<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/25/Upacara-Pelepasan-Jenazah-Korban-Kecelakaan-Pesawat-ATR-42-500-Dery-Ridwansah-4JPG-586846476.jpg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat memimpin upacara penghormatan dan pelepasan tiga jenazah pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) korban kecelakaan pesawat ATR 42-500 di Politknik AUP Jakarta, Minggu (25/1/2026). (Dery Ri" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat memimpin upacara penghormatan dan pelepasan tiga jenazah pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) korban kecelakaan pesawat ATR 42-500 di Politknik AUP Jakarta, Minggu (25/1/2026). (Dery Ri</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Didit Herdiawan Ashaf menyampaikan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono sudah siuman usai pingsan saat upacara penghormatan terhadap tiga jenazah pegawai yang menjadi korban Pesawat ATR 42-500.</p> <p>"Sudah sadar," kata Didit kepada awak media di Politeknik AUP Jakarta, Minggu (25/1).</p> <p>Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Menteri KKP pingsan karena kecapekan dan bukan disebabkan oleh hal-hal lain. "Enggak apa-apa. Ini kecapekan," lanjutnya.</p> <p>Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono jatuh pingsan saat memimpin upacara persemayaman dan pemberangkatan tiga jenazah korban jatuhnya pesawat ATR 42-500 di AUP Kelautan dan Perikanan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (25/1).</p> <p>Tiga jenazah itu terdiri dari pilot Pesawat ATR 42-500 Kapten Andy Dahananto, serta dua pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ferry Irawan dan Yoga Naufal.</p> <p>Di tengah upacara persemayaman itu, Trenggono tiba-tiba jatuh pingsan. Berdasarkan video yang beredar di media sosial, tubuhnya yang semula berdiri tegak, mendadak oleng dan jatuh ke lantai.</p> <p>Lantas, sejumlah pegawai KKP dan peserta upacara di lokasi acara langsung bergegas memberikan pertolongan dengan membawa Trenggono ke ruangan lain.</p> <p>Untuk diketahui, upacara persemayaman ini digelar sebagai penghormatan terakhir KKP terhadap para pegawai yang telah gugur dalam bertugas.</p> <p>Selama upacara berlangsung, ada tiga peti jenazah yang telah dijejerkan dan dibalut dengan bendera merah putih. Tiga peti jenazah itu, nantinya akan langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk bisa dimakamkan secara kedinasan KKP.</p>

Wamen-KP pastikan Sakti Wahyu Trenggono sudah siuman usai pingsan saat upacara penghormatan korban ATR 42-500. Simak berita lengkapnya.

Wamen-KP Pastikan Trenggono Sudah Siuman usai Pingsan saat Upacara Penghormatan Korban ATR 42-500

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/10/wahyu-trenggono2-75192171.jpg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan atau Menteri KP, Sakti Wahyu Trenggono. (Nurul Fitriana/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan atau Menteri KP, Sakti Wahyu Trenggono. (Nurul Fitriana/Jawapos)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kasus dugaan penipuan dan penggelapan dan investasi di dalam tubuh startup eFishery dikhawatirkan berdampak pada berkurangnya minat investor untuk mengucurkan dana di industri perikanan budidaya. Adapun imbasnya, pendanaan berpotensi seret kepada mereka yang masih gigih berjuang di industri tersebut.</p> <p>Merespons hal itu, Menteri Kelautan dan Perikanan atau Menteri KP, Sakti Wahyu Trenggono meminta siapapun tak perlu takut untuk terus berkarya dan meniti usaha di bidang akuakultur tersebut. Pasalnya, industri tersebut masih menyimpan potensi bisnis yang sangat besar.</p> <p>"Potensinya sangat besar. Menurut saya, enggak usah takut (tidak ada investor yang berminat). eFishery adalah eFishery," kata Menteri KKP belum lama ini.</p> <p>Lebih lanjut, Menteri KKP juga menilai bahwa persoalan yang terjadi di eFishery karena para pemimpinnya yang ingin cepat kaya. Padahal, menurutnya, Indonesia sendiri masih butuh kekuatan agar industri akuakulturnya bisa sejajar, seperti Tiongkok hingga Jepang yang lebih maju.</p> <p>"Kalau soal eFishery kenapa? Soal eFishery, ya ini hanya kalau menurut pendapat saya, pengen cepet kaya raya. Enggak usah. Kita butuh kekuatan. Kita harus meniru negara-negara seperti Jepang, seperti Tiongkok," lanjut Menteri KKP.</p> <p>Menurutnya, kekuatan itu perlu untuk dibangun. Sehingga, ke depan Indonesia bisa lebih kuat daripada negara-negara yang notabene terdiri atas daratan, apalagi tanah air ini merupakan wilayah kelautan dengan potensinya yang kaya.</p> <p>"China itu akuakulturnya sudah lebih maju dari kita. Vietnam sekalipun juga akuakultur-nya sudah maju. Kita negara kelautan. Mereka negara daratan. Tapi kita kalah," ujarnya.</p> <p>"Nah ini tantangan buat perguruan tinggi, khususnya para anak muda. Lihatlah peluang baru di sektor kelautan perikanan. Karena sangat luar biasa di situ," imbuhnya.</p> <p>Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menahan tiga petinggi perusahaan startup eFishery terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan.</p> <p>Tiga orang itu adalah mantan CEO eFishery Gibran Chuzaefah Amsi El Farizy, mantan Wakil Presiden eFishery Angga Hardian Raditya, dan mantan Wakil Presiden Pembiayaan Budidaya eFishery Andri Yadi.</p> <p>Ketiga tersangka tersebut diduga telah bersama-sama melakukan penipuan dan penggelapan terhadap proses investasi pada PT eFishery dengan melakukan mark up investasi dengan total mencapai Rp 15 miliar.</p>

Kasus eFishery berdampak pada minat investor di sektor perikanan, Menteri KKP dorong inovasi dan kekuatan industri.

Pesan Menteri KKP: Jangan Takut Berinvestasi di Akuakultur Meski Ada Kasus eFishery

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/22/sakti-wahyu-2107899597.jpg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono buka suara soal penemuan laut bersertifikat di laut Sidoarjo, Jawa Timur. Ia menyebut, dari 656 hektare luasan laut yang ditemukan bersertifikat di Sidoarjo, sekitar 437,5 hektare diantaranya telah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan temuan SHGB seluas 656 hektare di perairan Sidoarjo, status yang diduga memiliki HGB di laut seluas 437,5 hektare," kata Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (23/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu juga ia menyebut bahwa luasan laut yang memiliki SHGB tersebut berada di zona pengelolaan ekosistem pesisir hingga zona bandar udara. "Landasan hukumnya pada Perda 10/2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Timur lokasi HGB berada di zona-zona pengelolaan ekosistem pesisir, zona perikanan tangkap dan zona bandar udara," sambung Trenggono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, landasan hukumnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 66/2022 tentang mRencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan (Gerbangkertosusila). Di mana, kata Trenggono, lokasi pagar laut HGB berada pada zona RD.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut ia juga mengungkap dua perusahaan yang menguasai luasan HGB di perairan laut Sidoarjo itu. Mulai dari PT Surya Inti Permata dan PT Semeru Cemerlang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun keduanya diketahui telah memegang sertifikat HGB sejak tahun 1996 yang kemudian berakhir pada 2026 mendatang. "Kondisi existing berupa perairan rdp terindikasi dibawah penguasaan PT Surya Inti Permata dan PT Semeru Cemerlang. HGB terbit 1996, berakhir 2026," pungkas Trenggono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, netizen yang merupakan Dosen Manajemen Universitas Airlangga mengungkapkan penemuan pagar laut bersertifikat di timur Ekowisata Mangrove Gunung Anyar. Bahkan ia mengebut ada tiga lokasi yang memiliki HGB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yakni, titik koordinat 7.342163&deg;S, 112.844088&deg;E seluas kurang lebih 219,32 ha; titik 7.355131&deg;S, 112.840010&deg;E seluas kurang lebih 285,17 ha, dan titik 7.354179&deg;S, 112.841929&deg;E seluas kurang lebih 152,37 ha. Temuan itu dia dapat dari situs resmi BPN, yakni&nbsp;<a href="http://bhumi.atrbpn.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://bhumi.atrbpn.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1737707761137000&amp;usg=AOvVaw1LHHItGuyggImPjSzN0yuk">bhumi.atrbpn.go.id</a>.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kabar tersebut sampai juga kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Dia menegaskan, secara teritorial, perairan yang terdapat HGB tersebut bukan wilayah Surabaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, pulau itu separo ikut Surabaya, separo ikut Sidoarjo. Saya (sudah) koordinasi dengan BPN. Ada informasi, ternyata itu bukan di Surabaya, tetapi di Sidoarjo, bisa klarifikasi di sana," tuturnya Selasa&nbsp;(21/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menegaskan, tidak mungkin ada HGB di atas perairan Surabaya. Sebab, hal itu melanggar putusan MK 85/PUU-XI/2013 dan UUD 1945. Apalagi Pemkot Surabaya berkomitmen menjaga ruang terbuka hijau.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami ini ingin mempertahankan mangrove menjadi tempat untuk menahan aliran air laut ke Kota Surabaya. Sehingga selalu saya katakan, kita akan mempertahankan ruang terbuka hijau," tegas Eri.</div>

Sakti Wahyu menyebut bahwa luasan laut yang memiliki SHGB tersebut berada di zona pengelolaan ekosistem pesisir hingga zona bandar udara.

Menteri KKP Ungkap Dua Perusahaan Pemilik Sertifikat HGB 437,5 Hektare di Laut Sidoarjo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/22/sakti-wahyu-2107899597.jpg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Sakti Wahyu Trenggono mengaku tak punya rencana 100 hari kerja, usai dipercaya kembali menjadi orang nomor satu di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Trenggono mengaku, akan langsung tancap gas melanjutkan dan melakukan akselerasi dari seluruh kebijakan serta roadmap yang telah dibuat pada periode 2019-2024 saat memimpin KKP di era Presiden Joko Widodo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya terus terang sangat senang karena bisa mengakselerasi segera dari seluruh kebijakan yang kita buat ini, selama 4 tahun ini. Dan tentu 2024-2029 ini saatnya untuk bukan lagi start engine, tapi langsung gas," kata Trenggono dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (22/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga mengatakan, ada lima program kerja prioritas yang akan diakselerasi pada periode ini. Meliputi, pertama, memperluas kawasan laut yang bertujuan untuk meningkatkan indeks kesehatan laut dan meningkatkan penyerapan karbon.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ini sejalan dengan rencana KKP yang menargetkan luas kawasan konservasi mencapai 32,5 juta hektare (Ha); kedua, penangkapan ikan terukur. Kemudian, Ketiga, pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keempat, pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kelima, pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebetulnya tidak ada 100 hari,&nbsp;<em>wong</em> 4 tahun sudah menyiapkan dan <em>roadmap</em>-nya sudah jelas. Sekarang itu harusnya sudah di<em>-speed-up</em>," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Trenggono juga menyebut tidak ada pembagian tugas antara Menteri dan Wakil Menteri KKP. Dia memastikan keduanya akan terus bekerja sama dalam setiap program yang ada.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlebih, keduanya diketahui sama-sama pernah kerja bareng di Kementerian Pertahanan. Sehingga, memang sudah terbiasa untuk bekerja bersama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seolah-olah kalau menteri sama wakil menteri itu bagi tugas, enggak gitu. Kita <em>team work</em>. Saya di Kemhan dengan Pak Prabowo dulu selalu <em>team work</em> yang dikerjakan oleh beliau itu yang saya <em>accelerate</em>. Demikian dengan jajaran," ujar Trenggono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya dan Pak Didit karena sudah terbiasa waktu di Kemhan, jadi lebih mudah. Saya tinggal katakan, 'Pak ini udah tinggal diperkuat dan dilanjutkan, silakan pak saya minta bantuan bapak untuk menjalankan yang baru ini kita bagi tugas', tapi bukan berarti terpisah. Kita satu tim," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Sebetulnya tidak ada 100 hari, wong 4 tahun sudah menyiapkan dan roadmap-nya sudah jelas. Sekarang itu harusnya sudah di-speed-up," katanya

Kembali jadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono: Tak Ada 100 Hari Kerja, Harusnya Sudah Speed-up

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/26/tren-2203430174.jpg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (SWT) usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jumat (26/7). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (SWT) usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jumat (26/7). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (SWT) telah menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sakti Wahyu Trenggono menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 2,5 jam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Trenggono keluar ruang penyidikan KPK sekitar pukul 11.26 WIB. Hal itu setelah sebelumnya Trenggono menjalani pemeriksaan di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK, sejak pukul 08.55 WIB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Trenggono enggan menanggapi pernyataan awak media terkait dirinya yang masuk gedung KPK melalui pintu belakang. Ia mengklaim, kedatangan dirinya untuk membantu kinerja KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014906053/simak-7-weton-ini-dijuluki-sebagai-si-pahit-lidah-menurut-kitab-primbon-jawa">Simak 7 Weton ini Dijuluki Sebagai Si Pahit Lidah Menurut Kitab Primbon Jawa</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Trenggono bukan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai menteri, melainkan sebagai pemegang saham atau pengurus PT Teknologi Riset Global Investama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi sebagai warga negara yang baik saya harus membantu KPK, saya membantu KPK. Artinya yang saya ketahui terhadap peristiwa itu kan terjaid di 2017-2018 yang saya tau saya sampaikan, yang tidak saya tahu ya saya tidak sampaikan," kata Trenggono usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (26/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014906041/11-pelajaran-kunci-dari-carl-jung-untuk-memahami-diri-lebih-dalam-menguasai-rahasia-psikologi-manusia">11 Pelajaran Kunci dari Carl Jung untuk Memahami Diri Lebih Dalam: Menguasai Rahasia Psikologi Manusia</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perusahaan yang dipimpin Trenggono itu bergerak di bidang telekonomunikasi dan teknologi. Trenggono membantah bahwa perusahaan miliknya itu menerima uang alirang dugaan korupsi yang tengah diusut KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak ada," tegas Trenggono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, KPK belum memberikan informasi secara resmi terkait materi pemeriksaan terhadap Trenggono.&nbsp;</div>

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (SWT) telah menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Usai Diperiksa 2,5 Jam, Menteri Kelautan dan Perikanan Trenggono Klaim Bantu KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/01/Menteri-Kelautan-dan-Perikanan-Sakti-Wahyu-Trenggono-Fedrik-Tarigan-8-452751384.jpg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (kedua kanan). (Foto: Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (kedua kanan). (Foto: Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (SWT) memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (26/7). Sakti Wahyu Trenggono masuk ke Gedung Merah Putih KPK melalui pintu belakang.</p> <p>Hal ini diketahui setelah Sakti Wahyu Trenggono menukar identitas diri di bagian resepsionis lobi gedung KPK. Sakti Wahyu Trenggono mengenakan batik lengan panjang saat hadir ke gedung KPK, sekitar pukul 08.50 WIB.</p> <p>Juru bicara KPK Tessa Mahardika membenarkan kedatangan Sakti Wahyu Trenggono tersebut. Sakti Wahyu Trenggono akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan korupsi yang tengah diusut KPK.</p> <p>"Betul yang bersangkutan hadir di Gedung Merah Putih KPK," kata Tessa dikonfirmasi.</p> <p>Pemeriksaan ini merupakan penjadwalan ulang, pada Jumat (12/7). Sakti Wahyu Trenggono dalam hal ini akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham atau pengurus PT Teknologi Riset Global Investama.</p> <p>Meski demikian, belum diketahui apa yang akan didalami penyidik KPK terhadap Sakti Wahyu Trenggono. Saat ini, penyidik tengah memeriksa Sakti Wahyu Trenggono sebagai saksi.</p>

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (SWT) memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (26/7).

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono Penuhi Panggilan Pemeriksaan di KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/27/sosok-menteri-kelautan-519097473.jpg" alt="Sarwono Kusumaatmadja" width="100%">
<figcaption>Sarwono Kusumaatmadja</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Berita duka menyelimuti Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Persatuan Nasional Sarwono Kusumaatmadja meninggal dunia kemarin (26/5). Sarwono sempat dirawat di Rumah Sakit Adventist, Penang, Malaysia, karena kanker paru.</p> <p>Konsul Jenderal RI di Penang Bambang Suharto menyampaikan bahwa keluarga Sarwono terus mendampingi hingga saat akhir. &rsquo;&rsquo;Almarhum akan disemayamkan di Wisma Indonesia di Penang pada malam hari ini (semalam, Red),&rsquo;&rsquo; ujarnya. Rencananya, pagi ini jenazah akan dibawa ke tanah air dan disemayamkan di rumah duka di Jakarta Selatan.</p> <p>Sarwono pernah menjabat sejumlah posisi penting di pemerintahan. Selain menteri kelautan dan perikanan, dia juga pernah menjabat menteri negara lingkungan hidup, menteri negara pendayagunaan aparatur negara, dan anggota DPR RI periode 1971&ndash;1988.</p> <p>Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin juga mengungkapkan rasa dukanya. Sarwono merupakan salah satu tokoh Golkar di era Presiden Soeharto. &rsquo;&rsquo;Kita kehilangan tokoh cerdas, organisator yang mumpuni. Selamat jalan Pak Sarwono, semoga keteladananmu terpatri di bangsa ini,&rsquo;&rsquo; katanya.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Beliau adalah Sekjen sipil pertama di Golkar,&rsquo;&rsquo; kenang Nurul. Di partai, Sarwono juga pernah menjadi sekretaris Fraksi Golkar di usia 35 tahun. <strong>(lyn/c6/bay)</strong></p>

Berita duka menyelimuti Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Persatuan Nasional Sarwono Kusumaatmadja tutup usia.

Sarwono Kusumaatmadja, Sosok Organisator Ulung Itu Berpulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/KAMPUNG-BANDENG.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com- </strong>Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengakui kelayakan kampung budi daya bandeng di Desa <a href="https://www.jawapos.com/tag/pangkah-wetan/">Pangkah Wetan</a>, Ujungpangkah. Bahkan, dia melihat langsung kegiatan panen yang dilakukan para pembudi daya.<br /> <br /> Kampung <a href="https://www.jawapos.com/tag/budi-daya-bandeng/">budi daya bandeng</a> tersebut dijalankan tujuh pokdakan dengan luas lahan budi daya mencapai 2.465 hektare. Produksi bandeng per tahun di kisaran 6.900 ton dengan metode budi daya tradisional dan tradisional plus.<br /> <br /> ’’Kampung ini menjadi salah satu contoh kampung budi daya yang harapannya dapat menyejahterakan masyarakat. Kami harus perkuat komoditas andalan di sini, yakni ikan bandeng. Targetnya, kuantitas area yang sudah ada tidak boleh berkurang dan harus terus bertambah,’’ ucap Trenggono.<br /> <br /> Dia mendorong pembudi daya untuk meningkatkan produktivitas mengingat bandeng merupakan komoditas unggulan di Kabupaten Gresik setelah udang vaname. Secara keseluruhan, produksi bandeng <a href="https://www.jawapos.com/tag/gresik/">Gresik</a> lebih dari 87 ribu ton per tahun atau setara Rp 1,4 triliun.<br /> <br /> Karena itu, pihaknya meminta pemerintah daerah untuk mempertahankan lahan yang ada agar tetap produktif. Alasannya, kemajuan pembangunan di Gresik cukup pesat. Apabila tidak dijaga, lahan-lahan produktif untuk pengembangan budi daya bandeng itu bisa tergerus.<br /> <br /> Dalam kunjungan kerja tersebut, diserahkan 100 ribu ekor bibit bandeng, 2 ton pakan bandeng, 100 bibit udang vaname, serta bingkisan sembako kepada 150 petani tambak hingga santunan kepada 50 anak yatim.<br /> <br /> <a href="https://www.jawapos.com/tag/kampung-perikanan/">Kampung perikanan</a> budi daya bandeng Pangkah Wetan memiliki luas lahan budi daya sekitar 2.465 hektare. Jumlah pembudi daya mencapai 601 RTP (rumah tangga produsen) dengan kelembagaan 7 pokdakan, 1 poklahsar, dan 1 gapokkan.<br /> <br /> Total produksi bandeng mencapai 6.900 ton dengan target peningkatan produksi budi daya bandeng dilakukan dengan cara meningkatkan produktivitas budi daya menjadi dua kali lipat atau 2–4 ton/hektare.<br /> <br /> Sementara itu, Bupati Fandi Akhmad Yani mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sudah menetapkan Kabupaten Gresik sebagai kampung budi daya ikan bandeng. Lahan seluas sekitar 28 ribu hektare mampu memproduksi sekitar 80 ton per tahun dengan nilai Rp 1,4 miliar tiap tahun.<br /> <br /> Terkait dengan lahan seluas sekitar 28 ribu hektare tersebut, Yani memastikan bersama DPRD melalui perda LP2B dan dikunci melalui RTRW yang sudah dibahas dan akan ditetapkan agar lahan <a href="https://www.jawapos.com/tag/perikanan/">perikanan</a> dan pertanian tidak tergerus kemajuan pembangunan.<br /> <br /> Selain itu, Yani berharap ada sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, maupun pemerintah desa. ’’Dengan demikian, tercipta ekosistem budi daya dari teknologi pakan ikan sampai pembenihan benurnya menuju budi daya ikan bandeng Gresik yang menjadi percontohan skala nasional,’’ pungkasnya.

Setara Rp 1,4 Triliun, Menteri KP Minta Lahan Bandeng Gresik Dijaga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/MENTERI-KP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com- </strong>Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono berkunjung ke Dusun Tanjungsari, Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Sidoarjo, kemarin (20/4). Dia mencanangkan lokasi tersebut sebagai kampung perikanan budi daya rumput laut.<br /> <br /> Alasannya, luasan area budi daya itu mencapai 750 hektare. Dijalankan oleh 167 pelaku utama rumah tangga pembudi daya (RTP). Bahkan, bukan hanya rumput laut, ada pula budi daya bandeng dan udang. ”Kampung ini akan kami jadikan model untuk tempat lain,” jelas menteri KP setelah meninjau panen rumput laut di Jabon kemarin.<br /> <br /> Tujuan utamanya, ekonomi masyarakat terangkat. Sebab, di tempat budi daya itu, selain areanya yang luas, jenis rumput laut yang dibudidayakan punya harga mahal. ”Jenisnya Gracilaria atau rumput laut merah. Nilainya tinggi untuk industri, baik pangan maupun nonpangan,” katanya.<br /> <br /> Harga jualnya Rp 6.000 per kilogram. Apalagi, total produksi di Jabon paling tinggi bisa mencapai 500 ton per bulan. Artinya, pendapatan dari rumput laut bisa mencapai Rp 3 miliar per bulan. Namun, jumlah produksi itu bisa digenjot lagi. Pihaknya akan mendampingi penggunaan teknologi untuk meningkatkan produksi.<br /> <br /> Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali yang juga ikut panen kemarin menilai rumput laut sangat berpotensi untuk ekspor. Demi menuju ke sana, dibutuhkan dukungan untuk peningkatan produktivitas dan luasan tempat budi daya. ”Support infrastruktur, teknologi, hingga penelitian dibutuhkan. Agar produksi lebih optimal,” tuturnya.<br /> <br /> Desa lainnya yang memiliki wilayah tambak juga bisa diimbaskan. Agar tidak berkutat di Jabon saja. ”Desa untuk budi dayanya bisa diperbanyak, tidak hanya di Jabon,” kata Muhdlor. Misalnya desa-desa di Kecamatan Candi dan Sidoarjo yang juga memiliki banyak bibir pantai.<br /> <br /> Secara permodalan, pihaknya sudah mencanangkan kredit usaha bagi pelaku usaha. ”Tinggal nanti pemasarannya juga harus dikelola dengan baik,” ujar bupati.

Desa di Sidoarjo Ini Dicanangkan sebagai Kampung Budi Daya Rumput Laut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/JKT1-EDHY-PRABOWO_RIKSA-PERDANA-FED-7.jpg" alt="Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/12/2020). Edhy Prabowo diperiksa penyidik KPK dalam perkara dugaan penerimaan suap perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan ata" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/12/2020). Edhy Prabowo diperiksa penyidik KPK dalam perkara dugaan penerimaan suap perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan ata</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami aliran suap izin ekspor benih lobster (benur) ke sejumlah pihak. Selama tiga hari terakhir, mulai Senin (28/12) hingga kemarin (30/12), mantan <a href="https://www.jawapos.com/tag/menteri-kelautan-dan-perikanan/">Menteri Kelautan dan Perikanan</a> (KP) Edhy Prabowo diperiksa secara maraton untuk mengungkap aliran uang panas tersebut.<br /> <br /> Ada beberapa hal yang dikonfirmasi penyidik KPK. Pertama soal aliran uang yang diduga berasal dari <a href="https://www.jawapos.com/tag/eksporter-benur/">eksporter benur</a>. Berikutnya soal ke mana saja uang tersebut dialirkan atau digunakan Edhy melalui orang-orang kepercayaannya. Baik itu staf khusus (stafsus) maupun asisten pribadi (aspri) Edhy saat di KKP.<br /> <br /> ”Juga didalami soal pengetahuan saksi (<a href="https://www.jawapos.com/tag/edhy-prabowo/">Edhy Prabowo</a>) mengenai mekanisme pengurusan perizinan ekspor benur,” kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri. Sejauh ini, aliran uang terkait ekspor benur yang telah diungkap KPK baru berasal dari PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP). Suharjito, bos perusahaan tersebut, telah ditetapkan sebagai tersangka.<br /> <br /> Dalam perkara itu, KPK telah menyita 5 mobil dan uang Rp 16 miliar yang diduga terkait dengan suap izin ekspor benur. Mobil dan uang tersebut merupakan hasil penggeledahan dan pemeriksaan sejumlah saksi maupun tersangka. Meski begitu, KPK belum mengungkap secara detail dari eksporter benur mana saja uang miliaran itu berasal.<br /> <br /> KPK juga telah memeriksa sejumlah perusahaan yang mendapat izin <a href="https://www.jawapos.com/tag/ekspor-benur/">ekspor benur</a>. Antara lain, PT Samudra Bahari Sukses (SBS). Willy, direktur utama (Dirut) perusahaan tersebut, diperiksa KPK pada Senin (28/12). Sama dengan PT DPPP, perusahaan itu juga beroperasi di wilayah Kaur, Bengkulu. Berdasar penelusuran <em>Jawa Pos</em>, daerah tersebut dikenal dengan surganya benur.<br /> <br /> <strong>Baca juga:</strong> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/29/12/2020/mantan-juara-sea-games-diduga-ikut-terseret-kasus-suap-ekspor-benur/">Mantan Juara SEA Games Diduga Ikut Terseret Kasus Suap Ekspor Benur</a><br /> <br /> Selain PT SBS, KPK sejatinya mengagendakan pemeriksaan terhadap bos dua perusahaan eksporter benur lain. Yakni, Chandra Astan (direktur PT Grahafoods Indo Pasifik) dan Untyas Anggraeni (direktur PT Maradeka Karya Semesta). Namun, keduanya tidak memenuhi panggilan penyidik. Karena itu, KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan.<br /> <br /> <strong>Baca juga:</strong> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/22/12/2020/bisa-diandalkan-sakti-wahyu-trenggono-gantikan-edhy-prabowo-di-kkp/">Bisa Diandalkan, Sakti Wahyu Trenggono Gantikan Edhy Prabowo di KKP</a><br /> <br /> Ali menjelaskan, keterangan para bos eksporter benur tersebut dibutuhkan untuk mendalami proses dan pelaksanaan ekspor benur. Termasuk dugaan pemberian sejumlah uang dari perusahaan-perusahaan itu kepada Edhy. Uang suap tersebut diduga diambil dari biaya pengiriman benur sebesar Rp 1.800 per ekor. ”Jadi, saksi (eksporter benur) dikonfirmasi terkait apa yang dikerjakan,” paparnya.<br /> <br /> <strong>Baca juga:</strong> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/30/11/2020/kpk-telusuri-aliran-dana-dari-eksporter-lain/">KPK Telusuri Aliran Dana dari Eksporter Lain</a><br /> <br /> Mengenai uang suap yang diduga telah dialirkan Edhy kepada sejumlah pihak, KPK terus melakukan pendalaman dan konfirmasi. Penyidikan sementara, uang panas itu diduga dikelola tersangka Amiril Mukminin, sekretaris pribadi Edhy. Uang tersebut, antara lain, digunakan untuk membeli mobil dan menyewa apartemen serta berbelanja barang-barang mewah di Honolulu, Amerika Serikat.<br /> <br /> Informasi yang dihimpun <em>Jawa Pos</em>, selain digunakan untuk membeli barang mewah, uang panas itu diduga mengalir ke sejumlah perempuan cantik. Di antaranya, Anggia Tesalonika Kloer (sekretaris pribadi Edhy) dan pebulu tangkis tunggal putri Bellaetrix Manuputty. Sejauh ini, baru Anggia yang telah diperiksa penyidik KPK terkait dengan dugaan aliran uang tersebut.<br /> <br /> <strong>Baca juga:</strong> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/27/11/2020/kpk-telusuri-upeti-ekspor-benur-rp-98-m/">KPK Telusuri Upeti Ekspor Benur Rp 9,8 M</a><br /> <br /> Ali menyatakan, pihaknya belum bisa menyebutkan secara detail nama-nama yang diduga menerima aliran uang dari Edhy. Namun, dia memastikan bahwa informasi dari saksi tersebut telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang akan diuji di persidangan. ”Keterangan selengkapnya telah tertuang di BAP,” tegasnya.<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=u8u6wsh5z28

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menteri kelautan dan perikanan

Berita Terkini