<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/29/jokowi-hadi-4098486778.jpeg" alt="Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan 4.000 sertipikat di GOR Delta Sidoarjo." width="100%">
<figcaption>Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan 4.000 sertipikat di GOR Delta Sidoarjo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan 4.000 sertipikat di GOR Delta Sidoarjo, Jawa Timur, pada Rabu (27/12). Sertipikat yang diserahkan terbagi atas 3.200 sertipikat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan 800 sertipikat Redistribusi Tanah yang dilaksanakan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Timur. Dalam sambutannya, Presiden RI menyampaikan bahwa sertipikat ini sangat penting sebagai bukti kepemilikan tanah bagi masyarakat. "Semua sertipikat yang keluar dari BPN ini adalah bukti hukum hak atas tanah yang Bapak/Ibu miliki," ucapnya. Joko Widodo menjelaskan, dengan sertipikat masyarakat tidak perlu takut lagi akan adanya sengketa ataupun konflik. Masyarakat pun akan aman dan nyaman dalam memanfaatkan lahan tersebut. Ia juga mengatakan, sejak adanya program PTSL jumlah sertipikat yang terbit berhasil meningkat signifikan. Tercatat ada 126 juta bidang tanah yang harus disertipikatkan. "Pada tahun 2015 baru ada 46 juta, sehingga konflik di negara kita banyak karena tanahnya belum bersertipikat. (Melalui PTSL, red) inilah usaha kita mempercepat yang namanya penyertipikatan tanah," ungkap Presiden Jokowi. Di kesempatan yang sama, Hadi Tjahjanto menyampaikan, Kementerian ATR/BPN akan terus memberi kepastian hukum kepada masyarakat. "Program PTSL dan Redistribusi Tanah akan terus dilanjutkan sampai dengan permasalahan-permasalahan di lapangan selesai," tuturnya. Turut hadir pada kegiatan ini, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan; Panglima TNI, Agus Subiyanto; Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa; Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali; serta Forkopimda Provinsi Jawa Timur. Mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Sekretaris Jenderal, Suyus Windayana; Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi, Jonahar; serta jajaran Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur.

Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Hadi Tjahjanto.

Menteri Hadi dampingi Presiden Jokowi serahkan hasil PTSL 2023 di Jawa Timur

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/04/Menteri-Hadi-2646657886.jpeg" alt="Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto." width="100%">
<figcaption>Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) tanah ulayat kepada masyarakat hukum adat di lokasi pilot project di Sumatra Barat. Kedua lokasi tersebut adalah Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang dan Sungai Kamuyang, Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam kesempatan ini, sebanyak tiga sertipikat diserahkan kepada lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Menurut Menteri ATR/Kepala BPN, sertipikat ini dapat memacu pertumbuhan ekonomi bagi masing-masing nagari. "Negara mengakui hak masyarakat adat untuk melakukan pemanfaatan tanah, baik untuk kepentingan masyarakat adat secara internal maupun peluang-peluang untuk kerja sama dengan pihak lain," kata Menteri Hadi dalam sambutannya, Rabu (11/10). Pada Sertipikat HPL tanah ulayat ini, di atasnya bisa diterbitkan sertipikat berjangka. Sertipikat berjangka dapat diurus oleh masyarakat nagari ataupun para pelaku usaha dari luar, namun semua itu harus atas izin dan perjanjian kerja sama dengan ninik mamak. Hal inilah yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Menteri ATR/Kepala BPN menegaskan, meskipun telah diberi hak berjangka di atas HPL, setelah kerja sama berakhir tanah tersebut tidak akan hilang.&nbsp; "Jadi masyarakat akan menerima manfaat ekonominya, tapi tanah-tanah adat tidak akan hilang dan kembali ke masyarakat hukum adat," terangnya. Apresiasi&nbsp;kemudian disampaikan oleh Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Guspardi Gaus terkait Sertipikat untuk tanah ulayat ini. Ia mengatakan, Sertipikat HPL ini memberikan kepastian terhadap tanah yang merupakan pusako tinggi masyarakat Minangkabau.&nbsp; "Kita berikan penghargaan buat Pak Menteri atas terobosan-terobosan yang beliau berikan untuk masyarakat Minang. Semoga Pak Menteri tetap sehat dan tetap memberikan perhatian kepada kita," tuturnya. Hadir pada kegiatan ini, Anggota Komisi II DPR RI, Rezka Oktoberia; Bupati Lima Puluh Kota, Safaruddin Datuak Bandaro Rajo; Ketua LKAAM, Fauzi Bahar dan Forkopimda Sumatra Barat. Mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Sekretaris Jenderal, Suyus Windayana; Inspektur Jenderal, R.B. Agus Widjajanto; Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; serta jajaran Kanwil BPN Provinsi Sumatra Barat.

Negara mengakui hak masyarakat adat untuk melakukan pemanfaatan tanah, baik untuk kepentingan masyarakat adat secara internal.

Menteri ATR dan BPN Pastikan Kedaulatan Masyarakat Adat Melalui HPL Tanah Ulayat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/04/Menteri-Hadi-2646657886.jpeg" alt="Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto." width="100%">
<figcaption>Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto didaulat menjadi Tokoh Inovatif di Bidang Pertanahan.&nbsp; Mantan Panglima TNI itu dianggap telah membuat inovasi di bidang pertanahan di Indonesia. Dia juga dikenal sebagai orang yang berkomitmen memberantas mafia tanah. Sebagaimana diketahui, salah satu tugas yang diamanatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Marsekal TNI (Purnawirawan) Hadi Tjahjanto ketika dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional pada 15 Juni 2022 adalah penyelesaian program sertifikasi tanah masyarakat secara gratis atau PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Pemerintah pun menargetkan hingga tahun 2024, sebanyak 126 juta tanah sudah terdaftar PTSL. Ketika Hadi menduduki jabatan sebagai Menteri ATR, tanah yang terdaftar PTSL berjumlah 94 juta bidang dengan 80 juta di antaranya telah bersertifikat. Hadi pun kemudian melakukan percepatan.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012948204/kementerian-atrbpn-persiapkan-permen-pencegahan-kasus-pertanahan-untuk-memberantas-mafia-tanah">Kementerian ATR/BPN Persiapkan Permen Pencegahan Kasus Pertanahan untuk Memberantas Mafia Tanah</a> Dalam satu tahun, terdapat kenaikan lebih dari 9 juta bidang tanah terdaftar di PTSL menjadi 103,1 juta. Dari jumlah itu, 5 juta bidang tanah telah bersertifikat, sehingga total tanah yang telah bersertifikat hingga saat ini berjumlah 85,6 juta bidang. Menteri Hadi mengatakan, program PTSL memberikan kepastian kepada masyarakat terkait hak atas tanah mereka. Selain itu, hak ekonomi atas dari tanah yang telah dilegalisasi tersebut. Pemberian sertifikat tanah telah menimbulkan dampak ekonomi terhadap masyarakat. "Dari puluhan juta tanah yang telah disertifikat terdapat potensi ekonomi sebesar Rp 5.392 triliun, di mana yang terbesar berasal dari hak tanggungan," ujar Hadi dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com. Terkait dengan sertifikasi tanah maupun lainnya, Hadi juga terus menggenjot digitalisasi untuk mempercepat prosesnya. Untuk memudahkan masyarakat, Hadi membuat terobosan berupa layanan Kantor BPN buka Sabtu-Minggu. Loket khusus itu dibuat bagi masyarakat yang mengurus sertifikat sendiri tanpa perantara. "Jadi, dengan begitu, masyarakat tidak lagi terkendala mengurus sertifikat karena harus bekerja pada Senin-Jumat," ujarnya. Menurutnya, dengan menyelesaikan sertifikasi tanah-tanah masyarakat, secara tidak langsung juga memberantas praktek-praktek mafia tanah yang menjadi tugas berat Hadi. Sebab, ketika banyak bidang tanah telah terdaftar, maka hal tersebut akan mampu meminimalisasi sengketa tanah dan mempersempit gerak mafia tanah. Di masa kepemimpinannya, Hadi juga meluncurkan hotline untuk masyarakat melaporkan mafia tanah. Hal itu untuk mengubah wajah ATR/BPN menjadi kementerian yang lebih terbuka, responsif, melayani, dan menerima kritikan. Hotline tersebut dikaitkan langsung dengan evaluasi kinerja kepala wilayah ATR/BPN.&nbsp; "Respons dan kemampuan menyelesaikan aduan masyarakat menjadi indikator kunci untuk promosi dan rotasi jabatan," imbuhnya. Ia juga menargetkan sebanyak 800 kasus yang melibatkan praktek mafia tanah dapat ia selesaikan semasa menjabat. Sejumlah kasus pun sudah ditangani dan menyeret para mafia tanah ke proses hukum.&nbsp;

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto didaulat menjadi Tokoh Inovatif di Bidang Pertanahan.

126 Juta Tanah Sudah Terdaftar PTSL, Menteri Hadi Diganjar Pengharagaan Tokoh Inovatif di Bidang Pertanahan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/04/Menteri-Hadi-2646657886.jpeg" alt="Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto." width="100%">
<figcaption>Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, secara resmi telah menyerahkan Sertipikat Hak Pengelolaan kepada Badan Otorita Ibukota Negara Nusantara (BOIKN) pada Kamis, (3/7). Diketahui ada 3 Sertipikat Hak Pengelolaan yang masing-masing berdiri pada tanah seluas 253,39 Ha; 25.637,86 Ha; dan 8.144,48 Ha. &ldquo;Hal ini tentunya menunjukan komitmen dan keseriusan untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah di IKN, termasuk kepada para investor sehingga para investor dapat berinvestasi dengan baik di IKN,&rdquo; kata Menteri Hadi. Hadi juga menerangkan, pihaknya akan segera memproses Sertipikat HGB Bank Indonesia dan PSSI diatas HPL Badan OIKN saat keduanya telah menandatangi perjanjian kerja sama. Pada saat yang sama, Mantan Panglima TNI tersebut juga menyerahkan 6 (enam) Paket Pengadaan Tanah IKN kepada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur, dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda. Pada akhir sambutannya, Hadi juga tak luput mengingatkan jajaran ATR/BPN di tingkat wilayah dan daerah untuk menjaga sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi beserta seluruh jajaran Forkopimda dalam menyukseskan Program Strategis Kementerian seperti PTSL dan Reforma Agraria. &ldquo;Harapannya rakyat dapat tersenyum manis dan benar-benar merasakan kehadiran negara dengan adanya kepastian hukum hak atas tanah dan kepastian terhadap hak atas perekonomian,&rdquo; tutup Menteri ATR/BPN. Karena itu, dengan berhasilnya melakukan pengadaan tanah dan menyerahkan sertipikat kepada Badan Otorita IKN, Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK Wilayah, Wahyudi, memuji Menteri ATR/BPN yang dinilai berhasil dalam memberikan kemajuan besar dalam pembangunan IKN dalam memberikan kepastian hukum. Turut hadi dalam kesempatan tersebut Anggota Komisi II DPR RI, K.H. Aus Hidayat Nur dan Awang Faroek, Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni, Wakil Kepala OIKM, Dhony Rahajoe, serta sejumlah pejabat Pemprov Kalimantan Timur dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Staf Khusus Menteri di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

BPN akan segera memproses Sertipikat HGB Bank Indonesia dan PSSI diatas HPL Badan OIKN saat keduanya telah melakukan kerja sama.

Menteri Hadi Serahkan Sertipikat Hak Pengelolaan 34 ribu hektar tanah kepada Otorita IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/HADI-1.jpg" alt="Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto terjun langsung menyerahkan sertipikat ke rumah warga di Kabupaten Gowa." width="100%">
<figcaption>Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto terjun langsung menyerahkan sertipikat ke rumah warga di Kabupaten Gowa.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Memastikan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tepat sasaran, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto terjun langsung menyerahkan sertipikat ke rumah warga di Kabupaten Gowa.  Langkah yang dilakukan Hadi Tjahjanto ini sebagai upaya memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah yang kerap memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas tanah di berbagai wilayah di Indonesia.  Problem yang ada kerap dialami kalangan masyarakat dan tak jarang muncul sengketa lahan antar pemangku kepentingan. Hal itu membuktikan pentingnya sertipikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki.  Nah, untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah meluncurkan Program Strategis Nasional (PSN) berupa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).  "Dengan adanya program PTSL diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat serta meminimalisir timbulnya sengketa dan konflik pertanahan," ungkap Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto saat menyerahkan sertipikat secara door to door di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Jumat 25 November 2022.  Hadi Tjahjanto juga menjelaskan, kunjungannya di Kabupaten Gowa dalam rangka meninjau lokasi sekaligus menyerahkan sebanyak 15 sertipikat PTSL secara door to door kepada masyarakat di Desa Maccini Baji.  "Saya turun langsung menyerahkan sertipikat ini bertujuan untuk memastikan sertipikat sudah sesuai dengan penerima dan luas bidang tanahnya. Sekaligus memastikan agar tidak ada praktik pungli (pungutan liar, red) dan pemungutan biaya yang dilakukan oleh petugas saat proses penerbitan sertipikat," terang Menteri ATR/Kepala BPN.  "Saya juga memperingatkan bagi siapa saja yang berani bermain-main dalam kegiatan berunsur mafia tanah dalam proses ini, saya akan gebuk. Saya juga berharap masyarakat dapat menjaga dengan baik bukti hak atas tanah ini, serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat karena sertipikat ini bisa dijaminkan ke bank untuk modal usaha melalui akses permodalan di perbankan," lanjut Hadi Tjahjanto.  Dalam kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN juga berdialog dengan masyarakat penerima sertipikat. Ia menanyakan mengenai apakah proses PTSL mempersulit warga atau tidak.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/HADI-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto terjun langsung menyerahkan sertipikat ke rumah warga di Kabupaten Gowa. (Kementerian ATR/BPN untuk JawaPos.com)  "Semua ini untuk mendorong percepatan program sertipikasi yang digagas oleh Presiden Jokowi. Selain itu, agar warga mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang dimilikinya," jelasnya.  Ia juga menuturkan, pengurusan sertipikat melalui PTSL di Kabupaten Gowa sudah berjalan dengan baik. Hal ini diungkapkan usai berinteraksi dan menanyakan langsung kepada masyarakat.  "Saya sendiri sudah ngecek langsung ke masyarakat tadi. Saya tanya apakah ditarik biaya? Jawabannya gratis. Apakah lama? Cepat sekali,” ujar Hadi Tjahjanto.  Menteri ATR/Kepala BPN juga berharap, pemerintah daerah dan masyarakat dapat mendukung program PTSL.  "Keberhasilan PTSL ini tidak terlepas dari partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Gowa, khususnya dalam memberikan pembebasan BPHTB agar dapat memudahkan masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya," harapnya.  Usai menyerahkan sertipikat secara door to door di Kabupaten Gowa, Menteri ATR/Kepala BPN melanjutkan kunjungan kerjanya meninjau lahan eks pacuan kuda, tanah timbul, dan Center Point of Indonesia yang berada di Kota Makassar.  Usai melakukan peninjauan lapangan, Menteri ATR/Kepala BPN berkunjung ke Kantor Pertanahan Kota Makassar. Turut mendampingi, sejumlah Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.  &nbsp;  &nbsp;

Menteri ATR BPN Serahkan Langsung Sertipikat Tanah di Kabupaten Gowa