<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/226DF6D5-B2AA-4473-B978-EA008A6A35F8.jpg" alt="Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar. Biro Adpim Pemprov Kaltim/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar. Biro Adpim Pemprov Kaltim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menegaskan, kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak akan merusak hutan alam. Sebaliknya, IKN akan memiliki dampak positif dan luas bagi aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat.  ”Kehadiran IKN juga akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian target Folu Net Sink 2030 (kontribusi penurunan emisi yang ditetapkan secara nasional pada 2030),” kata Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar seperti dilansir dari Antara.  Di depan ribuan mahasiswa, Siti Nurbaya menguraikan, IKN akan terdiri atas daratan seluas 256.000 hektare, termasuk kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN) 56.000 hektare yang di dalamnya terdapat Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 6.600 hektare. Sedangkan kawasan pengembangan IKN seluas 199.000 hektare dan luas wilayah laut 68.000 hektare.  Menteri Siti Nurbaya juga menjelaskan, konsep forest city IKN akan menyeimbangkan ekologi alam, kawasan hutan, dan sistem sosial secara harmonis. Konsep forest city adalah sebuah kota berbasis lanskap yang menempatkan ekosistem hutan sebagai pembentuk struktur ruang perkotaan, orientasi kehidupan masyarakat perkotaan, dan membantu memfasilitasi interaksi antar kegiatan perkotaan.  ”Lanskap IKN adalah hutan industri yang dikelilingi hutan produksi, konservasi, dan kawasan hutan lindung. Keberadaan IKN juga akan mengembalikan hutan Kalimantan Timur menjadi hijau kembali, terkhusus di kawasan IKN.” tutur Siti Nurbaya.  Menurut dia, pemerintah sudah menyiapkan Persemaian Mentawir yang berisi berbagai tanaman dari seluruh Indonesia dengan produksi 15 juta bibit pohon per tahun. ”Natural tropical rain forest Kalimantan Timur akan jadi lagi,” jelas Siti Nurbaya.  Menteri Siti Nurbaya juga memuji Kaltim yang lebih dulu telah melakukan upaya untuk tetap menjaga kelestarian hutan bersamaan dengan aktivitas ekonomi. Kaltim menjadi provinsi pertama yang mendapat komitmen pembayaran terkait pengurangan emisi karbon dari negara-negara donor di dunia melalui World Bank dalam program FCPF-CF.  ”Menyusul Kaltim adalah Provinsi Jambi. Kalimantan Timur bisa menjadi teladan daerah lain di dunia bahwa pembangunan ekonomi bisa tetap dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek ekologi dan sosial kemasyarakatan,” papar Menteri Siti Nurbaya.  Kompensasi dari World Bank untuk Kaltim disebut sebesar 110 juta USD. Dia berharap paradigma hutan lestari agar tidak lagi membenturkan antara kepentingan ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.  ”Secara sederhana bisa dikatakan, economicly feasible, socialy acceptable, ecology sustainable,” jelas Siti Nurbaya.  Siti Nurbaya menambahkan, pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bukan hanya memiliki peran penting untuk mencegah berbagai ancaman bencana dan malapetaka. Tapi mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, yakni melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjaga perdamaian dunia.

Menteri LHK Bilang Pembangunan IKN Tidak Merusak Alam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/PicsArt_07-26-03.42.30.jpg" alt="Ilustrasi kawasan hutan mangrove dan permukiman warga di Kubu Raya. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kawasan hutan mangrove dan permukiman warga di Kubu Raya. (Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Serikat Pekerja dan Pegawai Perhutani (SP2P) menyatakan menolak Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang penetapan kawasan hutan dengan pengelolaan khusus (KHDPK). Sebab, mereka menilai kebijakan itu terburu-buru.  ”Kami menyatakan menolak SK 287 tentang KHDPK,” kata Sekretaris Jenderal SP2P Sugito seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta.  Dalam seminar Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) dan Eksistensi Hutan Jawa di UGM pada Sabtu (28/5), Sugito menuturkan, SK Nomor 287 tentang KHDPK tidak dibarengi atau diikuti kesiapan Kementrian LHK membuat aturan tata kelola kawasan KHDPK. Selain itu, tanpa penyiapan fase atau tahap transisi yang jelas.  ”Tanpa penyiapan pemahaman kepada pihak yang berpotensi menjadi subjek pengelola KHDPK tentang pemulihan hutan,” terang Sugito.  Berdasar SK tersebut, KHDPK mencakup hutan negara di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten dengan luas 1.103.941 hektare. Yakni terdiri atas hutan produksi seluas 638.649 hektare (58 persen) dan hutan lindung 465.294 hektare (42 persen).  Menurut Sugito, penetapan areal KHDPK seluas 1,1 juta hektare merupakan kebijakan yang berdampak luas. Sebab, mencakup 45 persen kawasan hutan produksi dan hutan lindung milik negara di Pulau Jawa dan Madura.  Sosiologi UGM Arie Sudjito mengatakan, pemerintah perlu membuat peta jalan kebijakan yang komprehensif serta tidak sekadar berhenti pada politik populisme.  ”Karena itu fase transisional diperlukan dengan melibatkan publik dalam mengantisasipasi distorsi kebijakan, mempertimbangkan subjek penerima manfaat, dengan tetap menjaga nilai kelestarian alam, keadilan ekologi serta hutan yang bermakna sosial ekonomi,” papar Arie Sudjito.  Sementara itu, Heri Santoso dari Java Learning Center (Javlec) mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada penetapan kawasan KHDPK. Harus ada persiapan pendampingan subjek pengelola KHDPK untuk dapat memperoleh market access player.  ”Hal ini berkaca kepada perhutanan sosial yang telah berjalan seluas 4 juta hektare di luar Pulau Jawa yang kurang lebih 50 persennya mangkrak,” tutur Heri.

SP2P Tolak Penetapan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menteri-siti-nurbaya-jangan-sampai-terjadi-karhutla-saat-asian-games_m_213974.jpeg" alt="Ilustrasi: Karhutla jadi perhatian serius bagi Kementerian LHK pada saat Asian Games 2018" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Karhutla jadi perhatian serius bagi Kementerian LHK pada saat Asian Games 2018</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiga bulan menjelang pelaksanaan Asian Games 2018, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mewaspadai kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Terutama di beberapa daerah yang selama ini menjadi langganan karhutla. Palembang yang juga salah satu kota pelaksanaan Asian Games pun kerap terjadi kebakaran lahan.&nbsp; "Jangan sampai terjadi <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/11/203494/dua-helikopter-bantu-padamkan-karhutla-di-dumai" target="_blank">kebakaran hutan</a> dan lahan saat Asian Games ke-18 berlangsung. Kita harus menjaga reputasi negara sehingga semua wilayah harus dijaga dari karhutla, tidak hanya di Palembang," tegas Siti dalam keterangan persnya, Sabtu (19/5). Penegasan Siti Nurabaya itu diungkapkan dalam Rapat Penanganan Krisis <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/16/204891/belum-musim-panas-karhutla-mulai-melanda-sumsel" target="_blank">Karhutla</a> Gedung Manggala Wanabakti, Jumat (18/5). Dalam kesempatan itu dia mengingatkan, jangan sampai karhutla mengganggu reputasi negara. Apalagi sisa waktu menjelang perhelatan Asian Games ke-18 di Jakarta-Palembang tiga bulan lagi. Menteri dari Partai Nasdem itu menegaskan, pihaknya akan memberikan perhatian pada Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Papua. "Paramater kualitas udara merupakan informasi yang sangat penting untuk mengetahui kondisi cuaca suatu wilayah, sehingga harus dipantau setiap hari di posko pada setiap provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan,&rdquo; tambah Siti. Direktur Pengendalian Karhutla-KLHK Raffles B. Panjaitan menyebut, menjelang <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/18/213730/asian-games-2018-tidak-akan-terintimidasi-terorisme" target="_blank">Asian Games</a> pihaknya terus meningkatkan patroli terpadu. Patroli itu melibatkan masyarakat, TNI dan Polri di provinsi-provinsi rawan karhutla. Berdasar data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), perhelatan Asian Games berbarengan dengan puncak musim kemarau. Selain itu adanya peluang terjadinya El Nino di Indonesia. Hal itu dikhawatiran akan meningkatkan potensi kejadian karhutla. Untuk itu Kementerian LHK meningkatkan kesiapsiagaan salah satunya dengan peningkatan sarana dan prasarana pendukung penanggulangan karhutla. "Untuk mengantisipasi karhutla, sarana dan prasarana pengamanan seperti helikopter telah dikoordinasikan dengan BNPB, TNI dan Polri," tegas Raffles.

Menteri Siti Nurbaya: Jangan Sampai Terjadi Karhutla Saat Asian Games

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/megawati-janjikan-fasilitasi-penerima-kalpataru-berjumpa-menteri-lhk_m_208306.jpeg" alt="AKRAB: Ketua YKRI Megawati Soekarnoputri dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat menghadiri sarasehan Jaga Bhumi di rumah dinas Wali Kota Surabaya, Sabtu (28/4)." width="100%">
<figcaption>AKRAB: Ketua YKRI Megawati Soekarnoputri dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat menghadiri sarasehan Jaga Bhumi di rumah dinas Wali Kota Surabaya, Sabtu (28/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 90 peraih penghargaan Kalpataru melontarkan keinginannya di rumah dinas Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, Sabtu (28/4). Mereka ingin bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Permintaan tersebut terlontar saat acara sarasehan di rumah dinas Wali Kota Surabaya. Turut hadir calon wakil gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Puti Guntur Soekarno, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dan Ketua YKRI (Yayasan Kebun Raya Indonesia) Megawati Soekarnoputri. Menanggapi hal tersebut, Megawati menyatakan akan menyampaikan aspirasi para peraih Kalpataru. Tak hanya menyampaikan. Mega juga bersedia memfasilitasi pertemuan antara para peraih Kalpataru dengan Menteri Siti. "Ya kami sebagai fasilitator akan mencoba menghubungi Menteri Siti dan tentunya menyampaikan yang diusulkan dan disarankan penerima Kalpataru," kata Megawati kepada wartawan di rumah dinas Wali Kota Surabaya, Sabtu (28/4). Megawati berjanji, pertemuan tersebut nantinya akan digelar dan difasilitasi pemerintah kota (pemkot) Surabaya. Para peraih Kalpataru juga akan dilibatkan dengan pembicaraan mengenai kerjasama pembangunan kebun raya mangrove dengan pihak pemkot. "Hal-hal seperti itu, memang kami upayakan. Sehingga, mereka dapat perhatian dari pemerintah pusat," kata Megawati. Dalam kesempatan yang sama, Risma menyatakan siap memfasilitasi pembicaraan tentang pembangunan mangrove dengan penerima Kalpataru. Menurutnya, selama ini apa yang sudah dilakukan penerima Kalpataru kurang diperhatikan. "Karena bekerja di bidang lingkungan hidup itu berat dan nggak ada yang mengapresiasi," kata Risma. Lebih lanjut, Risma mengatakan ada dampak positif jika pertemuan penerima Kalpataru dengan Menteri Siti dapat terlaksana. Menurutnya, pertemuan itu nantinya dapat mendorong penerima Kalpataru agar semakin peduli dengan lingkungan hidup.

Megawati Janjikan Fasilitasi Penerima Kalpataru Berjumpa Menteri LHK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/di-ktt-indonesia-akan-tukar-pengalaman-pengelolaan-hutan-hujan_m_206800.jpeg" alt="Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya usai memberi sambutan dalam konferensi APRS" width="100%">
<figcaption>Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya usai memberi sambutan dalam konferensi APRS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia akan memanfaatkan pertemuan Asia Pasific Rainforest Summit (APRS) untuk dipergunakan sebagai tempat tukar ilmu dan pengalaman antar negara peserta konferensi. Adapun sharing ilmu tersebut berkaitan dengan keanekaragaman hayati, spesies terancam, atapun daerah aliran sungai di kawasan Asia Pasifik. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, adanya konferensi seperti ini paling tidak bisa saling tukar pengalaman, baik itu kegagalan maupun keberhasilan dalam mengelola hutan hujan. "Paling tidak kita sama-sama belajar. Saya mau memanfaatkan dari usaha-usaha, kita punya apa dia (negara lain) punya apa," katanya usai memberi sambutan dalam APRS yang digelar di Hotel Alana Jogjakarta, Senin (23/4). Dalam perlindungan hutan, sesuai dengan NDC (Nationally Determined Contributions), Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi hingga 29 persen. Dimana 17,2 persen diantaranya berasal dari sektor kehutanan. Diuraikannya, Indonesia memiliki 2,9 juta hektare kawasan hutan mangrove. Ekosistem itu mempunyai peran penting pada adaptasi perubahan iklim. Selain juga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Pada 2019 mendatang, lanjutnya, Pemerintah juga akan fokus dalam upaya 800 ribu hektare hutan yang harus diperbaiki. "Dan harus dirintis tahun ini. Penanaman hutan harus kenceng," ucapnya. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Hutan Hujan Asia Pasifik ini sudah digelar untuk yang ketiga kalinya. Sebelumnya pada 2014 lalu di Sidney dan 2016 di Brunei. Di Jogjakarta digelar pada Senin (23/4) hingga Rabu (25/4) mendatang.

Di KTT, Indonesia Akan Tukar Pengalaman Pengelolaan Hutan Hujan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menteri-siti-nurbaya-dobrak-sumbatan-yang-menghambat-kehidupan_m_206269.jpeg" alt="Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya." width="100%">
<figcaption>Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar merupakan satu dari delapan menteri perempuan di era pemerintahan Joko Widodo. Gayanya yang tak maskulin membuat dirinya nampak berbeda dibanding menteri lain. Dalam hari Kartini, Siti pun menyisipkan pesan untuk setiap perempuan hebat di Indonesia. Dirinya melihat perempuan sudah seharusnya memiliki pembaharuan semangat demi majunya negeri. "Kaum perempuan harus ada semangat pembaruan, dobrak sumbatan yang menghambat kehidupan," ujar Siti dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/4). Lebih dalam lagi, Siti mengajak kaum perempuan untuk bisa mendobrak kemiskinan, modernisasi dalam kerangka aturan. Sebab, perempuan sudah seharusnya mengembangkan dirinya. Melalui program Nawacita, lanjut Siti, Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla mengedepankan bahwa kaum perempuan harus mengembangkan diri di tengah perkembangan negara. Menurutnya, Nawacita telah memberikan ruang untuk terlibatnya perempuan dalam pembangunan negara. Seperti meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan. Serta, adanya upaya melindungi anak, perempuan, dan kelompok masyarakat marjinal. "Perempuan Indonesia harus bisa mengaktualisasikan diri untuk kemajuan bangsa dan menjadi bagian dari yang membangun bangsa," tegas Siti. Siti berharap perempuan-perempuan penerus semangat Kartini dapat berkecimpung dalam bidang lingkungan hidup. Juga, semangat juang perempuan di bidang lingkungan tidak luntur meski banyak tantangan yang dihadapi. "Pejuang perempuan bidang lingkungan se-Indonesia sudah banyak dan saya tahu persis kerjanya yang luar biasa. Maju terus, konsisten kita majukan lingkungan hidup, pelihara bumi dengan semangat pembaruan, sistimatis dan modern," pungkasnya.

Menteri Siti Nurbaya: Dobrak Sumbatan yang Menghambat Kehidupan