<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/30/Sri-Mulyani-DPR-2-1111034758.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Gaji ke-13 PNS atau Pegawai Negeri Sipil akan cair mulai besok, Senin 5 Juni 2023. Pencairan ini dilakukan untuk membantu keluarga PNS dalam hal belanja pendidikan bagi putra-putrinya. Dalam pencairan gaji ke-13, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan besarannya akan sama dengan pembayaran THR tahun ini. "Gaji ke-13 akan dibayarkan mulai Juni 2023 di mana komponennya sama dengan THR tahun ini," kata Sri Mulyani beberapa waktu lalu. Lebih rinci, Menkeu menjelaskan bahwa komponen yang akan diberikan kepasa PNS terdiri dari gaji pokok dan tunjangan yang melekat berupa tunjangan suami istri, tunjangan anak, tunjangan makan, dan tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum, serta 50 persen tunjangan kinerja. "Selain itu, ditambah juga dengan 50 persen tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja (tukin)," ujarnya. Adapun besarannya, untuk tunjangan suami/istri sebesar 10 persen dari gaji pokok, tunjangan anak sebesar 2 persen dari gaji pokok, tunjangan makan disesuaikan berdasarkan golongan paling rendah sebesar Rp 35.000 per bulan. Lalu, tunjangan jabatan struktural tertinggi sebesar Rp 5.500.000 per bulan bagi Eselon 1. Sedangkan tunjangan kinerja diberikan sebesar 50 persen dengan besaran berbeda sesuai penilaian dan juga aturan di instansinya. Kemudian, tunjangan umum diberikan kepada PNS yang tidak mendapat tunjangan jabatan/struktural dengan nominal disesuaikan golongan. Paling rendah untuk PNS Golongan 1 sebesar Rp 175.000 per bulan. Tak hanya bagi PNS dan pensiunan, gaji ke-13 juga akan diberikan kepada guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan. &rdquo;Diberikan 50 persen tunjangan profesi guru serta 50 persen tunjangan profesi dosen," imbuhnya. Ani begitu akrab disapa, menyampaikan bahwa gaji ke-13 akan diberikan kepada 1,8 juta orang ASN pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri. Lalu, 3,7 juta ASN daerah. "Jumlah itu termasuk guru ASND yang menerima TPG 1,1 juta orang. Serta guru ASND yang menerima tamsil 527,4 ribu orang. Lalu, pensiunan dan penerima pensiun mencapai 2,9 juta orang," tandasnya. (*)

Gaji ke-13 PNS atau Pegawai Negeri Sipil akan cair mulai besok, Senin 5 Juni 2023. Pencairan ini dilakukan untuk membantu keluarga PNS

Sri Mulyani Pastikan Gaji ke-13 PNS Cair Besok, Segini Jumlahnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/14/SMI-dan-menkeu-as-antara-2456307391.jpg" alt="Menteri Keuangan RI Sri Mulyani (kanan) dan Menteri Keuangan AS Janet Yellen (kiri) menandatangani Kesepakatan Infrastruktur dan Keuangan Indonesia di Washington D.C, pada Kamis (13/4/2023)." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan RI Sri Mulyani (kanan) dan Menteri Keuangan AS Janet Yellen (kiri) menandatangani Kesepakatan Infrastruktur dan Keuangan Indonesia di Washington D.C, pada Kamis (13/4/2023).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen menandatangani Kesepakatan Infrastruktur dan Keuangan Indonesia senilai 698 juta dolar AS (setara Rp10,2 triliun). Kesepakatan Indonesia Infrastructure and Finance Compact itu merupakan hibah lima tahun antara Millennium Challenge Corporation (MCC) pemerintah AS dan pemerintah Indonesia, dengan kontribusi Rp9,5 triliun dari Amerika Serikat dan Rp718 miliar dari Pemerintah Indonesia, menurut keterangan Kedutaan Besar AS di Jakarta, Jumat. Indonesia Infrastructure and Finance Compact bertujuan untuk meningkatkan akses keuangan bagi infrastruktur transportasi dan logistik Indonesia serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama yang dimiliki oleh perempuan. "Indonesia mengambil tindakan penting untuk membangun lingkungan keuangan yang kuat, yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi semua orang," kata Menkeu Sri Mulyani. "Saya senang melihat bagaimana upaya bersama kita akan terus memperkuat ketahanan ekonomi bagi generasi Indonesia saat ini dan mendatang," tambahnya Upacara penandatanganan kesepakatan itu dilangsungkan di kantor Dana Moneter Internasional (IMF) di Washington D.C, pada Kamis (13/4) waktu setempat, bersama perwakilan dari pemerintah AS dan Indonesia. "Kemitraan ini merepresentasikan keyakinan bersama Amerika Serikat dan Indonesia akan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh inovasi," ujar Menteri Yellen, yang juga Wakil Ketua Dewan Direksi MCC. "Kesepakatan ini akan mendukung Kemitraan Transisi Energi yang Adil (Just Energy Transition Partnership/JETP) Indonesia, serta pengembangan infrastruktur tahan iklim yang memenuhi standar, di bawah Kemitraan untuk Infrastruktur dan Investasi Global (PGII) ... yang diumumkan bersama oleh presiden kedua negara kita di KTT G20," lanjutnya. Sektor UMKM Indonesia menyumbang hampir 97 persen tenaga kerja nasional dan menyumbang sekitar 57 persen dari total produk domestik bruto (PDB). Sementara Indonesia terus berinvestasi di sektor manufaktur dan di bidang ekspor berbasis komoditas, infrastruktur berkualitas tinggi diperlukan untuk mengangkut pekerja dan barang. CEO MCC Alice Albright yang turut serta dalam penandatanganan kesepakatan tersebut mengaku bangga akan hubungan yang sudah terjalin selama hampir 20 tahun dengan pemerintah Indonesia. "Dengan investasi ini, kerja sama kita dalam berbagai proyek akan bernilai total lebih dari 1 miliar dolar. Kesepakatan yang ditandatangani hari ini akan difokuskan pada keberlanjutan dan skalabilitas, meningkatkan ketahanan Indonesia terhadap perubahan iklim dan guncangan eksternal lainnya sambil menciptakan peluang yang lebih besar bagi pemilik bisnis untuk mengakses modal pasar," ujar Albright. (*)

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Keuangan AS Janet Yellen menandatangani Kesepakatan Infrastruktur dan Keuangan

RI-AS Teken Kesepakatan Infrastruktur dan Keuangan Senilai Rp10,2 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/soal-badan-khusus-pajak-elite-golkar-setuju-dengan-jokowi_m_.jpg" alt="Politikus Golkar, Misbakhun setuju dengan ide membentuk badan yang khusus menangani pajak." width="100%">
<figcaption>Politikus Golkar, Misbakhun setuju dengan ide membentuk badan yang khusus menangani pajak.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun menyoroti rencana perubahan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 yang akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Perubahan ini terjadi karena dinamika makro ekonomi, baik dalam maupun luar negeri, juga seiring dengan mulai meredanya pandemi Covid-19.  Ia mengungkapkan, terdapat dua opsi yang bisa dilakukan pemerintah untuk merombak APBN 2022. Opsi pertama, melalui mekanisme APBN Perubahan.  "Ini tentunya kita ubah adalah Undang-undang APBN dengan perubahannya dan postur bagian mana yang ingin diubah pemerintah," kata dia kepada wartawan dikutip, Senin (16/5).  Opsi kedua, pemerintah bisa melakukan perubahan terhadap APBN 2022 melalui Peraturan Presiden (Perpres). Menurutnya, cara tersebut bisa dilakukan seperti perubahan pada APBN-P 2020 lalu.  Meski demikian, pilihan tersebut akan dikembalikan pemerintah, karena memiliki kewenangan sepenuhnya. Dalam hal ini, pemerintah tinggal membicarakan khusus kepada DPR, apakah menggunakan opsi pertama atau kedua.  "Tentunya ini tanpa mengurangi peran dan fungsi DPR di dalam penyusunan. Semuanya masih melibatkan DPR. Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir pemerintah gunakan mekanisme apapun tetap akan melibatkan DPR sehingga pemerintah mendapatkan legitimasi politik di sana," jelas dia.  Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pemerintah membuka alokasi APBN yang cukup besar untuk penanganan pandemi Covid-19 sejak 2020. Meredanya penularan kasus tersebut membuat anggaran penanganan pandemi perlahan dapat beralih ke fungsi lain.  Menkeu menyebut bahwa pemerintah akan menyesuaikan belanja program PEN, yang menjadi bantalan perekonomian dan masyarakat dari dampak pandemi Covid-19. Hal tersebut tertuang dalam penyesuaian APBN yang akan dibahas bersama DPR.

Anggota DPR Soroti Rencana Perubahan Postur APBN 2022, Ada Dua Opsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menteri-Keuangan-Sri-Mulyani-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan target penerimaan perpajakan tahun ini yang dalam Perpres 72/2020 ditetapkan sebesar Rp1.404,5 triliun berpotensi tidak tercapai karena tekanan dari pandemi  Covid-19 yang masih berlangsung.  ’’(Target) penerimaan perpajakan Rp1.404,5 triliun adalah yang terendah karena memang mengalami kontraksi dan ini pun masih ada risiko tidak tercapai,’’ katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis (19/11), seperti dikutip dari Antara.  Sri Mulyani menyatakan tekanan dari pandemi Covid-19 yang masih berlangsung menyebabkan kondisi korporasi maupun masyarakat sangat tertekan sampai saat ini sehingga berimplikasi pada penerimaan perpajakan. ’’Ternyata kondisi dari korporasi maupun masyarakat betul-betul tertekan,’’ tegasnya.  Penerimaan perpajakan sendiri hingga akhir September tahun ini baru mencapai Rp892,4 triliun atau 63,5 persen terhadap target dan terkontraksi 14,1 persen (yoy) persen dibandingkan kinerja pada periode yang sama tahun lalu Rp1.039,46 triliun.  Penerimaan tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp750,6 triliun atau 62,6 persen dari target Rp1.198,8 triliun dan bea cukai sebesar Rp141,8 triliun atau 68,9 persen dari target Rp205,7 triliun. Di sisi lain, belanja negara sangat besar mencapai Rp2.739,2 triliun sesuai target Perpres 72/2020 dengan realisasi sebesar 67,2 persen hingga September yaitu Rp1.841,1 triliun.  Realisasi tersebut meningkat tajam dibandingkan periode sama tahun lalu yaitu mencapai 15,5 persen (yoy) atau dari Rp1.594,66 triliun menjadi Rp1.841,1 triliun.  Oleh sebab itu, ia memperkirakan defisit APBN tahun ini akan mencapai 6,34 persen karena belanja yang sangat besar dilakukan dalam rangka menolong perekonomian, menangani Covid-19 dan membantu masyarakat. ’’Dari sisi pendapatan negara kita menghadapi tekanan luar biasa sehingga pendapatan negara tahun ini hanya Rp1.699,9 triliun,’’ ujarnya.  Sebelumnya pada Jumat (9/10), Sri Mulyani memperkirakan penerimaan perpajakan pada tahun ini akan mengalami penurunan sebesar 15 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 yaitu Rp1.404,5 triliun.  ’’Pendapatan kami turun sangat signifikan yang kami perkirakan awalnya hanya turun 10 persen mungkin sekarang kita akan mendekati penurunan pendapatan 15 persen dari perpajakan,’’ katanya. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=f1Ma2rguM-Q  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

Sri Mulyani Sebut Target Penerimaan Perpajakan Berpotensi Tak Tercapai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/penerimaan-kepabeanan-dan-cukai-tumbuh-11905-persen_m_.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Realisasi APBN pada akhir Februari 2019 masih menunjukkan tren kinerja yang positif dengan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh 119,05 persen (yoy). Kinerja yang baik ini mendukung pendapatan negara yang mampu tumbuh 8,21 persen (yoy) dan belanja negara yang juga meningkat 9,15 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan kombinasi realisasi tersebut, defisit anggaran terkendali pada level 0,34 persen terhadap PDB.  Sampai dengan Februari 2019, kinerja realisasi pendapatan negara dan hibah secara umum masih menunjukkan tren yang positif. Hingga akhir Februari 2019 realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp 217,21 triliun atau 10,03 persen dibandingkan target dalam APBN 2019.  Realisasi pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 177,24 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 39,91 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp 62,7 miliar tersebut, masing-masing telah mencapai 9,92 persen, 10,55 persen, dan 14,40 persen terhadap target yang ditetapkan pada APBN 2019.  Komponen pendapatan negara dari penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan kepabeanan dan cukai. Penerimaan pajak telah mencapai Rp 160,85 triliun atau 10,20 persen dari target APBN 2019. Sedangkan, penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp 16,39 triliun atau mencapai 7,85 persen target dalam APBN 2019.  Realisasi penerimaan pajak antara lain didukung oleh PPh nonmigas yang tumbuh sebesar 13,56 persen (yoy). Pencapaian ini didukung oleh pertumbuhan penerimaan PPh 21, PPh 22 Impor, PPh 25/29 Badan, dan PPh Final yang masing-masing tercatat tumbuh sebesar 15,67 persen (yoy), 4,89 persen (yoy), 40,44 persen (yoy), dan 3,58 persen (yoy).  "Capaian ini juga tidak lepas dari tingkat kesadaran pajak yang semakin tinggi dan kemudahan layanan perpajakan yang terus ditingkatkan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Selasa (19/3)  Penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh signifikan disumbangkan oleh penerimaan Bea Masuk (BM) yang tumbuh 5,73 persen (yoy) dan penerimaan cukai yang yang tumbuh signifikan sebesar 768,89 persen (yoy). Penerimaan cukai berkontribusi lebih tinggi dengan realisasi Rp 10,08 triliun yang disebabkan oleh pergeseran pelunasan cukai dari bulan Desember 2018 menjadi bulan Februari 2019 sebesar Rp 8,75 triliun, sedangkan penerimaan BM sebesar Rp 5,69 triliun.  Sampai dengan 28 Februari 2019, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 39,91 triliun atau 10,55 persen dari APBN 2019. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,29 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama 2018.  Kenaikan ini antara lain disumbangkan oleh kenaikan Pendapatan BLU yang naik sebesar 61,27 persen (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018. Sementara itu, realisasi PNBP yang bersumber dari Sumber Daya Alam (SDA) mencapai Rp 21,42 triliun atau sebesar 11,2 persen dari target APBN 2019. Demikian pula Penerimaan PNBP Lainnya, sampai dengan bulan Februari 2019 sudah mencapai Rp 16,20 triliun atau sebesar 17,22 persen dari target APBN 2019.

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tumbuh 119,05 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/perekenalkan-tania-menteri-keuangan-sehari-asal-solo_m_.jpg" alt="Tristania Faisa Adam sebagai Menteri Keuangan saat memimpin rapat." width="100%">
<figcaption>Tristania Faisa Adam sebagai Menteri Keuangan saat memimpin rapat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang siswi SMA Negeri 4 Solo berkesempatan menjabat sebagai Menteri Keuangan sehari menggantikan Sri Mulyani. Dia adalah Tristania Faisa Adam.  Dara asli Pacitan, Jawa Timur, itu usianya memang baru 16 tahun. Namun prestasi yang diukirnya sudah cukup banyak. Mulai tingkat provinsi hingga nasional.  Salah satu prestasi itu adalah menjadi #GirlsTakeOver sebagai Menteri Keuangan sehari. Tania—sapaan akrabnya—berhasil menyisihkan 661 pesaingnya.  Tania awalnya mendaftar sebagai peserta #GirlsTakeOver jadi Menteri Keuangan Sehari yang diadakan oleh Yayasan Plan International Indonesia bersama Kementerian Keuangan RI. Kegiatan ini diadakan dalam rangka merayakan Hari Perempuan Internasional. Pendaftar diwajibkan mengirimkan program kerja jika menjadi Menteri Keuangan.  Program kerja itu dibuat dalam bentuk video dan diunggah ke YouTube. Tania sendiri mendaftar pada akhir Februari lalu.  Tidak disangka, ternyata program kerjanya lolos dalam seleksi 15 besar. Selanjutnya, seleksi semakin diperketat dan menyisakan lima besar.  "Dan untuk seleksi ini saya juga lolos, kemudian untuk pemilihan juara 1-3 diserahkan sepenuhnya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani," terang Tania kepada JawaPos.com, Kamis (14/3).  Tania menjadi satu dari tiga peserta yang terpilih. Dari tiga juara tersebut, dibagi menjadi tiga jabatan. Selain Menteri Keuangan, dua peserta didapuk menjadi Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Pajak.  "Saya tidak pernah menyangka bisa terpilih menjadi salah satu juara dan menjabat sebagai Menteri Keuangan," ungkapnya.  Menurutnya selama seleksi, peserta yang ikut cukup memiliki prestasi. Program kerja peserta lain yang diunggah di YouTube juga cukup bagus. Sehingga, saat dirinya terpilih menjadi Menteri Keuangan, benar-benar sebagai sebuah hal yang luar biasa.  "Program kerja mereka sangat keren-keren, jadi ya tidak menyangka," imbuh putri pertama dari pasangan Ismail Arbain dan Nur Farida itu.  Dara yang juga ahli di bidang vokal ini menambahkan, banyak yang dilakukannya selama menjabat sebagai Menteri Keuangan. Salah satunya adalah memimpin rapat para petinggi. Saat itu, dirinya didapuk menjadi pemimpin rapat.  "Saat itu saya menguraikan salah satu program kerja, yakni soal penyiapan anggaran untuk kebutuhan bidang kesetaraan gender. Awalnya memang grogi, karena yang ikut rapat adalah para petinggi, ada dirjen dan pejabat tinggi lainnya," ceritanya.  Wakil Kepala SMA Negeri 4 Solo Nanang Inwanto menyampaikan, kecerdasan Tania sudah terlihat sejak pertama kali masuk. Selama ini ternyata banyak prestasi yang diraihnya.  "Prestasi itulah yang mengantarkan Tania bisa masuk ke SMA Negeri 4, yang mana ini sudah di luar zonanya," ucapnya.  Rencananya, besok Jumat (15/3), Tania akan diminta untuk menjadi pembicara di sekolah. Kegiatan ini diharapkan bisa menjadi penyemangat dan menginspirasi teman-temannya.

Perkenalkan, Tania, 'Menteri Keuangan' Sehari Asal Solo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/sri-mulyani-beberkan-tiga-kunci-ri-jadi-negara-berpenghasilan-tinggi_m_.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia saat ini masih berada di negara berpenghasilan menengah atas. Pemerintah pun terus memperjuangkan Tanah Air untuk naik kelas menjadi negara berpenghasilan tinggi. Pasalnya, tidak mudah keluar dari middle income trap atau negara berpenghasilan menengah.  Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, ada tiga kunci yang bisa membuat Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah. Pertama, kata dia, adalah dari sisi infrastruktur. Masifnya pembangunan infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir bisa menjadi modal untuk naik pangkat.  "Negara yang memiliki infrastruktur baik itu punya kans untuk maju menjadi negara dengan berpenghasilan tinggi. Karena dengan infrastruktur berkualitas baik maka penduduknya mampu memiliki produktivitas tinggi," ujarnya di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Selasa (12/3).  Kedua, lanjutnya, negara berpenghasilan tinggi harus memiliki kualias sumber daya manusia (SDM) yang baik. Hal itu dibutuhkan untuk mendorong perekonomian negaranya menjadi lebih maju.  "Kita beruntung punya demografi yang mudah dan mayoritas usia produktif. Ini berarti dari sisi pengembangan SDM bagaimana menciptakan human capital yang berkualitas, bukan masalah masyarakat yang lebih menua yang persoalannya lebih pada biaya pemelihara kesehatan," imbuhnya.  Terakhir, negara maju memerlukan birokrasi yang baik dan efisien. Menurutnya, birokrasi yang buruk justru menjadi tembok besar yang menghalangi upaya negara untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan rendah.  "Untuk negara maju dibutuhkan birokrasi yang efisien dan bersih serta kompeten. Apakah kita mampu menjadi pilar dan bergerak seabagai salah satu negara maju berpenghasilan tinggi. Negara yang masuk middle income trap itu adalah birokrasi yang menjadi penghalang bagi negaranya sendiri," tegas Sri Mulyani.  “Indonesia punya kans untuk menjadi negara maju dan itu diakui. Dari sisi track record dari beberapa dekade mampu menjaga pertumbuhan ekonomi cukup tinggi dan konsisten," pungkasnya.

Sri Mulyani Beberkan Tiga Kunci RI Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/tiket-kereta-mrt-kemahalan-ini-respons-sri-mulyani_m_.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Istana Negara." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Istana Negara.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tarif tiket MRT Jakarta saat ini diusulkan sebesar Rp 10 ribu. Artinya, bakal masih ada perubahan tarif, baik itu bisa lebih murah atau lebih mahal. Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, harga tiket yang ditetapkan nantinya sudah mempertimbangkan pada kemampuan masyarakat. "Tentunya kita lihat dari berbagai aspek. Investasi Rp 16 triliun tidak mungkin dan tidak akan kembali dari harga tiket. Harga tiket dibuat pada level yang masyarakat mampu membayarnya, termasuk per kilometer," ujarnya di Stasiun MRT Senayan, Jakarta, Rabu (6/3). Dia melanjutkan, usulan harga yang disampaikan saat ini dinilai sudah cukup terjangkau. Dari sisi efisiensi waktu, masyarakat juga dijamin bisa lebih cepat dalam memulai aktivitasnya. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini berharap, beroperasinya MRT Jakarta dapat memenuhi kebutuhan transportasi massal di Ibu Kota. Apalagi, volume kendaraan setiap tahunnya terus meningkat. "Kalau dilihat dari jarak dan kalau berhenti dari stasiun ke stasiun lain mereka hanya membayar Rp 2.500. Jadi nanti saingannya adalah kalau mereka harus naik Grab dan Gojek. Itu adalah kompetisinya," jelas Sri Mulyani. "Keseluruhan tadi tentu dari sisi biaya waktu yang akan kita hemat dan juga kenyamanan serta daya beli masyarakat masih comparable dari pengeluaran penumpang untuk menggunakan fasilitas tersebut. Jadi untuk Jakarta dan sekitarnya masih afordable," pungkasnya.

Tiket Kereta MRT Kemahalan? Ini Respons Sri Mulyani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/segera-beroperasi-sri-mulyani-optimis-mrt-bisa-tekan-inefisiensi_m_.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) meninjau proyek MRT dari Stasiun Bundaran Hotel Indonesia hingga Stasiun Lebak Bulus. Menempuh perjalanan selama 30 menit, Menkeu menilai MRT dapat memangkas waktu tempuh perjalanan secara signifikan sehingga dapat menekan efisiensi dalam menempuh perjalanan masyarakat kota Jakarta. "Ini betul-betul akan mentransformasikan Indonesia khususnya Jakarta akan menjadi modern," ujarnya di Stasiun MRT Senayan, Jakarta, Rabu (6/3). Selisih waktu tempuh tersebut, menurutnya, dapat dimanfaatkan untuk hal yang lebih produktif seperti bekerja, mengembangkan potensi diri, dan berolah raga (work-life balance). Pembangunan MRT juga memberikan keuntungan lain. Seperti misalnya, perpindahan penggunaan transportasi dari kendaraan pribadi ke transportasi publik dapat mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM), mengurangi kemacetan, dan mengurangi polusi udara di Jakarta. "Pembangunan MRT akan menyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia, seperti peningkatan tenaga kerja (baik selama pembangunan dan operasional MRT), pengembangan hunian terjangkau, serta pertumbuhan nilai properti dalam kawasan," tuturnya. Saat ini, 99 persen persiapan di stasiun bawah tanah dan depo serta stasiun layang MRT sudah selesai. Setelah beroperasi, proyek senilai Rp 16 triliun ini akan memiliki 16 rangkaian kereta dengan enam gerbong di setiap rangkaian perjalanan dan dapat menampung 1.200 hingga 1.800 orang per rangkaian. Pendanaan Proyek MRT Fase I dan II berasal dari 49 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (on-granting) dan 51 persen APBD Pemerintah Provinsi DKI (on-lending). Meskipun terlihat besar, jika dibandingkan dengan jumlah BBM yang harus dihabiskan dengan kendaraan pribadi, pembangunan MRT diyakini dapat menekan inefisiensi. Moda transportasi massal menjadi salah satu concern Pemerintah untuk mengurangi kemacetan, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Kemacetan telah membuat warga DKI Jakarta harus menghabiskan waktu berjam-jam di kendaraan setiap hari. Menurut INRIX Global Traffic Scorecard, pada tahun 2017 Jakarta menempati ranking 12 kota termacet di dunia, naik dari posisi 22 pada tahun 2016. Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, kemacetan ini telah menimbulkan kerugian 5 miliar dollar AS setara dengan Rp 67,5 triliun per tahun. MRT akan menambah pilihan moda transportasi massal yang sudah ada, yaitu KRL dengan kapasitas 1,2 juta orang per hari dan Busway dengan kapasitas 1 juta orang per hari.

Segera Beroperasi, Sri Mulyani Optimis MRT Bisa Tekan Inefisiensi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/jajal-mrt-jakarta-sri-mulyani-kami-sangat-senang_m_.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjajal MRT Jakarta." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjajal MRT Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani hari ini menjajal MRT Jakarta. Perjalanan dimulai dari Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia (HI) hingga Stasiun MRT Lebak Bulus. Usai melakukan uji coba, dirinya berhenti di Stasiun MRT Senayan. Usai melakukan tinjauan, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengaku senang bisa menjajal moda transportasi anyar Jakarta tersebut. "Tadi kami naik MRT dari Bundaran HI sampai dengan Lebak Bulus 16 kilometer, dan kembali lagi sampai kita di sini. Tadi perjalanan di tempuh 30 menit persis dari Bundaran HI sampai stasiun terakhir di Lebak Bulus. Tentu kami sangat senang sekali," ujarnya di Stasiun MRT Senayan, Jakarta, Rabu (6/3). Lebih lanjut, dia mengatakan, beroperasinya MRT Jakarta diyakini bakal memberi dampak positif bagi kegiatan ekonomi. Dia mengakui, investasi Rp 16 triliun di proyek MRT ini tidak akan kembali dari penjualan tiket. Hanya saja, nantinya investasi tersebut bakal kembali melalui perputaran kegiatan ekonomi di setiap stasiun. "MRT ini merupakan joint company antara pusat dalam hal ini 49 persen dan pemda. Dan biaya investasi MRT ini juga dibiayai oleh APBN dan APBD. Biaya ini, yang sebesar Rp 16 triliun, tentu nanti tidak akan kembali dalam bentuk tiket," imbuhnya. "Karena tadi disampaikan oleh Presdir, Pak Willy, dari keseluruhan tempat pemberhentian telah menimbulkan dampak terhadap nilai-nilai properti dan kegiatan ekonomi yang diperkirakan akan meningkat," jelasnya. Seperti diketahui, MRT Jakarta rencananya bakal beroperasi secara komersil pada akhir Maret ini. Selain itu, usulan harga tiket saat ini yakni sebesar Rp 10 ribu. Angka itu masih berubah lantaran belum ditetapkan.

Jajal MRT Jakarta, Sri Mulyani: Kami Sangat Senang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menteri keuangan sri mulyani indrawati

Berita Terkini