<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/18/IMG-20230917-WA0015-429045538.jpg" alt="Peluncuran Kemudahan Proses Perizinan Berusaha Kegiatan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) secara Otomatis melalui Sistem Amdalnet yang Terintegrasi dengan Sistem OSS RBA." width="100%">
<figcaption>Peluncuran Kemudahan Proses Perizinan Berusaha Kegiatan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) secara Otomatis melalui Sistem Amdalnet yang Terintegrasi dengan Sistem OSS RBA.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meluncurkan Kemudahan Proses Perizinan Berusaha Kegiatan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) secara Otomatis melalui Sistem Amdalnet yang Terintegrasi dengan Sistem OSS RBA. Peluncuran itu dilakukan dalam Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan, Energi Baru Terbarukan (LIKE), di Rangkaian Pembukaan Zona Energi Baru Terbarukan (Zona Biru) di Jakarta, beberapa waktu lalu. Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar, mengatakan dalam waktu singkat, izin berada di tangan pengusaha. Perizinan Berusaha Kegiatan SPKLU secara Otomatis ini dibangun atas kerja kolaborasi dari 3 kementerian/lembaga, yaitu KLHK, BKPM dan ESDM. "KLHK menyediakan sistem persetujuan lingkungan AMDALNET dan standar form UKL UPL, BKPM menyediakan OSS-RBA, ESDM tentang kebijakan energi listrik," kata Siti Nurbaya dalam keterangan resmi, Senin (18/9). Selanjutnya, dokumen lingkungan yang diperlukan untuk kegiatan SPKLU akan dibuatkan secara otomatis oleh sistem Amdalnet yang telah tersedia form UKL-UPL standar spesifiknya yang kemudian akan dikirimkan ke sistem OSS RBA. "Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan SPKLU dapat diterbitkan secara otomatis melalui sistem OSS RBA. Semua proses tersebut dilakukan melalui sistim informasi yang secara cepat dengan SLA - service Level Arrangement waktu layanan paling lama 2 jam," tandasnya.

Perizinan Berusaha Kegiatan SPKLU secara Otomatis ini dibangun atas kerja kolaborasi dari 3 kementerian/lembaga, yaitu KLHK, BKPM dan ESDM.

Buka Usaha SPKLU Semakin Mudah, Perizinan Keluar Paling Lama 2 Jam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menteri-siti-sebut-habitat-orangutan-tak-terganggu-proyek-plta_m_.jpg" alt="Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar" width="100%">
<figcaption>Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Indonesia menerapkan agenda FoLU Net Carbon Sink untuk mengendalikan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan sehingga terjadi netralitas karbon. Hal itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar saat bicara mengenai FoLU Net Carbon Sink 2030 dan zero deforestation.  Siti menyebut, FoLU net carbon sink 2030 jangan diartikan sebagai zero deforestation. Bahkan, itu perlu dipahami semua pihak bagi kepentingan nasional. Indonesia berkomitmen mengendalikan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Sehingga, terjadi netralitas karbon sektor kehutanan, di antaranya berkaitan dengan deforestasi pada 2030.  Bahkan pada tahun tersebut dan seterusnya bisa menjadi negatif atau terjadi penyerapan atau penyimpanan karbon sektor kehutanan.  ”Pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi,” ujar Siti kepada Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Universitas Glasgow mengutip akun Twitternya, Kamis (4/11).  Siti Nurbaya menyebut, menghentikan pembangunan atas nama zero deforestation sama dengan melawan mandat UUD 1945 untuk values and goals establishment, membangun sasaran nasional untuk kesejahteraan rakyat secara sosial dan ekonomi.  Menurut dia, kekayaan alam Indonesia termasuk hutan harus dikelola untuk pemanfaatannya menurut kaidah-kaidah berkelanjutan. Di samping harus berkeadilan.  Dia juga menolak penggunaan terminologi deforestasi yang tidak sesuai dengan kondisi di Indonesia.  ”Karena di Eropa contohnya, sebatang pohon ditebang di belakang rumah, itu mungkin masuk dalam kategori dan dinilai sebagai deforestasi. Ini tentu beda dengan Indonesia,” ucap Siti.  Siti melanjutkan, memaksa Indonesia untuk zero deforestation pada 2030, jelas tidak tepat dan tidak adil. Sebab, setiap negara memiliki masalah-masalah kunci sendiri dan dinaungi undang-undang dasar untuk melindungi rakyatnya.  ”Misalnya di Kalimantan dan Sumatera, banyak jalan yang terputus karena harus melewati kawasan hutan. Sementara ada lebih dari 34 ribu desa berada di kawasan hutan dan sekitarnya,” papar Siti.  ”Kalau konsepnya tidak ada deforestasi, berarti tidak boleh ada infrastruktur jalan. Lalu bagaimana dengan masyarakatnya, apakah mereka harus terisolasi? Sementara negara harus benar-benar hadir di tengah rakyatnya,” tambah dia.  Dengan target penurunan emisi 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional, Indonesia berusaha memenuhi target tersebut secara rinci, terukur, dan mengerjakannya secara konsisten. Sehingga tidak bisa membandingkan Indonesia dengan negara lain.  ”Apalagi jika hanya berpatokan pada angka-angka di atas kertas. Indonesia dengan target penurunan emisi 41 persen saja, artinya kita mengurangi emisi sekitar 1,1 giga ton. Sementara mengambil contoh Inggris, pengurangan emisinya 200-an jutaan, tapi bunyinya 50 persen,” tutur Siti.  Siti menambahkan, arahan Presiden Jokowi terhadap dirinya menjanjikan yang bisa dikerjakan, tidak boleh hanya retorika. Sebab harus bertanggung jawab kepada masyarakat sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.  Dia juga menyampaikan, strategi Indonesia, belum tentu dimiliki negara lain. Indonesia sedang terus menerus memperbaiki alam dengan langkah-langkah yang terukur.  Pemerintah tidak akan menjanjikan apa yang tidak bisa dikerjakan. Dengan atau tanpa dukungan internasional, Pemerintah Indonesia tetap pada tujuannya untuk mengurangi emisi GRK karena itu sudah sesuai dengan mandat UUD 1945.  ”Ini memerlukan keterlibatan semua pihak. Untuk itu saya menegaskan kembali pentingnya peran generasi muda di tengah berkembangnya demokratisasi di Indonesia. Tentu saja saya mengajak kita semua untuk tidak lelah mencintai Indonesia kita,” ucap Siti.

Menteri KLHK Sebut Isu Emisi Karbon Tak Boleh Hentikan Pembangunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Siti-Nurbaya-Raka-Denny.jpg" alt="Siti Nurbaya di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Siti Nurbaya di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wabah Covid-19 telah mengubah cara berbisnis perusahaan. Semua pelaku ekonomi harus menyesuaikan diri dengan menetapkan protokol Covid-19 pada masa kenormalan baru sampai vaksin ditemukan.  Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI, Siti Nurbaya Bakar meminta perusahaan membantu masyarakat dan lingkungan melalui program tanggung jawab sosial atau CSR. Hal tersebut dapat mempengaruhi keberlangsungan bisnis suatu perusahaan.  "Kita semua tetap harus bekerja dan berinovasi. Termasuk, tidak goyah dalam mengintensifkan isu penting tentang bumi," ujarnya dalam acara seminar virtual yang digelar TopBusiness, Senin (29/6).  Pengamat korporasi Mas Achmad Daniri menyebut, beberapa poin penting dalam melaksanakan CSR di saat Covid-19 dapat dimulai dari internal perusahaan yaitu karyawan. "Dalam hal ini, CSR melibatkan karyawan dan konsumen. Manfaat sosial, juga berarti manfaat bagi sebuah perusahaan," tuturnya.  Konsultan CSR Thendri Supriatno yang menyebut, pada masa new normal, perlu ada penyesuaian inisiatif CSR. Sementara Direktur Utama Geo Dipa Energi (Persero), Riki Ibrahim menjelaskan, kebijakan dan strategi CSR yang terkait dengan bisnis berkelanjutan, sangatlah penting.  "Program community development adalah investasi jangka panjang. Juga, membangun kepercayaan publik dan citra perusahaan pun semakin positif," pungkasnya.

Era New Normal, Strategi CSR Bisa jadi Penopang Keberlangsungan Bisnis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/karhutla-ist.jpeg" alt="Gubernur Kalteng Sugianto Sabran bersama Menteri LHK Siti Nurbaya, Menkopolhukam Wiranto, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Tito Karnavian, dan Kepala BNPB Doni Monardo dalam meninjau lokasi Karhutla di Jalan Ir Soekarno. (Pemprov Kalteng" width="100%">
<figcaption>Gubernur Kalteng Sugianto Sabran bersama Menteri LHK Siti Nurbaya, Menkopolhukam Wiranto, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Tito Karnavian, dan Kepala BNPB Doni Monardo dalam meninjau lokasi Karhutla di Jalan Ir Soekarno. (Pemprov Kalteng</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Riau dan Kalimantan diduga turut melibatkan perusahaan asing. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya Bakar menyebut sedikitnya ada empat perusahaan asing yang terlibat.  Tiga perusahaan itu merupakan milik Malaysia yang beroperasi di Kalimantan tepatnya di wilayah Ketapang dan Melawai. Satu lainnya adalah perusahaan milik Singapura. Sedangkan satu perusahaan Malaysia di Riau sudah disegel.  “Di Kalimantan Barat itu ada empat perusahaan Singapura dan Malaysia. Kemudian di Riau kemarin satu disegel dari Malaysia,” kata Siti di Kemenko Polhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (13/9).  "Satu PT Hutan Ketapang Industri milik Singapura, di Ketapang, PT Sime Indoagro, milik Malaysia, PT Sukses karya sawit Malaysia di Ketapang, dan PT Rafikamajaya abadi di Melawi,” tambahnya.  Siti menjelaskan, 4 perusahaan ini hanya segelintir dari seluruh korporasi yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan. Menurut dia, di wilayah Kalimantan Barat saja sedikitnya ada 103 perusahaan yang terkena sanksi akibat pembakaran hutan itu. Dari total tersebut sebanyak 15 perusahaan sudah masuk proses penyidikan di polda setempat.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/KARHUTLA-Tim-gabungan-melakukan-pemadaman-kebakaran-lahan-siang-dan-malam-prokal.jpg" alt="Tim gabungan melakukan pemadaman kebakaran lahan di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim). (Prokal.co/JPG)" width="100%">
<figcaption>Tim gabungan melakukan pemadaman kebakaran lahan di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim). (Prokal.co/JPG)</figcaption>
</figure> Tim gabungan melakukan pemadaman kebakaran lahan di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim). (Prokal.co/JPG)  Adapula 29 perusahaan di wilayah Kalimantan Barat sudah disegel sejak Agustus 2019. Dari total tersebut, 4 perusahaan sudah masuk tahap penyidikan di polda setempat.  “Masih berlangsung juga itu sudah 29 yang disegel, empat disidik diproses hukum,” tegas Siti.  Di tempat sama, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto mengatakan, banyak dari perusahaan-perusahaan yang disegel itu sudah berulang kali terlibat karhutla pada 2015 lalu. Oleh karena itu, sanksi tegas akan diberikan kepada mereka.  Di sisi lain, mantan Panglima TNI itu menyebut karhutla tidak hanya disebabkan oleh korporasi. Namun, ada dari warga miskin. Sejak dulu mereka memang selalu melakukan pembakaran untuk membuka ladang.  Oleh karena itu, warga-warga ini sudah diberi pemahaman agar berhenti melakukan kebiasaannya tersebut. Sebagai gantinya, mereka akan dilibatkan sebagai tim pemadam karhutla. Dengan begitu, ada penghasilan yang bisa digunakan mereka untuk hidup sehari-hari. “Jadi kita minta mereka masuk tim pemadam nanti kami gaji,” tukas Wiranto.

Siti Nurbaya Catat Ada 4 Perusahaan Asing yang Terlibat Karhutla

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/6-kg-sampah-plastik-di-perut-paus-jadi-perhatian-serius-pemerintah_m_.jpg" alt="Menteri KLHK, Siti Nurbaya saat melakukan kunjungan kerja ke Palembang" width="100%">
<figcaption>Menteri KLHK, Siti Nurbaya saat melakukan kunjungan kerja ke Palembang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Temuan bangkai paus di dekat Pulau Kapota di Taman Nasional Wakatoba, Sulawesi Tenggara, Selasa (20/11) menjadi perhatian pemerintah Republik Indonesia. Yang menjadi perhatian serius adalah, ditemukannya sampah plastik sebanyak 6 kilogram di dalam perut paus tersebut. "Saya sudah minta balai kami untuk menelitinya dan harus dilihat betul," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya saat ditemui di Palembang, Rabu (21/11). Ia mengakui, jika sampah yang ditemukan ini cukup signifikan jumlahnya. Menurutnya, mamalia ini kan memakan ubur-ubur sehingga saat melihat plastik dikira ubur-ubur. Meskipun begitu, hal ini menjadi perhatian khusus Pemerintah Republik Indonesia. Bahkan, Presiden memerintahkan beberapa intansi yang dikoordinasikan oleh Menko Kemaritiman untuk penanganan sampah laut. "Sampah laut kan itu asalnya 80 persen dari darat," terangnya. Artinya, penanganan sampah ini harus dilakukan dari hulu ke hilir. Seperti dari rumah tangga, industri dan lain sebagainya. Siti Nurbaya mengaku, saat ini produksi sampah plastik sebanyak 8,9 juta ton. Tentunya hal itu akan menjadi pekerjaan besar. Meskipun begitu, pemerintah sudah merencanakan beberapa langkah baik regulasi hingga terapannya. Ada 26 kota yang jadi prioritas kebersihan sampah sungai dan pantai. Salah satunya Sungai Musi di Palembang. "Kami harap ditahun 2025 sampah ini bisa ditangani," tutupnya.

6 Kg Sampah Plastik di Perut Paus Jadi Perhatian Serius Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/intensitas-hotspot-tinggi-di-juli-september-menteri-siti-waswas_m_225302.jpg" alt="Ilustrasi titik api (hotspot)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi titik api (hotspot).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KHLK) Siti Nurbaya Bakar tengah waswas menghadapi bulan Juli hingga September. Pasalnya, intensitas kebakaran hutan dan lahan tengah tinggi. "Ini kita sekarang sudah di bulan Juli. Ini bulan mulai deg-degan kita," kata Siti di kantornya, Rabu (4/7). Jika melihat peta titik api (hotspot), sebetulnya bagian kritis pertama di Riau telah terlewati. "Karena biasanya di Riau, akhir Maret sampai pertengahan Juni itu juga tinggi sebetulnya. Tapi ini sudah kita lalui," imbuhnya. Namun masuk di Juli, waspada perlu ditingkatkan kembali. Sebab biasanya, puncak titik api muncul di pekan pertama Juli hingga September. "Itu kencang-kencangnya hotspot-nya," kata Siti. Sampai dengan saat ini, tercatat lebih kurang ada 700 hotspot. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, ini sudah 180 persen lebih tinggi. Tapi menurutnya, titik tersebut jauh lebih rendah dibanding 2016. "Sampai dengan hari ini tadi saya periksa, pada peluang di bawah 30 persen, di bawah 17. Tapi kelihatannya udaranya masih agak basah. Tapi terus-menerus kami waspadai, karena di bulan Juli, masuk Agustus apalagi September cukup rawan," tutur Siti.

Intensitas Hotspot Tinggi di Juli-September, Menteri Siti Waswas

menteri klhk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menteri klhk