<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/24/rosaniran-3903572403.jpg" alt="Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani. (istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani mengungkap rencana pembelian sebanyak 50 pesawat Boeing dari Amerika Serikat (AS) sudah disepakati sejak sebelum Pandemi Covid-19. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/016362326/komisi-viii-dpr-kecam-aksi-pembubaran-ibadan-dan-perusakan-rumah-doa-gksi-padang-sarai">Komisi VIII DPR Kecam Aksi Pembubaran Ibadan dan Perusakan Rumah Doa GKSI Padang Sarai</a>&nbsp; Hal ini disampaikan Rosan guna merespons rencana pembelian 50 unit pesawat Boeing yang menjadi kewajiban Indonesia setelah memperoleh tarif resiprokal sebesar 19 persen. Pembelian pesawat ini juga sebagaimana tertuang dalam pernyataan bersama antara AS dan Indonesia yang telah dirilis oleh Gedung Putih beberapa waktu lalu. "Memang di dalam satu poin dari Amerika Serikat dan Indonesia itu mengenai pembelian pesawat Boeing, kurang lebih 50. Nah yang ingin saya sampaikan, sebetulnya kesepakatan itu antara Boeing dan Garuda itu sudah ada. Sudah ada sebelum Covid, pembelian 50 pesawat Boeing itu," ungkap Rosan saat ditemui di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Jakarta, Selasa (29/7). Lebih lanjut, Rosan juga menyampaikan setelah kurang lebih dari 7 tahun, Garuda Indonesia sendiri baru menerima satu unit pesawat Boeing, sehingga masih kurang sebanyak 49 unit. "Yang sudah terkirim itu baru satu, jadi 49 yang kurang," lanjutnya. Rosan juga mengatakan pengiriman pesawat selanjutnya masih dilakukan pada tahun 2031-2032 mendatang. Pasalnya, perusahaan pesawat asal AS itu baru mengeluarkan pesawat terbaru lagi pada 6-7 tahun mendatang. "Delivery-nya ini untuk Boeing sekarang yang baru itu paling cepat itu adalah tahun 2031-2032 untuk pesawat yang baru," tutur Rosan. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memutuskan untuk mengenakan tarif impor kepada Indonesia sebesar 19 persen, turun dari sebelumnya ditetapkan 32 persen. Angka ini merupakan hasil akhir dari negosiasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah AS sejak beberapa pekan terakhir. Mengutip Reuters, tarif impor AS 19 persen bagi Indonesia ini tercatat lebih rendah dibandingkan dengan angka yang telah ditetapkan bagi Vietnam sebesar 20 persen. Perjanjian itu terdiri dari, Indonesia setuju untuk membeli produk energi AS senilai USD 15 miliar. Kemudian, membeli produk pertanian Amerika senilai USD 4,5 miliar, dan 50 pesawat Boeing jet. "Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, Indonesia telah berkomitmen untuk membeli Energi AS senilai USD 15 miliar, produk pertanian Amerika senilai USD 4,5 miliar, dan 50 pesawat Boeing Jet, banyak di antaranya adalah 777," tulis Trump dalam sebuah unggahan di platform Truth Social miliknya, dikutip dari Reuters. (*) &nbsp;

Menteri Investasi Rosan Roeslani mengungkapkan rencana pembelian 50 pesawat Boeing oleh Garuda Indonesia, kesepakatan sebelum pandemi.

Rosan Roeslani Ungkap Rencana Pembelian 50 Pesawat Boeing, Kesepakatan Terjadi Sebelum Pandemi Covid-19

<div id="m#msg-f:1801189166141450306" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/07/Screenshot_2024-06-07-15-15-37-192_comgoogleandroidgm-edit-642263678.jpg" alt="Menteri Investasi/ Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia" width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi/ Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Investasi/ Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, memastikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk ormas keagamaan, yakni Pengurus Besar Nadhatul Ulama (PBNU) diterbitkan pekan depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014735676/hasil-rapimnas-ix-ppp-sukseskan-pilkada-dan-gelar-muktamar-pada-2025">Hasil Rapimnas IX PPP: Sukseskan Pilkada dan Gelar Muktamar pada 2025 </a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahlil menyebut, IUP yang akan diberi merupakan penciutan dari konsesi Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batu bara (PKP2B).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"NU sudah jadi, sudah diproses, saya akan memakai prinsip karena ini untuk tabungan akhirat, lebih cepat lebih baik. Insya Allah minggu depan," kata Bahlil di Kantor BKPM, Jakarta Selatan, Jumat (7/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan pemberian hak izin kepada ormas keagamaan, sebetulnya hanya diberikan kepada yang memiliki badan usaha.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga dengan begitu, izin pertambangan batubara kepada NU akan dikelola langsung oleh badan usahanya dengan tujuan ormas yang tersebut bisa memiliki pendapatan. Diantaranya untuk menjalankan program keumatan, kemasyarakatan baik pendidikan, kesehatan maupun sosial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu sejalan dengan aturan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di mana PP ini mengakomodir tentang pemberian WIUPK kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan yang mempunyai badan usaha," jelas Bahlil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, ia berjanji akan memberikan konsesi tambang batu bara raksasa ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam waktu dekat. Menurutnya, pemberian konsesi itu nantinya akan sah dengan diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang segera ia tandatangani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tidak lama lagi saya akan teken IUP untuk kasih PBNU karena prosesnya sudah hampir selesai, itu janji saya kepada kalian semua,&rdquo; kata Bahlil saat mengisi kuliah umum di Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama yang dipantau secara berani, dikutip JawaPos.com, Minggu (2/ 6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, Bahlil juga memberkan memberikan konsesi tambang raksasa untuk organisasi masyarakat (ormas) ini tak lain agar digunakan serta dikelola untuk mengoptimalkan organisasi. Ia juga menyebutkan, pemberian konsesi tambang batu bara itu sebagaimana telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. (*)</div> </div> </div> </div> </div>

Bahlil Lahadalia, memastikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk ormas keagamaan, yakni Pengurus Besar Nadhatul Ulama (PBNU) diterbitkan

Bahlil Pastikan Izin Usaha Tambang untuk PBNU Terbit Pekan Depan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/30/BAHLIL-257965115.jpg" alt="Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia" width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Keluhan pedagang dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia terkait dengan munculnya TikTok Shop mereka dapat perhatian serius dari pemerintah.&nbsp; Bahkan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan dirinya tidak akan mengeluarkan izin e-commerce kepada TikTok. Secara tegas, Bahlil juga mengimbau para artis maupun influencer yang memiliki pengikut hingga jutaan untuk tidak melakukan penjualan secara live di TikTok Shop.&nbsp; Direktur Eksekutif Center For Research on Ethic Economy and Democracy (CREED) Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan, larangan tegas kepada TikTok karena pemerintah memiliki tanggung jawab untuk keberpihakan kepada kepentingan publik, terutama pelaku UMKM yang menjadi salah satu tulang punggung ekonomi nasional. "Saya menyambut baik langkah pemerintah dalam melindungi pelaku UMKM. UMKM adalah motor penggerak perekonomian Indonesia dan perlu mendapatkan dukungan yang kuat," kata Yoseph Billie Dosiwoda kepada wartawan, Jumat (29/9). Hal senada disampaikan Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengatakan, TikTok Shop memberikan pengaruh yang bagi ekosistem UMKM di Indonesia. Pasalnya, harga barang yang dijual sangat miring sehingga perlu diantisipasi oleh pemerintah.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013015301/raih-penghargaan-tokoh-pendorong-investasi-dpr-dorong-bahlil-dongkrak-perekonomian-nasional">Raih Penghargaan Tokoh Pendorong Investasi, DPR Dorong Bahlil Dongkrak Perekonomian Nasional</a> "Ini bukan hanya masalah TikTok atau social commerce, tetapi juga lebih kepada harga dan kualitas produk yang tidak kompetitif. TikTok harus tetap menghormati aturan yang berlaku di Indonesia," ucap Trubus. Trubus setuju pemerintah mengambil langkah tegas dengan tujuan melindungi jutaan UMKM yang ada di negeri ini. Larangan TikTok Shop diharapkan dapat mengendalikan masuknya produk impor ke Indonesia dan memberikan peluang bagi UMKM untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi pasar. "Kondisi pasar saat ini berubah,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Secara jelas, Menteri Bahlil Lahadalia telah menyatakan bahwa TikTok seharusnya tidak menyalahkan penggunaan media sosial, karena TikTok bukanlah platform e-commerce yang seharusnya diatur.&nbsp; Atas dasar ini, kebijakan pemerintah dinilai sudah mengambil langkah yang tepat dalam menyelamatkan UMKM dan juga tidak merugikan pengguna TikTok di Indonesia.&nbsp; "Pedagang yang merasa kesulitan perlu melihat bahwa pemerintah ada untuk mereka. Namun, efektivitas kebijakan adalah persoalan yang kompleks. Sulit mengatur orang-orang untuk tidak menggunakan TikTok, terutama jika TikTok juga memiliki izin untuk beroperasi di Indonesia," ucapnya. Lebih jauh Trubus mengatakan, ada pergeseran cara berjualan di Indonesia, dimana para penjual mulai mengambil langkah-langkah kreatif dengan memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produk mereka.&nbsp; &ldquo;Ketika menghadapi perubahan pasar dan tren digital, penting bagi para pedagang untuk menyesuaikan diri dan meningkatkan inovasi,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengingatkan platform Tiktok tidak mengancam pemerintah. Pasalnya, Bahlil menduga Tiktok berupaya menggerakkan para influencer untuk menentang revisi Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Dalam permendag tersebut, pemerintah melarang social commerce menyediakan layanan transaksi, hanya bisa melakukan promosi. &ldquo;Saya tahu, Tiktok ini mulai main-main dengan mempergunakan kawan-kawan oknum influencer, kemudian saudara-saudara kita UMKM seolah-olah terzalimi. Tiktok jangan main begitulah, apalagi kantor kau bukan di negara ini," ujar Bahlil Indonesia, kata Bahlil, terlalu baik dibandingkan India yang tidak mengizinkan Tiktok. "Kita (Indonesia) terlalu baik, Tiktok itu di India tidak diizinkan. Jadi kalau kita mau menerbitkan aturan jangan pula gerakan tambahan kawan ini,&rdquo; tegas Bahlil.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan dirinya tidak akan mengeluarkan izin e-commerce

Komit Selamatkan UMKM, CREED Sambut Baik Larangan Menteri Bahlil Setop TikTok Shop 

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/04/bahlil-grandJPG-4022380638.jpg" alt="Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia." width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia meminta platform TikTok tidak melawan terkait keputusan pemerintah. Bahkan, diduga platform asal Tiongkok ini berupaya menggerakkan pemengaruh atau influencer untuk menentang Revisi Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).&nbsp; Beleid itu melarang social commerce menyediakan layanan transaksi, hanya bisa melakukan promosi.&nbsp; &ldquo;Saya tahu, Tiktok ini mulai main-main dengan mempergunakan kawan- kawan oknum influencer, kemudian saudara- saudara kita UMKM seolah-olah terzalimi. Tiktok jangan main begitu lah. Apalagi kantor kau bukan di negara ini. Kita (Indonesia) terlalu baik, Tiktok itu di India tidak diizinin. Jadi kalau kita mau menerbitkan aturan, jangan pula ada gerakan tambahan kawan ini,&rdquo; tegas Bahlil. &ldquo;Saya mau sampaikan ya Tiktok ini sebenarnya media sosial. Dia bukan media yang dipakai jualan, apalagi transaksi langsung di sana. Kalau kita mau jujur, ini lama-lama izinnya saya tinjau lagi,&rdquo; kata Bahlil seraya menunjukkan peraturan atau izin yang mewajibkan Tiktok membuat portal khusus untuk komersial.&nbsp; &nbsp; Lebih lanjut Bahli juga mengungkapkan, kebijakan pemisahan media sosial dan e-commerce justru membantu promosi para pedagang dan memberi kemudahan bagi para konsumen. "Toh tetap bisa naikin konten promosi di Tik Tok Medsos, malah bagus tidak ada lagi shadow banned. Jualannya nanti bisa diarahkan langsung ke Whatsapp, toko online, landing page atau kemanapun yang seller mau. Pilihannya jadi lebih banyak," jelasnya.&nbsp; Pasca kebijakan pemerintah yang melarang social commerce untuk langsung&nbsp;bertransaksi seperti ecommerce, muncul seruan untuk membuat konten dengan hastag#KamiUMKMdiTikTok.&nbsp; Beredar di layanan WhatsApp soal permintaan TikTok kepada para pemengaruh atau influencer dan penjual (seller) untuk membuat konten simpati agar upaya menolak revisi Permendag Nomor 31 Tahun 2023 terlaksana. TikTok bahkan menyarankan influencer dan seller untuk menandai atau tag Presiden Joko Widodo (Jokowi) apabila mereka sudah mengunduh video di dalam X, Instagram, atau TikTok.

“Saya tahu, Tiktok ini mulai main-main dengan mempergunakan kawan- kawan oknum influencer, kemudian UMKM seolah-olah terzalimi," ujarnya.

Menteri Bahlil: Tiktok Jangan Coba Ancam-ancam Negara, Nanti Izinnya Saya Tinjau

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/04/bahlil-grandJPG-4022380638.jpg" alt="Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia." width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Indonesia (AkuMandiri) Hermawati Setyorinny mengapresiasi sikap tegas Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang memastikan pemerintah tak akan memberikan izin e-commerce ke TikTok. Pasalnya, media sosial asal Tiongko itu dinilai telah melanggar aturan perizinan di Indonesia karena menjalankan bisnis perdagangan seperti e-commerce. Akibatnya, kondisi pemilik UMKM tradisional dan pedagang kian memburuk, akibat adanya TikTok Shop. Menurut Hermawati, sikap tegas Menteri Bahlil tersebut dianggap sebagai keberpihakan terhadap pengusaha kecil dan melindungi aktivitas bisnisnya dari TikTok yang dinilai sangat merugikan. &ldquo;Pemerintah dalam kaitannya kementerian terkait memang wajib berpihak dan melindungi UMKM, wajib berpihak,&rdquo; kata Hermawati kepada wartawan, Selasa (26/9). Menurut Hermawati, aktivitas jualan live di TikTok ini sangat berpengaruh pada pasar UMKM, baik yang online maupun offline. Sebab, sistem jualan di TikTok ini tidak hanya dilakukan oleh pedagang atau pebisnis kelas atas, tetapi para artis juga ikut melakukan hal yang sama dan itu disebut mengancam ekosistem pertumbuhan UMKM di Indonesia, terkhusus UMKM yang berjualan offline. &ldquo;Hal ini cukup berpengaruh terhadap market UMKM yang sudah ada di e-commerce, khususnya pelaku UMKM offline,&rdquo; ucapnya. &ldquo;Kehadiran Tiktok shop tentu saja cukup mengancam pelaku UMKM yang menempatkan jualannya di platform e-commerce, dan ini membahayakan bagi UMKM dan platform platform e-commerce yang ada,&rdquo; tambahnya. Dikatakan Hermawati, pemerintah harus mengatur ulang penggunaan media sosial di Indonesia, karena pengguna media sosial saat ini sudah campur aduk dengan e-commerce, sehingga para pelaku usaha kecil semakin susah berkembang. Oleh sebab itu, Hermawati mendukung revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020. Aturan ini mengatur soal keberadaan media sosial sekaligus e-commerce seperti TikTok Shop yang saat ini berdampak pada UMKM. &ldquo;Memang seharusnya antara platform medsos dan e-commerce harus dipisahkan, supaya pengawasannya menjadi jelas,&rdquo; jelasnya. Hermawati juga mendukung Menteri Bahlil untuk memberikan sanksi berat bagi pihak-pihak yang melanggar aturan pemerintah soal e-commerce. Selain itu, Hermawati juga meminta agar pemerintah ikut memberikan pelatihan kepada para pelaku UMKM agar ke depan bisa bersaing di semua lini usaha, baik offline maupun online, termasuk di media sosial. &ldquo;Harus ada aturan yang jelas, regulasi yang jelas termasuk bagaimana pengawasan dan sanksinya. Juga dibarengi pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) UMKM itu sendiri agar produknya mampu bersaing,&rdquo; ungkapnya. &ldquo;Saya berharap pemerintah tegas dalam mengantisipasi fenomena ini. Misalnya dengan aturan tegas memisahkan medsos dan e-commerce, sehingga pengawasannya lebih mudah,&rdquo; tutupnya.

Sikap tegas Menteri Bahlil tersebut sebagai dianggap sebagai keberpihakan terhadap pengusaha kecil dan melindungi aktivitas bisnisnya.

Pemerintah Pastikan Larang TikTok Shop, Ketum AkuMandiri Apresiasi Keberpihakan Bahlil kepada UMKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/10/ROKAN-3660937401.jpg" alt="Ilustrasi eksplorasi lok Rokan oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi eksplorasi lok Rokan oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyoroti kondisi di mana industri hulu minyak dan gas (migas) di Tanah Air yang belum berjalan optimal. Atas kondisi ini, ia berharap BUMN bisa berkolaborasi bersama swasta. Menurutnya, Pertamina memiliki kinerja yang bagus. Namun ia mengingatkan, jangan sampai beban yang ditanggungnya terlalu banyak. Alangkah lebih baiknya bila swasta bisa turut ikut serta menggarap sejumlah sumur minyak yang dikuasai Pertamina untuk membantu agar produksinya bisa lebih optimal. Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kiki Rizki Yoctavian menilai arahan Bahlil soal peningkatan produksi industri hulu minyak dan gas (migas) di tanah air berlum berjalan optimal sangat sejalan dengan semangat pemerintah untuk terus meningkatkan produksi. Menurutnya, arahan Menteri Bahlil agar peningkatan produksi yang saat ini rata-datanya mencapai 600 ribu barel per hari perlu ditingkatkan lagi agar bisa seimbang dengan target APBN adalah dengan melakukan kerjasama dengan pihak swasta nasional. &ldquo;Bahkan, Pertamina pernah menjalin kerjasama dengan Adaro dalam pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan pemanfaatan penyimpanan BBM,&rdquo; kata Rizky kepada wartawan, Jumat (22/9). Diketahui, saat ini produksi minyak Indonesia rata-ratanya mencapai 600 ribu barel per hari, masih di bawah target APBN. Pemerintah RI sendiri menargetkan pada 2030 mendatang produksi minyak RI bisa tembus 1 juta barel per hari. Dikatakan Rizky, kolaborasi antara Pertamina dan swasta nasional memiliki potensi besar untuk mengoptimalkan produksi industri minyak dan gas. Dia mengungkapkan bahwa salah satu langkah yang dapat diambil adalah bekerjasama dalam mengelola sumur minyak lepas pantai dan sumur minyak yang belum dikelola sepenuhnya. "Saya menyarankan untuk tidak melepaskan sumur secara penuh kepada swasta nasional, tetapi lebih ke arah kerja sama operasional dalam eksplorasi saja untuk meningkatkan produksi. Pengelolaan sumur minyak baru, termasuk lelang blok migas, seharusnya lebih mengutamakan swasta nasional ketimbang swasta internasional,&rdquo; ucapnya. Rizky juga mencatat bahwa kinerja Pertamina dalam mengelola hampir 3.000 sumur sangat membebani ongkos produksi dan operasional, sementara produksi masih belum memenuhi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, kolaborasi dengan swasta nasional menjadi semakin penting untuk meningkatkan produksi. &ldquo;Seingat saya presiden juga pernah memberikan arahan untuk melakukan kegiatan eksplorasi untuk menaikan produksi. Ini tentunya akan membantu kinerja Pertamina dalam meningkatkan produksi minyak dan gas disamping relaksasi beban keuangan Pertamina,&rdquo; ungkapnya. Target APBN 2023 untuk produksi minyak nasional adalah 660 ribu barel per hari, namun pada semester pertama 2023, Pertamina baru mencapai 615,5 ribu barel per hari atau 93 persen dari target dalam APBN 2023. Sebagai respons, pemerintah telah menurunkan target lifting minyak menjadi 625 ribu barel per hari dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. &ldquo;Ada hal yang mungkin bisa dimanfaatkan dan dikelola dengan baik melalui bekerja sama dengan BUMD maupun swasta lokal yaitu pengelolaan dan pemanfaatan sumur minyak rakyat yang mungkin dikatakan ilegal.&nbsp; Data dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM pernah mengungkapkan, ada 4.500 sumur ilegal yang ditemukan, pemerintah berpotensi kehilangan minyak sebanyak 2.500 - 10.000 barel minyak per hari (bph). Rizky juga menggarisbawahi potensi pengelolaan dan pemanfaatan sumur minyak rakyat yang mungkin dikategorikan sebagai ilegal. Data dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pernah mengungkapkan bahwa ada 4.500 sumur ilegal yang ditemukan, yang dapat menyebabkan kehilangan minyak sebanyak 2.500 - 10.000 barel per hari. "Jika sumur-sumur ini dikelola dan dimanfaatkan dengan baik oleh Pertamina, itu dapat membantu meningkatkan produksi minyak. Negara harus hadir dalam mengeluarkan regulasi-regulasi untuk mengatur sumur-sumur yang dikelola oleh masyarakat agar menjadi legal," papar Rizky. Dengan demikian, kerjasama antara Pertamina dan swasta nasional diharapkan akan membantu Indonesia mencapai target produksi minyak nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor minyak. Selain itu, ini juga dianggap dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang signifikan untuk masyarakat setempat. &ldquo;Tentunya Negara harus hadir dalam menerbitkan regulasi-regulasi untuk mengatur sumur-sumur yang dikelola rakyat menjadi legal. Disamping aksi koorporasi ini juga akan meningkatkan taraf hidup masyarakat di tingkat lokal, membuka lowongan kerja serta menghindari kerusakan lingkungan yang lebih parah,&rdquo; pungkasnya.

Pertamina memiliki kinerja yang bagus. Namun menteri Bahlil mengingatkan, jangan sampai beban yang ditanggungnya terlalu banyak.

Demi Target 1 Juta Barel Minyak, Pengamat Dukung Arahan Bahlil Dorong Pertamina Gandeng Swasta 