<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/12/hanif-faisol-12-feb-405850041.jpg" alt="Menteri LH Hanif Faisol ancam pidanakan pihak yang sebabkan pencemaran 20 ton pestisida di Sungai Cisadane." width="100%">
<figcaption>Menteri LH Hanif Faisol ancam pidanakan pihak yang sebabkan pencemaran 20 ton pestisida di Sungai Cisadane.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan optimalisasi fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) merupakan solusi pengolahan sampah berkelanjutan di Jakarta Utara maupun DKI Jakarta. &ldquo;Optimalisasi fasilitas RDF ini penting dalam penanganan sampah berkelanjutan,&rdquo; kata dia saat apel kegiatan kebersihan Gerakan Indonesia ASRI di Halaman Kantor Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman, Jakarta Utara, Selasa. Ia mengatakan, wilayah Jakarta Utara (Jakut) menghasilkan lebih dari 1.300 ton sampah per hari sehingga ini perlu menjadi perhatian serius. Dia menyoroti peran strategis kepala daerah dalam pengelolaan sampah sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Menurut dia, dukungan TNI dan Polri menjadi bagian dari mandat nasional untuk mempercepat penanganan sampah di seluruh wilayah. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/017205159/ramalan-shio-besok-rabu-18-februari-2026-dari-ayam-anjing-hingga-babi">Ramalan Shio Besok Rabu 18 Februari 2026: dari Ayam, Anjing hingga Babi</a>&nbsp; Ia mengatakan, Gerakan Indonesia ASRI menjadi simbol sinergi pemerintah pusat, daerah, TNI dan Polri dalam mempercepat penanganan sampah. Hanif menegaskan bahwa gerakan kebersihan merupakan amanat langsung Presiden melalui Gerakan Indonesia Asri. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. "Ayo kita bereskan masalah sampah. Jakarta Utara menjadi barometer penanganan sampah nasional,&rdquo; tegas Hanif. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta agar komisioning di RDF&nbsp;Plant Rorotan tak lebih dari 750 ton per hari untuk menghindari bau. &ldquo;Kemarin kami sudah rapat secara khusus, saya sudah minta sementara ini untuk komisioningnya tidak lebih dari 750 ton per hari dan digunakan 'dump truck' yang baru,&rdquo; kata Pramono di Jakarta Barat, Selasa. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/017205905/4-weton-pemilik-rezeki-tertinggi-di-tahun-2026-sejak-bulan-ramadan-rezeki-selalu-datang-tidak-pernah-terputus">4 Weton Pemilik Rezeki Tertinggi di Tahun 2026, Sejak Bulan Ramadan Rezeki Selalu Datang Tidak Pernah Terputus</a>&nbsp; Pramono mengatakan, saat dilakukan komisioning dengan kapasitas 750 ton per hari, hal ini tidak menimbulkan bau. Namun begitu dinaikkan sampai dengan 1.000 ton per hari, sebagian kecil muncul bau dari proses pengolahan sampah tersebut. Tak hanya itu, persoalan bau yang utama menurut Pramono adalah terkait transportasi pengangkutan sampah ke RDF Rorotan. "Karena air lindinya yang tercecer ke mana-mana,&rdquo; kata Pramono. Untuk itu, secara khusus Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup akan menambah truk kompaktor yang baru yang diproduksi tahun 2025. Pramono berharap upaya tersebut dapat mengatasi persoalan jangka pendek di RDF Rorotan. Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH)&nbsp;DKI Jakarta&nbsp;memastikan operasional RDF Plant Rorotan tetap berjalan secara bertahap, terukur dan terkendali, dengan memprioritaskan keselamatan serta kenyamanan warga sekitar. "RDF Plant Rorotan merupakan infrastruktur strategis daerah yang dibangun untuk menjawab tantangan pengelolaan sampah Jakarta ke depan," kata Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto.

Menteri Hanif optimalisasi fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) merupakan solusi pengolahan sampah berkelanjutan di Jakarta Utara.

Menteri Hanif Sebut Optimalisasi RDF Solusi Pengolahan Sampah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/17/WhatsApp-Image-2025-11-17-at-065931-2437636262.jpeg" alt="Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, mengumumkan di COP30 bahwa Indonesia akan memimpin pengoperasian International Tropical Peatland Center (ITPC). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, mengumumkan di COP30 bahwa Indonesia akan memimpin pengoperasian International Tropical Peatland Center (ITPC). (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Indonesia kembali menegaskan kepemimpinannya di panggung iklim global. Kali ini, fokusnya adalah pada gambut&nbsp;atau tanah basah yang sering didengar, yang ternyata menyimpan rahasia besar bagi masa depan bumi. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, mengumumkan di COP30 bahwa Indonesia akan memimpin pengoperasian International Tropical Peatland Center (ITPC). Bayangkan gambut sebagai "gudang karbon raksasa" di bawah tanah. Gambut tropis di Indonesia menyimpan miliaran ton karbon. Jika gambut ini kering dan terbakar, karbon itu akan lepas ke udara dan mempercepat pemanasan global. Diketahui, ITPC adalah "Pusat Komando" yang didirikan Indonesia bersama negara-negara lain untuk menjaga gudang karbon ini. "ITPC bukan sekadar pusat penelitian &mdash; ini adalah jembatan nyata antara ilmu, pendanaan, dan komunitas untuk melindungi miliaran ton karbon yang tersimpan dalam gambut tropis," jelas Menteri Hanif. ITPC ini bukan sekadar ide. Indonesia sudah membuktikan keseriusannya lewat restorasi besar-besaran hingga akhir 2024. Indonesia sudah memulihkan lebih dari 4,15 juta hektar lahan gambut. Itu setara dengan lebih dari 5 kali luas Jakarta! "Kita sudah memasang ribuan alat pengukur air dan sekat kanal untuk menjaga gambut tetap basah dan tidak mudah terbakar," ucapnya. Menurutnya, pemberdayaan masyarakat harus dilakukan. Yaitu melalui&nbsp;program seperti Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) dijalankan. Artinya, masyarakat lokal dilatih dan diberdayakan agar bisa menjaga gambut sambil meningkatkan penghasilan mereka. ITPC akan berfungsi sebagai penghubung penting untuk ilmu pengetahuan. Seperti mengumpulkan data dan riset terbaik dari seluruh dunia untuk membuat kebijakan yang tepat. Lalu, pendanaan&nbsp;lewat membuka akses ke dana internasional dan pasar karbon agar ada uang untuk membiayai restorasi. Kemudian, memastikan masyarakat lokal, yang paling tahu tentang gambut, mendapatkan pelatihan dan dukungan. &nbsp; Indonesia Ajak Dunia Bergerak Cepat Untuk mempercepat kerja ITPC, Indonesia mengusulkan langkah-langkah konkret, termasuk mengajak negara-negara pendiri lain untuk mengirimkan staf ahli dan meluncurkan program pilot restorasi bersama. Menteri Hanif menegaskan bahwa ITPC adalah contoh nyata kerja sama antarnegara berkembang (South-South cooperation). Tujuannya jelas,&nbsp;mencegah kebakaran, menjaga fungsi air di gambut, dan memastikan gambut tropis tetap menjadi benteng pertahanan utama dunia melawan emisi. Intinya, Indonesia memimpin dunia untuk mengubah gambut yang rentan menjadi aset yang melindungi bumi dan menyejahterakan masyarakat lokal.

Menteri Hanif Faisol Nurofiq, mengumumkan di COP30 bahwa Indonesia akan memimpin pengoperasian International Tropical Peatland Center (ITPC)

Jelaskan Peran Gambut buat Bumi, Menteri Hanif Faisol Pastikan ITPC Jadi Komando untuk Hentikan Kebakaran dan Emisi Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/13/WhatsApp-Image-2025-11-13-at-215347-1937588262.jpeg" alt="Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq di Konferensi Iklim COP30 di Brasil. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq di Konferensi Iklim COP30 di Brasil. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH (KLH/BPLH), sedang memperjuangkan gagasan ini di panggung dunia. Yaitu dengan terjun langsung di Konferensi Iklim COP30 di Brasil. Negara-negara maju atau perusahaan besar yang menghasilkan banyak polusi, butuh cara untuk menebus "dosa" lingkungan mereka. Salah satu caranya adalah dengan "membeli" udara bersih dari negara yang berhasil menjaga hutannya, seperti Indonesia. Inilah yang disebut jual-beli karbon. Uang dari hasil penjualan inilah yang disebut nilai ekonomi karbon (NEK). Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa uang dari hasil jual-beli karbon ini tidak boleh berhenti di pemerintah pusat. Uang itu harus mengalir langsung ke masyarakat yang selama ini menjadi garda terdepan penjaga hutan. "Intinya, tata kelola karbon Indonesia bukan hanya tentang pengurangan emisi, tetapi juga tentang memastikan manfaat karbon dirasakan nyata oleh masyarakat di tingkat tapak," kata Menteri Hanif, Kamis (13/11). Mekanisme Bagi Hasil yang Adil Menurutnya, sederhananya ketika sebuah desa atau komunitas adat berhasil menjaga hutan di wilayah mereka, mereka akan mendapatkan "bayaran" dari hasil penjualan karbon tersebut. Ini bukan janji kosong, karena sudah ada buktinya. Di Kalimantan dan Jambi,&nbsp;melalui program seperti Dana Karbon Kalimantan (FCPF) dan Dana Biokarbon Jambi, masyarakat lokal sudah menerima langsung pendapatan dari upaya mereka menjaga hutan. Uang ini bisa digunakan untuk membangun fasilitas desa, modal usaha, atau kebutuhan lainnya. Hebatnya lagi, program ini dirancang agar tidak ada yang tertinggal. Pemerintah secara khusus menargetkan agar perempuan dan anak muda menjadi penerima manfaat utama. Caranya adalah dengan memberikan pelatihan kewirausahaan ramah lingkungan, pengembangan energi terbarukan di tingkat desa, dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Jadi, ibu-ibu di desa bisa punya usaha baru, dan anak-anak muda punya peluang kerja tanpa harus merantau ke kota. &nbsp; &nbsp; &nbsp; Untuk memastikan program ini berjalan dengan baik, Indonesia tidak bekerja sendirian. Dalam diskusi tingkat menteri di COP30, Indonesia secara khusus mengajak Jepang dan Britania Raya untuk berbagi pengalaman. Karena kedua negara ini sudah lebih dulu punya pengalaman dalam mengelola pasar karbon dan ekonomi hijau.&nbsp; Pemerintah sadar, agar program ini dipercaya oleh dunia dan manfaatnya benar-benar sampai ke rakyat, kuncinya hanya satu: integritas. Artinya, semua prosesnya harus jujur, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Tanpa kepercayaan, tidak akan ada yang mau "membeli" udara bersih dari kita. Karena itulah KLH/BPLH membangun sistem yang kuat agar setiap rupiah dari hasil penjualan karbon bisa dilacak dan dipastikan sampai ke tangan yang berhak.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan uang dari hasil jual-beli karbon ini tidak boleh berhenti di pusat.

Pertemuan Tingkat Menteri Lingkungan di COP30, Menteri Hanif Sebut Karbon Dipastikan untuk Kesejahteraan Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/menteri-hanif-separuh-tki-di-luar-negeri-berstatus-ilegal_m_178226.jpeg" alt="Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri" width="100%">
<figcaption>Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengungkap fakta buruk soal Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Ternyata separuhnya TKI statusnya ilegal. "Kita (Indonesia) punya 9 juta TKI di luar negeri dan jumlah TKI ilegalnya juga besar. TKI di Malaysia ada 55 persen dari 9 juta dan separuhnya itu ilegal," ujar Hanif usai mengikuti penandatangan dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Kantor kemenaker, Jakarta, Jumat (29/12). Survei ini bersumber dari World Bank dan Badan Pusat Statistik (BPS). Jika 55 persen TKI ada di Malaysia, maka totalnya mencapai 4,9 juta jiwa dan 4,1 juta tersebar di negara lain. Hanif menyebut fakta ini sangat memprihatinkan. Menurutnya, <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/29/178066/pemerintah-buka-pelatihan-khusus-tki-bermasalah" target="_blank">TKI</a> memang memberikan kontribusi besar dalam ekonomi keluarga dan ekonomi sosial. Bahkan, mereka mendapat julukan sang pahlawan devisa. Tetapi tidak dapat dipungkiri TKI yang pergi banyak juga tidak melalui prosedur sebenarnya. "Ini jadi tantangan kami ke depan, untuk menekan TKI ilegal di beberapa negara lain selain Malaysia," sebutnya. Kemenaker terus berupaya untuk menekan angka TKI ilegal. Tujuannya, supaya TKI yang berangkat keluar negeri itu pergi dengan aman dan dilindungi oleh perundang-undangan. Target awal pada 2018.

Menteri Hanif: Separuh TKI di Luar Negeri Berstatus Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/menteri-hanif-himbau-gubernur-tetapkan-ump-sebelum-1-november_m_165494.jpeg" alt="Hanif Dhakiri" width="100%">
<figcaption>Hanif Dhakiri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/04/22/125211/ragu-masuk-pesantren-ini-testimoni-menaker-hanif-dhakiri" target="_blank">Hanif Dhakiri</a> menghimbau kepada seluruh Gubernur di Indonesia untuk segera melakukan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2018. Himbauan itu diminta untuk dipenuhi sebelum 1 November mendatang. Hal itu diungkapkan Hanif dalam surat edaran yang diterima JawaPos.com Nomor B.337/M.Naker/PHIJSK-UPAH/X/2017, Senin (30/10). "Sehubungan dengan penetapan upah minimum 2018, diminta agar Gubernur menetapkan upah dimaksud sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengupahan," kata Hanif dalam surat edaran. Lebih lanjut, dalam menetapkan UMP dan UMK, sesuai Pasal 44 ayat 1 dan 2 PP No.78 Tahun 2015 maka menggunakan formula perhitungan upah minimum yaitu upah minimum (UM) yang akan ditetapkan sama dengan UM tahun berjalan (UM1) ditambah UM1 dikali inflasi ditambah pertumbuhan produk domestik bruto yang dihitung dari pertumbuhan produk domestik bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan. Data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional yang akan digunakan untuk menghitung upah minimum tahun 2018 bersumber dari BPS tanggal 11 Oktober 2017. Inflasi 3,72 persen, pertumbuhan ekonomi 4,99 persen. Berikut isi imbauan Menaker Hanif soal penetapan UMP : 1. Gubernur Wajib menetapkan UMP tahun 2018. 2. UMP tahun 2018 ditetapkan dan diumumkan secara serentak pada 1 November 2017. 3. Gubernur dapat (tidak wajib) menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk Kabupaten/Kota tertentu (yang mampu membayar upah minimum lebih tinggi dari UMP). 4. UMK ditetapkan dan diumumkan selambat-lambatnya pada 21 November 2017. 5. UMP dan UMK yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana tersebut di atas berlaku terhitung tanggal 1 Januari 2018.

Menteri Hanif Himbau Gubernur Tetapkan UMP Sebelum 1 November

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/banyak-serikat-pekerja-menteri-hanif-demokrasi-terlalu-bersemangat_m_161641.jpeg" alt="Hanif Dhakiri" width="100%">
<figcaption>Hanif Dhakiri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengungkapkan pentingnya harmonisasi di dalam hubungan industrial antara serikat pekerja, pemerintah, dan perusahaan. Sehingga berbagai masalah ketenagakerjaan bisa lebih kondusif. Apalagi, Hanif menyebutkan jumlah serikat pekerja di Indonesia begitu melimpah. "Jumlah serikat pekerja kebanyakan di Indonesia. Bayangkan, ada perusahaan di Cilincing punya karyawan 65 orang, serikat pekerjanya 5," paparnya dalam sosialisasi "Pemahaman Hubungan Industrial Bagi Dunia Pendidikan" bagi 77 SMA/SMK di Hotel Bumi Wiyata Depok, Selasa (9/10). Hal itu, kata Hanif, menjadi indikator bahwa masyarakat Indonesia sangat suka berkumpul dan berserikat. Bahkan menurutnya kini banyak karyawan yang kesal dengan tempat kerjanya justru mengeluh atau curhat di media sosial. "Demokrasi terlalu bersemangat. Saking bersemangatnya saling menuding unjuk diri sendiri. Ada sosmed sekarang ini apalagi, pasang status curhat di medsos. Seolah-olah yang susah hanya dia doang, dinamikanya luar biasa," tukasnya. Berbagai masalah hubungan industrial yang harus dipahami salah satunya terkait masalah kontrak kerja. Hanif menyesalkan banyak masyarakat yang menyepelekan atau membuat kontrak kerja sebagai sesuatu hal yang bisa dipikirkan kemudian. "Pada saat bekerja ternyata kemudian tak ada kontrak yang jelas. Ketika timbul permasalahan tafsirannya luas. Tak ada rujukan," ungkapnya. Padahal, menurutnya, jika mengacu pada kontrak kerja yang jelas, hak dan kewajiban karyawan akan dilindungi. Berkembangnya ekonomi berbasis digital saat ini membuat industri bertransformasi. Teknologi bisa saja membuat dampak pada efesiensi karyawan. "Misalnya pekerja perempuan itu melinting rokok sehari 600, kalau diganti dengan mesin kan bisa 1000. Hal-hal begini akhirnya berujung PHK. Orang Indonesia hobi berserikat berorganisasi dan akhirnya ribut terus. Karena itu penting untuk terus berinovasi dan berdaya saing," tegas Hanif.

Banyak Serikat Pekerja, Menteri Hanif: Demokrasi Terlalu Bersemangat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/pengawasan-ketenagakerjaan-menteri-hanif-libatkan-jenderal-bintang-2_m_158776.jpeg" alt="Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri dan Dirjen Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3.Irjen Pol Sugeng Priyanto" width="100%">
<figcaption>Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri dan Dirjen Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3.Irjen Pol Sugeng Priyanto</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri melantik pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian Ketenagakerjaan. Kali ini, Menteri Hanif melibatkan jenderal polisi bintang dua untuk memperketat pengawasan ketenagakerjaan. Mantan Kapolda Bali dan Wakabaharkam Polri Irjen Pol Sugeng Priyanto dilantik sebagai Dirjen Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3. Sugeng Priyanto diangkat menggantikan pejabat lama yang tutup usia yaitu Muji Handaya. Hanif berharap pejabat yang baru dapat terus memperkuat masalah integritas, profesionalisme, konsolidasi, dan sinergi pengawas ketenagakerjaan dari pusat ke daerah. &ldquo;Kami ingin pengawasan ketenagakerjaan ditingkatkan. Di dalamnya gunakan sistem teknologi informasi dalam memperkuat dan mempercepat pengawasan ketenagakerjaan. Kami sudah ada, pelaporan ketenagakerjaan sistem online itu harus dimanfaatkan dan harus dievaluasi agar kualitasnya baik. Sehingga akan terbantu,&rdquo; tegas Hanif di sela-sela pelantikan, Jumat (22/9). Hanif ingin Dirjen baru dapat bekerja dengan terobosan, inovasi, dan luar biasa. &ldquo;Orientasinya tidak bekerja begitu-begitu saja, harus out of the box. Orientasinya kepada hasil agar dirasakan langsung,&rdquo; katanya. Saat ditanya alasannya menggandeng kepolisian, hal itu semata-mata sebagai langkah maju dan penyegaran dari Kementerian Ketenagakerjaan. Apalagi untuk pengawasan, kata dia, maka sifatnya harus sinergi dengan penegakkan hukum. &ldquo;Namanya penyegaran, makan tempe setiap hari bosan kan? Ini kan utk penegakan hukum, pengawasan ketenagakerjaan agar sinerginya semakin mudah,&rdquo; jelasnya. Hanif menambahkan tantangan ketenagakerjaan ke depan akan semakin berat. Hal tersebut ditandai dengan masih berlanjutnya perlambatan ekonomi global, rendahnya kualitas dan tingkat produktivitas sumber daya manusia. Untuk itu, perlu dioptimalkan upaya peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui bentuk-bentuk pelatihan keterampilan (vokasi) yang terprogram dengan baik dan didukung oleh sarana, prasarana yang baik serta SDM pengelola yang profesional. Tantangan yang tidak kalah beratnya di bidang ketenagakerjaan, yaitu terkait masih cukup tingginya: prosentase pengangguran, kasus perselisihan hubungan industrial, pelanggaran norma-norma ketenagakerjaan maupun kecelakaan kerja. Menurutnya perlu penegakan hukum ketenagakerjaan yang tak tebang pilih sehingga keberadaan pengawasan ketenagakerjaan akan diakui oleh dunia usaha dan masyarakat. &ldquo;Dengan tak kalah pentingnya optimalisasi kerjasama bipartit maupun tripartit. Semua masalah tersebut terkait pembinaan dan peningkatan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan guna mewujudkan hubungan kerja yang harmonis, dinamis, sejahtera dan menjamin tegaknya aturan ketenagakerjaan yang berkeadilan. Dia meminta kepada pejabat yang dilantik untuk bekerja dan membuat langkah-langkah strategis sesuai dengan bidang pengawasan ketenagakerjaan. Lalu dengan mengubah pola pikir bekerja dan mencari ide-ide brilian. &ldquo;Tingkatkan terus kompetensi dan profesionalisme agar mampu mengikuti dinamika perubahan global. Pangkas hambatan birokrasi yang ada dan pastikan pekerja dan dunia usaha mendapat pelayanan yang cepat dengan kualitas yang tinggi,&rdquo; tutup Hanif.

Pengawasan Ketenagakerjaan, Menteri Hanif Libatkan Jenderal Bintang 2

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/tolak-otomatisasi-pembayaran-jalan-tol-seperti-kembali-ke-zaman-batu_m_155760.jpeg" alt="Menteri Hanif dalam Pameran Industri dan Job Market Fair di Balai Latihan Kerja (BLK) Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (7/9)." width="100%">
<figcaption>Menteri Hanif dalam Pameran Industri dan Job Market Fair di Balai Latihan Kerja (BLK) Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (7/9).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan memiliki peran untuk menangani masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau efisiensi karyawan. Apalagi PHK atau efisiensi dilakukan karena kemajuan teknologi. Sebelumnya, kekhawatiran dan penolakan mencuat dalam rencana pemerintah untuk merubah sistem pembayaran jalan tol menjadi otomatis atau tidak lagi menggunakan sistem pembayaran tunai. Dikhawatirkan hal itu mengancam nasib pekerja jalan tol yang selama ini melayani pembayaran tunai. Menanggapi kemajuan teknologi yang mengancam PHK, Hanif menilai hal itu sebagai konsekuensi dari kemajuan zaman dan teknologi. "PHK jadi isu bagaimana kami mencarikan jalan keluar. Teknologi begitu canggih maka akan mempengaruhi karakter pekerjaan. Salah satunya tolak otomatisasi jalan tol," kata Hanif dalam Pameran Industri dan Job Market Fair di Balai Latihan Kerja (BLK) Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (7/9). Jika hal itu ditolak, Hanif menilai hal itu artinya mundur lagi ke masa lalu. Pasalnya di semua negara maju sudah mulai berubah justru dari kartu menggunakan aplikasi smartphone. "Di Indonesia baru beralih dari orang ke kartu saja sudah ditolak. Artinya balik ke zaman batu. Di China semua sudah pakai aplikasi dari kartu," jelasnya. Namun menurut Hanif, penolakan wajar saja dilakukan. Sebab hal itu terkait urusan perut keluarga para pegawai. "Penolakan itu wajar, karena pegawai enggak dapat kepastian. Mau ke mana mereka," jelasnya. Peran pemerintah, kata dia, harus membantu mencari jalam keluar dan memfasilitasi solusi bagi pegawai. Salah satunya dengan meningkatkan dan penguatan mutu atau pelatihan agar mereka lebih memiliki skill dan berdaya saing. "Harus dibantu penguatan mutu dan retraining. Ketika efisiensi dilakukan maka pegawai dapat pelatihan yang baru. Saya percaya apabila kerja keras dan kerja cerdas bersama, tantangan kerja akan dihadapi dengan baik," tandasnya.

Tolak Otomatisasi Pembayaran Jalan Tol, Seperti Kembali ke Zaman Batu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/menteri-hanif-magang-bukan-sekadar-bikin-kopi-dan-fotokopi_m_155736.jpeg" alt="Menteri Hanif dalam Pameran Industri dan Job Market Fair di Balai Latihan Kerja (BLK) Samarinda, Kalimantan Timur" width="100%">
<figcaption>Menteri Hanif dalam Pameran Industri dan Job Market Fair di Balai Latihan Kerja (BLK) Samarinda, Kalimantan Timur</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mendorong perubahan model pemagangan di setiap perusahaan agar mengikuti perkembangan teknologi. Sehingga menurutnya konsep magang saat ini saat ini berbeda. "Pemagangan di masa lalu anak-anak itu tugasnya enggak jelas. Suka disuruh fotokopi dan bikin kopi," kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri dalam Pameran Industri dan Job Market Fair di Balai Latihan Kerja (BLK) Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (7/9). Hanif juga melakukan pelepasan peserta pemagangan yang diikuti sebanyak 2.390 orang di 310 perusahaan di Kalimantan Timur. Salah satunya Hanif mengunjungi perusahaan penyedia pemagangan mandiri di PT .Eka Dharma Jaya Sakti (Subsidiary of Indomobil Group), Karang Joang, Balikpapan Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur. Perusahaan tersebut merupakan dealer resmi Volvo Trucks di Kalimantan. "Sekarang magang itu berkonsep berbasis jabatan. Orientasinya agar anak-anak dapat kompetensi praktik pemagangan," jelas Hanif. Hanif mencontohkan teknisi otomotif yang magang bisa masuk ke perusahaan otomotif. Hal itu merupakan salah satu cara untuk investasi SDM jangka panjang. "Di negara maju, sektor swasta investasi SDM 70 persen dengan vokasi dan pemagangan," ungkapnya. Hanif menjelaskan saat ini terdapat ketimpangan kompetensi antara pekerjaaan dan kualifikasi di perusahaan. Sehingga melalui pemagangan dan pelatihan vokasi, SDM dilatih untuk memiliki skill lebih jauh. "Ada orang yang bekerja tapi belum cukup sejahtera. Sudah kerja berpuluh-puluh tahun enggak bisa tingkatkan derajatnya, solusinya apa? Maka dengan meningkatkan kompetensinya," ungkap Hanif.

Menteri Hanif: Magang Bukan Sekadar Bikin Kopi dan Fotokopi!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/dua-modal-merdeka-bagi-tenaga-kerja-ala-menteri-hanif_m_151469.jpeg" alt="Menaker hanif Dhakari" width="100%">
<figcaption>Menaker hanif Dhakari</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Dunia tenaga kerja di dalam negeri harus bisa bersaing dengan tenaga asing. Hal itu menjadi syarat mutlak untuk bisa merdeka dari kompetisi di era persaingan global. Hal itu ditegaskan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. &ldquo;Buat saya, kalau merdeka itu tangguh dan unggul,&rdquo; tegas Hanif kepada JawaPos.com saat ditemui di Lembang, Bandung, Jawa Barat. Hanif menjelaskan tangguh artinya mampu menghadapi tantangan, sedangkan unggul juga kuat untuk menghadapi persaingan. Dua modal itu menjadi dasar utama untuk memenangkan era kompetisi. &ldquo;Dengan dua modal itu, secara keseluruhan saja, tenaga kerja secara keluruhan. Kami akan terus mendorong mereka, terus fasilitasi mereka, agar mereka terus bisa punya akses yang lebih baik untuk tingkatkan kualitas dirinya,&rdquo; kata Hanif. Menurutnya, peningkatan kualitas diri saat ini bagi tenaga kerja sangat penting agar tenaga kerja di dalam negeri bisa melampaui standar di berbagai bidang yang dipersaingkan secara global. Jika jauh di bawah standar, maka tenaga kerja di dalam negeri akan tergilas. &ldquo;Mereka (tenaga kerja) bisa memenangkan persaingan. Kalau di atas rata-rata mereka bisa bersaing, kalau di bawah standar mereka kalah bersaing, Oleh karenanya SDM kita harus di atas standar,&rdquo; ungkapnya. Selain tenaga kerja di dalam negeri, para TKI di luar negeri juga bisa menjadi corong atau juru bicara di negeri orang. Sehingga citra Indonesia terus harum di mata internasional. &ldquo;Sangat bisa TKI (jadi jubir) di sana, pembekalan untuk TKI dilengkapi dengan materi cegah deradikalisasi juga,&rdquo; tutup Hanif.&nbsp;

Dua Modal Merdeka Bagi Tenaga Kerja Ala Menteri Hanif

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menteri hanif

Berita Terkini