<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/DPR-Gelar-Rapat-Bersama-TNI-Polri-Bahas-Pengamanan-Pelantikan-Presiden-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (kedua kiri)  saat rapat koordinasi dengan TNI dan Polri terkait pengamanan jelang pelantikan presiden di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (15/10/2019). TNI dan Polri telah menyiapkan 30 ribu personel gab" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (kedua kiri)  saat rapat koordinasi dengan TNI dan Polri terkait pengamanan jelang pelantikan presiden di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (15/10/2019). TNI dan Polri telah menyiapkan 30 ribu personel gab</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi memastikan, tidak ada kader PDI Perjuangan yang ikut dalam pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada, Rabu (16/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Budi Arie membenarkan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan turut hadir dalam acara tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Enggak ada (kader PDIP), Pak Budi Gunawan saja tadi," kata Budi Arie usai mengikuti pembekalan calon menteri, Rabu malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Budi mengungkapkan,&nbsp;Wakil Presiden RI terpilih Gibran Rakabuming Raka tidak memberikan pengarahan dalam acara pembekalan calon menteri.&nbsp;Menurutnya, Gibran hanya mendengarkan pemaparan yang disampaikan Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nggak (memberikan arahan), mendengarkan seperti kami," ucap&nbsp;Budi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Budi menyebut materi yang disampaikan Prabowo terkait tantangan negara ke depan, masalah geopolitik, geoekonomi, dan geostrategis yang terus mengalami dinamika.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Termasuk juga tadi ditutup bagaimana dengan program pangan dan nutrisi untuk keluarga kita, dan ini sesuai dengan janji Pak Presiden untuk memberi makan bergizi," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015202147/budi-gunawan-dikabarkan-ikut-pembekalan-calon-menteri-dan-wamen-kabinet-prabowo-gibran-di-hambalang">Budi Gunawan Dikabarkan Ikut Pembekalan Calon Menteri dan Wamen Kabinet Prabowo-Gibran di Hambalang </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Budi Arie, berbagai tokoh lainnya juga turut hadir dalam pembekalan calon menteri. Mereka di antaranya&nbsp;Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, aktivis HAM Natalius Pigai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian juga terlihat, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Koordinator Bidang Prekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mengenakan seragam kepolisian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Enggak ada (kader PDIP), Pak Budi Gunawan saja tadi," kata Budi Arie usai mengikuti pembekalan calon menteri, Rabu malam.

Tak Ada Kader PDIP, Budi Arie Benarkan Budi Gunawan Ikut Pembekalan Calon Menteri di Hambalang

<div class="gs"> <div class=""> <div id=":29p" class="ii gt"> <div id=":29q" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/09/Calon-Presiden-Terpilih-Prabowo-Subianto-Dery-Ridwansah-5-940138180.jpeg" alt="Calon Presiden Terpilih, Prabowo Subianto." width="100%">
<figcaption>Calon Presiden Terpilih, Prabowo Subianto.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Partai Demokrat tak mempersoalkan Partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mulai meminta jatah kursi kabinet kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Demokrat memaklumi keinginan tersebut, dan dianggap wajar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Badan Komunikasi Strategis dan Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, keinginan partai KIM tersebut merupakan aspirasi kepada Prabowo. Dia menyakini Prabowo akan menerima dengan terbuka aspirasi tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pak Prabowo orangnya demokratis, sangat terbuka, mau menerima masukan dan aspirasi dari siapapun. Termasuk aspirasi dari pihak-pihak yang sudah berjuang habis-habisan saat Pilpres 2024 lalu," kata Herzaky kepada wartawan, Sabtu (11/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang tidak berjuang buat beliau saja, beliau berusaha mengakomodir keinginan dan aspirasinya. Apalagi dari teman-teman dan sahabat dekat yang sudah berjuang bersama dan habis-habisan untuk memenangkan pak Prabowo. Beliau pasti akan mencermati betul,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Demokrat, kata Herzaky tidak mempersoalkan keinginan partai KIM tersebut. Karena dalam koaliai semuanya terbuka dengan aspirasi dari masing-masing partai.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi kalau kami melihat ini, wajar dan sah-sah saja, misalnya teman-teman parpol anggota KIM menyampaikan aspirasi terkait kursi menteri ini. Apalagi di koalisi sudah dibiasakan untuk terbuka, menyampaikan aspirasi satu sama lain untuk berkomunikasi, jadi tidak dusta antara kami atau tidak ada di tutupi," tambahnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Herzaky melanjutkan, baik Demokrat maupun partai koalisi lainnya memahami bahwa keputusan terakhir ada pada Prabowo selaku presiden terpilih. Karena presiden yang memiliki hak prerogatif dalam menentukan siapa yang membantu di pemerintahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk Demokrat, Prabowo sudah meminta secara langsung kepada Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mempersiapkan kader-kader terbaiknya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pak Prabowo sudah meminta mas AHY untuk menyiapkan kader-kader terbaik kami. Hanya, untuk siapa namanya, posisinya dimana, pada waktunya akan kami sampaikan. Karena itu ranahnya Pak Prabowo dan Mas AHY, ditunggu saja ya,&rdquo; tutupnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, jajaran Partai&nbsp;Koalisi Indonesia Maju&nbsp;(KIM) mulai secara terbuka meminta&nbsp;jatah menteri&nbsp;untuk pemerintahan mendatang. Teranyar, permintaan itu disampaikan&nbsp;PAN&nbsp;di sela rapat koordinasi nasional (rakornas) di Jakarta kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat membacakan doa Kamis malam, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay menyelipkan harapan agar partainya diberi posisi pada kabinet mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, urusan menteri merupakan hak Prabowo. Namun, dia menegaskan, partainya siap jika diberi posisi. Dia mengklaim, PAN memiliki banyak tokoh yang berkompeten. &rdquo;Banyak itu, hebat-hebat semua,&rdquo; ujarnya di sela rakornas di kawasan Kuningan, Jakarta, kemarin (10/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014640204/partai-koalisi-indonesia-maju-tagih-jatah-menteri-ke-prabowo-golkar-ajukan-minimal-5-pan-sodorkan-eko-patrio">Partai Koalisi Indonesia Maju Tagih Jatah Menteri ke Prabowo, Golkar Ajukan Minimal 5, PAN Sodorkan Eko Patrio</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tokoh-tokoh itu, antara lain, sebut Zulhas, adalah Yandri Susanto, Asman Abnur, Eddy Soeparno, Saleh Daulay, hingga&nbsp;Eko Patrio.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum PAN, Partai&nbsp;Golkar&nbsp;juga menyampaikannya melalui pernyataan Ketua Umum Airlangga Hartarto. Bahkan, Golkar secara terbuka meminta minimal lima menteri.</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Jadi kalau kami melihat ini, wajar dan sah-sah saja, misalnya teman-teman parpol anggota KIM menyampaikan aspirasi terkait kursi menteri

Golkar dan PAN Mulai Minta Jatah Menteri ke Prabowo, Demokrat: Wajar Saja Sudah Berjuang

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pdip-banyak-polisi-dan-tni-di-kabinet-apa-yang-salah_m_184719.jpeg" alt="Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Junimart Girsang." width="100%">
<figcaption>Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Junimart Girsang.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengingatkan, rencana pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang ingin menambah jumlah kementerian. Menurutnya, rencana itu harus ditinjau ulang, karena jangan nantinya publik melihat itu hanya sekadar pembagian kekuasaan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, jumlah 34 kementerian yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dinilai sudah cukup.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Rencana adanya penambahan kursi kabinet Prabowo-Gibran tentu harus ada dasar dan alasan kebutuhan yang memang keharusan untuk kepentingan percepatan kerja-kerja kebutuhan Pemerintahan bagi rakyat, bukan karena kepentingan politik atau bagi-bagi kekuasaan yang berdampak kepada pemborosan anggaran," kata Junimart kepada wartawan, Jumat (10/5).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sesuai UU 39/ 2008 tentang Kementerian Negara, telah diatur mengenai jumlah bidang Kementerian pada pasal 12,13 dan 14 disebutkan paling banyak 34 Kementerian dengan rincian 4 menteri koordinator, 30 menteri bidang," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut penambahan kementerian itu harus merevisi UU Nomor 39 tahun 2008.&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penambahan kementerian untuk mengubah nomenklatur kementerian harus merevisi UU 39/2008," tegas Junimart.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku bingung dengan adanya isu bahwa Presiden RI terpilih Prabowo Subianto akan menambah jumlah kementerian. Ia menekankan, sampai saat ini belum ada pembahasan di parlemen untuk merevisi Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa batasan jumlah kementerian di sebuah kabinet sebanyak 34.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya, justru kan belum ada (pembahasan untuk revisi UU Nomor 39 Tahun 2008 di DPR), makanya saya bingung. Jadi, ya kita anggap aja itu aspirasi, masukan gitu," tegas Dasco kepada wartawan, Kamis (9/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014570156/tak-mau-jadi-menteri-prabowo-hotman-paris-gaya-hidup-saya-tidak-cocok">Tak Mau jadi Menteri Prabowo, Hotman Paris: Gaya Hidup Saya Tidak Cocok</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Dasco mengaku akan menampung setiap aspirasi terkait penambahan kursi kementerian.&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya pikir itu juga merupakan masukan aspirasi karena yang beredar ada penambahan kementerian ini, itu," ucap Dasco.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dasco menyebut, Prabowo hingga saat ini masih fokus menyusun janji program selama masa kampanye Pilpres 2024. "Tetapi sampai dengan saat ini Pak Prabowo masih fokus justru untuk merancang janji program yang dijanjikan dalam kampanye," pungkas Dasco.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Penambahan kementerian untuk mengubah nomenklatur kementerian harus merevisi UU 39/2008," tegas Junimart.

Komisi II DPR Ingatkan Penambahan Kementerian Harus untuk Kepentingan Rakyat, Bukan Bagi-Bagi Kekuasaan

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/20/Yandri-MPR-RI-1243273351.jpeg" alt="Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Partai Amanat Nasional (PAN) menyebut kader partai di daerah mendorong nama Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto untuk dipilih menjadi menteri pada kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk periode 2024-2029. Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menyebut, banyak kader PAN di daerah membicarakan Yandri Susanto yang dinilai bergerak dari bawah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ternyata, kader-kader dari daerah memiliki perhatian dan harapan besar. Mereka ingin agar Prabowo berhasil dengan dukungan salah seorang kader terbaiknya yaitu mas Yandri," kata Saleh kepada wartawan, Kamis (9/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Munculnya nama Yandri Susanto sebagai calon menteri dari PAN, setelah sebelum Ketua Umum PAN menyebut nama Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio. Namun, PAN menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo untuk menentukan para pembantunya di kabinet.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu semua nanti dikembalikan kepada Prabowo sebagai presiden terpilih," ucap Saleh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saleh mengungkapkan, munculnya nama Yandri untuk menjadi menteri karena kerap diberi amanah dalam melaksanakan tugas-tugas penting dan strategis. Menurutnya, saat Pemilu 2024, Yandri diamanahkan sebagai Ketua Komite Pemenangan Pemilu Nasional (KPPN). Bahkan, Yandri juga merupakan komandan Charlie (penggalangan) di TKN Prabowo-Gibran.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Mas Yandri mudah mengenal kader dan memiliki ingatan yang kuat. Tidak hanya namanya, asal daerah dan kampungnya pun diingat. Wajar kalau seluruh pengurus di daerah senang pada mas Yandri," ujar Saleh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014630619/singgung-kursi-menteri-semakin-membengkak-mahfud-md-rusak-ini-negara">Singgung Kursi Menteri Semakin Membengkak, Mahfud MD: Rusak Ini Negara</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saleh meyakini, Yandri Susanto mampu menorehkan prestasi di kabinet. Hal itu bisa dilihat dari sisi pengalaman, jejak dan karir politiknya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mas Yandri diyakini akan banyak membantu tugas-tugas Prabowo-Gibran," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Ternyata, kader-kader dari daerah memiliki perhatian dan harapan besar. Mereka ingin agar Prabowo berhasil

Setelah Eko Patrio, PAN Dorong Yandri Susanto jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran