<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Menkes-Terawan-Agus-Putranto-Dery-Ridwasah-6.jpg" alt="Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto saat mengelar rapat dengan Komisi IX DPR RI di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (24/11/2020). Rapat tersebut membahas penjelasan perbaikan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan evaluasi klaim ru" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto saat mengelar rapat dengan Komisi IX DPR RI di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (24/11/2020). Rapat tersebut membahas penjelasan perbaikan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan evaluasi klaim ru</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sosok dr. Terawan Agus Putranto, Sp. Rad (K) merupakan mantan Menteri Kesehatan yang selama ini dikenal sebagai dokter militer. Dia menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto.  Ia berhasil lulus sebagai dokter pada 1990 saat usianya menginjak 26 tahun. Kariernya cukup mulus meski diwarnai berbagai kontroversi, hingga ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Kesehatan (Menkes).  Dokter Terawan dikenal bertangan dingin dalam menyembuhkan penyakit stroke. Metodenya berupa 'cuci otak' pasien stroke sudah dikenal dunia sebagai terobosan.  Namun sayangnya, temuannya tersebut sempat dianggap melanggar etik oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bahkan pihak IDI menjatuhkan sanksi etik. Sanksi yang diberikan dalam surat Pengurus Besar (PB) IDI untuk dokter Terawan Agus Putranto berupa pemecatan selama 12 bulan dari keanggotaan IDI sejak 26 Februari 2018-25 Februari 2019.  Keputusan IDI tersebut diambil setelah sidang Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) PB IDI yang menilai dokter Terawan melakukan pelanggaran etika kedokteran.  Padahal pasien dr. Terawan cukup banyak, dimulai dari kalangan pejabat seperti Prabowo Subianto, Mahfud MD, hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tak hanya pasien stroke, metode ini juga digunakan untuk mengatasi sumbatan di otak.  Metode ini sebenarnya merupakan metode radiologi intervensi dengan memodifikasi DSA (Digital Substraction Angiogram). Metode cuci otak atau brain flushing yang dibuat oleh dr. Terawan dinilai tidak berbasis penelitian ilmiah.  Tekniknya dilakukan dengan memasukkan kateter ke dalam pembuluh darah melalui pangkal paha. Prosedur ini dilakukan untuk melihat apakah ada penyumbatan pembuluh darah di area otak.  Kateter kemudian menyemprotkan obat heparin sebagai penghancur plak atau lemak yang menyumbat pembuluh darah. Namun karena metode ini, dr. Terawan harus dijatuhi sanksi keras oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI).  Kemudian, Presiden Joko Widodo menunjuk Terawan Agus Putranto sebagai Menteri Kesehatan menggantikan Nila F Moeloek. Terawan diminta membantu kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.  Apalagi kesehatan menjadi salah satu sektor penting dalam mencapai visi-misi, salah satunya yaitu membangun Sumber Daya Manusia (SDM). Presiden pun memberikan arahan khusus di sektor kesehatan ini.  Pertama, soal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kedua, soal Angka Kematian Ibu dan Bayi, serta stunting.  Saat ini, IDI resmi memberhentikan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dari keanggotaan. Hal itu berdasarkan keputusan Muktamar ke-31 IDI di Banda Aceh.  Ketua PB IDI Aceh Safrizal Rahman mengatakan, tidak bisa menjelaskan alasan Terawan dikeluarkan dari keanggotaan. Pasalnya hal itu adalah kewenangan dari pengurus pusat PB IDI.  Namun demikian, keputusan memberhentikan Terawan Agus Putranto sebagai anggota karena menjalankan rekomendasi dari Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK) ID. Pasalnya pada 2018 silam MKEK IDI sudah mengeluarkan rekomendasi untuk memberhentikan Terawan, namun belum ditindaklanjuti.  Safrizal menuturkan, rekomendasi MKEK soal pemberhentian Terawan dari keanggotaan IDI sudah melalui proses panjang. Termasuk pamanggilan terhadap mantan Menkes tersebut.  Oleh karena itu, Muktamar PB IDI ke-31 dianggap menjadi momentum tepat untuk menjalankan rekomendasi MKEK. Sebagaimana diketahui, Muhammad Adib Khumaidi resmi menjabat sebagai Ketua Umum PB IDI periode 2022-2025.  Adapun pemberhentian Terawan dari keanggotaan IDI tersebut berdasarkan hasil keputusan Muktamar ke-31 IDI di Banda Aceh, Jumat (25/3). Pemberhentian terhadap Terawan Agus Putranto tersebut berdasarkan dari Surat Tim Khusus MKEK Nomor: 0312/PP/MKEK/03/2022.

Fakta tentang Sosok Terawan dan Hubungan Adem-Panasnya dengan IDI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Menkes-Terawan-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto telah mencopot Achmad Yurianto dari posisinya sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Dirjen P2P). Meskipun begitu, dia masih tetap bertugas di ruang lingkup Kemenkes.  Saat ini, Yurianto telah ditempatkan sebagai Staf Ahli Menkes, Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi. Pelantikan tersebut juga dilakukan oleh Terawan pada Jumat (23/10) di Ruang J. Leimena, Kementerian Kesehatan.  Dasar pelantikan adalah Surat Keputusan Presiden Nomor 155/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kesehatan.  Dalam sambutannya, Menkes Terawan menekankan bahwa rotasi jabatan merupakan hal biasa dalam lingkup organisasi. Hal ini dilakukan semata-mata sebagai upaya pembenahan dan pemantapan organisasi yang dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja guna mencapai pelayanan yang maksimal. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/23/10/2020/menkes-terawan-copot-achmad-yurianto-dirjen-p2p-masih-kosong/">Menkes Terawan Copot Achmad Yurianto, Dirjen P2P Masih Kosong</a></li> </ul> “Pelantikan ini hendaklah dimaknai sebagai kepentingan organisasi, bukan sekadar penempatan figur pejabat pada jenjang jabatan dan kepentingan tertentu. Pembenahan dan pemantapan organisasi dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja dan penyelenggaraan tugas serta pelayanan yang maksimal,” ungkapnya.  Menkes berharap amanah yang dipercayakan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab serta komitmen yang kuat. Dia juga meminta agar kinerja terbaik yang telah ditorehkan Yurianto selama menjabat sebagai Dirjen P2P bisa diteruskan dalam rangka peningkatan kinerja organisasi Kemenkes.  Terutama di masa pandemi sekarang ini, Menkes meminta agar situasi ini menjadi momentum bagi pria yang pernah menjadi Juru Bicara (jubir) Satgas Covid-19 ini, melalui jabatan barunya bisa terus berinovasi guna memberikan kemudahan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan khususnya layanan digital.  “Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas pengabdian saudara selama ini melaksanakan tugas sebagai Dirjen P2P dengan baik dan semoga pengalaman selama ini dapat bermanfaat dalam mengemban tugas di tempat baru,” tutupnya.  Sebagai informasi, pelantikan dihadiri oleh Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kemenkes dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat yakni memakai masker dan menjaga jarak aman.

Dicopot Terawan dari Posisi Dirjen P2P Kemenkes, Ini Jabatan Yurianto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Menkes-Terawan-Agus-Putranto-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto memberikan keterangan pers terkait dua orang warga yang positif COVID-19 di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (3/2/2020). Menkes meminta masyarakat tidak panik karena pemerintah telah melakukan antisi" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto memberikan keterangan pers terkait dua orang warga yang positif COVID-19 di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (3/2/2020). Menkes meminta masyarakat tidak panik karena pemerintah telah melakukan antisi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengakui tingginya angka kasus positif di tanah air setidaknya hingga 13 September 2020. Tingginya kasus tersebut diakuinya lebih tinggi dari rata-rata dunia.  "Saya menyampaikan ratas tadi pagi bahwa yang pertama dalam rangka mengendalikan pandemi, pemerintah kerja keras meningkatkan angka kesembuhan, dan kasus aktif positif memang per 13 September rata-rata kasus aktif 25,02 persen," katanya dalam konferensi pers, Senin (14/9). "Atau sedikit lebih tinggi kasus dunia," tambahnya.  Sedangkan kasus sembuh sebanyak 155.010-an kasus dengan angka kesembuhan 71 persen. Jumlah ini justru lebih rendah dari rata-rata dunia. "Rata-rata sembuh ini sedikit lebih rendah dari rata-rata dunia yaitu 72 persen," jelasnya.  Angka case fatality rate atau kematian di Indonesia cenderung tinggi dan paling tinggi di Asia Tenggara sesuai data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) per 3 September 2020. Meski memaparkan data yang tidak menggembirakan, Terawan mengklaim pemerintah telah bekerja keras untuk menurunkan angka kematian.  Terawan melanjutkan, walau saat ini masih tergolong tinggi, rata-rata kematian di Indonesia menurun dari 4,49 persen jadu 3,99 persen. Dan itu pun masih lebih rendah dari rata-rata dunia."Masih sedikit lebih rendah dari dunia yaitu 3,18 persen. Angka kematian kita sebesar 3,99 persen turun dari minggu sebelumnya yaitu 4,2 persen," katanya.  Terbaru hari ini, Senin (14/9), kasus positif harian bertambah 3.141 orang. Sudah 221.523 orang dinyatakan positif Covid-19 selama kurun waktu 6 bulan. Angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia bertambah 118 jiwa. Kini sudah 8.841 orang di Indonesia meninggal akibat Covid-19. (*)  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=SbVTmOyu1-w

Kasus Covid-19 dan Kematian di Indonesia Melebihi Rata-rata Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/F7CE551B-0DE0-489E-8009-05D7E6654B32.jpg" alt="Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (tengah) melakukan kunjungan di RSUD Soetomo Surabaya pada Rabu (24/6). Willy Irawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (tengah) melakukan kunjungan di RSUD Soetomo Surabaya pada Rabu (24/6). Willy Irawan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Kesehatan menyatakan akan mengurai permasalahan yang menyebabkan tingginya kasus positif Covid-19 di Jawa Timur. Menurut Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto kunci upaya memutus mata rantai penularan Covid-19 adalah pencegahan. Hal itu bisa dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin, baik di lingkungan tempat tinggal, di lingkungan kerja, dan sebagainya.  ”Saya akan mengurai apa pokok persoalannya. Kalau karena protokol kesehatan, ya protokol kesehatannya harus terus didisiplinkan supaya bisa mengurangi angka tertular,” ujar Terawan seperti dilansir dari Antara di sela kunjungannya di RSUD Soetomo Surabaya pada Rabu (24/6).  Terawan juga mendorong penerapan protokol kesehatan bisa menjadi budaya di tengah masyarakat. ”Protokol kesehatan itu harus sudah menjadi budaya dan melekat di hati sanubari penduduk,” ucap Terawan.  Selain itu, pihaknya terus menjalin komunikasi intensif dengan daerah dalam upaya memutus mata rantai persebaran Covid-19. Komunikasi intensif menjadi kunci utama agar langkah-langkah yang dilakukan di daerah, sejalan dengan apa yang diupayakan pemerintah pusat.  ”Kita bersama-sama bekerja keras dan terus berkomunikasi antara daerah dengan pusat. Sehingga kami tahu kesulitannnya dan tidak salah penerapannya. Itulah yang paling penting supaya sinkronisasi semua hal yang kita rencanakan cocok dengan kebutuhan dan keperluan daerah,” kata terawan.  Menteri juga berjanji mengirimkan bantuan dokter umum dan perawat ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soetomo Surabaya menyusul kurangnya tenaga kesehatan di RS milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu. ”Gelombang pertama yang kami dorong ke sini adalah dokter, kemudian perawat,” ujar Terawan.  Dia menyampaikan, bantuan tenaga medis itu diberikan atas permintaan Direktur Utama RSUD Soetomo Joni Wahyuhadi karena banyak yang kewalahan akibat jumlah pasien terpapar Covid-19 sangat banyak setiap hari. Bahkan, tak sedikit pasien Covid-19 yang tidak mendapat kamar karena telah terisi penuh.  ”Ini agar RSUD Soetomo bisa lebih ringan. Kami ingin relaksasi terjadi dan sudah buat protokol supaya relawan tidak positif,” ucap terawan.  Menurut dia, protokol itu menjadi perhatian dalam mengantisipasi terjadi penyebaran virus terhadap para tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan nyawa pasien Covid-19. Apalagi seperti dikabarkan sebelumnya, banyak kasus perawat atau dokter yang terpapar Covid-19. Termasuk di RSUD Soetomo yang juga ditemukan 12 dokter tengah mengikuti program pendidikan dokter spesialis (PPDS) terpapar virus korona.  Sementara itu, Direktur Utama RSUD Soetomo Joni Wahyuhadi mengakui, pihaknya kewalahan dalam menangani kasus Covid-19 yang terus tinggi sehingga meminta bantuan tenaga medis. ”Saya mohon bantuan tenaga kesehatan, tentang jumlah dan materinya sedang kami pertimbangkan. Ini penting untuk membantu kami sehingga bisa bergantian dan tidak kelelahan,” tutur Joni.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=gMplH6-4zCc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=kc_bKO7lcNk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Ou4L5ixXSX0

Menkes Siap Urai Penyebab Tingginya Kasus Positif Covid-19 di Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/IMG_20200324_094345-1.jpg" alt="Tangkapan layar prosesi pemakaman jenazah guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM) di pemakaman keluarga besar UGM melalui akun instagram UGM pada Selasa (24/3). Humas UGM/Antara" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar prosesi pemakaman jenazah guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM) di pemakaman keluarga besar UGM melalui akun instagram UGM pada Selasa (24/3). Humas UGM/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Enam orang tenaga medis meninggal dunia akibat wabah virus Korona. Kondisi sangat ini memprihatinkan di tengah upaya pemerintah yang masih belum berani memutuskan untuk lockdown.  Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR Nabil Haroen mengatakan, sudah selayaknya pemerintah memberikan penghargaan bagi mereka yang telah berjuang membantu penanganan virus Korona tersebut.  "Sudah selayaknya pemerintah Indonesia memberikan penghargaan. Mereka adalah pahlawan yang bertugas di garis depan, untuk penanganan virus sekaligus penyembuhan pasien yang terjangkit COVID-19," ujar Nabil kepada wartawan, Rabu (25‎/3).  Nabil juga sudah mengusulkan ke Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Kepala Gugus Tugas COVID-19 pada saat menggelar rapat via teleconference yang dilakukan pada Selasa (24/3) kemarin.  Sebaiknya perlu memberikan penghargaan setinggi-tingginya berupa tanda jasa kehormatan atau lainnya. Beberapa dokter yang wafat dalam tugasnya menangani pasien terdampak COVID-19 adalah pahlawan bangsa.  "Jadi ada tanda perhatian dan kesungguhan negara mendukung perjuangan segenap tenaga medis terbaik bangsa di masa krisis ini," katanya.  Komisi IX DPR RI juga mendorong percepatan tes massal untuk warga untuk meminimalisir pesebaran COVID-19. Salah satu caranya dengan mengetahui peta epicentrum Covid-19, maka akan bisa dipetakan langkah cepat penanggulangan pandemik Korona.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=1Q4s_PUMUes  https://www.youtube.com/watch?v=8p2fmE7j6no  Selain itu, Nabil juga mengatakan, sudah saatnya rumah sakit swasta ikut membantu penanganan Korona ini. Termasuk juga peran serta masyarakat untuk memutus rantai wabah virus Korona ini dengan menjaga jarak dan tidak keluar rumah.  "Kami juga memohon dukungan dari warga untuk sama-sama mengikuti tahapan-tahapan pencegahan dan penangan yang telah ditetapkan pemerintah," pungkasnya.

DPR Minta Negara Beri Tanda Jasa untuk Tenaga Medis yang Wafat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Menkes-Terawan-Agus-Putranto-Dery-Ridwansah-2-1-1.jpg" alt="Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2019). Rapat kerja Komisi XI dengan Menkes, Dirut BPJS Kesehatan, Kepala BPOM, dan Kepala BKKBN tersebut membah" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2019). Rapat kerja Komisi XI dengan Menkes, Dirut BPJS Kesehatan, Kepala BPOM, dan Kepala BKKBN tersebut membah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kenaikan tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai diikuti sejumlah kabar palsu. Katanya, pasien BPJS bisa dilayani di rumah sakit mana pun. Termasuk RS kategori bintang lima tanpa harus lebih dulu membayar. Disebutkan pula bahwa layanan tersebut merupakan gebrakan menteri kesehatan (Menkes) yang baru, dr Terawan Agus Putranto.  Jawa Pos menemukan pesan tersebut di dua grup WhatsApp yang berbeda. Bahkan, dalam satu grup saja, pesan serupa berkali-kali disebar. Mungkin karena dicantumkan nomor hotline 1500567, banyak yang meyakini pesan itu benar.  ’’Pasien BPJS dalam kondisi darurat bisa masuk dan ditangani secara serius oleh rumah sakit mana pun, termasuk RS bintang lima tanpa harus lebih dulu membayar. Dalam kondisi darurat, RS tidak boleh tanya tentang pembayarannya.’’ Begitu penggalan pesan yang menyebar.  Pesan itu juga meminta masyarakat segera melapor ke nomor hotline, website, dan akun Twitter milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) jika ada rumah sakit yang menolak pasien dalam keadaan darurat. Saat nomor hotline itu dihubungi, customer service membenarkan bahwa nomor tersebut merupakan milik Kemenkes. Mereka juga menjelaskan bahwa pesan tentang layanan BPJS dengan judul Gebrakan Menteri Kesehatan yang Baru dr Terawan tidak dibuat Kemenkes. ’’Informasi itu bukan dari Kementerian Kesehatan,’’ katanya kemarin (10/11).  Akun Twitter resmi milik Kemenkes juga menyatakan, informasi itu hoax. ’’Healthies, informasi ini dipastikan hoax ya. Bahkan beredar sejak 2017. Jadi, jgn dipercaya. Pastikan informasi yg kamu dapatkan berasal dr sumber tepercaya,’’ tulis akun tersebut pada 7 November 2019.  Dijelaskan pula, rumah sakit di Indonesia tidak mengenal klasifikasi bintang lima seperti yang beredar di pesan tersebut. Klasifikasi yang dikenal adalah kelas A, B, C, dan D. Pelayanan rumah sakit bagi pasien JKN juga terdiri atas kelas I, II, dan III. Anda dapat membaca keterangan tersebut di sini. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"> Entah apa yg merasukimu, hingga kau tega sebar-sebar hoax‼️  Healthies, infomasi ini dipastikan hoax ya. Bahkan, sudah beredar sejak tahun 2017, jadi jgn dipercaya. Pastikan informasi yg kamu dapatkan berasal dr sumber terpercaya.  Yuk saring sebelum sharing ?<a href="https://twitter.com/hashtag/AntiHoaxKesehatan?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#AntiHoaxKesehatan</a> <a href="https://t.co/V2R07UpNTA">pic.twitter.com/V2R07UpNTA</a> — Kemenkes RI (@KemenkesRI) <a href="https://twitter.com/KemenkesRI/status/1192257095963312128?ref_src=twsrc%5Etfw">November 7, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>  Sementara itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma’ruf mengungkapkan bahwa kabar tersebut pernah beredar pada tahun-tahun sebelumnya. Kali ini kabar itu dimunculkan lagi dengan menambahkan nama Menkes yang baru.  Namun, Iqbal mengakui bahwa pasien yang menjadi peserta JKN-KIS dan berada dalam kondisi gawat darurat wajib ditangani rumah sakit. Baik bekerja sama dengan BPJS Kesehatan maupun tidak. Itulah yang telah tertera dalam pasal 63 Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.  Terkait dengan aturan penolakan pasien, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah mengulasnya dalam pasal 32 ayat 2. Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.  FAKTA  Pesan berantai tentang layanan BPJS yang mencatut nama Menkes dr Terawan merupakan hoax lawas yang diproduksi ulang. Rumah sakit di Indonesia juga tidak mengenal klasifikasi bintang lima.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/hoax-terawan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Bentuk hoax yang menyerang Menteri Kesehatan dr. Terawan.

Kaitkan dengan BPJS Kesehatan, Penyebar Hoax Catut Menteri Terawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Menkes-Terawan-Agus-Putranto-Dery-Ridwansah-5-1-1.jpg" alt="Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (tengah) dan Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris (kanan) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2019). Rapat kerja Komisi XI dengan Menkes, Dirut BPJS Kes" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (tengah) dan Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris (kanan) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2019). Rapat kerja Komisi XI dengan Menkes, Dirut BPJS Kes</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kenaikan iuran BPJS Kesehatan telah diputuskan seiring dengan terbitnya Perpres 75/2019 tentang Jaminan Kesehatan. Namun, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto membuka ruang adanya keringanan. Khususnya bagi peserta kelas III mandiri.  Terawan mengusulkan adanya subsidi iuran bagi peserta BPJS Kesehatan kelas III mandiri atau peserta bukan penerima upah (PBPU). Dengan demikian, meski iuran dinaikkan, masyarakat tetap membayar Rp 25.500 per bulan. Sebab, selisihnya disubsidi negara.  Sebagaimana diketahui, dalam perpres terkait tarif baru iuran BPJS Kesehatan disebutkan, kenaikan akan berlaku mulai 1 Januari 2020. Untuk kelas III, iuran naik menjadi Rp 42.000 per bulan dari sebelumnya Rp 25.500 per bulan. Kemudian, iuran peserta kelas II naik menjadi Rp 110 ribu per bulan dan kelas I naik menjadi Rp 160 ribu per bulan. Kenaikan tersebut berlaku bagi PBPU dan peserta bukan pekerja.  Ditemui setelah mengikuti penyerahan gelar pahlawan nasional di Istana Negara kemarin (8/11), Terawan irit berkomentar. Dia mengaku perlu road show ke sejumlah kementerian terkait gagasannya memberikan subsidi iuran <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/08/11/2019/sidak-bpjs-di-malang-muhadjir-bagus-tak-ada-perbedaan-layanan/">BPJS Kesehatan</a> bagi peserta kelas III mandiri. ”Ini aku mau ke Mensesneg,” katanya.  Mantan kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (RSPAD) itu juga akan berkoordinasi lintas kementerian. Setelah berkoordinasi dengan Mensesneg, dia membahasnya bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu).  Terawan tidak bersedia memperkirakan kapan subsidi iuran itu diputuskan. ”Jangan kira-kira (kapan keputusan keluar, Red). Soal anggaran, nanti Menkeu,” ucapnya. Dia hanya menegaskan bahwa masih ada peluang untuk memberikan subsidi tersebut. Sebab, belum ada keputusan wacana ditolak atau diterima.  Terawan mengungkapkan, gagasan memberikan subsidi kepada peserta <a href="https://www.jawapos.com/nasional/09/11/2019/negara-sudah-menanggung-iuran-bpjs-kesehatan-untuk-155-juta-jiwa/">BPJS Kesehatan</a> kelas III mandiri tersebut dimunculkan semata-mata karena cinta rakyat. Dia menegaskan, pemerintah berkomitmen menyelesaikan polemik kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan dengan solusi terbaik.  Sebelumnya, dalam rapat kerja antara DPR dan Kemenkes, <a href="https://www.jawapos.com/nasional/03/11/2019/pasien-kelas-iii-berpotensi-menumpuk-rs-minta-ada-kenaikan-tarif/">BPJS Kesehatan</a>, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), komisi IX meminta pemerintah mencari solusi bagi peserta kelas III mandiri. Terawan merespons permintaan tersebut dengan mengusulkan subsidi kepada Menko PMK Muhadjir Effendy sebesar Rp 3,9 triliun yang mencakup 19.914.743 peserta. ”Kami tinggal menindaklanjuti dari Menko PMK, Mensos, dan Menkeu,” kata Terawan.  Ketika mendapat subsidi, peserta kelas III mandiri tetap membayar iuran Rp 25.500. Selisihnya, Rp 16.500, bersumber dari subsidi yang diusulkan Menkes kepada Kemenko PMK. ”Harapan saya, usulan ini segera ditanggapi, tetap akan saya kejar. Saya akan kerja keras. Itu komitmen kami,” ucap Terawan.  Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mengatakan, keuangan negara mampu untuk memberikan subsidi itu. Apalagi, jumlah peserta mandiri BPJS Kesehatan kelas III sekitar 19 juta orang.  ”Cukai rokok naik. Itu setahun Rp 170 triliun,” ungkapnya.  Dari cukai rokok saja, kata dia, defisit BPJS Kesehatan bisa ditutup. Politikus PKB itu mengatakan, secara teknis belum ada paparan skema subsidi diambil dari anggaran apa. Kalaupun tidak jadi ada subsidi, dia meminta peserta BPJS Kesehatan kelas III mandiri dimasukkan saja sebagai PBI (penerima bantuan iuran).  Legislator yang akrab disapa Ninik itu tidak khawatir peserta kelas II dan I akan ikut minta disubsidi. Sebab, bagi dia, peserta kelas II dan I adalah orang mampu.  Sementara itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengisyaratkan bahwa pemerintah tidak bisa gegabah soal usulan subsidi bagi peserta BPJS Kesehatan kelas III mandiri. Dia mengaku telah menerima surat dari Menkes. Namun, tetap harus ada koordinasi antarmenteri terkait.  ”Karena kalau soal gitu, dana itu kan kaitannya dengan menteri keuangan. Jadi, nanti kami bicarakan dulu,” ujar Muhadjir di sela-sela kunjungan ke lima rumah sakit di Malang, Jawa Timur, kemarin. Intinya, menurut dia, belum ada kesepakatan dan ketetapan apa pun.  Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) itu menjelaskan, perlu perhitungan detail soal usulan subsidi tersebut. Harus cermat dan tidak boleh gegabah. Sebab, keputusannya menyangkut nasib orang dan jumlah dana yang harus disiapkan jika jadi ada subsidi.  Dari perhitungan kasar, jika usulan tersebut diakomodasi, pemerintah butuh sekitar Rp 4 triliun per tahun. Menurut dia, angka tersebut sangat besar. Apalagi, saat ini BPJS Kesehatan masih mengalami defisit. ”Sekali lagi, ini juga harus dibicarakan dengan kementerian. Nggak bisa klaim sepihak,” tegasnya.  Selain itu, lanjut dia, pembahasan iuran tersebut seharusnya berpegang pada Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. ”Kalaupun ada diskresi, tunggu dulu. Kami bicarakan lintas kementerian,” ungkapnya.  Dirut BPJS Fachmi Idris menambahkan, jika merujuk pada rapat gabungan di DPR sebelumnya, penolakan DPR terhadap kenaikan iuran peserta kelas III mandiri dilakukan bersyarat. Maksudnya, kenaikan akan di-ACC ketika syarat yang diajukan dipenuhi. ”Syaratnya, sampai cleansing data selesai. Dan, kami laporkan selesai. Tinggal finalisasi nanti di rapat tingkat menteri,” jelasnya.  Subsidi untuk peserta kelas III mandiri, lanjut dia, sebetulnya sudah diberikan melalui iuran PBI yang dibayar pemerintah. Sebab, pada hitungan aktuaria, kenaikan seharusnya mencapai Rp 110 ribuan. Sedangkan saat ini pemerintah memutuskan Rp 42 ribu. ”(Usulan subsidi peserta mandiri, Red) harus diputuskan di rapat tingkat menteri. Nanti tunggu hasilnya,” ungkap dia ketika ditemui dalam kesempatan yang sama.

Menkes Terawan Usulkan Subsidi Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Mandiri