<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2026/01/12/fdf530e9-dfbe-415d-b190-4c1516712d36-3536540954.jpeg" alt="Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan Indonesia akan mengalihkan sebagian impor minyak mentah yang berasal dari Timur Tengah ke Amerika Serikat (AS), untuk merespons perang AS-Israel dengan Iran yang meluas. &rsquo;&rsquo;Skenarionya adalah sekarang ini untuk crude (minyak mentah) yang kami ambil dari Timur Tengah, sebagian kami alihkan untuk ambil di Amerika Serikat,&rdquo; ujar Bahlil dalam konferensi pers Perkembangan Terkini Timur Tengah dan Implikasi Terhadap Sektor ESDM, yang digelar di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (3/3). Dia menambahkan, pengalihan impor dari Timur Tengah ke AS dilakukan untuk menjamin kepastian ketersediaan crude atau minyak mentah di Indonesia. Bahlil pun menyampaikan sudah berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait ihwal rencana pengalihan impor minyak mentah dari Timur Tengah ke Amerika Serikat. Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menjelaskan porsi impor minyak mentah yang melewati Selat Hormuz sebesar 20&ndash;25 persen dari angka impor minyak mentah Indonesia secara keseluruhan. Selebihnya, lanjut Bahlil, berasal dari negara-negara lain, seperti AS, Brasil, serta negara-negara yang berasal dari Afrika, salah satunya Angola. &rsquo;&rsquo;Jadi, secara keseluruhan, impor kita untuk crude (minyak mentah) 20&ndash;25 persen lewat Selat Hormuz. Selebihnya tidak dari sana,&rdquo; ucap Bahlil. Untuk bahan bakar minyak (BBM), Bahlil menyampaikan Indonesia tidak mengimpornya dari kawasan Timur Tengah. Indonesia mengimpor BBM dari negara-negara di luar kawasan Timur Tengah, seperti Asia Tenggara. Oleh karena itu, Bahlil merasa perang antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran yang meluas tidak akan memengaruhi impor BBM. &rsquo;&rsquo;Untuk BBM-nya itu kami ambil dari Singapura sama Malaysia, dan kontrak kita sudah kontrak jangka panjang. Jadi, relatif oke,&rdquo; ucap Bahlil. Sebelumnya pada Sabtu (28/2), AS dan Israel melancarkan serangkaian serangan ke sejumlah target di Iran, termasuk Teheran. Serangan AS dan Israel terhadap Iran dilaporkan menimbulkan kerusakan dan korban sipil. Kemudian Iran membalas dengan meluncurkan serangan rudal ke wilayah Israel dan fasilitas militer AS di kawasan Timur Tengah. Pada Minggu (1/3), Presiden AS Donald Trump mengklaim pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tewas dalam serangan gabungan AS-Israel. Televisi pemerintah Iran mengonfirmasi kematian Ayatollah Ali Khamenei akibat serangan tersebut. Kemudian, media Iran pada Sabtu (28/2) melaporkan bahwa Selat Hormuz telah &ldquo;secara efektif&rdquo; ditutup menyusul serangan AS-Israel, meski belum ada pengumuman resmi mengenai blokade formal. &nbsp; &nbsp;

Menteri ESDM Bahlil Lahadia menyatkan Indonesia akan mengalihkan sebagian impor minyak mentah dari Timur Tengah ke AS buntut perang

Perang AS-Israel vs Iran kian Panas, Bahlil Sebut Indonesia akan Alihkan Sebagian Impor Minyak Mentah dari Timur Tengah ke AS   

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/27/bahlil-tamiang-3920500339.jpg" alt="Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/12). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/12). (ANTARA)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tengah berupaya mewujudkan swasembada energi di Indonesia. Menurutnya, butuh terobosan konkret untuk mewujudkan program ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu ia sampaikan di hadapan peserta Sidang Pleno XVIII Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) di Makassar, Sulawesi Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahlil menegaskan, upaya mencapai kemandirian energi mesti dilandasi tindakan nyata dan inovasi teknologi. Ketergantungan pada importir adalah bukti kegagalan mendorong kemandirian secara serius.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jangan pernah kita bermimpi akan menjadi swasembada energi kalau tidak kita melakukan. Dan para impor (energi) ini adalah yang mendapatkan manfaat dari ketidakmampuan kita untuk bagaimana mendorong swasembada," kata Bahlil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Umum Partai Golkar ini menyoroti beberapa permasalahan teknis utama di sektor energi, misalnya jumlah sumur minyak bumi yang sudah menua sehingga lifting migas tidak maksimal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/017213045/kapan-thr-pns-2026-cair-berikut-perkiraan-jadwal-dan-besaran-anggarannya">Kapan THR PNS 2026 Cair? Berikut Perkiraan Jadwal dan Besaran Anggarannya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sumur-sumur tua ini mau tidak mau kita harus intervensi lewat teknologi. Tidak ada cara lain dari total 39.000 sumur sampai 40.000 sumur kita itu yang beroperasi hanya 17.000 sampai 18.000 sumur. Selebihnya idle weld karena udah tua nah ini kita kerja samakan," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perlu ada terobosan untuk mempercepat pelaksanaan sumur-sumur yang sudah masuk plan of development (POD). Selain itu, Kementerian ESDM segera membuka tender untuk 110 blok minyak dan gas (migas) baru guna memperkuat ketahanan pasokan energi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Guna memaksimalkan program tersebut, Bahlil mengingatkan pentingnya percepatan eksekusi, investasi teknologi, dan kemitraan strategis antara pemerintah dan sektor swasta berjalan baik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kondisi ini mesti dibarengi peningkatan kapasitas pengolahan dalam negeri. Beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 12 Januari 2026 menjadi contoh konkret.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Beroperasinya RDMP Balikpapan menghasilkan 5 juta kiloliter (KL) bensin dan 3,9 juta KL solar, maka tahun (2026) ini dengan program B40 tidak lagi kita melakukan impor solar dan ini pertama kalinya dalam sejarah peradaban bangsa kita," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tengah berupaya mewujudkan swasembada energi di Indonesia.

Wujudkan Swasembada Energi, Bahlil Akan Revitalisasi Sumur Tua dan Buka Tender 110 Blok Migas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/01/oJnIdlJ9bVB0TNqK7Qe5Rtv96fElearBqKtVHnFk-1881672297.jpg" alt="SPBU swasta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>SPBU swasta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sejumlah pengelola SPBU swasta di tanah air terhitung kurang lebih dua bulan telah melakukan kolaborasi secara Bussines to Bussines (B to B) untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) dari PT Pertamina (Persero). Hal itu dilakukan seiring dengan tidak adanya tambahan kuota impor dari Pemerintah untuk SPBU swasta pada tahun 2025. Lantas, apakah sejumlah SPBU swasta mengalami kerugian karena telah membeli BBM dari Pertamina? Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menepis anggapan bahwa SPBU swasta mengalami kerugian akibat harus membeli BBM dari PT Pertamina (Persero). Menurutnya, salah satu SPBU swasta, yakni AKR justru tak mengalami masalah. &ldquo;AKR contoh. Dia sudah melakukan kerja dengan Pertamina dari awal. Nggak ada itu soal (mengalami kerugian),&rdquo; ujar Bahlil dalam Podcast Youtube Kasisolusi, dikutip Selasa (13/1). Terkait isu margin keuntungan SPBU swasta yang disebut-sebut menjadi lebih tipis, Bahlil menegaskan pemerintah tidak dalam posisi untuk mencampuri urusan tersebut. Menurutnya, margin usaha merupakan ranah bisnis yang tidak boleh diintervensi negara. &ldquo;Saya tidak mau tanya tentang margin karena itu mereka open book. Pemerintah nggak boleh mengintervensi marginnya orang,&rdquo; tegasnya. Bahlil juga menyatakan bahwa untuk menilai untung atau rugi sebuah badan usaha, diperlukan laporan keuangan yang valid. Sementara itu, pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengaudit pembukuan perusahaan swasta dalam konteks tersebut. &ldquo;Kalau mau bicara untung rugi itu kan harus ada laporan pembukuan. Saya kebetulan tidak pada posisi untuk mengaudit atau meminta pembukuan mereka,&rdquo; jelasnya. Meski demikian, Bahlil menilai secara logika bisnis, selama kerja sama antara SPBU swasta dan Pertamina masih berjalan, maka usaha tersebut seharusnya tetap menghasilkan keuntungan. &ldquo;Tetapi logika bisnisnya adalah selama itu berjalan, tetap dapat profit dong,&rdquo; imbuhnya. Lebih lanjut, Bahlil membantah keras narasi bahwa profit badan usaha swasta turun. Ia menilai secara teori bisnis, justru mereka sudah meraup keuntungan yang lebih cepat pada tahun 2025. Pasalnya, kata dia, badan usaha swasta sudah meraup untung sekitar bulan Agustus atau September, yang seharusnya didapat pada akhir tahun 2025. &ldquo;Kalau dia bilang bahwa profitnya turun, mana mungkin teorinya profit turun. Profit yang harusnya selesai di bulan Desember dengan 110 persen dia selesaikan, dia mengambil profitnya itu di bulan Agustus atau September. Cuan lah, bos,&rdquo; kata Bahlil. Ia kemudian memberikan ilustrasi sederhana. Misalnya, sebuah badan usaha mendapat kuota 110 persen dari Januari hingga Desember dengan target profit Rp1 juta. Namun, target penjualan tersebut sudah tercapai pada Agustus. &ldquo;Profitnya 1 juta. Jadi profit yang tadi direncanakan 1 juta selesai di bulan Desember, lu terima di bulan Agustus atau September. Mana lebih untung?&rdquo; ujarnya. Bahlil menilai, narasi kerugian SPBU swasta sengaja dibangun untuk menekan pemerintah agar membuka kembali lagi keran impor BBM. Padahal, menurutnya, langkah itu tidak bisa dibenarkan. &ldquo;Terus pemerintah salah di mana? Itulah kemudian saya katakan framing untuk mendorong agar seolah-olah keran impornya dibuka. Itu yang saya bilang nggak boleh pengusaha mengatur negara,&rdquo; tegasnya. &nbsp;

Sejumlah pengelola SPBU swasta di tanah air terhitung kurang lebih dua bulan telah melakukan kolaborasi secara Bussines to Bussines (B to B)

Apakah SPBU Swasta Rugi karena Beli BBM dari Pertamina? Begini Kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/09/bahlil-pln-aceh-3754692910.jpg" alt="Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers, Selasa (9/12). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers, Selasa (9/12). (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melontarkan kritik keras kepada sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta yang belakangan tetap beroperasi menjual produk non-BBM. Salah satunya, Bahlil menyebut ada SPBU swasta yang menjual kopi saat BBM kosong. Sementara pasokan BBM mereka kosong dan ia menilai praktik tersebut sebagai bentuk tekanan terhadap pemerintah. &ldquo;Kita ini jadi menteri, bukan menteri yang dibesarkan di atas bangku. Kita ini besar di lapangan. Jadi mau tekan pakai media, mau beginu mau begono, itu kita sudah ngerti siapa mau lakukan,&rdquo; kata Bahlil di Raffles Hotel di Jakarta, seperti dikutip Kamis (11/12). Meski begitu, ia menilai bahwa pola tekanan dari sebagian pengusaha untuk memengaruhi kebijakan energi nasional sudah sangat terlihat dan masih menggunakan cara-cara lama. &ldquo;Caranya aja masih cara lama, bagaimana bisa tekan kita?&rdquo; ujar Bahlil. Lebih lanjut, Bahlil membeberkan bahwa sempat ada perusahaan swasta yang enggan membeli pasokan minyak dari Pertamina. Namun, kata dia, sehingga SPBU mereka terlihat kosong dan memunculkan kesan kelangkaan BBM. &ldquo;Kemarin ada swasta nggak mau beli minyak. Seolah-olah nanti apa namanya pompa bensinnya udah nggak ada. Nanti jual tukang pijit, jual es, ya sudah,&rdquo; ungkapnya. Ia bahkan menegaskan bahwa praktik seperti itu tidak akan membuat pemerintah tunduk pada tekanan. Bahlil menegaskan bahwa negara tidak boleh dikuasai oleh kepentingan pemodal. &ldquo;Kau bikin aja tukang pijit, sampai kau mati situ tukang pijit. Apa urusannya sama gua?&rdquo; katanya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016940442/bahlil-minta-kader-golkar-siap-tangani-potensi-bencana-jangan-sampai-sudah-hujan-kita-kelabakan"> Bahlil Minta Kader Golkar Siap Tangani Potensi Bencana: Jangan Sampai Sudah Hujan, Kita Kelabakan</a>&nbsp; &ldquo;Negara nggak boleh dikendalikan oleh pengusaha,&rdquo; tegasnya. (*)

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kritik keras SPBU swasta yang jual produk non-BBM saat pasokan BBM kosong, ancam tekanan pada pemerintah.

Bahlil Kritik SPBU Swasta yang Jualan Kopi, Anggap sebagai Tekanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/23/Ketua-Umum-Partai-Golkar-Bahlil-Lahadalia-2JPG-2420253352.jpg" alt="Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat acara pembagian sembako sabagai rangkaian HUT ke-61 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (22/10/2025). (Dery Raidwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat acara pembagian sembako sabagai rangkaian HUT ke-61 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (22/10/2025). (Dery Raidwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="ltr">JawaPos.com &ndash; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya menjaga lingkungan meskipun pemerintah berusaha meningkatkan perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah bekerja serius memperbaiki tata kelola pertambangan di Indonesia.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Bahlil mengatakan, terdapat dua pilar utama memperbaiki tata kelola tambang. Yakni penertiban izin usaha yang tidak produktif dan kewajiban penambang menjaga kelestarian lingkungan.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Ketua Umum Partai Golkar ini mengungkapkan, pemerintah sudah mengambil langkah tegas, salah satunya dengan mencabut ratusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dinilai bermasalah atau tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Banyak izin tersebut dikuasai oleh perusahaan yang berkantor di pusat, tanpa memberikan dampak signifikan bagi daerah penghasil.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">"Sebagai Menteri ESDM, kami telah mengubah Undang-Undang Minerba. Sekarang, Pak Ketua DPD, banyak tambang-tambang yang kemarin saya cabut izin usahanya. Dan hampir sebagian besar perusahaan tambang itu kantornya ada di Jakarta," ujar Bahlil dalam Musyawarah Daerah (Musda) III DPD Partai Golkar Kalimantan Utara, Minggu (30/11).</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/016903668/ramalan-zodiak-aquarius-2-desember-2025-mulai-dari-cinta-karier-kesehatan-dan-keuangan">Ramalan Zodiak Aquarius 2 Desember 2025: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan</a></div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Selain administrasi, perbaikan pengelolaan tambang juga harus mengedepankan keberlanjutan ekologis. Artinya, pertambangan tidak boleh melupakan aspek menjaga lingkungan.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">"Dalam mengelola pertambangan, kita harus berwawasan lingkungan. Jangan lagi kita meninggalkan sejarah kelam bagi anak cucu kita," tegasnya.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu menyadari bahwa penerapan standar lingkungan yang ketat pasti akan menimbulkan dinamika dan tantangan baru bagi para pelaku usaha. Meski demikian, ia meminta semua pihak menerima konsekuensi tersebut demi melestarikan alam.&nbsp;</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">"Ke depan, berdasarkan pengalaman yang belum baik, kita harus menyempurnakannya. Ekonomi boleh kita dapatkan, tetapi lingkungan juga harus kita jaga. Semua ini adalah bagian dari usaha kita untuk mewariskan sesuatu yang lebih baik kepada anak cucu kita," tambah Bahlil.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Di sisi lain, perbaikan tata kelola ini juga mencakup aspek keadilan sosial bagi pengusaha daerah. Bahlil menyebut bahwa mekanisme lama yang rumit sering kali membuat pengusaha lokal kesulitan mendapatkan akses legal, sementara pengusaha pusat dengan jaringan kuat lebih mendominasi.&nbsp;</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">"Kalau ini tidak kita ubah, sampai ayam tumbuh gigi pun keadilan sosial akan sulit kita wujudkan. Atas dasar pengalaman saya sebagai mantan pengusaha daerah yang merasakan sakitnya berjuang di Jakarta, diputar-putar, diminta syarat A, syarat B, syarat C, betapa susahnya," tandasnya.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Bahlil melaporkan bahwa di bawah persetujuan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah telah merampungkan revisi regulasi, termasuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), hingga Peraturan Menteri. Regulasi baru ini memberikan jalur prioritas bagi Koperasi, UMKM, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mendapatkan izin pengelolaan tambang tanpa harus melalui mekanisme tender yang memberatkan.</div>

Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya menjaga lingkungan meskipun pemerintah berusaha meningkatkan perekonomian nasional. 

Bahlil Tekankan Perbaikan Tata Kelola Tambang, Sebut Ekonomi Tidak Boleh Abaikan Lingkungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/24/Presiden-Prabowo-2942400128.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/11)." width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/11).</figcaption>
</figure>  JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (23/11). Pertemuan itu dilakukan sejak Minggu siang hingga malam. Dalam unggahan pada akun Instagram @sekretariat.kabinet, pertemuan itu salah satunya membahas soal penertiban kawasan hutan dan pertambangan. "Pertemuan yang berlangsung sejak siang hingga malam ini membahas berbagai agenda strategis," kata Sekretaris Kabinet, Letkol Teddy Indra Wijaya. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, membahas soal konsekuensi hukum atas pelanggaran serta aktivitas ilegal di sektor kehutanan dan pertambangan. "Penanganan sejumlah kawasan ilegal yang sebelumnya sulit dijangkau oleh aparat," ucap Teddy. Lebih lanjut, Teddy menegaskan Presiden Prabowo berkomitmen menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 bahwa kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. "Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 bahwa 'Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat'," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto memanggil pejabat tinggi untuk membahas penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal di Bogor.

Prabowo Panggil Jaksa Agung, Kapolri, hingga Panglima TNI Bahas Tambang Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/13/Menteri-ESDM-Bahlil-Lahadalia-1-3658710208.jpg" alt="Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku selalu membaca doa lifting sesaat sebelum tidur malam. Hal itu dilakukan agar lifting Indonesia bisa mencapai target sebagaimana yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).&nbsp; "Mengurus lifting ini Bapak Ibu semua, saya jujur mengatakan, kita ini kalau tidur malam, baca doa tidur malam, terakhir baca doa lifting," ujar Bahlil dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XII DPR RI, dikutip Kamis (13/11).&nbsp; Bahlil menyebut, doa tersebut selalu ia panjatkan lantaran lifting dalam APBN merupakan standar capaian yang memasng saat ini dipegang oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebagai pembantu presiden, Bahlil menyatakan bahwa dirinya menjadikan lifting sebagai KPI atau capaian bagi jabatannya sebagai Menteri ESDM.&nbsp; "Karena bagi saya KPI saya yang dipegang oleh Bapak Presiden adalah apa yang ditargetkan dalam UU APBN," ujarnya.&nbsp; "Saya tidak mau pusing, saya pembantu Presiden, Menteri itu adalah pejabat negara pembantu Presiden. Bos kita cuma Presiden, jadi bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan Presiden, bukan apa yang orang lain pikirkan, kalau pikirannya bagus kita rangkul. Tapi kalau tidak bagus, ya sorry ye," tambah Bahlil.&nbsp; Selanjutnya, Bahlil menceritakan bahwa untuk mencapai target lifting minyak memang tidak mudah. Terlebi, lifting minyak RI tidak pernah menyentuh target yang ditetapkan dalam APBN sejak 2008.&nbsp; "Sudah sangat lama target lifting kita hampir tidak mencapai di dalam APBN. Di 2024, target APBN kita mencapai 605.000 barel per day. Realisasi kita berapa? 580.000 barel per day," kisahnya.&nbsp; Namun, kata dia, berkat doa yang dipanjatkan dan juga dukungan dari Komisi XII. Bahlil berbangga hati menyebut, target APBN sudah bisa tercapai pada masa kepemimpinannya sebagai Menteri ESDM.&nbsp; "Sekarang alhamdulillah karena dukungan dari bapak ibu semua pimpinan Komisi XII dan stakholder, kita sudah mencapai 605.000 sampai dengan 606.000 barel per day," tutur Bahlil.&nbsp; "Sekalipun ada kenaikan tidak signifikan, tapi kita hari ini sudah sampai target APBN," tukasnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pentingnya doa lifting untuk mencapai target APBN 605.000 barel per hari.

Demi Capai Target APBN, Bahlil Akui Tiap Malam Selalu Baca 'Doa Lifting' Sebelum Tidur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/26/WhatsApp-Image-2025-10-26-at-123322-3378683861.jpeg" alt="Pemerintah menilai hilirisasi harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat setempat, bukan hanya untuk korporasi besar." width="100%">
<figcaption>Pemerintah menilai hilirisasi harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat setempat, bukan hanya untuk korporasi besar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa daerah harus memperoleh porsi keekonomian yang besar dari sektor pertambangan dan hilirisasi. Pemerintah, kata dia, mendorong agar seluruh pihak&mdash;mulai dari pemerintah pusat, daerah, investor, hingga pelaku usaha dan masyarakat&mdash;bersinergi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. &ldquo;Hilirisasi ke depan, itu harus berkeadilan bagi daerah-daerah, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) daerah, masyarakat daerah. Justru nilai tambahnya harus orang daerah yang dapat paling banyak. Mereka harus jadi tuan di negeri sendiri. Tidak boleh kue ekonomi itu dibawa semua ke Jakarta atau dibawa ke investor. Inilah sebagai implementasi dari sila kelima Pancasila,&rdquo; tegas Bahlil dalam Jakarta Geopolitical Forum IX/2025 (JGF 2025) yang digelar Lemhannas, di Jakarta, Selasa (24/6/2025). Bahlil menilai hilirisasi harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat setempat, bukan hanya untuk korporasi besar. Ia menekankan, pembangunan industri tidak boleh menjadikan daerah sekadar penonton dalam proses ekonomi nasional. Sebagai contoh, Bahlil memaparkan keberhasilan Maluku Utara dan Sulawesi Tengah yang ekonominya tumbuh pesat berkat hilirisasi. Kedua provinsi itu mencatat pertumbuhan ekonomi hingga 20 persen, jauh di atas rata-rata nasional yang berada di kisaran 6 persen. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/26/WhatsApp-Image-2025-10-26-at-123322-1-3580997072.jpeg" alt="Pemerintah menilai hilirisasi harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat setempat, bukan hanya untuk korporasi besar. (Cahyo - Biro Pers Sekretariat Presiden)" width="100%">
<figcaption>Pemerintah menilai hilirisasi harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat setempat, bukan hanya untuk korporasi besar. (Cahyo - Biro Pers Sekretariat Presiden)</figcaption>
</figure> &ldquo;Ini adalah strategi untuk melakukan transformasi ekonomi kita, dari jasa konstruksi ke industri. Dan kalau ini konsisten kita lakukan, Insya Allah kita akan menuju kepada apa yang sudah ditargetkan, untuk kita menjadi salah satu negara yang GDP (Gross Domestic Product) kita masuk 10 besar pada 2045,&rdquo; ujarnya. Selain soal pemerataan, Bahlil menyoroti pentingnya keberlanjutan pascatambang. Pemerintah kini tengah menyusun peta jalan hilirisasi pascatambang, termasuk pembangunan industri baru setelah masa pertambangan berakhir. Langkah ini, menurut Bahlil, krusial untuk menjaga keberlanjutan ekonomi daerah agar tidak bergantung pada sumber daya alam semata. Ia menegaskan bahwa arah hilirisasi bukan hanya tentang industrialisasi, tetapi juga tentang keadilan sosial yang nyata bagi rakyat daerah.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa daerah harus memperoleh porsi keekonomian yang besar dari sektor pertambangan dan hilirisasi.

Bahlil: Hilirisasi Harus Berkeadilan, Daerah Jangan Hanya Jadi Penonton

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/20/JKT_-Konfrensi-Pers-Skema-Impor-BBM-SPBU-Swasta_Salman-Toyibi_-4JPG-3604634142.jpg" alt="Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (tengah) bersama Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung dan perwakilan SPBU swasta memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan SPBU swasta di Jakarta, Jumat (19/9/2025). (Salman Toyi" width="100%">
<figcaption>Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (tengah) bersama Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung dan perwakilan SPBU swasta memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan SPBU swasta di Jakarta, Jumat (19/9/2025). (Salman Toyi</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tengah mematangkan proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) sebagai pengganti Liquified Petroleum Gas (LPG) demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan, 18 proyek hilirisasi saat ini tengah difinalisasi oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), DME pun masuk menjadi salah satunya. Adapun Tim Satgas dan Ketahanan Energi Nasional sendiri telah merampungkan pra studi kelayakan 18 proyek ini, serta telah diberikan ke Danantara. "Sekarang, dari pra FS itu dipelajari oleh konsultan untuk finalisasi di Danantara. Dari sekian banyak, 18 project itu salah satunya adalah DME," ujar Bahlil di Jakarta dikutip Minggu (26/10). Dia pun menekankan, penggantian LPG menjadi DME pun dilakukan untuk menekan angka impor. Terlebih saat ini konsumsi LPG Indonesia mencapai 8,5 juta ton. "Kapasitas produksi dalam negeri itu hanya 1,3 juta ton. Jadi kita impor sekitar 6,5 juta ton sampai 7 juta ton. Nah caranya bagaimana mengurangi impor adalah kita melahirkan substitusi impor melalui hilirisasi batu bara," ungkap dia. Adapun teknologi yang digunakan berasal dari Tiongkok dan Eropa yang dirasa cocok dengan Indonesia. Hanya saja, keputusan tetap berada di tangan Danantara. Sementara itu, wacana penggunaan DME sebagai pengganti gas LPG bukan hal yang baru di Indonesia. Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Arsal Ismail mengatakan pihaknya sedang membangun hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) di Kawasan Industri Tanjung Enim, Sumatera Selatan. DME ini nantinya akan digunakan sebagai pengganti LPG sebagai bahan bakar rumah tangga guna mengurangi impor. Berdasarkan target, DME sudah bisa digunakan pada 2026 mendatang. "Kalau sesuai timeline kita, kan pembangunan kurang lebih 3 tahun. Kalau tahun depan sudah mulai (dibangun), diharapkan 2026 sudah hasilkan produk DME itu," ujar Arsal di Hotel Raffles Jakarta, Jumat (26/8/2022). Meski begitu, proyek ini sempat mandek setelah ditinggal investor utamanya, perusahaan asal Amerika Serikat Air Products and Chemicals Inc (APCI). PTBA pun akan menggandeng investor baru untuk melanjutkan proyek ini.

Proyek DME sebagai pengganti LPG di Indonesia, langkah pemerintah untuk mengurangi impor energi dan meningkatkan kemandirian.

Tekan Angka Impor, di Indonesia LPG Bakal Diganti DME asal Tiongkok-Eropa?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/16/ESDM-16-A-2591576450.jpg" alt="Menteri ESDM Bahlil dalam gelaran Mineral &amp; Batubara Convention-Expo (Minerba Convex) 2025 di Jakarta, Rabu (15/10/2025)/(Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Bahlil dalam gelaran Mineral &amp; Batubara Convention-Expo (Minerba Convex) 2025 di Jakarta, Rabu (15/10/2025)/(Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia harus dikelola dengan baik untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Hal itu semata dilakukan untuk pemerataan pembangunan. &ldquo;Sumber daya alam kita yang begitu besar, harus kita kelola sebaik-baiknya, untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, dan untuk kesejahteraan rakyat kita. Ini yang terkait dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945,&rdquo; ujar Bahlil dalam gelaran Mineral &amp; Batubara Convention-Expo (Minerba Convex) 2025 di Jakarta, Rabu (15/10/2025). Bahlil menyebut arah kebijakan pengelolaan tambang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Sugianto, yang menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang &ldquo;Yang selalu menjadi arahan Presiden kita bahwa sumber daya alam kita, tambang kita, dalam pengelolaannya, jangan kita pikir kita habiskan sekaligus, kita harus ingat bahwa ada generasi kita berikutnya. Yang kita harus lakukan dengan baik, dengan lingkungan yang baik, dengan proses-proses yang memenuhi kaidah aturan yang berlaku,&rdquo; jelasnya. Pemerataan Ekonomi Melalui Hilirisasi Dalam kesempatan itu, Bahlil juga menyoroti pentingnya pemerataan ekonomi hingga ke daerah-daerah. Salah satu strategi yang ditempuh pemerintah adalah melalui hilirisasi sektor pertambangan. Menurutnya, pemerintah telah menyerahkan sekitar 18&ndash;20 proyek hilirisasi dengan total investasi mencapai USD 38 miliar atau sekitar Rp618 triliun. Proyek-proyek tersebut diproyeksikan menciptakan 300 ribu lapangan kerja langsung dan lebih dari satu juta lapangan kerja tidak langsung. &ldquo;Ini adalah cara kehadiran negara untuk mendorong program agar bisa melakukan pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah. Ekonomi kita tidak boleh hanya tumbuh di Jakarta, harus di daerah. Caranya apa? Hilirisasi. Kalau tanpa ini, saya pikir kita akan susah untuk mencapai percepatan-percepatan pembangunan,&rdquo; tegas Bahlil. Bahlil menambahkan, pemerintah ingin agar pembangunan ekonomi tidak lagi terpusat di kota besar. Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah memberi kesempatan kepada UMKM, koperasi, dan BUMD lokal untuk mendapat prioritas dalam pengajuan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Digitalisasi Tata Kelola Tambang Selain soal pemerataan, Kementerian ESDM juga meluncurkan aplikasi Minerba One, sebagai bagian dari upaya mempercepat transformasi digital dalam tata kelola pertambangan nasional. Aplikasi ini merupakan hasil integrasi dari sejumlah sistem digital yang sudah dikembangkan sebelumnya, seperti Minerba One Data Indonesia (2011), Minerba Online Monitoring System (MOMS), dan e-PNBP (2019). Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Tri Winarno menjelaskan, Minerba One dibangun untuk menyatukan seluruh proses bisnis pertambangan, mulai dari studi kelayakan, pencatatan sumber daya, produksi, hingga pelaporan penjualan mineral dan batubara. &ldquo;Minerba One hadir menyatukan sistem-sistem yang sudah ada dan sudah dibangun mulai dari hulu, yaitu dari mulai feasibility study, pencatatan sumber daya cadangan, sampai kepada penjualan mineral dan batubara, yang bertujuan agar supaya bisnis proses mulai dari perizinan, produksi, pengawasan&hellip; harus kita bangun, dan juga hingga pelaporan berbasis data yang kredibel dan real time,&rdquo; jelas Tri. Ia menambahkan, digitalisasi ini tidak hanya bertujuan untuk mempermudah birokrasi, tetapi juga memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan layanan publik di sektor minerba. Kementerian ESDM menegaskan komitmennya menghadirkan layanan yang lebih cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan dunia usaha, sekaligus memperkuat peran negara dalam pengawasan dan pembinaan sektor pertambangan nasional.

Kekayaan sumber daya alam Indonesia harus dikelola dengan baik untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara untuk pemerataan pembangunan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Menteri ESDM Bahlil Lahadalia

Berita Terkini