<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/03/02/menteri-komunikasi-dan-digital-menkomdigi-meutya-hafid-dok-komdigi-SnIrF.webp" alt="Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid. (Dok. Komdigi)" width="100%">
<figcaption>Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid. (Dok. Komdigi)</figcaption>
</figure>
JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperketat pengelolaan anggaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) agar belanja digital benar-benar memberi dampak nyata bagi pelayanan publik, bukan sekadar menambah jumlah aplikasi baru.
Kebijakan tersebut ditegaskan dalam peluncuran Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional (RIPDN) 2025-2045 yang menjadi panduan jangka panjang transformasi digital pemerintahan.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menyampaikan bahwa seluruh pengadaan aplikasi maupun infrastruktur digital di kementerian dan lembaga kini harus melalui mekanisme rekomendasi izin pengadaan (clearance). Proses ini dilakukan untuk memastikan keselarasan dengan arsitektur nasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
"Pencegahan duplikasi kegiatan dan optimalisasi anggaran negara termasuk efisiensi sebagai semangat utama dari Bapak Presiden," tegas Meutya Hafid dalam peluncuran Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional (RIPDN) 2025-2045 di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (26/2).
Ia juga menyoroti persoalan banyaknya aplikasi pemerintah yang berjalan secara terpisah dan tidak terintegrasi satu sama lain. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital mengembangkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai pondasi integrasi layanan publik.
Melalui kebijakan baru ini, setiap aplikasi pemerintah diwajibkan menerapkan prinsip interoperabilitas sejak tahap perencanaan agar dapat terhubung dengan sistem lain.
"Melalui SPLP ini, pertukaran data tidak lagi dilakukan secara ad hoc tapi melalui mekanisme yang terkontrol, dapat ditelusur, dan yang paling utama juga diaudit untuk menjaga integritas data," jelasnya.
Selain integrasi sistem, pemerintah juga menerapkan kewajiban audit teknologi secara ketat guna mencegah pemborosan lanjutan. Seluruh instansi harus melaporkan hasil evaluasi belanja TIK tahun sebelumnya, lengkap dengan bukti tindak lanjut atas temuan perbaikan.
Langkah ini ditujukan untuk memastikan pengelolaan sistem dan data pemerintah tetap aman, efisien, dan sesuai regulasi. Meutya berharap tata kelola yang lebih disiplin ini mampu mengubah pola kerja sektoral menjadi pendekatan pemerintahan yang terintegrasi dan efisien.
"Upaya ini butuh koordinasi, kemauan, keterbukaan, dan kolaborasi aktif dari seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah," tandasnya.
Dengan demikian, ruang digital nasional diharapkan benar-benar menghadirkan manfaat konkret bagi masyarakat luas.
&nbsp;

Komdigi perketat pengelolaan belanja TIK dan integrasi aplikasi pemerintah. Upaya ini tekan pemborosan serta tingkatkan pelayanan digital.

Komdigi Perketat Belanja TIK, Tak Mau Lagi Aplikasi Tumpang Tindih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/19/meutya-komdigi-4288590165.jpg" alt="Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid. (Dok. Komdigi)" width="100%">
<figcaption>Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid. (Dok. Komdigi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga keberlangsungan industri media nasional sekaligus memastikan publik tetap memperoleh informasi yang akurat dan terverifikasi di tengah derasnya arus konten digital yang sulit dibendung. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menilai keberadaan ruang redaksi yang bekerja sesuai kode etik jurnalistik menjadi pembeda mendasar antara media arus utama dan platform digital. Menurutnya, proses kurasi dan verifikasi di ruang redaksi memberikan jaminan kualitas informasi bagi masyarakat. &ldquo;Orang akan jengah, akan lelah, ketika terlalu banyak informasi-informasi yang tidak jelas, orang akan mencari sumber-sumber yang jelas. Di televisi, ruang redaksi memilihkan apa yang perlu, layak, dan baik ditonton oleh masyarakat,&rdquo; ujar Meutya di Jakarta, Sabtu (14/2). Atas dasar itu, pemerintah berupaya memastikan ekosistem media nasional tetap berada dalam kondisi yang sehat dan berkelanjutan. Salah satu aspek krusial yang disorot adalah pentingnya kesetaraan aturan antara lembaga penyiaran nasional dan platform digital global. &ldquo;Kata kunci itu menjadi penting, equal playing field,&rdquo; ujarnya. Sebagai bentuk implementasi, pemerintah telah menerbitkan kebijakan publisher rights melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Aturan ini mengharuskan platform digital yang memanfaatkan konten jurnalistik untuk memberikan kompensasi kepada perusahaan pers melalui skema kerja sama bisnis. Meutya menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak ditujukan kepada masyarakat pengguna, melainkan kepada perusahaan platform yang memperoleh keuntungan ekonomi dari karya jurnalistik. &ldquo;Bukan masyarakatnya yang disasar, tapi platformnya. Jadi platform yang mengambil karya-karya jurnalistik,&rdquo; tegasnya. Melalui kebijakan publisher rights, pemerintah berupaya melindungi hak ekonomi media nasional sekaligus menjaga keberlangsungan ruang redaksi. Dengan demikian, masyarakat diharapkan tetap mendapatkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan disajikan secara bertanggung jawab. &nbsp;

Meutya Hafid tegaskan publisher rights, platform digital wajib bayar konten media. Kebijakan ini dukung jurnalisme berkualitas.

Meutya Hafid Tegaskan Publisher Rights, Platform Digital Wajib Bayar Konten Media

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/18/268GhoQs7hndcijS6NCyJ6BPn6f7pS0XkrDb9EBT-1-4098719653.jpg" alt="Ilustrasi: Anak-anak bermain game Roblox. (Slate)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Anak-anak bermain game Roblox. (Slate).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Game Roblox masih menjadi buah bibir masyarakat setelah diisukan diblokir pemerintah. Meski begitu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menjelaskan belum ada rencana untuk memblokir game tersebut. "Belum ada rencana, nggak ada, belum ada rencana (memblokir game Roblox),&rdquo; kata Meutya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8). Dia menegaskan, Komdigi sendiri akan melakukan evaluasi. Dia pun akan menunggu perkembangannya dari Dirjen Pengawasan Ruang Digital. &ldquo;Sampai nanti kita lihat, kita evaluasi kan ada Dirjen Pengawasan Ruang Digital yang terus memantau. Belum ada penyampaian dari dirjen tersebut, nanti kita lihat,&rdquo; ungkap dia. Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&rsquo;ti menegaskan para pelajar untuk tidak bermain game roblox. Larangan itu disampaikan ketika mewanti-wanti para pelajar untuk tidak berlama-lama bermain handphone. Terlebih, berkaitan dengan tayangan yang menampilkan kekerasan dan penyebutan kata-kata yang tidak baik. Misalnya game Roblox.&nbsp; Larangan itu disampaikan di sela kunjungan untuk memantau pelaksanaan cek kesehatan gratis (CKG) untuk pelajar di SDN Cideng 02, Jakarta Pusat, pada Senin (4/8).&nbsp;&nbsp; &ldquo;Nah tadi yang blox-blox (roblox, red) tadi itu ya, jangan main yang itu. Karena itu tidak baik ya,&rdquo; ungkap Abdul Mu'ti. Menurut Abdul Mu&rsquo;ti, tingkat intelektualitas anak-anak belum mampu membedakan mana yang nyata dan mana yang rekayasa. Hal ini yang kemudian membuat mereka cenderung meniru adegan-adegan dalam game tersebut. Tak terkecuali adegan kekerasan yang ada.&nbsp; Contohnya adanya adegan membanting karakter dalam game. Dalam konteks game, hal itu dianggap wajar. Akan tetapi menjadi masalah serius jika dilakukan dalam kehidupan nyata.&nbsp;

Menteri Komunikasi dan Digital memastikan tidak ada rencana pemblokiran game Roblox, meski Mendikdasmen melarang pelajar memainkannya.

Menkomdigi Meutya Hafid Belum Ada Rencana Blokir Game Roblox, Tunggu Evaluasi Dirjen Pengawasan Ruang Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/20/voTjJSCZ4MZH0ZTQSrGTxnWmXZmH6uKA5enNjJDZ-1-2867522516.jpg" alt="Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid. (Humas Kementerian Komdigi)" width="100%">
<figcaption>Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid. (Humas Kementerian Komdigi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional 2025, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menekankan urgensi perlindungan anak di ranah digital. Dia menyoroti kembali prinsip-prinsip kunci yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas), termasuk konsep klasifikasi platform digital berdasarkan tingkat risiko dan kategori usia pengguna. Meutya mengungkapkan kekhawatiran terhadap meningkatnya potensi bahaya yang mengintai anak-anak saat berselancar di internet dan media sosial. Menurutnya, tidak semua platform digital cocok diakses oleh anak secara bebas karena adanya konten-konten yang berpotensi membahayakan kesehatan mental dan keselamatan mereka. &ldquo;Platform dengan risiko tinggi hanya boleh diakses oleh anak-anak berusia 16 tahun ke atas, dan itu pun harus dengan pendampingan orang tua,&rdquo; kata Meutya di Jakarta, dikutip Jumat (25/7). Dalam PP Tunas, setiap platform digital diklasifikasikan berdasarkan tingkat risikonya, sehingga batas usia pengguna pun bervariasi. &ldquo;Platform digital tidak bisa disamaratakan. Karena itu, pemerintah akan mengklasifikasikan akses berdasarkan kategori risiko platform, yaitu rendah, sedang, dan tinggi,&rdquo; jelasnya. Meutya menegaskan bahwa platform dengan konten berisiko tinggi, seperti pornografi, kekerasan, atau yang rawan memicu perundungan, akan dikenakan pembatasan usia yang ketat untuk mencegah dampak negatif terhadap anak. Lebih lanjut, ia merinci pengelompokan usia anak dalam mengakses platform digital sebagai berikut: 1. Anak di bawah usia 13 tahun hanya diperbolehkan mengakses platform yang benar-benar aman, seperti situs pendidikan dan konten anak. 2. Usia 13 hingga 15 tahun dapat mengakses platform dengan tingkat risiko rendah hingga sedang. 3. Anak berusia 16 hingga 17 tahun dapat mengakses platform dengan risiko tinggi, namun harus dalam pengawasan orang tua. 4. Sementara itu, usia 18 tahun ke atas diperbolehkan mengakses seluruh jenis platform secara mandiri. Menurut Meutya, PP Tunas menjadi landasan penting untuk membangun lingkungan digital yang lebih sehat dan aman bagi anak-anak. Peraturan ini juga berfungsi sebagai alat untuk melindungi anak dari paparan konten yang tidak sesuai usia, sekaligus meminimalkan risiko kecanduan digital. Namun, ia menekankan bahwa perlindungan anak di dunia maya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan memerlukan keterlibatan semua pihak, mulai dari orang tua, masyarakat, hingga anak-anak itu sendiri. Meutya juga mengajak anak-anak untuk tidak ragu menyuarakan pengalaman negatif yang mereka alami di ruang digital. &ldquo;Kalau jadi korban perundungan, penipuan, atau dapat ajakan bertemu oleh orang asing, anak-anak jangan diam. Laporkan ke orang tua, guru, atau pihak berwenang. Negara hadir untuk melindungi kalian,&rdquo; tegasnya di hadapan ratusan pelajar. Dengan kolaborasi berbagai pihak, Meutya berharap anak-anak Indonesia dapat terlindungi dari sisi gelap dunia digital dan mampu memanfaatkan internet untuk kegiatan yang lebih positif dan edukatif. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Menteri Komunikasi Meutya Hafid menekankan pentingnya perlindungan anak di dunia digital melalui PP Tunas, dengan klasifikasi akses.

Tekankan Urgensi Perlindungan Anak di Ranah Digital, Menteri Meutya Ungkap Tak Semua Platform Digital Cocok Diakses Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/20/voTjJSCZ4MZH0ZTQSrGTxnWmXZmH6uKA5enNjJDZ-1-2867522516.jpg" alt="Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid. (Humas Kementerian Komdigi)" width="100%">
<figcaption>Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid. (Humas Kementerian Komdigi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan bakal menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, membahas terkait isu transfer data pribadi yang masuk dalam poin kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat.&nbsp; "Kami koordinasi dulu ya dengan Menko Perekonomian, kami ada undangan dari Menko Perekonomian untuk berkoordinasi," kata Meutya Hafid di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/7). Meutya menyatakan, hingga saat ini ia belum menerima informasi rinci terkait poin-poin kesepakatan yang mencantumkan isu transfer data pribadi tersebut. Namun, ia memastikan pemerintah akan menyampaikan hasil koordinasi tersebut secara terbuka kepada publik. "Saya besok akan berkoordinasi dulu dengan Menko Perekonomian, saya belum tahu persisnya topiknya apa tapi nanti besok tentu akan ada pernyataan dari Menko Perekonomian atau dari kami. Tapi kami harus koordinasi lebih dulu," ujarnya. Sementara, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengamini bahwa transfer data pribadi termasuk ke dalam kesepakatan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Ia mengklaim, negara bertanggung jawab atas transfer data pribadi tersebut. "itu sudah, tranfer data pribadi yang bertanggung jawab dengan negara yang bertanggung jawab," ucap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Meski demikian, Airlangga tidak menjelaskan secara rinci soal poin kesepakatan transfer data pribadi, yang termasuk ke dalam kesepakatan tarif impor antara AS dan Indonesia. "itu sudah disepakati kedua belah pihak, semua disepakati. (Soal peraturan ketenagakejaan), itu juga tidak ada perubahan. Hanya minta complay dengan regulasi dan itu sudah kita lakukan," tegasnya. Isu ini berhembus setelah Gedung Putih Amerika Serikat mengumumkan kesepakatan perdagangan antara Amerika Serikat dan Indonesia yang disebut sebagai &ldquo;Perjanjian Perdagangan Timbal Balik.&rdquo; Gedung Putih menyebut perjanjian ini akan memberikan akses penuh bagi seluruh sektor produk Amerika Serikat untuk memasuki pasar Indonesia, yang sebelumnya dinilai sangat protektif dan sulit ditembus. &ldquo;Dalam kesepakatan ini, Indonesia akan memberlakukan tarif timbal balik sebesar 19 persen kepada Amerika Serikat. Ketentuan utama dari Perjanjian Perdagangan Timbal Balik AS-Indonesia,&rdquo; tulis Gedung Putih dalam pernyataan resminya yang dirilis pada Selasa (22/7) waktu setempat. Selain hambatan tarif, Indonesia juga menyetujui untuk menghapus berbagai hambatan non-tarif terhadap ekspor industri AS, termasuk pengakuan atas standar keselamatan dan emisi kendaraan bermotor AS, sertifikasi FDA untuk produk kesehatan, serta penghapusan kewajiban inspeksi pra-pengiriman atas barang impor AS. Dalam poin kesepakatan itu, terdapat kerja sama bidang digital, perjanjian ini mengikat komitmen Indonesia untuk menghapus bea masuk atas produk digital tidak berwujud serta menjamin kelancaran aliran data lintas batas, termasuk pengakuan atas sistem perlindungan data pribadi di AS. &ldquo;Memberikan kepastian atas kemampuan untuk memindahkan data pribadi dari wilayah Indonesia ke AS dengan mengakui AS sebagai negara atau yurisdiksi yang memberikan perlindungan data yang memadai di bawah hukum Indonesia," pungkasnya.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid akan bertemu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membahas kesepakatan transfer data pribadi.

Meutya Hafid Bakal Temui Airlangga Bahas soal Kesepakatan Transfer Data Pribadi RI-AS