<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p dir="ltr"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/29/Mahfud-MD-Dery-Ridwansah-620992518.jpeg" alt="Mahfud MD selaku pihak pemohon menyapa wartawan sebelum dimulainya sidang perdana perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Mahfud MD selaku pihak pemohon menyapa wartawan sebelum dimulainya sidang perdana perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024).</figcaption>
</figure> </p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Masalah pagar laut di Tangerang, Banten turut menarik perhatian pakar hukum tata negara Mohammad Mahfud MD. Dia mengusulkan agar pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencari Fakta untuk mengusut pelanggaran pemasangan pagar laut tersebut.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Menurut dia, satgas tersebut bisa bertindak cepat untuk memberikan kesimpulan awal kepada aparat penegak hukum.&nbsp;Keterangan itu disampaikan oleh Mahfud melalui keterangan resmi yang disampaikan kepada awak media pada Kamis (23/1).</p> <p dir="ltr">"Saya usul bentuk satgas, ada semacam satgas untuk mempercepat soal ini. Tapi, nanti pada proses hukumnya tetap melalui aparat penegak hukum yang legal. Untuk menggali ini bisa satgas yang nanti memberi kesimpulan awal kepada penegak hukum," terang dia.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Menurut&nbsp; Mahfud, yang bisa membentuk satgas tersebut adalah kementerian koordinator (kemenko). Selain itu, bisa juga dibentuk melalui keputusan presiden (keppres).</p> <p dir="ltr">Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) itu menilai, persoalan pagar laut tersebut merupakan masalah serius. Sehingga presiden harus turun tangan untuk membentuk Satgas Pencari Fakta.</p> <p dir="ltr">Setelah dibentuk, lanjut Mahfud, satgas tersebut juga bisa diberi target oleh pemerintah. Dengan begitu mereka akan bekerja cepat untuk membantu mengusut masalah itu.</p> <p dir="ltr">"Dan itu nanti tugasnya sekaligus yang jangka pendek kasus ini, yang jangka panjang meneliti lagi pantai-pantai kita yang ada indikasi itu. Karena kalau saya sih menduga kuat itu banyak yang hal seperti itu," terang dia.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Mahfud menyampaikan bahwa bukan hanya pihak swasta yang bisa diusut. Termasuk instansi pemerintah seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan pemerintah daerah. Sementara aparat penegak hukum yang bisa mengusut terdiri Polri, Bakamla, dan instansi terkait lainnya.</p>

Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu menilai, persoalan pagar laut tersebut merupakan masalah serius.

Usut Pelanggaran Pemasangan Pagar Laut di Tangerang, Mahfud MD Usul Dibentuk Satgas Pencari Fakta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/20/Pagar-Laut-Di-Tangerang-Dery-Ridwansah-8-1257175091.jpg" alt="Nelayan membongkar pagar laut yang terpasang di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (18/1/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Nelayan membongkar pagar laut yang terpasang di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (18/1/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengaku pihaknya masih belum mengetahui siapa yang memasang pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Ia menyatakan, pihaknya sampai saat ini masih melakukan penyelidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Soal bagaimana dengan siapa yang sebetulnya memasang? Jadi, sampai hari ini masih dalam proses penyidikan. Ya, memang tuntutan dari masyarakat hari ini diusut, disegel, besok langsung ketahuan. Tapi tidak mudah juga," kata Trenggono saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Trenggono mengungkapkan, pihaknya sudah mendapatkan petunjuk-petunjuk. Namun, petunjuk itu tentunya harus didalami melalui proses klarifikasi, untuk mendalami perihal pemasangan pagar laut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena terus terang kami tidak punya alat pengawasan yang disampaikan. Kami sebenarnya sudah mengajukan untuk kemudian kami memiliki digital surveilans, begitu. Tapi sampai sekarang kami belum punya," ucap Trenggono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Trenggono memastikan ke depan akan melakukan peningkatan pengawasan pada setiap pesisir pantai. Namun, hal ini tentunya harus kerja sama dengan semua pihak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena memang luas wilayah kita seluruh Indonesia, tadi sudah saya sampaikan, kebetulan saja yang terjadi di Tangerang ini, sebetulnya kejadian seperti di Tangerang ini sudah banyak sekali. Tadi saya sampaikan, kita sudah menghentikan 196 kasus yang semuanya bermuara pada kegiatan pembangunan di ruang laut," ungkap Trenggono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kerja itu,&nbsp;Anggota Komisi IV DPR RI Heri Dermawan sebelumnya meminta Menteri Kelautan dan Perikanana (KP) Sakti Wahyu Trenggono untuk menunjukkan kesaktiannya dalam mengusut tuntas dalang di balik pemasangan pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Menurutnya, masyarakat sudah resah dari kasus itu agar Pemerintah bisa mengusut tuntas.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebetulnya sekarang ini masyarakat tuntutannya sederhana, cuma bongkar dan usut siapa di belakangnya, dan semua pejabat sudah mengatakan itu. Termasuk Bu Ketua (Komisi IV DPR Titiek Soeharto) juga sudah mengatakan bongkar dan usut tuntas siapa dibelakangnya," tegas Heri Dermawan&nbsp;dalam rapat kerja dengan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pak menteri ini sesuai dengan namanya bisa menunjukkan kesaktiannya, apa arti sebuah nama?" sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, politikus PAN itu mengapresiasi kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah membongkar pagar laut di perairan Tangerang. Namun, Heri menyarankan KKP tidak sendiri dalam mengusut tuntas kasua tersebut. Ia meminta KKP membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk mengusut itu nggak bisa sendiri Menteri KKP. Sama dengan teman-teman yang lain ayo tingkatkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain," tegas Heri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Heri mencontohkan, KKP tidak memahami permasalahan Hak Guna Bangunan (HGB), karena itu merupakan tupoksi dari kementerian atau lembaga lain. Karena itu, dibutuhkan tim untuk mengusut kasus tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Oleh karena itu, sangat penting bagi saya Pak Menteri dengan kementerian lain berkoordinasi, atau bikin tim sendiri antara beberapa kementerian dan lembaga, cuma nggak tahu ketua timnya dari kementerian mana silakan saja," pungkasnya.</div> </div> </div> </div> </div>

"Sebetulnya sekarang ini masyarakat tuntutannya sederhana, cuma bongkar dan usut siapa di belakangnya," tegas Heri.

Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono Sebut Tidak Mudah Mencari Tahu Siapa Pemilik Pagar Laut di Tangerang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/22/sakti-wahyu-2107899597.jpg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono buka suara soal penemuan laut bersertifikat di laut Sidoarjo, Jawa Timur. Ia menyebut, dari 656 hektare luasan laut yang ditemukan bersertifikat di Sidoarjo, sekitar 437,5 hektare diantaranya telah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan temuan SHGB seluas 656 hektare di perairan Sidoarjo, status yang diduga memiliki HGB di laut seluas 437,5 hektare," kata Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (23/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu juga ia menyebut bahwa luasan laut yang memiliki SHGB tersebut berada di zona pengelolaan ekosistem pesisir hingga zona bandar udara. "Landasan hukumnya pada Perda 10/2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Timur lokasi HGB berada di zona-zona pengelolaan ekosistem pesisir, zona perikanan tangkap dan zona bandar udara," sambung Trenggono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, landasan hukumnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 66/2022 tentang mRencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan (Gerbangkertosusila). Di mana, kata Trenggono, lokasi pagar laut HGB berada pada zona RD.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut ia juga mengungkap dua perusahaan yang menguasai luasan HGB di perairan laut Sidoarjo itu. Mulai dari PT Surya Inti Permata dan PT Semeru Cemerlang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun keduanya diketahui telah memegang sertifikat HGB sejak tahun 1996 yang kemudian berakhir pada 2026 mendatang. "Kondisi existing berupa perairan rdp terindikasi dibawah penguasaan PT Surya Inti Permata dan PT Semeru Cemerlang. HGB terbit 1996, berakhir 2026," pungkas Trenggono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, netizen yang merupakan Dosen Manajemen Universitas Airlangga mengungkapkan penemuan pagar laut bersertifikat di timur Ekowisata Mangrove Gunung Anyar. Bahkan ia mengebut ada tiga lokasi yang memiliki HGB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yakni, titik koordinat 7.342163&deg;S, 112.844088&deg;E seluas kurang lebih 219,32 ha; titik 7.355131&deg;S, 112.840010&deg;E seluas kurang lebih 285,17 ha, dan titik 7.354179&deg;S, 112.841929&deg;E seluas kurang lebih 152,37 ha. Temuan itu dia dapat dari situs resmi BPN, yakni&nbsp;<a href="http://bhumi.atrbpn.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://bhumi.atrbpn.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1737707761137000&amp;usg=AOvVaw1LHHItGuyggImPjSzN0yuk">bhumi.atrbpn.go.id</a>.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kabar tersebut sampai juga kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Dia menegaskan, secara teritorial, perairan yang terdapat HGB tersebut bukan wilayah Surabaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, pulau itu separo ikut Surabaya, separo ikut Sidoarjo. Saya (sudah) koordinasi dengan BPN. Ada informasi, ternyata itu bukan di Surabaya, tetapi di Sidoarjo, bisa klarifikasi di sana," tuturnya Selasa&nbsp;(21/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menegaskan, tidak mungkin ada HGB di atas perairan Surabaya. Sebab, hal itu melanggar putusan MK 85/PUU-XI/2013 dan UUD 1945. Apalagi Pemkot Surabaya berkomitmen menjaga ruang terbuka hijau.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami ini ingin mempertahankan mangrove menjadi tempat untuk menahan aliran air laut ke Kota Surabaya. Sehingga selalu saya katakan, kita akan mempertahankan ruang terbuka hijau," tegas Eri.</div>

Sakti Wahyu menyebut bahwa luasan laut yang memiliki SHGB tersebut berada di zona pengelolaan ekosistem pesisir hingga zona bandar udara.

Menteri KKP Ungkap Dua Perusahaan Pemilik Sertifikat HGB 437,5 Hektare di Laut Sidoarjo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/22/sakti-wahyu-2107899597.jpg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp; - Anggota Komisi IV DPR RI Sonny T Danaparamita meminta Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono untuk mengungkap dalang di balik pemasangan pagar laut di kawasan pesisir Tangerang, Banten. Pernyataan itu disampaikan Sonny dalam rapat kerja dengan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Siapa dalang di balik (pemasangan pagar laut) ini?" tanya Sonny dihadapan Menteri Sakti Wahyu Trenggono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia meminta, Menteri Trenggono bisa menjelaskan secara lengkap ihwal pemilik pagar laut tersebut.&nbsp;"Yang kami harapkan informasi secara garis besarnya," tegasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto menduga perusahaan jadi dalang di balik pemasangan pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Menurutnya, jika hanya perusahaan kecil, tidak mungkin bisa memasang pagar sepanjang kurang lebih 30 kilometer tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya, kalau enggak perusahaan besar mana mungkin dia bikin pagar seperti itu ya, untuk apa gitu ya," ucap Titiek di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/1).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, putri dari Presiden ke-2 RI Soeharto itu enggan menuduh sosok di balik pemilik perusahaan tersebut. "Saya juga sebagai anggota dewan, sebagai rakyat biasa kita juga ingin tahu siapa sih yang menyuruh, yang membiayai, yang memiliki pagar laut ini kita juga ingin tahu. Dan mudah-mudahan bisa kita percayakan kepada pemerintah supaya bisa menemukan," pungkasnya.</div>

"Ya, kalau enggak perusahaan besar mana mungkin dia bikin pagar seperti itu ya, untuk apa gitu ya," ucap Titiek.

Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono Ditanya Komisi IV DPR tentang Dalang di Balik Pemasangan Pagar Laut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/KKP-Parung.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Kelautan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menebar 100 ribu benih ikan di Desa Wisata Pamegarsari, Lebak Wangi, Parung, Kabupaten Bogor. Kegiatan ini dalam rangaka meningkatkan budi daya ikan, sekaligus meningkatkan ekonomi Rakyat dan membangun desa wisata sebagai tempat hiburan sehat.<br /> <br /> Trenggono yang hadir didampingi politisi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu mengharapkan benih ini bisa menstiimulan giji sehat dan protein bagi masyarakat sekitar.<br /> <br /> "Ini merupakan bentuk budidaya air tawar buat masyarakat sekitar. Kita tebar ikan rawes, nila dan patin. Targetnya menjaga ekonomi kecil, " kata Trenggono dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Jumat (22/10).<br /> <br /> Dalam setahun, kata Tremggono, pastinya ikan ikan akan menjadi sumbangsih protein bagi rakyat kecil di sekitar danau. Karena itu, salah satu fokus kerja kementeriannya adalah membangun kampung budidaya perikanan. Seperti kampung nila, kampung gurame dan kampung patin<br /> <br /> "Saat ini sudah ada di Lebak Banten. Di daerah daerah lain juga segera menyusul, " tandasnya.<br /> <br /> Trenggono juga menambahkan kegiatan tebar benih ikan ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan ulang tahun kementrian Kelautan dan Perikanan yang ke 22 .

Kunjungi Desa Wisata Parung, Menteri KKP Tebar 100 Ribu Benih Ikan