<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/03/IMG_0389-651266322.jpg" alt="Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir yang terlihat memasuki Masjid Al-Aqsa dengan pengawalan dari kelompok kanan Israel. (middleeasteye.net)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir yang terlihat memasuki Masjid Al-Aqsa dengan pengawalan dari kelompok kanan Israel. (middleeasteye.net)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &mdash; Israel kembali menjadi sorotan internasional setelah Menteri Keamanan Nasionalnya, Itamar Ben Gvir, mengeluarkan kebijakan yang melarang masjid-masjid di Israel menggunakan pengeras suara untuk mengumandangkan azan.&nbsp; Kebijakan ini diumumkan pada hari Minggu (1/12), di mana Ben Gvir mengatakan bahwa suara azan yang berlangsung sekitar dua menit, mengganggu ketenangan warga Yahudi di lingkungan sekitar. Selain itu, dia menginstruksikan pihak berwenang untuk menyita pengeras suara yang digunakan dan memberikan denda bagi masjid yang melanggar aturan tersebut. Mengutip Middleeasteye.net, Ben Gvir membela langkah ini dengan menyatakan bahwa pembatasan suara dari masjid diperlukan untuk mengatasi &ldquo;kebisingan yang tidak wajar&rdquo; yang dianggapnya mengganggu ketenangan umum. Dalam sebuah wawancara dengan Channel 12, Ben Gvir menyebutkan bahwa kebijakan tersebut diambil untuk mengurangi suara yang berpotensi mengganggu warga Israel. &ldquo;Di negara-negara Barat dan bahkan beberapa negara Arab, ada banyak peraturan mengenai kebisingan, dan hal itu diabaikan di Israel,&rdquo; ujarnya, seperti dilansir dari Middleeasteye.net, Selasa (3/12/2024). Namun, kebijakan ini tidak berjalan mulus. Banyak pihak, khususnya dari komunitas Palestina di Israel, menganggap kebijakan ini sebagai serangan terhadap hak-hak agama mereka.&nbsp; Ahmad Tibi, anggota parlemen Israel dan pemimpin partai Taal, menyebut keputusan Ben Gvir sebagai provokasi yang berisiko memperburuk ketegangan antar agama. Dia menambahkan bahwa upaya ini bukan hanya sekadar masalah kebisingan, tetapi juga berkaitan dengan upaya untuk menekan identitas agama dan budaya Muslim di Israel. Menurut Tibi, kebijakan ini berisiko menyulut ketegangan yang lebih besar antara komunitas Yahudi dan Palestina. Dia juga menyalahkan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang dinilai turut mendukung kebijakan Ben Gvir, dan berpotensi menambah dampak negatif bagi hubungan antar masyarakat di Israel. Polemik Kebijakan: Lebih dari Sekadar Kebisingan Khaled Zabarqa, seorang pengacara hak asasi manusia, melihat kebijakan ini sebagai bagian dari upaya Israel untuk mengontrol simbol-simbol agama yang ada di ruang publik.&nbsp; &ldquo;Azan bukan hanya suara, tapi juga simbol keberadaan komunitas Muslim di sini. Penghapusan azan adalah upaya untuk menegaskan dominasi ruang publik oleh simbol-simbol agama tertentu,&rdquo; ujar Zabarqa. Ben Gvir, yang dikenal dengan pandangan keras terhadap Islam dan simbol-simbol keagamaan Muslim, pernah melakukan aksi serupa pada 2013 dengan memutar rekaman azan di Tel Aviv sebagai protes terhadap kebisingan yang ditimbulkan oleh azan. Tindakan ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana azan dianggap mengganggu komunitas lain di sana. Sang Menteri yang dikenal ekstrimis itu juga menjadi pendukung utama dalam upaya pengesahan &lsquo;Muezzin Bill&rsquo; atau RUU Larangan Azan yang sempat diajukan di Knesset pada 2017. RUU tersebut bertujuan untuk membatasi penggunaan pengeras suara untuk azan, meskipun pada akhirnya tidak berhasil disahkan. Dampak Sosial dan Politik Kebijakan Kontroversial Kebijakan pelarangan azan ini memperburuk ketegangan yang sudah ada antara komunitas Yahudi dan Muslim di Israel. Bahkan, sejumlah pejabat Palestina di Israel, termasuk wali kota, menyebut kebijakan ini sebagai bentuk diskriminasi yang lebih luas terhadap warga Palestina.&nbsp; Selain itu, mereka khawatir kebijakan ini akan menciptakan ketidakadilan sosial yang semakin dalam dan memperburuk hubungan antara dua kelompok terbesar di negara tersebut. Sebagai simbol keagamaan, azan memiliki makna yang sangat penting bagi umat Islam. Bagi mereka, larangan ini tidak hanya soal kebisingan, tetapi juga soal hak untuk menjalankan agama mereka dengan bebas.&nbsp; Kebijakan ini pun semakin mempertegas perbedaan perlakuan terhadap komunitas Muslim dan Yahudi di Israel, yang selama ini sudah menjadi sumber ketegangan. &nbsp; ***

Itamar Ben Gvir, mengeluarkan kebijakan yang melarang masjid-masjid di Israel menggunakan pengeras suara untuk mengumandangkan azan.

Menteri Israel Larang Masjid Kumandangkan Azan, Sebut Suara sebagai ‘Kebisingan yang Tak Wajar’ 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/15/73-Netanyahu-Guling-1527633288.jpg" alt="Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu / sumber: akun Instagram @b.netanyahu" width="100%">
<figcaption>Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu / sumber: akun Instagram @b.netanyahu</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Menteri-Menteri Israel dan anggota parlemen dari partai pemerintah Likud, pada Selasa (14/11), sedang mengadakan pembicaraan untuk menggulingkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Dikutip dari Antara pada Rabu (15/11), rencana tersebut mencakup usaha merekrut 61 anggota parlemen untuk mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Netanyahu. Tujuan mereka adalah membentuk pemerintahan baru tanpa harus mengadakan pemilihan umum. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013290148/mui-sebut-tidak-pernah-merilis-daftar-produk-yang-terafiliasi-dengan-israel">MUI Sebut Tidak Pernah Merilis Daftar Produk yang Terafiliasi dengan Israel</a> Media juga menyebutkan kekhawatiran anggota parlemen Likud bahwa kepemimpinan Netanyahu bisa menyebabkan kekalahan dalam pemilihan berikutnya. Lebih lanjut, hal itu dapat mengakibatkan mereka tidak bisa berpartisipasi dalam sistem politik Israel. Meskipun ada usaha untuk meredakan kekhawatiran dengan mengusulkan tokoh Likud sebagai pemimpin setelah Netanyahu, peluang keberhasilan rencana ini dianggap rendah karena hanya 10 anggota Likud yang menyetujui. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013289940/ramai-ajakan-boikot-produk-israel-asosiasi-ritel-ingatkan-hak-konsumen-dan-dampaknya-ke-perekonomian-ri">Ramai Ajakan Boikot Produk Israel, Asosiasi Ritel Ingatkan Hak Konsumen dan Dampaknya ke Perekonomian RI</a> Sementara, setidaknya diperlukan dukungan dari 15 anggota Likud sesuai hukum Israel. Meskipun demikian, situasinya bisa berubah karena perkembangan politik terkini. Sebelumnya, pada Selasa (29/12/22), Netanyahu terpilih menjadi pemimpin pemerintahan setelah pemilu pada bulan November. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013289541/media-asing-soroti-pertemuan-jokowi-dan-joe-biden-bahas-penghentian-perang-hamas-israel-di-gaza">Media Asing Soroti Pertemuan Jokowi dan Joe Biden Bahas Penghentian Perang Hamas-Israel di Gaza</a> Awalnya, mayoritas masyarakat memberikan suara kepada blok sayap kanan yang dipimpinnya, sehingga terbentuklah pemerintahan baru. Namun hasil jajak pendapat terkini, Israel menunjukkan penurunan signifikan dalam dukungan bagi Netanyahu dan Likud. Masyarakat lebih mendukung partai-partai oposisi, mengingat penurunan ini terjadi setelah serangan mendadak oleh Hamas pada Sabtu (7/10) terhadap Israel. Mereka tidak begitu menyukai respons yang diikuti oleh pembalasan terus-menerus dari pihak Israel selama sebulan lebih.

Menteri-menteri Israel dan anggota parlemen dari partai penguasa, Likud, tengah mempertimbangkan strategi menjatuhkan PM Benjamin Netanyahu.

Kekuasaan PM Israel Netanyahu Terancam Digulingkan oleh Partai Likud, Parlemen Siapkan Mosi Tidak Percaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/07/Maria-Zakharova-The-Boston-Globe-3812519122.jpg" alt="Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova. Rusia buka suara terkait pernyataan seorang menteri Israel, Amihay Elihayu yang mengancam menggunakan senjata nuklir di Gaza." width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova. Rusia buka suara terkait pernyataan seorang menteri Israel, Amihay Elihayu yang mengancam menggunakan senjata nuklir di Gaza.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Luar Negeri Rusia buka suara terkait pernyataan seorang menteri Israel, Amihay Elihayu yang mengancam menggunakan senjata nuklir di Gaza. Sebelumnya, Eliyahu dalam wawancara dengan radio Kol Barama Israel mengatakan dia tidak sepenuhnya puas dengan besarnya pembalasan negaranya kepada Palestina. Ketika pewawancara bertanya apakah dia menganjurkan menjatuhkan semacam bom atom di Gaza untuk membunuh semua orang, Eliyahu menjawab: "Itu salah satu pilihan." Meski Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah memberhentikan menteri dari partai sayap kanan tersebut, akan tetapi pernyataanya telah membuat gaduh seluruh dunia termasuk Rusia. Dilansir dari Reuters, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova mengatakan bahwa hal itu menimbulkan banyak pernyataan tentang keberadaan senjata nuklir milik Israel. &ldquo;Hal ini menimbulkan banyak pernyataan,&rdquo; ujar Zakharova. Ia mengatakan bahwa Israel tampaknya tidak secara terbuka mengakui bahwa mereka memiliki senjata atom tersebut. Zakharova juga mempertanyakan keberadaan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) dan Inspektur Nuklir Internasional yang tidak memberi kecaman. Pernyataan salah satu Menteri Israel tersebut lantas mendapat kecaman keras dari seluruh negara Arab dan juga Amerika Serikat (AS). Bahkan seorang pejabat AS turut menyebut pernyataannya itu tidak pantas. "Pernyataan rasialis Menteri Israel Eliyahu telah terungkap. Dia tidak hanya mengakui bahwa mereka memiliki senjata nuklir, tapi juga menegaskan realitas pandangan rasis yang menjijikkan terhadap rakyat Palestina," bunyi pernyataan bersama Liga Negara-negara Arab. "Jelas itu adalah pernyataan yang tidak pantas dan perdana menteri telah sangat jelas mengatakan bahwa dia (Eliyahu) tidak bicara atas nama pemerintah," kata seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri AS. Hingga kini, ketegangan yang terjadi di jalur Gaza masih belum mereda sejak 7 Oktober 2023. Sebagai informasi, Kementerian Kesehatan Palestina mengumumkan bahwa jumlah korban tewas akibat serangan di wilayah tersebut telah tembus 10.000 jiwa. Tepatnya 10.022 warga Palestina di daerah kantong tersebut tewas akibat serangan Israel, termasuk 4.104 anak-anak, 2.641 wanita dan 611 orang lanjut usia. Pihak kementerian juga melaporkan 25.408 orang lainnya terluka akibat perang ini. Desakan gencatan senjata dari berbagai negara dan otoritas, sama sekali tidak membuat Israel berhenti untuk memborbardir Gaza.

Kementerian Luar Negeri Rusia buka suara terkait pernyataan seorang menteri Israel, Amihay Elihayu yang mengancam menggunakan senjata nuklir

Seorang Menteri Israel Ancam Gunakan Senjata Nuklir di Gaza, Rusia Buka Suara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Bezalel-Smotrich-The-Times-of-Israel.jpg" alt="Head of the Religious Zionist Party MK Bezalel Smotrich leads a faction meeting at the Israeli parliament in Jerusalem on April 26, 2021. Photo by Yonatan Sindel/Flash90" width="100%">
<figcaption>Head of the Religious Zionist Party MK Bezalel Smotrich leads a faction meeting at the Israeli parliament in Jerusalem on April 26, 2021. Photo by Yonatan Sindel/Flash90</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan sayap kanan Israel Bezalel Smotrich pada Sabtu (4/3) mengaku bahwa pernyataannya awal pekan ini tentang pemusnahan Kota Huwara Palestina salah ucap. Hal ini berdasar laporan sejumlah media.  Surat kabar The Times of Israel melansir Smotrich mengatakan kepada media lokal bahwa diksinya salah, namun maksudnya sangat jelas. "Salah ucap karena terlalu emosi," kata Smotrich.  Awal pekan ini Amerika Serikat mengecam pernyataan Smotrich, menyebutnya tidak bertanggungjawab, memuakkan, dan menjijikkan.  "Sama seperti kami mengecam hasutan Palestina untuk melakukan kekerasan, kami mengecam pernyataan provokatif ini yang juga menjadi hasutan untuk melakukan kekerasan," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price kepada awak media.  Price mendesak Perdana Menteri Netanyahu dan pejabat senior Israel lainnya agar secara terbuka dan gamblang menolak dan mencabut pernyataan itu.  Sebelumnya, Smotrich mengatakan Huwara harus dimusnahkan oleh Pemerintah Israel usai kekerasan baru-baru ini di wilayah pendudukan Tepi Barat menyusul tewasnya dua warga Israel kakak beradik.

Sebut Kota Palestina Harus Dimusnahkan, Menteri Israel Akui Salah Ucap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Itamar-Ben-Gvir-The-Times-of-Israel.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia mengutuk kunjungan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir ke komplek Masjid Al-Aqsa pada Selasa (3/1).  Indonesia menyerukan Israel untuk menghormati status quo yang sudah disepakati bersama dan menghindari aksi dan provokasi yang mencederai tempat-tempat suci di Yerusalem. Hal ini disampaikan Kementerian Luar Negeri RI dalam sebuah pernyataan pada Kamis (5/1).  Pemerintah Indonesia menilai kunjungan menteri Israel tersebut sebagai suatu provokasi yang dapat memicu ketegangan dan siklus kekerasan baru di Palestina.  Untuk itu, Indonesia menyerukan kepada masyarakat internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk terus mendesak Israel untuk menghentikan segala tindakan yang dapat mempengaruhi stabilitas dan keamanan di kawasan.  Selain itu, Pemerintah Indonesia menekankan kembali pentingnya proses perdamaian Palestina-Israel berdasarkan prinsip Solusi Dua Negara (Two State Solution) sesuai parameter yang disepakati secara internasional.​  Pada Selasa (3/1), Menteri Keamanan Nasional Israel yang baru saja dilantik, Itamar Ben-Gvir, berkunjung ke kompleks Masjid Al Aqsa meski telah diperingati bahwa tindakannya akan menimbulkan kegaduhan dan menuai gelombang kecaman dari negara di seluruh dunia.  Bagi kaum Muslim, Masjid Al-Aqsa merupakan situs paling suci ketiga di dunia. Kaum Yahudi menyebut situs tersebut sebagai Bukit Bait Suci (Temple Mount), dan menganggap daerah itu sebagai lokasi dua kuil Yahudi zaman kuno.  Israel menduduki Yerusalem Timur, tempat Masjid Al-Aqsa berada, selama perang Arab-Israel pada 1967.  Israel mencaplok seluruh kota tersebut pada 1980 dalam sebuah langkah yang tidak pernah diakui oleh komunitas internasional.

Indonesia Kutuk Kunjungan Menteri Israel ke Kompleks Masjid Al-Aqsa

menteri israel

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menteri israel

Berita Terkini

Menteri Israel Larang Masjid Kumandangkan Azan, Sebut Suara sebagai ‘Kebisingan yang Tak Wajar’

Kekuasaan PM Israel Netanyahu Terancam Digulingkan oleh Partai Likud, Parlemen Siapkan Mosi Tidak Percaya

Seorang Menteri Israel Ancam Gunakan Senjata Nuklir di Gaza, Rusia Buka Suara

Sebut Kota Palestina Harus Dimusnahkan, Menteri Israel Akui Salah Ucap

Indonesia Kutuk Kunjungan Menteri Israel ke Kompleks Masjid Al-Aqsa

Download Aplikasi JawaPos.com