<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/02/Fadli-zon-didemo-587560971.jpg" alt="Rapat kerja antara Komisi X DPR RI dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon diwarnai kericuhan.(Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Rapat kerja antara Komisi X DPR RI dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon diwarnai kericuhan.(Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Rapat kerja antara Komisi X DPR RI dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon diwarnai kericuhan, setelah sekelompok aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menginterupsi jalannya rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto. Insiden terjadi saat Fadli Zon menyampaikan pernyataan penutup dalam rapat tersebut. Para aktivis membentangkan spanduk bertuliskan &ldquo;Tuntaskan Kasus Pelanggaran Berat HAM&rdquo; dan membawa sejumlah poster yang memuat daftar 17 kasus pelanggaran HAM berat.&nbsp; Beberapa di antaranya juga mengangkat poster bertuliskan &ldquo;Lawan Pemutihan Dosa Orde Baru&rdquo; dan &ldquo;Tolak Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto&rdquo;. Aksi ini tidak hanya menyoroti pemberian gelar pahlawan, tetapi juga menjadi panggung protes terhadap pernyataan Fadli Zon yang sebelumnya menyebut kekerasan seksual dalam Tragedi Mei 1998 sebagai rumor.&nbsp; Koalisi menilai pernyataan tersebut menyakiti perasaan para korban dan penyintas, khususnya perempuan, serta menghambat upaya pengungkapan kebenaran dan keadilan. &ldquo;Kami mendesak Fadli Zon untuk menarik ucapannya secara terbuka, memberikan klarifikasi, dan meminta maaf kepada para korban serta seluruh perempuan Indonesia yang terus mendampingi perjuangan korban,&rdquo; kata salah satu perwakilan koalisi dalam orasinya di ruang rapat, Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7). Koalisi juga menyampaikan penolakan terhadap segala bentuk upaya penulisan ulang sejarah yang mengaburkan kejahatan masa lalu, terutama oleh pihak-pihak yang memiliki kedekatan politik dengan rezim Orde Baru.&nbsp; Mereka meminta Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Guru Tenaga Kependidikan (GTK) tidak menggunakan jabatannya untuk mengarahkan narasi sejarah demi kepentingan politik tertentu. Lebih lanjut, koalisi mendesak Jaksa Agung untuk segera membentuk Tim Penyidik ad hoc guna menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM terkait kasus-kasus pelanggaran HAM berat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Meski aksi sempat memicu ketegangan, rapat tersebut tetap berlangsung dsn berjalan lancar. Menteri Fadli Zon membeberkan soal alasan penulisan ulang sejarah dalam rapat tersebut. </div>

Rapat kerja antara Komisi X DPR RI dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon diwarnai kericuhan, setelah sekelompok aktivis menginterupsi

Rapat Komisi X DPR dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon Diwarnai Kericuhan, Koalisi Masyarakat Sipil Protes Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/26/fadli-zon-retret-2380437458.jpg" alt="Menteri Kebudayaan Fadli Zon saat jadi pembicara di Retret Gelombang II Kepala daerah di Kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat. (Dok. Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kebudayaan Fadli Zon saat jadi pembicara di Retret Gelombang II Kepala daerah di Kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat. (Dok. Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon meminta kepala daerah tak hanya berfokus pada urusan administrasi saja. Kepala daerah harus memimpin dengan berbasis nilai dan berwawasan budaya. Fadli Zon mengungkapkan, kepemimpinan daerah harus menjadi kepemimpinan budaya. Artinya, tetap mengakar pada kearifan lokal namun juga tetap terbuka terhadap kemajuan. Dia menggarisbawahi Asta Cita ke-8 tentang penguatan budaya dan karakter bangsa. Menurut dia, visi misi Presiden Prabowo Subianto ini harus menjadi fondasi moral dan spiritual dalam seluruh arah pembangunan baik itu di pusat maupun daerah. Oleh karena itu, kepala daerah tidak boleh hanya berfokus pada hal administratif dan teknokratis. Tapi juga harus berbasis nilai dan berwawasan budaya, yang dapat menghidupkan budaya sebagai fondasi pembangunan bukan sekadar hiasan semata. &ldquo;Pemajuan kebudayaan bukan hanya pekerjaan pemerintah pusat, tapi merupakan kolaborasi, kerja sama, sinergi dari pusat, daerah, dan juga swasta, perorangan, dan kita semua,&rdquo; tuturnya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat, Rabu (25/6). Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti pentingnya merawat keberagaman budaya sebagai kekuatan bangsa. Apalagi, Indonesia terdiri dari 1.340 kelompok etnis serta memiliki 718 bahasa. Selain itu, Menbud juga menyatakan pentingnya penguatan peran museum di daerah. Ia berharap pemerintah daerah dapat memprioritaskan museum sebagai bagian penting dari pembangunan budaya. &ldquo;Kita harapkan juga ada Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung pengembangan museum. Tapi yang lebih penting lagi, kami berharap bapak dan ibu kepala daerah dapat menempatkan museum di etalase depan, bukan menjadi etalase belakang," ungkapnya. Lebih lanjut, Fadli Zon juga mendorong pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) di setiap daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Diakuiunya, belum semua daerah memiliki TACB sehingga pencatatan terhadap cagar budayanya masih jarang. &ldquo;Yang paling banyak itu masih di daerah Jawa dan Sumatra,&rdquo; ungkapnya. Dukungan kelembagaan di tingkat daerah ini dinilainya sangat penting untuk memastikan pemajuan kebudayaan di Indonesia. Oleh sebab itu, pemda didorong untuk segera menyusun PPKD sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. (mia)

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menekankan pentingnya kepemimpinan berbasis budaya dalam acara Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah di IPDN.

Retret Gelombang II, Fadli Zon Tekankan Pentingnya Kepemimpinan Kepala Daerah Berbasis Budaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/22/bon-3775023882.jpg" alt="Anggota Komisi X DPR RI fraksi PDI Perjuangan Bonnie Triyana. (Muhamad Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi X DPR RI fraksi PDI Perjuangan Bonnie Triyana. (Muhamad Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi X DPR RI bakal memanggil Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon, setelah pernyataan tidak ada bukti kasus pemerkosaan massal yang terjadi pada Mei 1998. Pemanggilan itu dilakukan untuk mengklarifikasi dan meminta penjelasan langsung dari Fadli Zon terkait pernyataan dirinya yang menyebut tidak ada bukti konkret dari kasus pemerkosaan massal '98. "Apa yang menurut Menteri Kebudayaan tidak ada, bukan berarti tak terjadi," kata Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana kepada wartawan, Rabu (18/6). Bonnie mengingatkan, Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan yang menggagas proyek penulisan ulang sejarah Indonesia, mestinya tidak melanggengkan budaya penyangkalan atas tindak kekerasan, terutama kekerasan seksual pada kaum perempuan Tionghoa dalam kerusuhan rasial pada tahun 1998. "Kalau semangat menulis sejarah untuk mempersatukan, mengapa cara berpikirnya parsial dengan mempersoalkan istilah massal atau tidak dalam kekerasan seksual tersebut, padahal laporan TGPF jelas menyebutkan ada lebih dari 50 korban perkosaan," tegas Bonnie. Menurutnya, penyangkalan terhadap peristiwa kelam pada kerusuhan Mei 1998 hanya akan menambah luka batin para korban dan keluarganya, serta masyarakat yang terlibat dalam tragedi berdarah era reformasi. Ia menyesalkan, mengapa Fadli Zon yang juga mantan aktivis 98 menyebutkan pemerkosaan massal hanya sebagai rumor yang tak ada buktinya. "Penyangkalan atas peristiwa pemerkosaan massal terhadap kaum perempuan Tionghoa dalam kerusuhan rasial 1998 hanya akan menambah beban traumatik pada penyintas dan keluarganya, bahkan kepada masyarakat yang mengalami peristiwa itu," ungkap Bonnie. Legislator Fraksi PDIP itu juga menyoroti sejumlah kasus pelanggaran HAM berat tidak dimasukkan dalam kerangka penulisan ulang sejarah Indonesia. Padahal, penulisan sejarah itu ditargetkan rampung pada Agustus 2025. Beberapa pelanggaran HAM yang diduga dihilangkan dalam proyek penulisan ulang sejarah di antaranya, seperti soal pemerkosaan perempuan Tionghoa dalam Peristiwa Mei 1998, penembakan misterius (Petrus), penghilangan paksa aktivis 1997-1998, tragedi Trisakti dan Semanggi I dan II, serta kasus-kasus pelanggaran HAM di Aceh dan Papua. Karena itu, Bonnie mendesak Kementerian Kebudayaan sebagai mitra Komisi X DPR untuk menghentikan proyek penulisan ulang sejarah jika hanya bertujuan politis. Apalagi, jika tujuan penulisan ulang sejarah hanya menyeleksi cerita perjalanan bangsa Indonesia, sesuai keinginan pemegang kekuasaan. "Jangan lakukan penulisan sejarah melalui pendekatan kekuasaan yang bersifat selektif dan parsial atas pertimbangan-pertimbangan politis. Apabila ini terjadi, lebih baik hentikan saja proyek penulisan sejarah ini," pungkasnya. &nbsp; &nbsp;

Komisi X DPR RI memanggil Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk klarifikasi pernyataan mengenai kasus pemerkosaan massal Mei 1998.

Buntut Ucapan Tak Ada Bukti Kasus Pemerkosaan Massal Mei '98, Komisi X DPR Bakal Panggil Menteri Kebudayaan Fadli Zon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/06/fadli-3805533387.jpg" alt="Menteri Kebudayaan Fadli Zon. (Humas Kementerian Kebudayaan)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kebudayaan Fadli Zon. (Humas Kementerian Kebudayaan)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menuai kecaman dari berbagai pihak setelah menyebutkan tidak ada bukti kasus pemerkosaan massal yang terjadi pada Mei 1998. Pernyataan Fadli Zon berpotensi melukai hati keluarga korban dan merendahkan upaya pemulihan yang telah diperjuangkan selama lebih dari dua dekade. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/016152107/singgung-etika-beragama-menpora-dito-yakin-timnas-indonesia-tak-dizalimi-meski-babak-keempat-digelar-di-arab-saudi-dan-qatar">Singgung Etika Beragama, Menpora Dito Yakin Timnas Indonesia Tak Dizalimi Meski Babak Keempat Digelar di Arab Saudi dan Qatar</a>&nbsp; Fadli juga mengklaim informasi soal peristiwa pemerkosaan Mei 1998 hanya rumor yang tidak pernah dicatat dalam buku sejarah. "Sedikit keliru kalau dikatakan tidak ada perkosaan massal. Peristiwa itu terjadi, jangan tutupi sejarah," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian kepada wartawan, Selasa (17/6). Karena itu, Pimpinan Komisi X DPR itu mengingatkan Kemenbud untuk berhati-hati dalam menyusun fakta-fakta penulisan ulang sejarah. Ia tak menginginkan, penulisan ulang sejarah itu mengaburkan fakta dan melukai hati rakyat. Sebab, pengingkaran terhadap peristiwa tersebut adalah bentuk penghapusan jejak sejarah Indonesia. "Itu adalah tragedi kemanusiaan yang nyata. Jangan menghapus jejak kekerasan seksual yang nyata dan telah diakui oleh masyarakat luar. Komnas Perempuan juga sudah melaporkan," tutur Lalu. Legislator Fraksi PKB itu menyebut, penyangkalan terhadap fakta terjadinya kekerasan seksual dalam insiden 1998, sama saja merendahkan martabat para korban. Serta dapat menghambat proses pemulihan serta rekonsiliasi yang seharusnya terus diberikan. "Menutupinya maka sama saja kita merendahkan martabat para korban dan tidak membuka ruang untuk pemulihan nama baik mereka," ujarnya. Lalu pun mengingatkan, sejarah Indonesia tidak boleh direduksi menjadi narasi tunggal milik kekuasaan. Ia menegaskan, sejarah harus ditulis secara jujur, inklusif, dan partisipatif bukan untuk menyenangkan penguasa. "Sejarah bukan sekadar narasi masa lalu, melainkan fondasi jati diri bangsa. Maka ketika ada upaya penulisan ulang sejarah, yang perlu kita pastikan bukan siapa yang menulis, tetapi mengapa dan untuk siapa sejarah itu ditulis," jelas Lalu. Ia memastikan akan melakukan pengawasan terhadap penulisan ulang sejarah yang saat ini tengah dalam proses Kementerian Kebudayaan. Menurutnya, penulisan sejarah menyangkut kepentingan kolektif bangsa, bukan hanya domain kementerian. "Sejarah bukan milik kementerian, tapi milik rakyat. DPR mewakili rakyat dan punya tanggung jawab memastikan proses ini tidak menjadi rekayasa ingatan kolektif, melainkan rekonstruksi objektif," urainya. (*)

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menghadapi kecaman setelah pernyataannya tentang kasus pemerkosaan massal pada Mei 1998.

Fadli Zon Tuai Kecaman, DPR Ingatkan Penulisan Ulang Sejarah Tak Lukai Hati Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/22/Screenshot_2025-04-22-08-43-52-716_comandroidchrome-edit-830310006.jpg" alt="Menteri Kebudayaan Fadli Zon (tengah) saat mengunjungi Indonesia Heritage Museum di Kota Batu. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kebudayaan Fadli Zon (tengah) saat mengunjungi Indonesia Heritage Museum di Kota Batu. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon, memberikan apresiasi tinggi terhadap keberadaan Indonesian Heritage Museum yang berada di kawasan Jatim Park 1, Kota Batu, Jawa Timur.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/015910127/ramalan-mingguan-shio-anjing-21-27-april-2025-karier-cinta-keuangan-pendidikan-dan-kesehatan">Ramalan Mingguan Shio Anjing 21-27 April 2025: Karier, Cinta, Keuangan, Pendidikan dan Kesehatan </a>&nbsp; Fadli menilai museum tersebut sebagai bentuk nyata kecintaan terhadap warisan budaya Indonesia. Ia pun mengagumi keberagaman koleksi artefak yang tersimpan, mulai dari peninggalan pra sejarah, era kebudayaan Dong Son, hingga warisan budaya etnografi dari berbagai daerah di Nusantara. "Ini bagian dari warisan budaya kita yang sangat penting. Museum ini mengoleksi benda-benda dari zaman pra sejarah, sejarah, hingga era kini. Ada pula representasi budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke," ujarnya saat mengunjungi museum tersebut, Minggu (20/4). Dalam kunjungan itu, Fadli tampak didampingi oleh Founder Yayasan d&rsquo;Topeng Kingdom Group, Reno Halsamer, serta Ketua Umum DPP Asosiasi Museum Indonesia (AMI), Putu Supadma. Mereka bersama-sama menelusuri 17 zona tematik yang menyajikan koleksi artefak dari berbagai periode dan wilayah. Beberapa benda yang menarik perhatian Fadli adalah artefak perunggu dari kebudayaan Dong Son dan koleksi Wayang Potehi. Ia menyampaikan kekaguman terhadap kekayaan budaya yang berhasil dihimpun dalam satu museum. Fadli juga menyoroti peran museum sebagai sarana literasi dan rekreasi edukatif. Ia menyebut, saat musim liburan, museum ini mampu menyedot hingga 13 ribu pengunjung. &ldquo;Saya berharap masyarakat lebih giat mengunjungi museum, karena museum sekarang sudah mulai interaktif dan memanfaatkan teknologi informasi serta AI,&rdquo; katanya. Di akhir kunjungan, Fadli menyerahkan cinderamata berupa buku Keris Lombok karya dirinya bersama Basuki Teguh Yuwono. Sementara itu, Reno Halsamer membalas dengan memberikan wayang golek sebagai bentuk penghormatan atas kunjungan tersebut. (*)

Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon mengapresiasi Indonesian Heritage Museum di Kota Batu, menyoroti pentingnya warisan budaya.