<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/12/hanif-faisol-12-feb-405850041.jpg" alt="Menteri LH Hanif Faisol ancam pidanakan pihak yang sebabkan pencemaran 20 ton pestisida di Sungai Cisadane." width="100%">
<figcaption>Menteri LH Hanif Faisol ancam pidanakan pihak yang sebabkan pencemaran 20 ton pestisida di Sungai Cisadane.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pencemaran serius kini menghantui Sungai Cisadane. Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan bakal menindak tegas pihak yang bertanggung jawab atas tumpahan pestisida yang mencemari aliran sungai sepanjang 22,5 kilometer tersebut. Bukan sekadar sanksi administratif, Hanif menegaskan bahwa kasus ini akan dibawa ke ranah hukum pidana karena dampak ekologisnya yang luar biasa besar. "Cisadane besok saya akan ke sana. Sepertinya ini akan masuk ranah pidana karena sudah ada pencemaran yang cukup serius," ujar Menteri Hanif saat ditemui di Jakarta Pusat, Kamis (12/2). Diketahui, pencemaran Cisadane bermula dari kebakaran gudang pestisida milik PT Biotek Saranatama di kawasan pergudangan Taman Tekno BSD Serpong, Tangerang Selatan. Insiden tersebut menyebabkan sekitar 20 ton pestisida jenis sipermetrin dan profenofos mencemari air sungai. "Besok, setelah kerja bakti di Kota Tangerang, saya akan langsung ke Cisadane di Tangerang Selatan untuk melihat langsung case ini. Jadi memang tidak boleh tidak, dia harus bertanggung jawab ya. Cukup besar itu dampaknya buat lingkungan," tegas Hanif. Menteri Hanif menegaskan, tidak ada alasan bagi perusahaan untuk lepas tangan, meski kejadian tersebut dipicu oleh kebakaran. Menurutnya, dampak lingkungan dari cemaran ini sangatlah besar. "Kemarin yang di Cilegon terkait asap kuning juga kita pidanain sama perdata karena menimbulkan langsung kepada masyarakat. Itu melanggar Pasal 98 dan Pasal 104, jadi kepadanya kena pidana yang untuk Vopak. Karena memang tidak boleh sengaja maupun tidak sengaja menimbulkan kecemaran lingkungan," tambahnya. Dampak Mengerikan: Ikan Mati Massal hingga 22,5 KM Laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menunjukkan kerusakan lingkungan yang masif. Biota akuatik seperti ikan mas, baung, patin, nila, hingga ikan sapu-sapu ditemukan mati massal. Pencemaran ini meluas melintasi tiga wilayah, yakni Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, hingga Kabupaten Tangerang. Hanif mengingatkan bahwa memulihkan ekosistem sungai bukanlah perkara mudah dan murah. "Apalagi inikan sungai itukan badan instrumen ekologis yang paling penting. kalau dicemarkan, memulihkannya lama banget. Ini kalau kita hitung kerusakan lingkungannya bayarnya banyak banget. jadi kami akan kesana," jelasnya. Audit Perizinan dan Pengambilan Sampel Saat ini, tim dari Deputi Penegakan Hukum (Gakkum) KLH sudah tiga hari berada di lapangan untuk melakukan pendalaman. Fokus utamanya adalah memeriksa kelayakan teknologi penyimpanan serta izin penyimpanan pestisida dalam jumlah besar. "Kami serius menegakkan aturan ini, saya akan lihat apakah dia memang proper terkait oerizinannya. karena banyak ya di indonesia, apakah dia punya kewenangan menyimpan izin pestisida sebanyak itu, bagaimana teknologi penyimpanan dan seterusnya," jelasnya.

Menteri LH Hanif Faisol ancam pidanakan pihak yang sebabkan pencemaran 20 ton pestisida di Sungai Cisadane.

20 Ton Pestisida Racuni Sungai Cisadane, Menteri LH Hanif: Ini Masuk Ranah Pidana!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/26/bIhYmEm9NOn7JAJ1axmhNQfVZQWvjJ4CUZo3ZErf-291473971.jpg" alt="Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq saat menyampaikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Tata Lingkungan 2025 di Serpong, Tangerang, Banten pada Rabu (25/11). (KLH/BPLH)" width="100%">
<figcaption>Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq saat menyampaikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Tata Lingkungan 2025 di Serpong, Tangerang, Banten pada Rabu (25/11). (KLH/BPLH)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan kredit keanekaragaman hayati (biodiversity credit)&nbsp;yang dimulai lewat kerja sama bersama sejumlah pihak yang diresmikan dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) Brasil. "Kemudian, kita juga membangun koalisi&nbsp;biodiversity&nbsp;dengan United&nbsp;Kingdom&nbsp;(UK)&nbsp;dan Prancis melalui panel&nbsp;biodiversity. Jadi, ini kita sedang menyusun serius langkah-langkah untuk meningkatkan&nbsp;biodiversity&nbsp;ini menjadi semacam&nbsp;biodiversity&nbsp;credit&nbsp;dengan mengikuti pembelajaran kelemahan dan kelebihan dari&nbsp;Paris&nbsp;Agreement," kata Menteri Lingkungan Hidup (LH),&nbsp;Hanif Faisol Nurofiq dalam sosialisasi hasil COP30 Brasil di Jakarta, Selasa (2/12). Untuk memulainya, Indonesia dalam COP30 yang diadakan di Belem, Brasil itu telah menandatangani sejumlah nota kesepahaman dan kerja sama dengan beberapa negara dan organisasi internasional. Dia memberikan contoh bagaimana Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI dan The Royal Foundation of The Prince and Princess of Wales telah menandatangani&nbsp;Letter of Intent&nbsp;(LoI) untuk memperkuat konservasi keanekaragaman hayati, pembangunan berkelanjutan, serta perang global melawan perdagangan ilegal satwa liar, dan kejahatan lingkungan. Selain itu, KLH RI juga menandatangani MoU dengan Kementerian Energi dan iklim Inggris untuk memperkuat dan mengembangkan kerja sama dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, memperkuat tata kelola karbon, dan mendorong pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan. Indonesia juga meluncurkan Peta Jalan dan Panduan Aksi Ekosistem Karbon Biru Indonesia saat COP30, untuk memperkuat perlindungan, pemulihan, dan pengelolaan pesisir menuju ekonomi kelautan rendah karbon dan tahan iklim. Kerja sama itu ikut mendukung langkah-langkah Indonesia mengatasi perubahan iklim, yang sudah didukung dengan penyerahan&nbsp;Second National Determined Contribution&nbsp;(NDC) untuk target iklim baru dan Rencana Adaptasi Nasional yang disyaratkan oleh Sekretariat UNFCCC. Termasuk untuk mendukung perkembangan tata kelola nilai ekonomi karbon yang sekarang dikembangkan di Tanah Air. "Maka, kalau ada yang bertanya, apakah Indonesia tergopoh-gopoh menyelesaikan nilai ekonomi karbon? Tidak sama sekali. Kami sangat percaya diri bahwa kita melakukan dengan fondasi-fondasi yang sangat kokoh untuk ini," katanya.

Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan kredit keanekaragaman hayati yang dimulai lewat kerja sama bersama sejumlah pihak.

Sosialisasikan Hasil COP30 Brasil, Menteri LH Hanif Faisol Janji Pemerintah Siapkan Kredit Keanekaragaman Hayati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/06/wibisc-91666101.jpg" alt="Pembongkaran Hibisc Fantasy Puncak Bogor. (Hendi Novian/Radar Bogor)" width="100%">
<figcaption>Pembongkaran Hibisc Fantasy Puncak Bogor. (Hendi Novian/Radar Bogor)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Setelah berbulan-bulan dihantui ketidakpastian, napas pelaku usaha ekowisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, tampaknya mulai lega. Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq memastikan akan mencabut sanksi administratif terhadap belasan Kerja Sama Operasional (KSO) usaha ekowisata yang sebelumnya diberhentikan sementara. Kepastian itu disampaikan Hanif dalam audiensi bersama anggota DPR RI Mulyadi serta perwakilan pengusaha dan masyarakat Bogor Selatan akhir pekan lalu di Jakarta. Namun, di balik kabar baik itu, pemerintah memberi pesan tegas: investasi di Puncak tak boleh mengorbankan daya dukung lingkungan. "Kami tidak menutup usaha, hanya menghentikan sementara untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan lingkungan," ujar Hanif.&nbsp; "Investasi boleh berjalan, tapi harus ada tanggung jawab menjaga keseimbangan alam, mulai dari penanaman pohon hingga penataan limpasan air agar tak terjadi banjir di kawasan Puncak," tegasnya. Langkah pencabutan sanksi ini, kata Hanif, adalah bentuk komitmen pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa mengendurkan pengawasan lingkungan. Kementerian juga menegaskan akan memantau laporan penataan lingkungan dari para pengusaha KSO, sekaligus mengarahkan PTPN untuk membenahi perizinan sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini diyakini mencerminkan arah baru dalam tata kelola lingkungan di kawasan wisata strategis seperti Puncak. Pemerintah berupaya menyeimbangkan dua hal yang kerap berbenturan: keberlanjutan ekonomi dan keadilan ekologis. "Ini bukan soal melunak terhadap pelanggaran, tapi tentang memberikan ruang bagi pembenahan. Kami ingin menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan bisa dilakukan tanpa mematikan ekonomi rakyat," ujar Hanif. Anggota DPR RI Mulyadi menyambut baik langkah cepat Menteri LH. Ia menilai keputusan ini menunjukkan pemerintah mulai menemukan titik tengah antara penegakan hukum dan keberlangsungan usaha lokal.&nbsp;"Langkah ini memberi kepastian hukum sekaligus sinyal positif bahwa pemerintah berpihak pada rakyat. Penegakan lingkungan dan investasi hijau harus berjalan berdampingan," kata Mulyadi. Sementara itu, Ketua Masyarakat Adat Puncak (MAP), Chaidir Rusly atau yang akrab disapa Mang Iding, menyuarakan harapan agar janji pencabutan sanksi diikuti tindakan nyata.&nbsp;"Kami ingin komitmen ini segera terealisasi. Ekonomi masyarakat harus hidup kembali, tapi jangan sampai Puncak kehilangan jati dirinya sebagai paru-paru Bogor," katanya. Kementerian Lingkungan Hidup berjanji menjadikan kawasan Puncak sebagai model ekowisata berkelanjutan di Indonesia, sebuah wilayah di mana konservasi dan ekonomi rakyat bisa tumbuh berdampingan.&nbsp;Dengan semangat kolaborasi, pemerintah berharap para pelaku usaha tak hanya mengejar keuntungan, tapi juga ikut menjaga kelestarian hutan, sumber air, dan keseimbangan ekosistem di jantung wisata pegunungan Jawa Barat itu.

Pemerintah dalam hal ini Menteri LH mencabut sanksi ekowisata di Puncak, menjaga keseimbangan ekonomi dan lingkungan.

Menteri LH Hanif Faisol Cabut Sanksi Ekowisata Puncak usai Audiensi KDM, tapi Syaratnya ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/13/hanif-men-LH-47039559.jpg" alt="Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq (dua dari kiri) dan Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah (paling kanan) melakukan aksi bersih di sepanjang Sungai Cipinang Depok. (Pemkot Depok for Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq (dua dari kiri) dan Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah (paling kanan) melakukan aksi bersih di sepanjang Sungai Cipinang Depok. (Pemkot Depok for Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan akan menindak tegas industri yang masih membuang limbah ke Sungai Cipinang. Peringatan keras itu disampaikan saat memimpin aksi bersih-bersih sungai di wilayah Curug dan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Minggu (12/10), bersama Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah, komunitas lingkungan, serta warga sekitar. Hanif menyebut kondisi Sungai Cipinang kini sudah berada di titik kritis akibat pencemaran limbah industri maupun domestik. Dia memastikan pemerintah akan melakukan langkah konkret dalam waktu dekat untuk menghentikan pembuangan limbah ke aliran sungai tersebut. "Bulan depan kita bersama Pak Wakil Wali Kota dan Pak Wali Kota akan menertibkan limbah-limbah industri dulu. Setelah itu baru kita carikan solusi untuk limbah domestik. Ini semuanya tahu, banyak limbah masuk ke sungai mulai dari hulu di Situ Jatijajar hingga sepanjang 30 kilometer alirannya," tegas Hanif. Dia mengungkapkan, ada sedikitnya 21 pabrik di sepanjang aliran Sungai Cipinang yang diketahui masih membuang limbah secara langsung ke sungai tanpa proses pengolahan. Hanif memberikan waktu satu bulan kepada pengelola industri untuk memperbaiki sistem pengelolaan limbah mereka sebelum tindakan hukum diberlakukan. "Dalam waktu satu bulan dari sekarang, tidak boleh lagi ada limbah industri yang jatuh ke sungai. Kalau tidak dipatuhi, kami akan tegakkan aturan. Mau alasan tenaga kerja atau apapun, kami tidak peduli, pabrik bisa kami tutup," ujarnya. Hanif menegaskan, pemerintah tidak akan ragu menerapkan sanksi pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 98 yang mengatur tentang pencemaran lingkungan. "Kalau masih ada yang buang limbah ke sungai, kami akan kenakan sanksi pidana. Mau disengaja atau tidak disengaja tetap ada konsekuensinya. Apalagi kalau limbah yang dibuang termasuk kategori B3, itu urusannya bisa lebih berat lagi," jelasnya. Dia juga menekankan, pemasangan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) bukanlah hal yang sulit ataupun mahal, sehingga tidak ada alasan bagi pelaku industri untuk menunda kewajiban tersebut. "Biayanya tidak besar, ada yang Rp 50 juta sampai Rp 100 juta. Artinya kalau ada niat, pasti bisa dilakukan. Minimal ada pengurangan limbah industri yang masuk ke sungai," ungkapnya.

Menteri Lingkungan Hidup menegaskan akan menindak tegas industri yang membuang limbah ke Sungai Cipinang.

21 Pabrik Disinyalir Buang Limbah ke Sungai, Menteri LH Hanif Faisol Janji Tindak Tegas