<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/29/imipas-731425666.jpg" alt="Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto. (istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melepaskan ratusan narapidana atau warga binaan dari Lapas Kelas II B Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Kebijakan tersebut diambil menyusul dampak bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera.</p> <p>Total terdapat 428 warga binaan yang dilepaskan sementara akibat kondisi darurat bencana. Langkah ini dilakukan untuk menjamin keselamatan para narapidana sekaligus mendukung proses pemulihan pascabencana di wilayah tersebut.</p> <p>Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mengatakan hingga saat ini kondisi di lapangan masih dalam tahap pemulihan. Ia berharap, proses penanganan bencana di Sumatera segera pulih.</p> <p>"Sekarang ini masih proses pemulihan dan kayaknya masih ada juga kejadian bencana lanjutan dan lain sebagainya. Kita biarkanlah mereka dalam proses pemulihan, mudah-mudahan ke depan ini semakin cepat semakin baik," kata Agus ditemui di kantor Kemenimipas, Jakarta, Senin (29/12).</p> <p>Agus menambahkan, pihaknya telah menginstruksikan jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) untuk memberikan perhatian khusus kepada para warga binaan yang dilepaskan, terutama bagi mereka yang menunjukkan itikad baik dengan melaporkan diri.</p> <p>"Dan kami sudah sampaikan kepada Pak Dirjen PAS untuk memberikan remisi tambahan kepada mereka, utamanya yang kembali dengan kesadaran. Pasti lebih banyak daripada nanti yang nanti kita imbau," ucap Agus.</p> <p>Saat disinggung terkait laporan dari Kepala Lapas yang menyebut sekitar 60 warga binaan telah melaporkan diri namun masih berada di rumah masing-masing, Agus menilai hal tersebut tidak menjadi persoalan.</p> <p>"Ya, nggak apa-apa. Makanya itu yang sudah melaporkan diri nanti dikasih lebih banyak daripada yang lapornya belakangan," pungkasnya.</p>

428 napi di Lapas Aceh Tamiang dilepaskan karena bencana. Menteri Agus janji remisi tambahan bagi yang menunjukkan itikad baik dan lapor.

428 Napi di Lapas Aceh Tamiang Dilepaskan Imbas Bencana, Menteri Imipas Janjikan Remisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/11/images-2024-03-10T165155461-1176352121.jpg" alt="Ilustrasi visa. Volume permohonan Visa dari Indonesia pada 2023 dilaporkan melampaui level sebelum pandemi Covid-19." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi visa. Volume permohonan Visa dari Indonesia pada 2023 dilaporkan melampaui level sebelum pandemi Covid-19.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mengumumkan penyederhanaan klasifikasi visa dan mengeluarkan klasifikasi visa baru. Tujuannya untuk mengakomodasi perkembangan profesi di masyarakat global.&nbsp;</p> <p>Kebijakan baru itu tertuang dalam Keputusan Menteri Imipas Nomor M.IP-08.GR.01.01 tahun 2025. Di dalamnya, Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi menyederhanakan klasifikasi visa Indonesia dari sebelumnya sebanyak 133 indeks menjadi 110 indeks.&nbsp;</p> <p>Plt. Dirjen Imigrasi Kementerian Imipas Yuldi Yusman mengatakan, penyederhanaan itu adalah hasil evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan pemohon visa serta upaya optimalisasi pelayanan keimigrasian. Dia mengatakan dengan penyederhanaan indeks dan penyesuaian jenis visa baru itu diharapkan Imigrasi Indonesia dapat memberikan layanan yang lebih sesuai dengan dinamika global. &nbsp;</p> <p>"Salah satu terobosan penting adalah penerbitan visa indeks C7C," kata Yuldi dalam keterangannya Jumat (13/6).&nbsp;</p> <p>Visa indeks C7C yaitu visa kunjungan untuk kegiatan seni, budaya, dan keterampilan di bidang selain musik. Dengan visa ini memungkinkan warga negara asing (WNA) menampilkan keahlian selain musik mereka di Indonesia. Contohnya seniman pertunjukan sulap, jumpa fans, hingga demonstrasi memasak oleh chef profesional di televisi.&nbsp;</p> <p>Selain itu, untuk memudahkan WNA dari negara subyek Bebas Visa, Ditjen Imigrasi menetapkan indeks A1 untuk kegiatan wisata, bisnis, dan pengobatan jangka pendek yaitu kurang dari 30 hari. Di aturan sebelumnya, kategori bisnis dan pengobatan memiliki indeks tersendiri.</p> <p>Sementara itu WNA yang ingin menggunakan Visa on Arrival (VoA) saat ini dapat mengajukan visa dengan indeks B1 untuk tujuan wisata, bisnis, dan pengobatan. Visa ini berlaku selama 30 hari dan dapat diperpanjang satu kali.&nbsp;</p> <p>"Berikutnya, untuk menjawab kebutuhan strategis pembangunan, Ditjen Imigrasi meluncurkan indeks visa E28F untuk investor asing yang akan menanamkan modal di Ibu Kota Nusantara," jelas dia. Selain itu, terdapat visa E28G diperuntukkan bagi investor asing yang ditempatkan sebagai perwakilan perusahaan induk di cabangnya di Indonesia.&nbsp;Dengan memiliki visa tersebut, investor asing dimungkinkan untuk menjalani tugas sebagai representatif dari perusahaan.</p> <p>&ldquo;Di samping itu, kebijakan ini secara signifikan menyederhanakan indeks visa kerja," katanya. Yaitu dari sebelumnya terdapat 31 jenis atau indeks, kini menjadi hanya enam jenis. Dia juga menjelaskan visa untuk tenaga kerja ahli asing dengan penjamin perusahaan yang semula terdiri atas 20 indeks (E23B&ndash;E23W) kini disatukan dalam indeks E23 saja.</p> <p>Ditjen Imigrasi juga menetapkan dua indeks baru untuk kategori visa kerja dengan penjamin non-perusahaan. Yaitu indeks E23U dan E23V. Kedua indeks visa ini dihadirkan untuk memberikan fleksibilitas bagi pemohon dari lembaga atau organisasi non-korporat.</p> <p>Menteri Imipas Agus Andrianto menyampaikan, dengan kebijakan baru itu, mereka ingin memastikan bahwa layanan keimigrasian Indonesia mampu menjawab kebutuhan global. "Sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat internasional yang ingin beraktivitas secara sah di Indonesia,&rdquo; pungkasnya.</p> <h3><strong>Indonesia Bebas Visa di Tiongkok</strong></h3> <p>Sementara itu otoritas Tiongkok mengumumkan pemegang paspor Indonesia kini bebas visa masuk negaranya. Ketentuan baru ini berlaku untuk kedatangan transit dan berdurasi 240 jam atau 10 hari. Informasi tersebut secara resmi sudah disampaikan Badan Imigrasi Nasional Tiongkok (NIA).<br />Mereka memastikan saat ini jumlah total negara yang bisa masuk ke Tiongkok tanpa visa menjadi 55 negara. Dan salah satunya adalah Negara Indonesia.</p> <p>"Terhitung mulai hari Kamis (12/6), pelancong Indonesia yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dapat masuk melalui salah satu dari 60 pelabuhan di 24 daerah setingkat provinsi dan tinggal di Tiongkok hingga 240 jam, atau 10 hari tanpa visa sebelum menuju tujuan ketiga," bunyi pengumuman Badan Imigrasi Tiongkok, seperti dikutip dari Xinhua, Jumat (13/6).</p> <p class="class-paragraph">Selama periode transit bebas visa itu, WNI di Tiongkok diizinkan untuk melakukan kegiatan wisata, bisnis, kunjungan pertukaran, dan kunjungan keluarga. Kebijakan tersebut tidak mencakup aktivitas pekerjaan, studi, atau peliputan bagi para jurnalis. Khusus untuk keperluan tadi, Badan Imigrasi Tiongkok memastikan setiap orang yang datang masih tetap memerlukan visa yang sesuai.</p> <p>Kebijakan baru itu langsung direspon sejumlah maskapai Tiongkok. Saat ini jemaah umrah Indonesia bisa transit di Hainan, Tiongkok sebelum melanjutkan perjalanan ke Jeddah. Selama di Hainnan, mereka berkesempatan mengikuti city tour setengah hari (half day). Di Hainnan sendiri, saat ini sudah sangat ramah dengan wisatawan muslim. <strong>(wan)</strong></p>

Kementerian Imipas umumkan penyederhanaan klasifikasi visa dan perkenalan visa baru untuk seniman non musik.

Imigrasi Luncurkan Jenis Visa Baru untuk Akomodasi Seniman Non Musik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/12/JKT_Raker-Komisi-I-DPR-bahas-sistem-keamanan-laut_SALMAN-TOYIBI_-5JPG-3372148950.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra pada rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra pada rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, menegaskan komitmen Indonesia dalam pemberantasan korupsi di Forum Global Anti-Korupsi (OECD) yang diselenggarakan di Paris, Prancis, Rabu (26/3). Yusril menekankan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama.</p> <p>Langkah ini diwujudkan melalui reformasi birokrasi yang berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.</p> <p>"Kami menyadari bahwa korupsi merupakan ancaman serius bagi kemajuan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus memperkuat regulasi dan kelembagaan, termasuk pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002, serta meratifikasi Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) pada 2006," kata Yusril saat menyampaikan pidato dalam forum Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).</p> <p>Yusril menekankan, sejarah panjang Indonesia dalam memerangi korupsi sejak era kemerdekaan. Sejak 1958, pemerintah telah mengambil langkah hukum terhadap kasus korupsi yang berkembang.</p> <p>Komitmen ini diperkuat dengan penerbitan berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada 1971 yang kemudian diperbarui pada 1999 dan 2001. Pakar hukum tata negara itu menyebut, Indonesia menyampaikan kesiapannya untuk bergabung dengan Konvensi Anti-Suap OECD sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja sama global dalam pemberantasan korupsi.</p> <p>"Kami berharap langkah ini dapat menjadi bukti konkret dari keseriusan kami dalam memerangi korupsi sesuai dengan standar internasional," ujar Yusril.</p> <p>Di sisi lain, Indonesia juga telah menginisiasi berbagai program untuk mendorong integritas di sektor bisnis. Salah satunya adalah Business Integrity Initiative yang diluncurkan pada tahun 2019, yang berhasil meningkatkan skor transparansi sebesar 27 persen dalam beberapa tahun terakhir.</p> <p>Lebih lanjut, Yusril menegaskan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta. "Dengan langkah-langkah yang telah diambil serta dukungan internasional, Indonesia optimistis dapat mencapai visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara maju yang bersih dari korupsi," pungkasnya.</p>

Yusril Ihza Mahendra menegaskan komitmen Indonesia dalam pemberantasan korupsi di Forum Global OECD Paris, prioritas utama pemerintah.

Pemberantasan Korupsi jadi Prioritas Utama Pemerintah Prabowo, Kata Yusril Ihza Mahendra di Forum OECD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/26/napi-salemba-1067356332.jpg" alt="300 narapidana Rutan Salemba, Jakarta Pusat, dipindahkan dalam semalam pada Selasa (25/3). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>300 narapidana Rutan Salemba, Jakarta Pusat, dipindahkan dalam semalam pada Selasa (25/3). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Rutan Salemba memindahkan 300 narapidana dalam semalam pada Selasa (25/3). Langkah ini dilakukan sebagai respons atas kritik publik terkait maraknya peredaran barang terlarang di dalam rutan.&nbsp;</p> <p>Kepala Rutan Salemba Wahyu Trah Utomo menegaskan, pihaknya tidak alergi terhadap kritik dan siap berbenah demi peningkatan layanan pemasyarakatan.</p> <p>Pemindahan napi ini juga merupakan bagian dari 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang bertujuan mengatasi overkapasitas di lapas dan rutan. Wahyu menegaskan bahwa kebijakan ini sudah melalui perencanaan matang serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait.</p> <p>"Ini komitmen kami untuk menyukseskan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pemindahan 300 napi ke berbagai wilayah di Jawa Barat dan Banten pada Selasa, 25 Maret 2025, adalah bagian dari strategi dalam mengoptimalkan kapasitas hunian di Rutan Salemba serta meningkatkan efektivitas pembinaan bagi warga binaan," ujar Wahyu, Rabu (26/3).</p> <p>Tak hanya kali ini, sejak November 2024 hingga Maret 2025, Rutan Salemba telah memindahkan sekitar 1.500 narapidana ke berbagai Lapas/Rutan di Jawa Barat dan Tangerang. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih kondusif dan meningkatkan kualitas pengamanan di dalam rutan.</p> <p>Proses pemindahan berjalan aman dan lancar, aparat keamanan dari TNI dan Polri turut serta mengawal para napi selama perjalanan menuju lokasi baru mereka. Para warga binaan ditempatkan sesuai dengan klasifikasi serta kebutuhan pembinaan masing-masing.</p> <p>"Kami berkomitmen untuk mendukung program akselerasi yang telah dicanangkan. Pemindahan ini merupakan bagian dari langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan serta memastikan hak-hak warga binaan tetap terpenuhi," terangnya.</p> <p>Diharapkan, dengan pemindahan ini, kapasitas Rutan Salemba lebih terkendali sehingga pelayanan terhadap warga binaan bisa lebih optimal. Pemerintah juga terus mempercepat reformasi sistem pemasyarakatan agar lebih modern, aman, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.</p>

Rutan Salemba memindahkan 300 narapidana dalam semalam, langkah ini sebagai respons atas kritik publik dan bagian dari program akselerasi.

Heboh! 300 Napi Rutan Salemba Dipindahkan dalam Semalam, Buntut Viral Temuan Penggunaan HP dan Narkotika oleh Warga Binaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/10/1741622845827-1075266021.jpg" alt="Tangkapan layar video viral puluhan tahanan Lapas Kutacane Aceh yang kabur jelang buka puasa. (Instagram @aceh.viral)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar video viral puluhan tahanan Lapas Kutacane Aceh yang kabur jelang buka puasa. (Instagram @aceh.viral)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan, sekitar 50 narapidana melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kutacane, Aceh Tenggara, Aceh, pada Senin (10/3). Ia menduga, kaburnya warga binaan dari Lapas Kutacane Aceh Tenggara akibat over kapasitas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau enggak salah 50 (narapida yang kabur), 12 sudah ditangkap di Polres," kata Agus di Kompleks Kemenko Kumham Imipas, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (11/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Agus tak memungkiri, Lapas Kutacane mengalami kelebihan kapasitas atau <em>over capacity</em> sebagaimana Lapas-lapas lainnya. Seharusnya Lapas Kutacane hanya memuat 100 orang warga binaan, tetapi diisi oleh 368 narapidana. Sementara petugas hanya enam orang.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentunya ini memang masalah klasik ya, tapi tadi sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya pecandu dan penyalahguna (narkoba) ini sudah sepakat Pak Kepala BNN, Pak Kapolri, termasuk Pak Jaksa Agung pada saat kami audiensi sudah sepakat bahwa pecandu dan penyalahguna ini wajib direhab," tegas Agus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, ia menyatakan saat ini masih mendalami motif terkait peristiwa tersebut. Hanya saja, informasi sementara menyebut masalah makanan menjadi pemicu terjadinya peristiwa itu.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini lah yang mau dicek apakah karena perilaku petugas, karena yang sementara berkembangan kan karena makan nih, minta jatah makannya sama dengan yang dari KPK. Memang kan ada beberapa klasifikasi di sini, ada yang Rp 18.000 per hari, ada yang Rp 20.000, ada yang Rp 22.000," ucap Agus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya, kalau minta seperti itu bukan kapasitas saya lah ya. Tapi yang pasti kita akan lakukan pengecekan apa yang menjadi motif sebenarnya daripada kejadian kemarin," tambahnya.</div> </div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, Agus mengimbau narapidana yang kabur agar segera menyerahkan diri jika tidak ingin mendapat masalah lagi. Ia memastikan, pihaknya telah bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menangkap mereka yang masih kabur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau kami yang mengancam enggak bisa. Artinya, tentunya nanti dari pihak kepolisian yang mengimbau. Saya mengimbau dan mudah-mudahan teman-teman dari kepolisian juga akan mengimbau sebaiknya menyerahkan diri daripada mereka, ya, mungkin ada musibah yang lain lah," pungkasnya.&nbsp;</div> </div> </div>

Seharusnya Lapas Kutacane hanya memuat 100 orang warga binaan, tetapi diisi oleh 368 narapidana. Sementara petugas hanya enam orang.

Menteri Imipas Duga Kaburnya 50 Napi dari Lapas Kutacane Aceh Akibat Penjara Terlalu Penuh Sesak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/31/menteri-imipas-3477008773.jpg" alt="Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. (Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. (Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Beredar informasi perihal dugaan pencopotan sejumlah pejabat Imigrasi Bandara Internasional Soekarno Hatta buntut dugaan pungutan liar terhadap warna negara asing (WNA) asal Tiongkok. Diduga, sebanyak 30 pejabat setingkat Kabid, Kasubbid, Kasie dan petugas lapangan diperiksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, pencopotan dan pemeriksaan ini, karena adanya informasi dari Kedubes Tiongkok soal data-data warganya yang dipungli selama 2024 hingga Januari 2025.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau yang itu (TikToker China buat video pungli) itu benar (hoax). Ini case berbeda, data yang berbeda. Setelah kami terima semua datanya, langsung kami tarik semua (petugas) yang (nama-namanya) ada di data dari penugasan di Soetta, kami ganti," kata Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto kepada wartawan, Minggu (2/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015596187/akhir-pekan-harga-emas-antam-tembus-rp-1624000-per-gram">Akhir Pekan, Harga Emas Antam Tembus Rp 1.624.000 Per Gram</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diduga, WNA asal Tiongkok mengaku dipungli saat mendarat di Bandara Soetta, pada 16 Januari 2025. Namun video WNA dipungli itu palsu. Karena itu, WNA Tiongkok itu juga telah ditangkap, dan dideportasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Agus mengamini, semua petugas Imigrasi Bandara Soetta yang namanya ada dalam data Kedubes China, diperiksa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal," ujar Agus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Wakapolri itu menyampaikan terima kasih dengan Kedubes Tiongkok yang memberikan informasi tersebut. Agus menuturkan, hal ini menjadi momentum Direktorat Jenderal Imigrasi untuk berbenah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami terima kasih dengan informasi dari kedutaan RRC atas perilaku anggota di lapangan, dan kami akan terus berbenah demi kebaikan institusi Imigrasi khususnya, termasuk di permasyarakatan," tegas Agus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Agus menyatakan Kementerian Imipas yang dipimpinnya akan selalu terbuka dengan saran, kritik dan masukan selama dapat dipertanggungjawabkan. Dia pun mengaku bersyukur dengan informasi dari Kedubes Tiongkok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau nggak diinformasikan kedutaan, kami kan nggak tahu. Dengan begini kami bersyukur sehingga segera, tanpa tunggu lama dapat kami ambil langkah perbaikan. Dan ini menjadi peringatan untuk jajaran Unit Pelayanan, untuk amanah dam tak ceroboh dalam menjalankan tugasnya," pungkas Agus.</div>

Beredar informasi perihal dugaan pencopotan sejumlah pejabat Imigrasi Bandara Internasional Soekarno Hatta buntut dugaan pungutan liar.

Menteri Imipas Agus Andrianto Tegaskan Petugas Imigrasi Bandara Soetta yang Diduga Pungli WN Tiongkok Diproses Internal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/31/menteri-imipas-3477008773.jpg" alt="Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. (Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. (Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>Oleh AGUS ANDRIANTO, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI</strong></p> <p>Presiden Prabowo Subianto, melalui Peraturan Presiden nomor 157 tahun 2024 membentuk Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS). Sebelumnya, Kementerian ini merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).</p> <p>Pembentukan Kementerian IMIPAS merupakan bagian dari transformasi kelembagaan di bidang hukum, keimigrasian, dan Pemasyarakatan. Pembentukan Kementerian ini bukan sekadar perubahan nomenklatur tetapi juga mencerminkan visi luhur Presiden Prabowo untuk menjaga kedaulatan negara, menjunjung komitmen terhadap nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, serta memastikan bahwa sektor Imigrasi dan Pemasyarakatan berkontribusi dalam pembangunan nasional.</p> <p>Secara khusus, Presiden Prabowo memberikan arahan mengenai pentingnya reformasi di kedua sektor tersebut. Beliau menekankan perlunya peningkatan pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memastikan keadilan dan keamanan bagi seluruh masyarakat Indonesia.</p> <p><strong>13 Program Akselerasi</strong></p> <p>Sebagai tindak lanjut dari Asta Cita yang diusung oleh Presiden, saya, selaku Menteri IMIPAS, telah merumuskan 13 program akselerasi. Selama tiga bulan penataan, saya telah mengambil berbagai langkah untuk merealisasikan program-program ini. Namun, sejumlah pejabat di Unit Pelaksana Teknis (UPT) justru tidak menunjukkan keseriusan dalam menjalankan tugas, bahkan beberapa di antaranya melakukan pelanggaran seperti penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Menyikapi hal tersebut kami telah menonaktifkan 23 Kalapas/Karutan dan Kepala pengamanan. Saya juga meminta kepada para APH untuk menindak para oknum pegawai dengan tegas karena sanksi administratif saja tidak cukup untuk memberikan efek jera. Jika diperlukan, saya tidak akan ragu menerapkan sanksi pidana bagi mereka yang terlibat aktif dalam peristiwa pidana tersebut.</p> <p>Selain itu, saya telah mengambil berbagai langkah strategis agar upaya pendisiplinan tidak sekadar menjadi solusi paliatif, bahkan bentuk <em>scapegoating</em> atas kegagalan struktural. Salah satunya adalah pembentukan Direktorat Kepatuhan Internal sebagai wujud keseriusan dalam reformasi birokrasi dan peningkatan kedisiplinan di lingkungan Kementerian.</p> <p>Salah satu isu strategis di bidang Pemasyarakatan adalah pemberantasan peredaran narkoba dan penipuan di dalam Lapas dan Rutan. Di benak publik, Lapas masih lekat dengan stigma sebagai pusat kejahatan terorganisir. Beberapa bulan terakhir, razia serentak telah dilakukan di 531 UPT Lapas, Rutan, dan LPKA di 33 kantor wilayah dengan peningkatan deteksi narkoba mencapai 30% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, Kementerian IMIPAS telah melakukan pemindahan Narapidana <em>high-risk</em> ke Nusakambangan sebanyak 313 orang pada periode November dan Desember 2024, serta melakukan optimalisasi program rehabilitasi untuk penyalahguna narkoba pada Oktober dan Desember 2024 dengan capaian 7.908 orang yang direhabilitasi.</p> <p>Selain aspek penegakan hukum, program akselerasi ini juga menitikberatkan pada pemberdayaan Warga Binaan agar mereka juga memperoleh keterampilan yang berguna setelah bebas nanti. Program ketahanan pangan yang melibatkan Warga Binaan telah dirumuskan dan implementasinya mulai berjalan. Lahan-lahan di lingkungan Rutan dan Lapas pun telah dimanfaatkan untuk program bimbingan di bidang ketahanan pangan seperti pemanfaatan potensi lahan seluas 1.092 Ha di Nusakambangan yang saat ini secara bertahap telah digunakan untuk pertanian, peternakan dan perikanan.</p> <p>Selain sektor pertanian, penguatan dan pendayagunaan Warga Binaan untuk menghasilkan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menjadi prioritas. Pada tahun ini, sebanyak 33 UPT telah menghasilkan produk UMKM yang dipasarkan di berbagai daerah. Hal tersebut menunjukkan potensi besar dalam menciptakan kemandirian ekonomi bagi Warga Binaan. Demi mendukung terciptanya hal tersebut, kami juga akan terus membangun Balai Latihan Kerja di setiap Lapas/Rutan yang berkolaborasi dengan K/L, Pemda, Swasta serta seluruh elemen masyarakat sebagai tempat <em>transfer skill and knowladge</em> serta sumber pendapatan bagi para Warga Binaan yang nantinya dapat digunakan sebagai modal ketika mereka selesai menjalankan masa hukuman.</p> <p>Bantuan sosial kepada keluarga Warga Binaan dan masyarakat sekitar UPT juga menjadi perhatian utama. Hingga Desember 2024, lebih dari 13.500 paket bantuan sosial telah didistribusikan kepada keluarga Warga Binaan yang kurang mampu serta masyarakat di sekitar area UPT Pemasyarakatan. Program ini diharapkan dapat mengurangi dampak sosial akibat pemidanaan, sekaligus memperkuat pertalian sosial antara masyarakat dan UPT Pemasyarakatan.</p> <p class="class-paragraph">Tantangan lain yang mendesak untuk diatasi adalah <em>overcapacity</em> dan <em>overcrowding</em> Lapas serta Rutan. Berdasarkan data per 24 Januari 2025, tingkat <em>overcrowding</em> mencapai 87,01% dengan kondisi 273.130 Warna Binaan harus mendiami ruang yang hanya mampu menampung 146.053 orang. Kondisi ini tidak hanya menghambat proses reintegrasi sosial yang menjadi dasar filosofis Pemasyarakatan, tetapi juga memperburuk kondisi mental dan sosial Warga Binaan. Untuk mengatasi masalah ini, program reintegrasi sosial telah diterapkan dengan hasil lebih dari 11.000 Narapidana yang telah menjalankan 2/3 masa hukuman (pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat). Namun hal tersebut dikecualikan bagi para narapidana korupsi dan narkoba terutama pengedar dan bandar yang sisa masa hukumannya lebih dari 2 tahun mengingat tindak pidana yang dilakukan menimbulkan kerugian dan berdampak besar bagi masyarakat. Selain itu, kami menyiapkan pemberian amnesti yang rencananya akan diberikan oleh Bapak Presiden kepada 4.084 warga binaan dengan kriteria pengguna narkoba di bawah 1 (satu) gram, sakit berkepanjangan, tahanan politik dengan kriteria tertentu, lansia dan tidak termasuk WBP kasus korupsi.</p> <p>Di sisi lain, pembangunan tambahan Lapas Modern <em>Super Maximum Security</em> terus diupayakan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi penguatan keamanan nasional. Pada tahun ini, perencanaan pembangunan <em>mega prison</em> telah dimulai dengan pemetaan kondisi bangunan dan sarana-prasarana di seluruh UPT Pemasyarakatan.</p> <p>Di sektor keimigrasian, Kementerian IMIPAS berhasil mencatat capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tertinggi dalam sejarah. PNBP Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2024 mencapai Rp9,009 triliun, atau 150 persen lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar Rp6 triliun, serta mengalami peningkatan 12,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp7,6 triliun.</p> <p>Berbagai inovasi telah diterapkan dan terus diikhtiarkan untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan keamanan. Layanan Imigrasi berbasis digital terus diperkuat, termasuk implementasi sistem <em>auto-gate</em> di 78 titik baru di Bandara Soekarno-Hatta, 90 titik baru di Bandara I Gusti Ngurah Rai, dan 28 <em>auto-gate</em> yang baru saja diresmikan Menteri IMIPAS di Bandara Juanda. Program ini memitigasi risiko manipulasi serta upaya memberikan pelayanan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) baik di bandara dan pelabuhan laut yang cepat dan efesien tanpa mengesampingkan aspek keamanan.</p> <p>Selain itu, pembangunan 7 (tujuh) <em>Immigration Lounge</em> di fasilitas publik yang saat ini ada di Pondok Indah Mall 3, Mall Taman Anggrek, Senayan City, Grand Metropolitan Mall Bekasi, Ciputra World Mall Surabaya, dan Pesona Squre Mall Depok merupakan inovasi yang dilakukan Imigrasi dalam upaya memberikan pelayanan penerbitan dokumen keimigrasian yang dekat, nyaman dan cepat bagi masyarakat.</p> <p>Dalam upaya mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan manusia (TPPM), Kementerian IMIPAS memperketat langkah-langkah pengawasan serta memperkuat kolaborasi <em>multihelix</em> dengan K/L dan seluruh elemen masyarakat. Hingga akhir 2024, sebanyak 20.017 pekerja migran ilegal telah ditunda keberangkatannya dari berbagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Kementerian Imipas juga membentuk program Desa Binaan yang akan di pantau oleh Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA). Saat ini telah ada 173 Desa Binaan dan 179 PIMPASA yang telah tersebar di seluruh Indonesia di mana meraka bertugas memberikan edukasi kepada perangkat desa dan tokoh masyarakat setempat dalam rangka mencegah masyarakat di lingkungannya menjadi korban.</p> <p>Selama kurun waktu 2024, penindakan terhadap pelanggaran hukum keimigrasian juga semakin intensif di mana 3.912 warga negara asing yang melagar hukum telah dideportasi. Kementerian Imipas pun berkolaborasi dengan Kementerian Investasi/BKPM yang baru saja mencabut izin usaha 267 perusahaan PMA karena tidak merealisasikan investasinya di Prov. Bali hal ini tentu saja berimplikasi pada status keimigrasian para WNA yang disponsori oleh PMA tersebut. Untuk itu, Kementerian IMIPAS dan BKPM melakukan Operasi Bhumi Putera dalam rangka mengevaluasi status keimigrasian para WNA tersebut.</p> <p>Kementerian IMIPAS juga menjalankan program Bakti Sosial dengan Sasaran Masyarakat di Wilayah Perbatasan sebagai wujud nyata kehadiran negara di wilayah perbatasan yang strategis namun rentan terhadap berbagai tantangan, seperti perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Program ini dilaksanakan secara bertahap di Jayapura, Atambua, Merauke, dan 9 wilayah perbatasan lainnya.</p> <p>Terkahir, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, perubahan nama Poltekim dan Poltekip&ndash;menjadi Akademi Imigrasi dan Akademi Ilmu Pemasyarakatan&ndash;diharapkan dapat meningkatkan daya saing lulusan dan memperkuat identitas institusi pendidikan.</p> <p><strong><em>Accumulative Advantage</em></strong></p> <p>Sekelumit capaian yang dijabarkan sebelumnya tentu saja bukan merupakan kerja tunggal Kementerian IMIPAS, melainkan hasil kolaborasi banyak pihak dan kontribusi kepemimpinan sebelumnya. Sebagaimana kearifan yang diteladankan Presiden Prabowo, kerja membangun bangsa adalah kerja panjang yang hanya dapat dicapai dengan <em>Accumulative Advantage</em>, yaitu menghimpun kebaikan, mengintegrasikan warisan baik dari masa lalu, mengembangkannya dengan inovasi masa kini, dan menjadikannya batu loncatan untuk lompatan yang lebih jauh di masa depan. Kami menyadari bahwa keberhasilan besar tidak lahir dari satu langkah besar, melainkan dari akumulasi langkah-langkah kecil yang konsisten dan bermakna yang melibatkan kontribusi generasi sebelumnya.<strong>(*)</strong></p>

Pembentukan Kementerian IMIPAS merupakan bagian dari transformasi kelembagaan di bidang hukum, keimigrasian, dan Pemasyarakatan.

Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Menteri Imipas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Menteri Imipas

Berita Terkini