Ia dilantik pada 31 Desember 2014 lalu.  9. Menko Polhukam  Saat menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Luhut tercatat merangkap jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.  Luhut dilantik oleh Jokowi sebagai Menko Polhukam pada 12 Agustus 2015 di Istana Negara, Jakarta. Ketika itu, Luhut menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno.  10. Menko Kemaritiman  Pada 27 Juli 2016, Presiden Jokowi melantik Luhut sebagai Menko Kemaritiman. Kala itu dia menggantikan posisi Rizal Ramli yang terkena reshuffle kabinet.  11. Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)  Menko Kemaritiman mengalami perubahan nomenklatur pada periode kedua pemerintahan Jokowi. Lantas Luhut kembali ditunjuk sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi periode 2019-2024.  Luhut juga mendapat tugas sebagia menteri sementara untuk menggantikan menteri yang berhalangan bertugas pada waktu tertentu.  12. Menggantikan posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)  Luhut pernah menjabat menteri sementara seperti, pengganti sementara Menteri ESDM di tahun 2016 menggantikan Arcandra Tahar yang diberhentikan dengan hormat karena masalah dua kewarganegaraan.  13. Pengganti Menteri Perhubungan (Menhub)  Pada awal kedatangan Covid-19, Luhut dipercaya menggantikan posisi Menteri Perhubungan sementara menggantikan Budi Karya Sumadi yang saat itu terpapar Covid-19. Saat itu Budi Karya terpaksa rehat untuk penanganan insentif pemulihan dari Covid-19  14. Pengganti Menteri Kelautan dan Perikanan  Luhut juga dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan sementara menggantikan Edhy Prabowo yang dicopot karena terlibat kasus korupsi ekspor benih lobster.

Sangat Dipercaya, Luhut Pandjaitan Pegang 14 Jabatan Selama Era Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/WhatsApp-Image-2021-07-05-at-18.42.56_1.jpeg" alt="Menko Kemaritiman dan Investasi dan juga Koordinator PPKM Darurat Jawa–Bali Luhut Binsar Pandjaitan. (Kemenko Kemaritiman dan Investasi/Antara)" width="100%">
<figcaption>Menko Kemaritiman dan Investasi dan juga Koordinator PPKM Darurat Jawa–Bali Luhut Binsar Pandjaitan. (Kemenko Kemaritiman dan Investasi/Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koordinator PPKM Jawa-Bali yang juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta semua pihak tidak berpuas diri dan tetap berhati-hati meski kasus Covid-19 di Tanah Air melandai. Per Senin (27/9) pukul 12.00 WIB, kasus baru Covid-19 bertambah 1.390 kasus, lebih rendah dibandingkan Minggu (26/9) yang tercatat 1.760 kasus. Kasus sembuh naik 3.771 kasus sementara kasus meninggal bertambah 118 kasus. Adapun kasus aktif sendiri sekarang berada pada posisi 40.270 kasus.  "Angka-angka ini tidak boleh membuat kita berpuas diri tapi justru tambah hati-hati," kata Luhut dalam konferensi pers daring, Senin (27/9).  Luhut menjelaskan per 26 September 2021, tercatat kasus aktif nasional turun 92,6 persen dari puncaknya pada 24 Juli 2021. Demikian pula kasus konfirmasi di Jawa-Bali juga tercatat turun 98 persen dari puncaknya pada 15 Juli 2021. Kasus aktif di Jawa-Bali juga turun 96 persen dari puncaknya pada 24 Juli 2021.  Luhut juga mengungkapkan tingkat reproduksi efektif (Rt) di wilayah Jawa-Bali juga terus menurun. Tingkat reproduksi efektif di Jawa tercatat 0,95 sementara Bali masih di titik 1,01.  "Bali masih 1,01. Sedikit lagi akan turun. Tempat lain di luar Jawa juga saya kira membaik," tuturnya.  Luhut menjelaskan dirinya mendapatkan laporan dari Dandim di Pangandaran, Jawa Barat, terkait kunjungan wisatawan di pantai tersebut yang begitu membludak. Ia menyebut kala itu ada lebih dari 10 ribu orang berkumpul di Pantai Pangandaran meski sudah dilakukan pengaturan.  Oleh karena itu, ia meminta perlu ada pengaturan lebih lanjut guna mencegah potensi penyebaran kasus. "Kemarin saya dapat laporan dari Dandim di Pangandaran. Lebih dari 10 ribu orang yang datang, tumplek di Pangandaran walaupun sudah diatur. Tapi mungkin orang sudah sangat lelah untuk tinggal di rumah. Tinggal pengaturannya kita harus sama-sama perhatikan karena ini berbahaya kalau tidak ditangani dengan baik," pesannya.  PPKM di wilayah Jawa-Bali sendiri masih diperpanjang mulai 21 September hingga 4 Oktober 2021. Pada PPKM periode ini, wilayah Jawa-Bali sudah bebas dari PPKM level 4 dan semua kabupaten/kota telah berstatus level 2 dan 3.

Kasus Covid-19 Melandai, Luhut Minta Semua Pihak Tak Berpuas Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/49.jpg" alt="Kompleks Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput. Aditya Pradana Putra/Antara" width="100%">
<figcaption>Kompleks Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput. Aditya Pradana Putra/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah terus melakukan berbagai upaya pengendalian Pandemi Covid-19. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar Pemerintah Daerah (Pemda) tidak menutup-nutupi data terkait Covid-19.  "Saya titip kepada Pemda nggak perlu ada angka-angka yang ditutupi. Biar aja dibuka, itu masalah kita rame-rame kok. Nggak ada yang salah. Yang salah kalau kita tutupi, kalau kita patuh dengan protokol itu pasti (angka kasus aktif) turun," ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (14/8).  Selain itu, Luhut juga telah memantau kesiapan daerah terkait fasilitas isolasi terpusat (isoter) dan sentra vaksinasi, salah satunya, kawasan Kota Malang dan Kota Batu. "Jadi, isoter ini sangat penting. Nanti di-testing, tracing ternyata Anda kena ya Anda ikut aja ke isoter, disana kan ada dokternya, obatnya, ada pengecekannya, ada semua. Jadi tidak menulari keluarga kita," tuturnya.  Luhut meminta kepada masyarakat luas agar tetap berhati-hati pada serangan varian Delta sebab sangat berbahaya. "Nggak tahu tiba-tiba saturasi oksigen di bawah 80. Kalau itu terjadi sudah susah ditolong sehingga angka kematian tinggi," ucapnya.  Menurut Luhut, apabila telah terjangkit Covid-19 segera masuk ke fasilitas isoter. "Saya mohon bapak-ibu sampaikan ke keluarganya melalui whatsApp, saya sudah sampaikan bahwa kalau kena, tidak perlu malu, masuk saja di isoter," tegasnya.  Dengan semakin masifnya upaya pemerintah untuk melakukan proses 3T (pengetesan, pelacakan dan pengobatan), vaksinasi, fasilitas isoter serta peralatan pengobatan, Pemda tidak boleh menutup-tutupi data Covid-19. Luhut optimis pandemi dapat diselesaikan.  "Semua saya sudah lihat. Jadi saya lihat ini masalahnya bisa diselesaikan bila kita mau melihat utuh dan menanganinya secara bersama-sama,” ujarnya.  Luhut mengungkapkan, upaya pemerintah untuk mengkarantina penderita Covid-19 di fasilitas isolasi terpusat Buleleng, Bali. "Seperti waktu saya di Buleleng mereka melakukan itu (isolasi) sehingga di sana relatif aman. Jadi jangan khawatir mengenai angka (kasus aktif), biar aja tinggi, nanti kalau sudah kita obati pasti turun," jelasnya.  Alasan perlunya penderita Covid-19 dirawat di fasilitas isolasi terpusat karena untuk kasus dengan gejala sedang hingga berat bila ditangani di rumah maka akan berakibat fatal. "Kalau di rumah, obatnya belum tentu ada, dokter nggak ada, nakes nggak ada, pengukur saturasi oksigen tidak ada," sebut Luhut.  Dengan kondisi tersebut, Luhut meminta kepada masyarakat melalui media untuk mematuhi anjuran pemerintah tersebut. "Jadi saya titip bapak ibu sekalian mematuhi itu semua. Dan saya mohon teman-teman media sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Ikutilah program itu dan pemda saya minta untuk disiapin kerangka yang benar karena dananya ada," tuturnya.  Disamping itu, Luhut juga mengimbau kepada masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Tujuannya untuk meminimalisir risiko kematian pada penderita. "Nah, orang yang meninggal itu rata-rata tidak divaksin. Saya ulangi, rata-rata yang meninggal itu orang yang tidak divaksin. Jadi kalau divaksin tetap kena, rata-rata dia mild atau tidak parah (gejalanya)," pungkasnya.

Menteri Luhut Minta Pemda Tak Tutupi Data Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Menko-Maritim-Luhut-Binsar-Panjaitan-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar masyarakat tidak berpersepsi negatif terhadap kerja sama Indonesia dengan Tiongkok. Sebab, memiliki hubungan dengan Negeri Tirai Bambu tersebut tidak selalu berdampak buruk, justru menguntungkan.  Luhut mencontohkan, misalnya saja dalam penanganan pandemi Covid-19. Tiongkok memiliki peran yang cukup berpengaruh bukan hanya untuk Indonesia tapi seluruh dunia terkait pengadaan obat-obatan. Seperti diketahui, dua pertiga obat-obatan di dunia ternyata diproduksi oleh Tiongkok.  "Jangan marah-marah terus sama Tiongkok itu. Ternyata 2/3 obat-obat dunia itu diproduksi di Tiongkok, Harvard segala macam itu pesannya juga ke Tiongkok," ujarnya dalam webinar, Selasa (15/6).  Luhut menyebut seharusnya hal ini dapat dimanfaatkan oleh Indonesia dalam hal transfer pengetahuan dan teknologi. Sehingga, nantinya Indonesia dapat memproduksi obat-obatan hingga alat kesehatannya sendiri.  "Kadang-kadang kita merasa bahwa Tiongkok kelas dua. Tidak, Tiongkok itu sudah masuk high end. Kebetulan hubungan kita dengan mereka sangat baik, kita manfaatkan itu untuk technology transfer ke kita," tuturnya.  Luhut menambahkan, hubugan kerja sama itu sangat penting untuk jangka panjang terutama dalam menghadapi krisis seperti saat ini, dimana rata-rata negara menerapkan pembatasan dan membuat aktifitas ekspor impor terhenti. Sebab, saat tidak ada kemampuan produksi secara mandiri, Indonesia bisa kesusahan.  "Kita tidak ada masalah dengan apa namanya dengan paracetamol yang kita belum ada produksi. Sekarang Alhamdulillah kita sudah mulai produksi walaupun masih ada hambatan," pungkasnya.

Opini Masyarakat Perlu Diubah, Luhut Sebut Tiongkok High End

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/LUHUT-OKE-JAWA-POS.jpeg" alt="Menko Maritim dan Investasi Luhut b Panjaitan" width="100%">
<figcaption>Menko Maritim dan Investasi Luhut b Panjaitan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan telah menggelar rapat pimpinan (rapim) perdana dengan para pejabat eselon I di lingkup KKP. Salah satu yang dibahas mengenai aturan ekspor benih bening lobster (BBL).  "Tadi kita evaluasi mengenai lobster. Jadi kalau dari Permen yang dibuat tidak ada yang salah. Sudah kita cek tadi. Semua itu (hasilnya) dinikmati oleh rakyat mengenai program ini. Tidak ada yang salah," ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (28/11).  Aturan mengenai benih lobster tertuang dalam Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Aturan ini dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.  Menteri Luhut menyebut memang ada mekanisme ekspor yang dinilai keliru, yakni dalam hal pengangkutan BBL dari Indonesia ke negara tujuan ekspor. Tim KKP sedang melakukan evaluasi sembari menghentikan sementara ekspor benih lobster.  "Jadi Pak Sekjen dan tim sedang mengevaluasi, nanti minggu depan dilaporkan ke saya. Kalau memang kita lihat bagus kita teruskan, karena sekali lagi tadi Pak Sekjen menyampaikan ke saya, itu memberikan manfaat ke nelayan di pesisir selatan. Di mana situ juga harus diperhatikan siklusnya, harus nebar sehingga jangan seperti over fishing," urainya.  Sementara mengenai kasus hukum terkait ekspor benih lobster, Menteri Luhut meminta KPK memproses sesuai aturan yang berlaku dan tidak berlebihan. Dia menilai Menteri Edhy adalah sosok orang baik.  "Kita menyayangkan peristiwa ini dan saya tahu Pak Edhy sebenarnya orang baik. Dan saya senang beliau langsung ambil alih tanggungjawab, sebagai seorang ksatria dan itu harus kita hormati. Tidak semua orang jelek, banyak orang yang baik kok," ujar Menteri Luhut.  Meski ada kasus hukum terkait aturan ekspor benih lobster, Menteri Luhut meminta jajarannya di KKP tetap fokus bekerja dan melayani masyarakat. "Fokus pada pekerjaan dan layani masyarakat," tutupnya.

Menteri Luhut Sebut Tidak Ada yang Salah dengan Permen KP Lobster

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Menko-Maritim-Luhut-Binsar-Panjaitan-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Menteri Perhubungan ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa Kereta Rel Listrik (KRL) akan tetap beroperasi dengan pembatasan waktu dan pengendalian penumpang. Hal itu hingga Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah sudah diterima masyarakat.  "Pak Menko Luhut mendapatkan laporan bahwa penumpang KRL itu mayoritas adalah pekerja. Jadi kita juga tidak ingin seperti mereka yang bekerja di fasilitas kesehatan jadi terdampak jika KRL ini disetop operasionalnya," terang Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi, Jumat (17/4).  Seperti diketahui, masih ada 8 sektor usaha yang diizinkan beroperasi selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti yang bergerak di bidang kesehatan dan pangan, sehingga masih membutuhkan moda transportasi massal seperti KRL untuk berangkat ke tempat kerjanya. Sehingga jika operasional KRL diberhentikan, hal ini malah dapat menimbulkan masalah baru.  Penerapan PSBB hanya akan berjalan efektif jika semua perkantoran di luar 8 sektor tersebut mengikuti aturan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov). Oleh karena itu Menko Luhut menyarankan Pemprov untuk secara tegas melarang dan menutup kegiatan formal dan informal di luar 8 sektor yang diperbolehkan untuk tetap beroperasi selama masa PSBB. Jika masih ada yang masih tak tertib, maka harus ditindak sesuai dengan aturan yang sudah dibuat.  “Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2020 itu saya kira sudah sangat jelas mengatur bahwa perkantoran di luar 8 sektor yang masuk pengecualian harus dilarang dan ditutup selama masa PSBB. Maka itu harusnya menjadi pijakan untuk benar-benar mengawasi dan menindak dengan tegas kantor yang masih bandel dan melanggar Pergub,” imbuhnya.  Menurutnya, Menko Luhut juga kembali mengingatkan seluruh pihak untuk tidak terburu-buru mengambil tindakan.  “Sebuah kebijakan harus dipikirkan secara matang dengan mempertimbangkan sisi positif dan negatifnya, untuk dicari jalan tengah yang paling baik. Jadi tidak perlu dibenturkan antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya. Kita semua bekerja sama dengan baik,” tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=WFZ_ZPuhv3Y  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=ZBeEqa3UsYA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=-KUmCZK1C2s

KRL Jabodetabek Tetap Beroperasi, Begini Penjelasan Menteri Luhut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mantan-mendagri-ini-ngaku-prihatin-soal-kinerja-dpr_m_195143.jpeg" alt="Mantan Mendagri Syarwan Hamid mengaku kecewa dengan kinerja DPR saat ini." width="100%">
<figcaption>Mantan Mendagri Syarwan Hamid mengaku kecewa dengan kinerja DPR saat ini.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kinerja parlemen dianggap kurang optimal dalam mengontrol kebijakan pemerintah yang dianggap melenceng.&nbsp; Pernyataan itu diungkapkan oleh Mantan Menteri Dalam Negeri, Letjen (Purn) Syarwan Hamid yang mengaku prihatin sekaligus kecewa terhadap DPR. yang tak mampu menjalankan fungsinya secara maksimal. Sebagai lembaga legislatif, kata Syarwan, seharusnya DPR dapat mengontrol kebijakan pemerintah yang dianggap melenceng.&nbsp; &ldquo;Saya kecewa dengan DPR yang sudah tak berdaya untuk menjalankan fungsinya. Mungkin karena sudah dikuasai oleh kepentingan kelompok tertentu yang tidak pro rakyat,&rdquo; ujar Syarwan dalam orasi politiknya di acara Milad ke-3 Komando Barisan Rakyat (Kobar) di kawasan Plumpang, Jakarta Utara, Sabtu malam (10/3).&nbsp; Padahal, lanjut Syarwan, banyak hal yang harusnya dikritisi dan diluruskan, salah satuny soal masuknya tenaga kerja asing dari Tiongkok. Syarwan juga menilai, kondisi negara saat ini cukup mengkhawatirkan. Selain serbuan tenaga kerja asing, Ditambah peredaran narkoba yang sangat marak. Juga termasuk ancaman proxy war terhadap keutuhan bangsa dan negara ini. &ldquo;Namun, saat ini parlemen seperti tak bisa berbuat apa-apa, begitupun kelompok menengah di perkotaan. Sementara, pemerintah sendiri terkesan anti-kritik. Beruntung, masih ada kekuatan&nbsp;civil society&nbsp;lainnya, seperti Kobar beberapa ormas yang berani menyuarakan fakta yang ada,&rdquo;&nbsp;jelasnya. Sementara Ketua Ormas Kobar, Rijal menyatakan di usia tiga tahun, ormasnya akan tetap konsisten memperjuangkan kebenaran serta istiqomah terus melawan ketidakadilan di negeri ini. "Kami hanya ingin negara ini dikelola dengan baik. Saat rakyat negara ini masih banyak yang membutuhkan pekerjaan, tenaga kerja dari Tiongkok malah dibiarkan masuk," kata calon senator DKI ini. Oleh karena itu, kata dia, di Pilpres 2019 nanti Kobar akan mendukung parpol yang didukung oleh ulama. "Karena NKRI dibangun dari air mata dan keringat ulama," imbuhnya. Diketahui, acara tersebut selain dihadiri tokoh nasional, agama dan pemuda, mahasiswa juga sejumlah ormas di antaranya KAHMI, FPI, FBR, dan LMP.

Mantan Mendagri Ini Ngaku Prihatin Soal Kinerja DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/amankan-investor-menteri-luhut-kalau-ada-yang-menghambat-lapor-saya_m_150437.jpeg" alt="Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan." width="100%">
<figcaption>Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam kunjungannya di Singapura, Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan tidak hanya berfokus pada kerjasama antar pemerintah (G to G). Pemerintah juga membuka peluang terjalinnya kerjasama dengan pihak swasta. Hal itu diungkapkan kepada 100 orang investor yang menghadiri acara Indonesia&rsquo;s Mid-term Investment and Infrastructure Review and Dialogue di Pan Pacific Hotel, Singapura. &ldquo;Kita harus catat bahwa ekonomi Indonesia terus berjalan dengan baik hingga saat ini, karena didukung oleh beberapa faktor. Tahun 2016, Singapura merupakan mitra dagang terbesar keempat di Indonesia dan sekaligus menjadi investor asing terbesar pertama,&rdquo; ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (12/8). Selain itu, Luhut juga menekankan Indonesia saat ini tengah dalam kondisi perekonomian yang baik. Berbagai kebijakan telah dibuat dalam rangka mendorong kemudahan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya didalam negeri. Salah satu kebijakan yang telah dibuat adalah dengan dipangkasnya proses perizinan berinvestasi di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Hanya dalam waktu 3 jam akan mendapat 8 izin resmi dari pemerintah. &ldquo;Saya akan menjamin kepastian keamanan bagi para investor, jika ada yang menghambat laporkan kepada saya," terangnya.

Amankan Investor, Menteri Luhut: Kalau Ada yang Menghambat Lapor Saya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menteri luhut

Berita Terkini