<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/12/Screen-Shot-2026-02-12-at-202605-2390486477.png" alt="Komisi XIII DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto melakukan kunjungan kerja ke Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (10/2). (IST)" width="100%">
<figcaption>Komisi XIII DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto melakukan kunjungan kerja ke Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (10/2). (IST)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi XIII DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto melakukan kunjungan kerja ke Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (10/2). Salah satu lokasi yang ditinjau adalah Balai Latihan Kerja (BLK) Flying Ash and Bottom Ash (FABA), yakni fasilitas pengolahan residu pembakaran batu bara dari PLTU Adipala, Cilacap, milik PT PLN. Di tempat tersebut, para narapidana mengolah limbah FABA menjadi produk bernilai guna. Saat kunjungan berlangsung, sebanyak 15 narapidana terlihat mengolah FABA menjadi batako, paving block, dan material sejenis. Empat orang menuangkan FABA ke mesin cetak, empat lainnya menerima hasil cetakan di bagian depan mesin, sementara tujuh narapidana memindahkan dan menyusun paving block yang telah dicetak. Anggota Komisi XIII DPR RI, Marinus Gea, yang turut menyaksikan kegiatan menyampaikan apresiasi atas program tersebut. Ia menilai, kegiatan ini sangat produktif dan menjadi bagian dari upaya pembinaan warga binaan agar siap kembali ke masyarakat. &ldquo;Kita sedang berada di workshop FABA, tempat kreativitas dan produktivitas Nusakambangan sebagai bagian dari penyatuan warga binaan dengan masyarakat. Mereka dilatih untuk produktif dengan memanfaatkan bahan dari limbah industri, termasuk limbah PLTU,&rdquo; kata Marinus dalam keterangan tertulis, Kamis (12/2). Ia menambahkan, program FABA merupakan salah satu bentuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dikembangkan di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) di Pulau Nusakambangan. &ldquo;FABA ini salah satu contoh UMKM yang dibangun di dalam lapas sebagai aktivitas warga binaan. Sangat produktif karena limbah industri bisa diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat,&rdquo; ujarnya. Marinus mengaku terinspirasi melihat para narapidana mampu mengubah limbah menjadi batako yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan jalan, rumah, dan berbagai kebutuhan lainnya. &ldquo;Untuk membangun ekonomi rakyat, ini bisa menjadi inspirasi yang sangat baik. Produknya bermanfaat dan juga terjangkau,&rdquo; ucapnya. Selain meninjau pengolahan FABA, Komisi XIII bersama Menteri Imipas juga mengunjungi lokasi pengembangbiakan ikan sidat, sejenis belut, yang dikelola oleh warga binaan. Marinus kembali mengapresiasi program tersebut. Menurutnya, kegiatan itu membantu para narapidana memiliki keterampilan dan kedisiplinan sebelum kembali ke tengah masyarakat. &ldquo;Sangat kreatif dan menurut saya ini ide yang hebat. Warga binaan dibekali keahlian dan kedisiplinan. Ketika nanti kembali ke masyarakat, mereka sudah memiliki modal keterampilan dan pengalaman kerja. Ini sangat bermanfaat,&rdquo; tuturnya. Ia juga menyebut, para warga binaan mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut. Upah itu dapat menjadi modal awal untuk membuka usaha setelah mereka bebas. &ldquo;Ketika keluar, mereka tidak mulai dari nol. Sudah ada modal dan pengalaman. Itu yang penting,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

DPR dan Menteri Imipas tinjau napi di Nusakambangan olah FABA jadi produk ekonomis. Program ini bentuk kreativitas dan pembauran masyarakat

Tinjau Napi di Nusakambangan Olah FABA jadi Produk Ekonomis, Komisi XIII Sebut Bentuk Kreativitas untuk Pembauran ke Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/12/12889_30679_riza-chalid.jpg" alt="Riza Chalid" width="100%">
<figcaption>Riza Chalid</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Muhammad Riza Chalid selaku beneficial owner PT Orbit Terminal Merak (OTM) menjadi salah satu dari delapan tersangka, dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding, serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018&ndash;2023. Hingga kini, Riza Chalid belum ditahan oleh Kejagung. Riza Chalid diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyepakati kerja sama penyewaan Terminal BBM Tangki Merak. Ia disebut melakukan intervensi terhadap kebijakan tata kelola PT Pertamina dengan memasukkan rencana kerja sama penyewaan terminal tersebut, meskipun pada saat itu PT Pertamina belum membutuhkan tambahan kapasitas penyimpanan stok BBM. Selain dijerat dalam kasus korupsi, Riza Chalid juga dikenakan sangkaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sejak 11 Juli 2025. Namun hingga kini, keberadaan bos minyak tersebut masih belum diketahui secara pasti. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memburu Riza Chalid yang diketahui tidak berada di wilayah Indonesia. Berdasarkan informasi yang beredar, Riza disebut-sebut berada di Malaysia. Menanggapi hal tersebut, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, membenarkan dugaan tersebut. &ldquo;Kelihatannya masih ya (di Malaysia),&rdquo; kata Agus ditemui di kantor Kemenimipas, Jakarta, Senin (29/12). Riza Chalid saat ini telah masuk dalam daftar red notice. Kejagung sebelumnya telah mengajukan permohonan red notice terhadap yang bersangkutan melalui Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri. Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan permohonan tersebut telah diproses sesuai mekanisme yang berlaku. &ldquo;Sudah (diajukan permohonan red notice). Kalau terhadap DPO, baik yang MRC maupun JT (tersangka kasus korupsi laptop Kemendikbudristek Jurist Tan), sudah ditetapkan DPO-nya,&rdquo; ucap Anang beberapa waktu lalu. Anang menegaskan, penetapan sebagai daftar pencarian orang (DPO) merupakan salah satu syarat utama dalam pengajuan red notice ke Interpol. &ldquo;Makanya salah satu prasyarat untuk mengajukan red notice itu kan adanya, di samping pemanggilnya, ada penetapan DPO,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Riza Chalid diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyepakati kerja sama penyewaan Terminal BBM Tangki Merak.

Soal Keberadaan Buron Kejagung 'Si Raja Minyak' Riza Chalid, Menteri Imipas : Kelihatannya Masih di Malaysia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/01/JKT_LOUNCHING-ALL-INDONESIA_HANUNG-HAMBARA_01102025-1611783916.jpg" alt="Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Berbagai wilayah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tengah dilanda bencana banjir yang mengancam keselamatan masyarakat serta mengganggu sejumlah fasilitas umum. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memastikan seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi serta Pemasyarakatan di daerah terdampak bergerak cepat melakukan mitigasi dan penanganan darurat. Langkah cepat tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta percepatan respon bencana dengan menekankan keselamatan Warga Binaan, petugas, dan masyarakat sekitar. Berdasarkan pemantauan cuaca ekstrem di berbagai wilayah Sumatra dan sejumlah kawasan pesisir, Kemenimipas langsung mengaktifkan prosedur emergency response untuk meminimalkan risiko dan dampak banjir terhadap fasilitas layanan publik. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, menginstruksikan seluruh Kanwil dan UPT terdampak untuk memutus aliran listrik serta peralatan elektronik ketika debit air mulai meningkat, serta mengevakuasi Warga Binaan ke titik aman, baik di dalam maupun di luar UPT apabila kondisi darurat mengharuskan. Selain itu, petugas diminta terus memantau informasi resmi pemerintah terkait potensi banjir dan memperkuat koordinasi dengan BPBD, TNI, dan Polri guna mempercepat langkah penanganan lapangan.&nbsp; Agus menegaskan, instruksi tersebut merupakan implementasi prioritas negara dalam menjaga keamanan dan martabat kemanusiaan di tengah kondisi darurat. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 22, 30, 36, dan 48, yang mengatur bahwa pengeluaran Anak, Anak Binaan, Tahanan, dan Narapidana dapat dilakukan dalam situasi darurat seperti bencana alam. "Sesuai arahan Presiden Prabowo, kami telah menggerakkan seluruh jajaran UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi untuk bersiaga penuh menghadapi cuaca ekstrem. Keselamatan warga binaan, petugas, dan masyarakat adalah fokus utama kami. Evakuasi, pemadaman listrik, pemantauan informasi, hingga koordinasi lintas lembaga kami jalankan secara terukur dan segera," kata Agus di Jakarta, Jumat (28/11). Agus menambahkan, setelah bencana mereda, UPT Pemasyarakatan akan memprioritaskan pemulihan fasilitas melalui pembersihan ruang hunian, pemeriksaan keamanan instalasi listrik, penyediaan air bersih, dan penanggulangan potensi penyebaran penyakit agar lingkungan kembali layak dihuni.&nbsp; Ia menekankan, prosedur penanganan Warga Binaan sepenuhnya mengikuti Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-30.OT.02.02 Tahun 2022 tentang Pedoman Manajemen Mitigasi Bencana. &rdquo;Proses evakuasi terhadap Warga Binaan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Kondisi darurat ini membutuhkan gerak cepat, namun tetap memperhatikan prosedur keamanan. Kami juga menginstruksikan seluruh jajaran yang terdampak agar meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan keselamatan,&rdquo; tegasnya. Saat ini, sejumlah UPT Pemasyarakatan telah melakukan pengecekan kondisi blok hunian, memastikan instalasi listrik aman, serta menyiapkan titik evakuasi sementara jika debit air kembali naik. Sementara itu, layanan UPT Imigrasi, seperti pelayanan paspor, dihentikan sementara hingga kondisi memungkinkan. Kemenimipas juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi banjir susulan, mengikuti arahan pemerintah daerah, serta mengutamakan keselamatan diri dan keluarga. Kemenimipas berkomitmen memperkuat kesiapsiagaan bencana di seluruh wilayah kerja melalui sistem mitigasi yang lebih adaptif dan responsif sesuai perkembangan cuaca ekstrem nasional. "Dengan arahan Presiden Prabowo dan kerja terpadu seluruh unsur negara, upaya penanganan darurat diharapkan mampu melindungi masyarakat serta menjamin stabilitas pelayanan publik pascabencana," pungkasnya.

Kemenimipas tangani banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar, evakuasi warga binaan, dan jaminan keselamatan.

Aceh, Sumut, dan Sumbar Terdampak Banjir, Menteri Imipas Agus Andrianto Beri Perintah Khusus hingga Evakuasi Warga Binaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/14/IMG-20250814-WA0007-510875098.jpg" alt="Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menekankan pentingnya pelayanan yang baik terhadap warga negara asing (WNA) yang berada di Indonesia. Pengawasan harus dijalankan humanis dan solutif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu Agus sampaikan sebagai respon adanya penahanan paspor seorang WNA saat mengikuti pameran resmi di Indonesia. Menurutnya, pengawasan terhadap WNA harus tetap dilakukan dengan mengedepankan pelayanan publik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terima kasih atas banyaknya informasi terkait video tersebut. Ini akan jadi bahan evaluasi kami," kata Menteri Agus dalam keterangan tertulis, Kamis (14/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menegaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo, pelayanan keimigrasian harus mengutamakan pendekatan yang ramah, mudah diakses, dan memberikan edukasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengaku langsung memerintahkan penarikan petugas Imigrasi yang menahan paspor peserta pameran dagang untuk diperiksa. Dia menyampaikan permintaan maaf atas peristiwa yang terjadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016435093/cak-imin-minta-kampus-jadi-motor-penggerak-sekolah-rakyat">Cak Imin Minta Kampus Jadi Motor Penggerak Sekolah Rakyat</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami mohon maaf bila ada pelayanan yang kurang pas dan atas kesalahpahaman soal itu," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Operasi keimigrasian, menurut Agus, difokuskan pada WNA yang menyalahgunakan izin tinggal. Seperti pengguna visa wisata untuk tinggal lama, pemegang visa investor yang tidak menanam modal, hingga pelanggar overstay.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami sedang mengkaji apakah pemegang golden visa benar-benar memasukkan dana investasinya ke Indonesia atau tidak," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Agus menekankan bahwa pengawasan ketat tidak boleh mengorbankan pelayanan prima bagi WNA yang datang secara resmi. "Ini menjadi evaluasi agar patroli tegas tetap berjalan, tetapi dengan wajah Imigrasi yang ramah, solutif, dan berorientasi pada pelayanan publik," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, pemilik akun @yully-wowibuy mengaku kecewa dengan perlakuan yang ia terima. Ia mengajukan visa B1 yang berlaku untuk perjalanan bisnis, seminar, pameran, dan kunjungan keluarga, namun pada 8 Agustus 2025, petugas Imigrasi mendatanginya di lokasi pameran dan menahan paspornya karena dugaan pelanggaran izin tinggal.</div>

Agus Andrianto menekankan pentingnya pelayanan yang baik terhadap warga negara asing (WNA) yang berada di Indonesia.

WNA Ngeluh Paspornya Ditahan saat Ikut Pameran, Menteri Agus Lakukan Evaluasi dan Tekankan Petugas Lebih Humanis 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/20/JKT_-Raker-Komisi-XIII-DPR-dengan-Menteri-Imigrasi-dan-Pemasyarakatan_SALMAN-TOYIBI-5-3840506831.jpg" alt="Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto meminta dukungan Pemprov DKI Jakarta dalam memasarkan produk hasil karya warga binaan di lembaga pemasyarakatan.&nbsp; Hal itu ia sampaikan saat menemui Gubernur Jakarta Pramono Anung, Kamis (7/8).&nbsp; Meski begitu, Agus mengingatkan bahwa produk-produk tersebut dibuat dengan kesungguhan, bukan sekadar untuk dikasihani. "Jangan belinya karena kasihan karena mereka juga membuat produk-produk itu dengan kesungguhan hati," ujar Agus. Agus juga mengungkapkan berbagai produk buatan warga binaan yang saat ini telah dikembangkan di sejumlah lembaga pemasyarakatan. Mulai dari karya seni, produk makanan hingga bahan bangunan.&nbsp; &ldquo;Banyak, ada lukisan, ada kue, ada paving block, ada miniatur-miniatur perumahan yang kita buat di Lapas Tangerang, kemudian di Nusakambangan. Mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan oleh para pengembang yang ada di Jakarta,&rdquo; paparnya. Ia mengatakan, tanpa dukungan dari pemerintah daerah dan para pelaku usaha, produk tersebut akan sulit berkembang. Ia menekankan pentingnya komunikasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha agar hasil karya para warga binaan bisa sampai ke tangan masyarakat luas. &ldquo;Mohon dukungan untuk bisa mendukung pemasaran dan sebagainya. Karena apa pun produk yang menjadi produk (UMKM) yang dibuat oleh teman-teman Warga Binaan, ini sayang kalau tidak dipasarkan,&rdquo; jelasnya. <h3>Menkumham Tawarkan Lahan Lapas Cipinang ke Pemprov DKI, Pramono Siap Dukung Tukar Guling</h3> Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto juga mengusulkan pemanfaatan lahan milik Kemenkumham di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Lahan yang dimaksud meliputi lembaga pemasyarakatan (lapas), rumah tahanan (rutan), dan RS Pengayoman di Cipinang, Jakarta Timur. Agus menawarkan agar lahan tersebut ditukar dengan aset milik Pemprov DKI. Tak hanya menawarkan tukar guling, Agus juga berharap agar lahan pengganti dari Pemprov DKI bisa lebih luas dari lokasi saat ini. "Kami mohon dukungan untuk kemungkinan di Cipinang, kita dialihkan ke tempat lain yang lebih luas," ujar Agus. Potensi Ekonomi Jadi Pertimbangan Menurut Agus, lahan strategis di Cipinang bisa dimanfaatkan Pemprov DKI untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat sekitar. "Kami juga membuka peluang buat pemerintah DKI dengan aset kita yang ada di Cipinang, beliau berkenan untuk mengembangkan dari aspek ekonomi daerah Cipinang," ucapnya. Agus juga menilai Gubernur Pramono sebagai sosok yang paham betul tentang problematika pemasyarakatan karena pernah lama menjabat di Sekretariat Negara. "Kebetulan beliau juga dari pemerintah, beliau lama di Sekretariat Negara. Tentunya memahami betul bagaimana kondisi terutama di pemasyarakatan," jelas Agus. Menanggapi usulan itu, Gubernur Pramono Anung menyatakan dukungannya. Ia meyakini bahwa gagasan tukar guling itu akan memberikan manfaat besar, tidak hanya untuk Jakarta, tetapi juga bagi para warga binaan. "Karena saya meyakini apa yang diusulkan oleh pak Menteri itu pasti akan memberikan manfaat yang banyak bagi Jakarta sendiri, bagi para warga binaan, dan kan punya program yang nanti sudah menjadi arahan Presiden. Ya, kami akan memberikan support (dukungan) untuk itu, support sepenuhnya," kata Pramono.

Menkumham Agus Andrianto meminta dukungan Pemprov DKI untuk memasarkan produk warga binaan, serta menawarkan tukar guling lahan di Cipinang.

Jangan Beli karena Kasihan! Produk Warga Binaan Layak Bersaing di Pasar, Pemprov DKI Diminta Bantu Pasarkan

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/image-3-2.jpg" alt="Pesulap merah (kiri) bersama Samsudin. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Pesulap merah (kiri) bersama Samsudin. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) memberikan remisi khusus (RK) Waisak kepada 1.077 narapidana dan pengurangan masa pidana (PMP) kepada dua anak binaan beragama Buddha di seluruh Indonesia. Remisi khusus dan pengurangan masa pidana itu diberikan dalam rangka memperingati Hari Raya Waisak 2025. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto menjelaskan, dari total 1.524 Narapidana dan Anak Binaan beragama Buddha, sebanyak 1.079 di antaranya dinyatakan memenuhi syarat untuk menerima RK dan PMP Waisak, terdiri dari 1.072 narapidana menerima RK I atau pengurangan sebagian, 5 narapidana menerima RK II atau langsung bebas setelah memperoleh remisi, dan dua anak binaan menerima PMP I atau pengurangan sebagian. "Besaran remisi yang diberikan bervariasi, mulai dari 15 hari, 1 bulan, 1 bulan 15 hari, hingga 2 bulan, tergantung pada masa pidana yang telah dijalani dan hasil evaluasi pembinaan," kata Agus dalam keterangannya, Senin (12/5). Mantan Wakapolri itu mengungkapkan, terdapat tiga wilayah dengan jumlah narapidana penerima remisi tertinggi, di antaranya Sumatera Utara sebanyak 186 orang, Kalimantan Barat sebanyak 184 orang, dan DKI Jakarta sebanyak 150 orang. Sementara dua anak binaan yang menerima PMP I masing-masing berasal dari wilayah Kepulauan Riau dan Sumatera Utara. Pemberian remisi ini tidak hanya sebagai bentuk pemenuhan hak narapidana, namun juga memberikan dampak positif dalam efisiensi anggaran negara. Tercatat, total penghematan biaya makan narapidana dari remisi Waisak 2025 mencapai Rp 620.160.000. Agus menegaskan, pemberian remisi keagamaan merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin hak-hak narapidana yang telah berproses dalam pembinaan. &ldquo;Remisi khusus keagamaan seperti ini adalah bentuk penghargaan atas perubahan perilaku narapidana selama menjalani masa pidana. Harapannya, ini menjadi penyemangat untuk terus memperbaiki diri dan siap kembali ke tengah masyarakat,&rdquo; ujar Agus. Remisi dan PMP diberikan kepada Narapidana dan Anak Binaan didasarkan pada berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 beserta perubahannya, serta Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Lebih lanjut, Agus menyatakan berdasarkan data pada 2 Mei 2025, jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Indonesia mencapai 275.760 orang, terdiri dari Tahanan, Narapidana, Anak, dan Anak Binaan. "Ditjen PAS berkomitmen untuk terus mewujudkan sistem pembinaan yang adil, humanis, dan berbasis hak asasi manusia, termasuk dalam pelaksanaan pemberian hak-hak narapidana," pungkasnya. &nbsp; &nbsp; </div>

dari total 1.524 Narapidana dan Anak Binaan beragama Buddha, sebanyak 1.079 di antaranya dinyatakan memenuhi syarat untuk menerima remisi

1.079 Narapidana dan Anak Binaan Buddha Terima Remisi Khusus, 5 di Antaranya Langsung Bebas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/29/WhatsApp-Image-2025-04-29-at-173748-2851133955.jpeg" alt="Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan penghargaan terhadap Lembaga Pemasyarakat (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta dan Lapas Kelas I Medan, Sumatera Utara." width="100%">
<figcaption>Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan penghargaan terhadap Lembaga Pemasyarakat (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta dan Lapas Kelas I Medan, Sumatera Utara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan penghargaan terhadap Lembaga Pemasyarakat (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta dan Lapas Kelas I Medan, Sumatera Utara pada Senin (28/4). Adapun, ketiganya meraih penghargaan karena memiliki Dapur Sehat terbaik. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto mengatakan Pemasyarakatan bukan sekadar urusan penjara, tapi tentang memberikan harapan, membangun kembali jati diri manusia, dan menghadirkan keadilan restoratif bagi masyarakat. Makanya, ia mengajak seluruh jajarannya melakukan refleksi mendalam dalam memperingati Hari Bakti ke-61 pada 27 April 2025. &ldquo;Apa yang sudah kita capai? Apa yang belum? Dan lebih penting lagi, apa yang bisa kita lakukan bersama untuk menjadikan Pemasyarakatan sebagai bagian integral dari pembangunan hukum nasional? Refleksi ini harus melahirkan aksi. Bukan hanya evaluasi di atas kertas, tapi langkah konkret yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat dan warga binaan,&rdquo; kata Agus di Jakarta lewat keterangannya, Selasa (29/4). Di samping itu, Agus Andrianto mengapresiasi kesediaan tanpa pamrih dari para petugas yang bekerja dalam sunyi, menjaga api pembinaan tetap menyala di tengah gelapnya stigma, tantangan dan keterbatasan. Menurut dia, petugas tak kenal lelah berjaga malam ketika dunia tertidur. &ldquo;Petugas yang memfasilitasi warga binaan belajar bertani, menjahit, membatik, ketika dunia hanya melihat tembok dan jeruji. Petugas yang menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, meskipun tanpa sorotan, tanpa pujian, bahkan tanpa pengakuan. Mari kita jaga semangat pengabdian ini. Mari kita kuatkan sinergi, perkuat solidaritas, dan terus hadirkan inovasi,&rdquo; ujarnya. Kata dia, Pemasyarakatan harus menjadi garda terdepan dalam reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. &ldquo;Mari kita lanjutkan perjuangan ini. Mari kita songsong masa depan Pemasyarakatan Indonesia yang lebih bermartabat, lebih produktif, dan lebih manusiawi,&rdquo; imbuh mantan Wakapolri ini. Sementara Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi mengatakan kesuksesan seluruh rangkaian kegiatan peringatan Hari Bakti ke-61 berkat kontribusi dan dukungan seluruh jajaran Pemasyarakatan baik tingkat pusat, kantor wilayah maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia. &ldquo;Kami juga memberikan penghargaan terhadap UPT, dan petugas yang memberikan kinerja yang terbaik dalam bidang penggagalan dan penyelundupan narkoba, dapur sehat, UPT terbaik dan pegawai berprestasi,&rdquo; kata Mashudi. Penyerahan penghargaan langsung diberikan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto kepada Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Rutan Kelas I Cipinang, dan Kepala Lapas Kelas I Medan. Diketahui, program Dapur Sahabat di Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat, diluncurkan pada Senin, 29 Januari 2024. Adapun, dapur sahabat ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada warga binaan. Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong, Wisnu Hani Putranto mengatakan pembangunan Dapur Sahabat Lapas Cibinong ini selain dimaksudkan untuk meningkatkan pemenuhan makanan sehat bagi warga binaan, juga untuk mempermudah para petugas dalam kegiatan mengolah bahan makanan menjadi makanan siap saji yang lebih teratur dan terjaga dari kontaminasi silang yang diakibatkan tercampurnya bahan makanan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan penghargaan terhadap Lembaga Pemasyarakat (Lapas) Kelas IIA Cibinong

Menteri Imipas Agus Andrianto Beri Penghargaan ke Lapas Kelas IIA Cibinong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/17/Screenshot_20250417_191731_X-2872305527.jpg" alt="video viral napi di Rutan Pekanbaru. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>video viral napi di Rutan Pekanbaru. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak 14 narapidana di rumah tahanan (Rutan) Sialan Bungkuk, Pekanbaru, Riau dikabarkan terlibat dugem sambil berpesta minuman keras dan narkoba. Hal itu setelah video mereka tersebar di media sosial dan menjadi viral. Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut. Ia menegaskan, perlu ada evaluasi mendasar dan komprehensif atas pengelolaan Rutan. "Komisi XIII akan segera panggil jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) untuk mengkoordinasikan perbaikan komprehensif terkait persoalan ini," kata Willy kepada wartawan, Kamis (17/4). Ia menegaskan, evaluasi pengelolaan Lapas maupun Rutan perlu dilakukan mulai dari hulu hingga hilir. Pasalnya, berbagai permasalahan yang terjadi di Lapas perlu diurai agar peta jalan perbaikan Lapas di Indonesia dapat dihasilkan. &ldquo;Komisi XIII sudah tabung banyak catatan tentang kapasitas, fasilitas, manajemen pengelolaan lapas di sisi hilir termasuk tentu kasus Lapas Sialang Bungkuk ini. Kita juga sudah berdialog secara formal dan informal dengan berbagai pihak berkenaan dengan sistem pemasyarakatan warga binaan ini. Nanti kita ulas semua sesuai mekanisme hak pengawasan DPR,&rdquo; paparnya. Willy menegaskan permasalahan pengelolaan Lapas di Indonesia cukup kompleks. Sehingga perlu melibatkan berbagai pihak, agar bisa ditemukan akar masalahnya. &ldquo;Kita perlu temukan akar masalahnya beyond mencopot pejabat terkait. Kenapa dilonggarkan aturannya tentu punya latar belakang, ini harus ditemukan,&rdquo; tegas Willy. Karena itu, Willy memastikan Komisi XIII DPR akan segera bertemu dengan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan agar perbaikan Lapas dapat segera terwujud. Ia meyakini Menteri Imipas Agus Andrianto mampu memperbaiki persoalan ini bekerja sama dengan DPR. &ldquo;Menteri Imipas ini sosok yang mengenal baik permasalahan di dalam pemasyarakatan dan progresif. Komisi XIII DPR dan Kementerian Imipas sebagai mitra strategis punya cita-cita yang sama untuk perbaikan sistem pemasyarakatan. Tidak akan sulit mendialogkan langkah perbaikan sistem pemasyarakatan ke depan,&rdquo; pungkasnya. &nbsp; &nbsp;

Komisi XIII DPR akan memanggil Menteri Imigrasi terkait peristiwa pesta miras oleh narapidana di Rutan Pekanbaru.

Viral Video Segerombolan Napi Pesta Miras di Rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru, Komisi XIII DPR Akan Panggil Menteri Imipas Agus Andrianto

Menteri Imipas Agus Andrianto

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Menteri Imipas Agus Andrianto

Berita Terkini