<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/20/yulian-gunhar-IG-672720798.jpg" alt="Anggota Komisi VII DPR Yulian Gunhar." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi VII DPR Yulian Gunhar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar, menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol yang mencabut seluruh persetujuan lingkungan perusahaan yang beroperasi di kawasan terdampak banjir dan longsor di Sumatera. Ia menilai, kebijakan tersebut sebagai tindakan cepat dan tepat untuk mencegah terulangnya bencana ekologis serupa. &ldquo;Langkah Menteri LH mencabut seluruh persetujuan lingkungan adalah tindakan yang sangat kami dukung. Ini menunjukkan pemerintah tidak lagi mentolerir praktik korporasi yang mengabaikan kelestarian lingkungan dan membahayakan keselamatan warga,&rdquo; kata Gunhar kepada wartawan, Jumat (5/12). Ia menekankan, bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh tidak dapat dilepaskan dari aktivitas korporasi yang memperparah kerentanan lingkungan di kawasan tersebut.&nbsp; Karena itu, Gunhar menilai wajar jika seluruh dokumen persetujuan lingkungan di daerah aliran sungai (DAS) terdampak dicabut untuk dilakukan evaluasi menyeluruh.&nbsp; Ia pun menegaskan, pemanggilan dan pemeriksaan perusahaan adalah langkah yang tepat sebagai bagian dari penegakan hukum. Menurutnya, penindakan tidak boleh berhenti pada sanksi administratif, terutama karena bencana yang terjadi telah menelan korban jiwa. &ldquo;Jika ditemukan unsur pidana, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Bahkan pemerintah daerah yang terbukti sembarangan mengeluarkan izin harus diberi sanksi,&rdquo; tegasnya. Legislator Fraksi PDIP itu juga menambahkan, pencabutan dokumen lingkungan di wilayah DAS merupakan upaya penting untuk mencegah kejadian serupa sekaligus memberikan efek jera bagi para pelaku usaha. Setiap sektor usaha, katanya, wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola lingkungan yang baik. &ldquo;Kita harus menjadikan musibah ini sebagai momentum memperkuat sistem pengawasan lingkungan. Jangan sampai korporasi berlindung di balik perizinan, sementara praktik di lapangan justru merusak ekosistem dan membahayakan masyarakat,&rdquo; imbuhnya. Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan telah mencabut izin pengelolaan lingkungan terhadap perusahaan yang diduga berkontribusi dalam penyebab banjir yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana banjir bandang dan tanah longsor itu telah mengakibatkan jatuhnya korban hampir ribuan orang meninggal dunia. "Mulai dari sisi korporasi tentu kami mulai hari ini akan menarik kembali semua persetujuan lingkungan, dari dokumen lingkungan yang ada di daerah-daerah bencana," kata Hanif Faisol Nurofiq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12). Ia memastikan, akan memanggil delapan perusahaan yang diduga menjadi penyebab bencana di Sumatera. Sebab, banjir bandang dan tanah longsor itu menyisakan kayu gelondongan yang memperparah musibah tersebut. "Kemudian selanjutnya kami juga minggu depan sudah mulai memanggil entitas-entitas yang kami indikasikan berdasarkan kajian sementara dari citra satelit berkontribusi memperparah dari bencana banjir ini," pungkasnya.

DPR mendukung Menteri LH cabut izin perusahaan yang merusak lingkungan di Sumatera untuk mencegah bencana ekologis.

DPR Dorong Menteri LH Cabut Seluruh Pemanfaatan oleh Perusahaan Perusak Lingkungan di Sumatera

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/05/yEDpjjSeBSHtxAWVtPhBtkkFy2wZpJqhNSYOahcP-2321975575.jpg" alt="Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq. (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq. (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan telah mencabut izin pengelolaan lingkungan terhadap perusahaan yang diduga berkontribusi dalam penyebab banjir yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana banjir bandang dan tanah longsor itu telah mengakibatkan jatuhnya korban hampir ribuan orang meninggal dunia. Diketahui, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup akan memanggil delapan perusahaan yang diduga menjadi penyebab terjadinya bencana banjir di Sumatera. "Mulai dari sisi korporasi tentu kami mulai hari ini akan menarik kembali semua persetujuan lingkungan, dari dokumen lingkungan yang ada di daerah-daerah bencana," kata Hanif Faisol Nurofiq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12). Ia memastikan, akan memanggil delapan perusahaan yang diduga menjadi penyebab bencana di Sumatera. Sebab, banjir bandang dan tanah longsor itu menyisakan kayu gelondongan yang memperparah musibah tersebut. "Kemudian selanjutnya kami juga minggu depan sudah mulai memanggil entitas-entitas yang kami indikasikan berdasarkan kajian sementara dari citra satelit berkontribusi memperparah dari bencana banjir ini," ujarnya. Ia berharap, kedelapan perusahaan yang diduga memperparah bencana di Sumatera itu bisa kooperatif hadir memenuhi panggilan KLH. "Jadi kami telah melayangkan surat panggilan, jadi hari Senin kami harap mereka datang untuk menjelaskan sesuatunya," tegasnya. Setelah melakukan pemanggilan terhadap delapan perusahaan, KLH bersama Komisi XII DPR akan melakukan tinjauan lapangan. Hal itu untuk melihat langsung dugaan penyebab kerusakan lingkungan di wilayah Sumatera. "Kemudian berikutnya kami atas izin teman-teman Komisi XII, dukungan Komisi XII akan langsung melakukan tinjauan lapangan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan terkait indikasi-indikasi entitas yang kemudian dari perspektif langsung diindikasikan berkontribusi memperparah bencana ini," imbuhnya. </div>

Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan telah mencabut izin pengelolaan lingkungan terhadap perusahaan  yang menyebabkan banjir

Menteri LH Cabut Izin 8 Perusahaan yang Diduga jadi Biang Kerok Bencana di Sumatera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/14/WhatsApp-Image-2025-09-13-at-182603-2539844824.jpeg" alt="Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq. (Istimewa)</figcaption>
</figure>  JawaPos.com&nbsp;&ndash; Menteri Lingkungan Hidup/&nbsp;Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun pendidikan gratis yang inklusif sekaligus ramah lingkungan saat melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat di Kabupaten Tabanan, Bali, Sabtu (13/9). Kehadiran sekolah ini menjadi bukti nyata integrasi antara program pengentasan kemiskinan dengan agenda pembangunan berkelanjutan di bidang lingkungan hidup. Sekolah Rakyat Tabanan saat ini menampung 73 siswa jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Program ini merupakan bagian dari inisiatif nasional Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem tetap mendapatkan hak pendidikan yang setara. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016568364/pulau-con-dao-pusat-konservasi-penyu-laut-di-vietnam-yang-berhasil-melindungi-ribuan-tukik">Pulau Con Dao: Pusat Konservasi Penyu Laut di Vietnam yang Berhasil Melindungi Ribuan Tukik</a> Namun, lebih dari sekadar akses akademik, sekolah ini diarahkan menjadi pusat pembentukan karakter generasi muda yang peduli terhadap kelestarian lingkungan. Di Sekolah Rakyat, para siswa dibiasakan memilah sampah organik, anorganik, dan B3 sebagai bagian dari kurikulum pendidikan lingkungan dan karakter. Pembiasaan ini diharapkan menumbuhkan kesadaran sejak dini tentang pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, membangun budaya hidup bersih, serta mencetak generasi hijau yang peduli bumi. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan bahwa sekolah ini merupakan sinergi nyata antara kebijakan pemerintah pusat dengan agenda lingkungan hidup berkelanjutan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/016568304/gelandang-persebaya-surabaya-toni-firmansyah-dihujat-suporter-usai-ladeni-persib-bandung-bonek-berikan-perlindungan">Gelandang Persebaya Surabaya Toni Firmansyah Dihujat Suporter usai Ladeni Persib Bandung, Bonek Berikan Perlindungan!</a>&nbsp; &ldquo;Sekolah Rakyat adalah wujud nyata perhatian Bapak Presiden Prabowo Subianto, agar anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki masa depan yang setara. Bagi kami, sekolah ini juga menjadi ruang strategis untuk menanamkan kesadaran ekologis sejak dini. Anak-anak yang belajar di sini bukan hanya calon pemimpin bangsa, tapi juga calon penjaga bumi,&rdquo; ujar Menteri Hanif. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hanif juga menekankan bahwa pendidikan berbasis lingkungan harus menjadi bagian penting dari transformasi pendidikan nasional.&nbsp; &ldquo;Krisis iklim adalah tantangan besar abad ini. Dengan menanamkan pengetahuan dan sikap peduli lingkungan sejak bangku sekolah, kita sedang menyiapkan generasi yang bukan hanya cerdas secara akademik, tapi juga tangguh menjaga keberlanjutan hidup bangsa,&rdquo; tambah Menteri Hanif. Kunjungan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat integrasi pendidikan inklusif dengan agenda lingkungan hidup nasional. Ke depan, Sekolah Rakyat di Tabanan ditargetkan menjadi model sekolah berasrama ramah lingkungan yang mampu menjadi contoh praktik baik dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya di bidang pendidikan berkualitas, pengentasan kemiskinan, dan aksi nyata menjaga lingkungan hidup.

Menteri Hanif juga menekankan bahwa pendidikan berbasis lingkungan harus menjadi bagian penting dari transformasi pendidikan nasional.

 Menteri LH Hanif Faisol: Krisis Iklim Adalah Tantangan Besar Abad Ini