<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Menteri-Pertahanan-Prabowo-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat menggelar rapat bersama dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022). Rapat bersama membahas RUU Pengesahan Persetujuan Indonesia-Fiji di Bidang Pertahanan. Sejak September 2017, P" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat menggelar rapat bersama dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022). Rapat bersama membahas RUU Pengesahan Persetujuan Indonesia-Fiji di Bidang Pertahanan. Sejak September 2017, P</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Lembaga survei Poltracking merilis survei tingkat kepuasan terhadap kinerja menteri di Kabinet Indonesia Maju dan menunjukkan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menduduki posisi teratas dengan capaian kepuasan responden sebesar 61,4 persen.  "Dari semua menteri yang kami evaluasi, kami tidak me-ranking tapi ditanya satu per satu, yang tertinggi adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto; yang kedua adalah Menteri BUMN Erick Thohir; yang ketiga adalah Menteri Pariwisata (dan Ekonomi Kreatif) Sandiaga Uno; dan seterusnya," kata Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda dalam rilis survei yang diterima di Jakarta, Jumat ().  Hanta Yuda mengatakan pihaknya tidak memberikan pilihan secara peringkat kepada responden, melainkan memberikan pertanyaan satu per satu terkait kinerja menteri di kabinet. Hasilnya, Prabowo Subianto menduduki posisi teratas sebagai menhan.  Kemudian, Hanta menambahkan sebesar 59,4 persen publik puas dengan kinerja Erick Thohir; sedangkan  57,7 persen puas dengan kinerja Sandiaga Uno dan 53,4 persen publik puas terhadap kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani.  Selain itu, sebanyak 56,9 persen responden menyatakan kepuasan terhadap kinerja Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa; sementara 51,1 persen responden puas terhadap kinerja Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin dan 49,4 persen menyatakan puas dengan kinerja Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.  Survei tersebut juga menunjukkan sebesar 49,4 responden mengaku puas terhadap kinerja Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono dan 49,2 persen responden puas dengan kinerja Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko.  Poltracking menggelar survei pada 21-27 November 2022 dengan total 1.220 responden. Metode pengambilan sampel survei dilakukan secara acak atau multistage random sampling. "Responden diwawancara secara tatap muka langsung. Adapun margin of error dalam survei ini kurang lebih 2,9 persen, dengan tingkat kepercayaan 95 persen," ujarnya. (*)

Survei Sebut Menhan Prabowo Tempati Posisi Tertinggi Kepuasan Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Minyak-Goreng-Kemasaan-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Pengunjung membeli minyak goreng kemasan di Pusat Perbelanjaan, Jakarta, Jumat (18/3/2022). Imbas Pemerintah mencabut kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng berdampak pada daya beli masyarakat menurun karena melambungnya harga dipasaran diba" width="100%">
<figcaption>Pengunjung membeli minyak goreng kemasan di Pusat Perbelanjaan, Jakarta, Jumat (18/3/2022). Imbas Pemerintah mencabut kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng berdampak pada daya beli masyarakat menurun karena melambungnya harga dipasaran diba</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Harga bahan pokok yang melambung sejak awal Ramadan. Kondisi itu tidak terlepas dari lemahnya intervensi pasar oleh pemerintah.  Tidak terkendalinya harga bahan pokok itu memicu turunnya kepercayaan publik terhadap jajaran pemerintah yang dikomandoi Jokowi-Ma'ruf Amin. Agar situasi tidak berlarut-larut, Jokowi disarankan mengevaluasi kinerja para "pembantunya".  Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Iman mengatakan, Presiden Jokowi disarankan mengevaluasi kinerja para menteri yang mengurusi hajat hidup orang banyak. Jangan sampai masa kepemimpinannya yang bersisa dua tahun ini meninggalkan citra buruk.  “Tentu saja Presiden Jokowi harus melakukan evaluasi terhadap menteri yang kinerjanya jeblok atau buruk. Sehingga menyebabkan kepercayaan publik menurun,” kata Arif Nurul Iman kepada wartawan, Kamis (19/5).  Dia menyebut, salah satu penyebab turunnya kepercayaan publik yaitu kenaikan harga kebutuhan pokok. Contohnya harga minyak goreng tidak stabil dengan cenderung naik berkali lipat.  Arif menilai, sudah sewajarnya Jokowi mengevaluasi kinerja menteri yang mengurusi bidang tersebut.  Sebelumnya, Indikator Politik merilis hasil survei terkait kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi. Hasilnya, kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi menurun menjadi 58,1 persen.  "Kepuasan terhadap Presiden Jokowi kembali menurun menjadi 58,1 persen. Itu terendah dalam enam tahun terakhir. Dengan demikian, sejak Januari 2022, approval rating Presiden sudah turun lima kali, meski sempat mengalami rebound pada 20-25 April 2022," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, dalam keteranganya, Minggu (15/5).  Burhanuddin menyebut penurunan kepuasan terhadap kinerja Jokowi, disebabkan harga kebutuhan pokok yang melonjak, terutama minyak goreng.  "Secara umum, penurunan approval Presiden Jokowi kali ini disebabkan oleh kesenjangan (gap) antara ekspektasi kebijakan dengan realitas di lapangan terkait penanganan minyak goreng," kata dia.

Kepercayaan Publik Turun, Jokowi Disarankan Evaluasi Kinerja Menteri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-KPK-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju segera menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Masih terdapat waktu hingga Maret 2020 untuk menyerahkan LHKPN ke KPK.  "Tapi yang pasti masih ada waktu untuk pejabat-pejabat baru, tiga bulan waktunya sejak dilantik dan untuk yang sudah menjadi penyelenggara negara nanti akan ikut update 31 Maret 2020," kata Pelaksana harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (2/12).  Yuyuk menyatakan, proses pelaporan LHKPN bagi para menteri yang baru menjadi pejabat negara tidak selancar menteri-menteri yang sudah pernah menjabat sebelumnya.  "Mungkin karena pertama, jadi dokumen semuanya yang sementara ini masih tercecer harus dikumpulkan lagi, itu saja," ujar Yuyuk.  Namun, Yuyuk menyebut proses pelaporan harta kekayaan sudah dipermudah melalui fitur e-LHKPN. Selain itu, KPK menyediakan tim asistensi untuk membantu penyetoran LHKPN.  Sementara itu, bagi menteri yang telah berstatus sebagai penyelenggara negara, tidak perlu menyetor LHKPN lagi melainkan memperbarui LHKPN mereka Maret 2020 mendatang.  Kendati demikian, Yuyuk mengaku belum memiliki data mengenai jumlah menteri yang belum menyetor LHKPN.  "Sebenernya sistem pelaporan LHKPN itu sudah cukup sederhana, dengan adanya lapor LHKPN melalui elektronik. Jadi semua dokumen-dokumen juga harus diunggah melalui elektronik sistem elektronik itu," tukasnya.  Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (2/12). Kedatangan Mahfud ke gedung merah putih KPK itu untuk menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).  "Saya di sini untuk memenuhi kewajiban sebagai pejabat negara yaitu menyerahkan LHKPN, hanya itu. Tidak ada yang lain," kata Mahfud.  Mahfud menyampaikan, dirinya terakhir melaporkan LHKPN pada 2013 lalu. Saat itu, dirinya bertugas sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).  "Sejak zaman saya laporan terakhir kan jadi pejabat 2013, tentu ada penambahan kan sudah 6 tahunan," ucap Mahfud.  Oleh karena itu, mantan Ketua MK ini pun mengimbau jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju yang belum menyerahkan LHKPN untuk segera menyelesaikannya. Karena terdapat sejumlah menteri yang sebelumnya dari unsur swasta.  "Menteri-menteri yang lambat kan yang dari swasta, karena itu memang rumit laporannya itu. Kalau seperti kami ini kan sejak 2002 saya laporan dua tahun sekali. Jadi pejabat dua tahun, sehingga tinggal menyambung saja, yang berubah mana yang baru, cuma gitu aja," jelasnya.

KPK Imbau Jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju Segera Serahkan LHKPN