<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1783149362455708622" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/09/Menteri-BUMN-Erick-Thohir-Dery-Ridwansah-5JPG-2337440015.jpg" alt="Menteri BUMN/Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad-Interim Erick Thohir" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN/Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad-Interim Erick Thohir</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> &nbsp; JawaPos.com - Dukungan pendanaan yang kuat menjadi hal krusial dalam mewujudkan target ambisius transisi energi di Indonesia. Pemerintah pun gencar mencari sokongan berbagai potensi sumber finanasial yang memungkinkan. Salah satunya melalui Transisi Energi Berkeadilan (Just Energy Transitions Partnership/JETP) yang dijalin secara tidak mengikat pada G20 di Bali pada November 2022. "Ini jalinan kerja sama yang luar biasa bagi Indonesia dengan para mitra yang memiliki visi yang sama untuk membangun Indonesia. Indonesia sebagai negara yang menjadi salah satu pertumbuhan ekonomi dunia, penting dijaga bersama-sama. Karena faktanya, dengan situasi global saat ini, pertumbuhan ekonomi menjadi kunci untuk menjaga warga dan masing-masing negara untuk mendapatkan hal yang lebih baik dalam menghadapi ketidakpastian saat ini," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad-Interim Erick Thohir saat peluncuran Investment and Policy Plan (CIPP) Pelaksanaan Transisi Energi Berkeadilan (Just Energy Transitions Partnership/JETP) di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Selasa (21/11). JETP dioptimalkan sebagai salah satu jembatan Indonesia dalam mendorong transisi energi sesuai dengan komitmen yang sudah tertuang dalam target Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) dan upaya Indonesia mencapai net zero emission di tahun 2060 atau lebih cepat. "JETP merupakan salah satu upaya Indonesia dalam mendorong percepatan transisi energi sesuai dengan komitmen yang sudah tertuang dalam target ENDC yang dalam aspirasi Indonesia kita dapat mencapai NZE di tahun 2060," tutur Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. Rampungnya rumusan skenario dekarbonisasi, daftar proyek prioritas dan mekanisme pembiayaan yang dituangkan dalam dokumen CIPP dinilai oleh pemerintah sebagai komitmen JETP dalam membantu Pemerintah Indonesia sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan di sektor ketenagalistrikan yang berbasis energi hijau. Sejalan dengan itu, Kementerian ESDM sudah mempersiapkan peta jalan net zero emission sektor energi yang diharapkan dapat menjadi landasan transisi energi sampai dengan 2060. Target JETP dianggap lebih ambisius dan lebih tinggi dari target yang tertuang dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Peta Jalan Net Zero Emission (NZE) sektor energi. "Target-target JETP ini merupakan target kondisional yang hanya bisa dicapai melalui kerja sama teknis dan pendanaan para pihak," ujar Arifin. &nbsp; Katalis Investasi Adanya kerja sama JETP diharapkan dapat mengkatalisasi investasi dan dukungan yang jauh lebih besar ke depannya. Khususnya, dapat memprioritaskan dukungan dan investasi bagi fondasi dari transisi energi itu sendiri, yaitu pengembangan dan penguatan jaringan transmisi. "Karena tanpa transmisi, tidak ada transisi. Selain itu, kerjasama teknis dan pendanaan dibutuhkan untuk dapat mempercepat upaya pelaksanaan proyek prioritas yang sudah di identifikasi dalam dokumen CIPP dalam semua area investasi," imbuhnya. Jalinan mitra kerja juga dibutuhkan demi memastikan transisi energi dapat memperhatikan seluruh aspek sosio ekonomi dan lingkungan sebaik-baiknya, sehingga transisi energi dapat berlangsung secara berkeadilan. "Dukungan dari para negara sahabat yang tergabung dalam International Partners Group (IPG), institusi finansial, pelaku usaha termasuk para perusahaan milik negara dan pihak swasta serta tentunya kementerian dan lembaga terkait dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam mencapai tujuan transisi energi di Indonesia," tambah Arifin. Bagi Arifin, peresmian dokumen CIPP mengawali babak implementasi dari kerja sama dengan pihak JETP. "Kini saatnya merealisasi komitmen yang sudah disepakati bersama dan mewujudkan transisi energi yang ambisius dan berkeadilan bagi Indonesia," tegas Arifin. Kesepakatan JETP terjalin antara Indonesia dengan negara-negara maju yang tergabung dalam International Partners Group (IPG), dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang dan beranggotakan Denmark, Inggris, Italia, Jerman, Kanada, Norway, Prancis, dan Uni Eropa. "Terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya para negara sahabat atas inisiasinya untuk membangun kemitraan global transisi energi berkeadilan," apresiasi Arifin. Komitmen pendanaan yang disepakati dalam pernyataan bersama awalnya bernilai 20 miliar dolar AS, namun kini dengan berbagai penambahan telah mencapai 21,6 miliar dolar AS, dimana 11,6 miliar dolar AS bersumber dari dana publik negara-negara IPG, sedangkan 10 miliar dolar AS akan berasal dari bank-bank internasional yang bergabung dalam Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) working group. Dokumen CIPP merumuskan skenario dekarbonisasi yang telah merumuskan target kondisional bersama emisi gas rumah kaca bagi sektor ketenagalistrikan on-grid sebesar 250 juta ton CO2 dengan porsi energi terbarukan mencapai 44% di tahun 2030. Selain itu, peta jalan JETP juga menetapkan pencapaian emisi nol bersih ketenagalistrikan pada tahun 2050, satu dekade lebih cepat dari peta jalan yang sedang dipersiapkan pemerintah Indonesia. CIPP 2023 akan fokus kepada sistem ketenagalistrikan on-grid. Sementara bagi sistem ketenagalistrikan off-grid akan dilaksanakan analisis yang lebih mendalam untuk menetapkan strategi dekarbonisasi yang sejalan dengan cita-cita industrialisasi dan hilirisasi Indonesia. Dokumen CIPP merupakan "living document" yang akan terus dimutakhirkan setiap tahunnya agar senantiasa mencerminkan kondisi perekonomian global dan prioritas kebijakan dalam negeri. (*) </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Dukungan pendanaan yang kuat menjadi hal krusial dalam mewujudkan target ambisius transisi energi di Indonesia.

Dokumen CIPP Terbit, Impelementasi JETP Dimulai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/06/SEKJEN-ESDM-3789090840.jpg" alt="Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Energi, Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana memastikan penyaluran bantuan rice cooker akan dilakukan pada bulan ini. Prosesnya kini masih dalam tahap pengadaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya kita berusaha secepatnya (penyaluran dilakukan) mulai November," kata Dadan Kusdiana saat ditemui di Kantor Kemenhub Jakarta, Senin (13/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dadan menambahkan bahwa penyaluran bantuan rice cooker akan dikirim langsung ke alamat penerima. Dalam hal ini, Kementerian ESDM memastikan bahwa proses kontrak pengadaaan yang dilakukan telah disepakati termasuk dengan ongkos kirim atau ongkir kepada penerima.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita kirimkan langsung. Kan kita kontraknya itu dengan biaya ngirim. Jadi dikirimkam dengan sesuai alamatnya itu," tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, mantan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi ini menuturkan sebelum disalurkan ada sejumlah tahapan yang sedang dilakukan Kementerian ESDM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/013054820/pengamat-minta-bagi-bagi-cuan-berkedok-pembagian-rice-cooker-gratis-dibatalkan">Pengamat Minta Bagi-bagi Cuan Berkedok Pembagian Rice Cooker Gratis Dibatalkan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ditanya spesifik perihal progres dan realisasi penyaluran, Dadan meminta awak media untuk menunggu. Bahkan, ia juga meminta rekan-rekan media untuk langsung memantau di lapangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013054589/pemerintah-siapkan-anggaran-rp-3475-miliar-untuk-500000-rice-cooker-gratis-buat-masyarakat">Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 347,5 Miliar untuk 500.000 Rice Cooker Gratis Buat Masyarakat</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari sekarang itu kita melakukan realisasi, tapi kan ada tahapan. Tahapannya itu ada proses pengadaan, ada kontrak. Biarin dulu deh kita jangan terlalu banyak ditanya hari per hari, kan progresnya ada pengadaan. Tapi teman-teman (media) silahkan pantau aja di lapangan udah ada yang nyampe atau belum," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dadan hanya memastikan bahwa pengadaan yang dilakukan Kementerian ESDM telah sesuai dengan semestinya, yakni melalui e-katalog. Bahkan, jauh-jauh hari pihaknya sudah melakukan sosialisasi, termasuk market sounding terkait program bantuan rice cooker gratis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga dengan begitu, kata Dadan, perusahaan yang memasukkan produknya ke e-katalog telah siap dari sisi stok. Saat ditanya perusahaan apa yang sudah memasukkan produk ke e-katalog, Dadan enggan menyebut karena mengaku tidak tahu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun dia memastikan bahwa perusahaan yang mengajukan dalam pengadaan ini berasal dari dalam negeri. Soal informasi lebih detail, Dadan meminta agar langsung menghubungi Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya terus terang belum tahu kalo namanya siapa, mungkin nanti langsung tanya aja ke dirjen listrik kalo progres harian. tanya aja ke sana, pasti udah selesai," pungkas Dadan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, pemerintah akan membagikan 500 ribu unit alat memasak berbasis listrik (AML) atau rice cooker ke masyarakat tahun ini.</div> <div dir="auto"> Staf Khusus Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan anggaran yang disiapkan untuk program itu mencapai Rp347,5 miliar. "Anggaran yang disiapkan untuk program peningkatan konsumsi listrik masyarakat melalui AML sebesar Rp347,5 miliar untuk 500 ribu rumah tangga," ucapnya. </div>

Dadan Kusdiana memastikan penyaluran bantuan rice cooker akan dilakukan pada bulan ini. Prosesnya kini masih dalam tahap pengadaan.

Habiskan Biaya Rp 347,5 Miliar, Bulan Ini Kementerian ESDM Bakal Bagi-bagi Rice Cooker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/PGN.jpg" alt="Salah satu petugas PGN tengah memeriksa instalasi jaringan gas di Kota Pasuruan, Jawa Timur. (PGN" width="100%">
<figcaption>Salah satu petugas PGN tengah memeriksa instalasi jaringan gas di Kota Pasuruan, Jawa Timur. (PGN</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Beban keuangan negara terus meningkat, salah satunya karena konsumsi elpiji (LPG). Hal itu dirasakan terutama pada elpiji subsidi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pada 2022, konsumsi elpiji subsidi mencapai 7,8 juta ton. &rdquo;Tahun ini subsidi (untuk elpiji) mencapai Rp 117 triliun,&rdquo; katanya setelah rapat terbatas di istana kepresidenan, Jakarta, kemarin (12/10). Airlangga mengungkapkan, ada wacana memperluas jaringan gas untuk dapat menurunkan beban fiskal karena subsidi elpiji. Pemerintah menargetkan jaringan gas bisa masuk ke 4 juta rumah pada 2024. Namun, melihat capaian sekarang, target tahun depan sulit tercapai. Saat ini, progresnya baru 835 ribu rumah. Proyek itu dikerjakan oleh PGN dan pemerintah. Dari PGN hanya 241 ribu rumah. Menurut Airlangga, jaringan gas tersebut bisa dinaikkan ke angka 2,5 juta jaringan pada 2024 dengan mengajak swasta terlibat di dalamnya. Untuk itu, aturan yang ada harus diubah. &rdquo;Nah, caranya tentu mengubah perpres sehingga memungkinkan pihak swasta bisa ikut di dalam pengembangan jaringan gas kota,&rdquo; papar Airlangga. Dalam aturan baru itu, menteri ESDM ditunjuk sebagai penanggung jawab KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha). Dengan dibantu swasta dalam pengembangan jaringan gas, pemerintah berharap target 4 juta rumah pada 2024 akan tercapai. &rdquo;Oleh karena itu, peraturan presidennya akan diubah sehingga pihak swasta pun nanti bisa melakukan KPBU dan penanggung jawabnya dari menteri ESDM,&rdquo; terangnya. Airlangga menambahkan, swasta harus diyakinkan bahwa mereka akan mendapat gas di harga USD 4,72 di hulu. Di sisi lain, untuk elpiji 3 kilogram, rantai pasoknya dinilai terlalu panjang. Kementerian ESDM kini tengah mengevaluasi apakah rantai pasok itu bisa diperpendek atau tidak. Terkait elpiji 3 kilogram itu pula, Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam kesempatan terpisah mengungkapkan bahwa akan dilakukan perubahan penerima elpiji subsidi. Sekarang akan berbasis pada data penerima. &rdquo;Sudah mulai didaftarkan untuk digitalnya,&rdquo; katanya. Targetnya, ada 60 juta penerima subsidi yang bisa terdata. Soal kapan dimulainya skema baru distribusi elpiji 3 kilogram subsidi, Arifin tidak menjawab secara pasti. Sementara itu, di lapangan, masyarakat yang akan beralih ke elpiji nonsubsidi dengan membeli gas elpiji 12 kilogram semakin sulit. Arifin mengakui bahwa jumlah tabung di lapangan semakin hari semakin sedikit. &rdquo;Berarti ini ada yang bocor (alokasi tidak sesuai dengan yang dianggarkan, Red),&rdquo; ujarnya. (lyn/c17/fal)

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pada 2022, konsumsi elpiji subsidi mencapai 7,8 juta ton.

Kurangi Beban Fiskal, Pemerintah Gandeng Swasta Perluas Jaringan Gas

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/03/Kideco-eliteJPG-961859296.jpg" alt="Direktur Legal and Corporate Affairs Kideco Arif Kayanto (kiri) bersama Direktur Utama Kideco M. Kurnia Ariawan (kanan) menerima sejumla h penghargaan dalam GMP Award 2023" width="100%">
<figcaption>Direktur Legal and Corporate Affairs Kideco Arif Kayanto (kiri) bersama Direktur Utama Kideco M. Kurnia Ariawan (kanan) menerima sejumla h penghargaan dalam GMP Award 2023</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengatakan, perusahaan tambang harus benar-benar terbuka. Karena budaya&nbsp; transparansi dan akuntabilitas harus menjadi inti utama dari perusahaan.&nbsp; "Perusahaan diharapkan mampu menghadapi tantangan dunia saat ini, yaitu tuntutan transparansi dan akuntabilitas, kerusakan lingkungan yang menyebabkan pemanasan global, transisi energi, fluktuasi harga komoditas, dan lainnya," ujar Arifin Tasrif, dalam sambutannya di acara penyerahan penghargaan Good Mining Practice Award 2023, yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, di Jakarta.&nbsp; Lebih lanjut Menteri Arifin juga menjelaskan bahwa, industri pertambangan batu bara juga harus dapat berjalan secara efektif, efisien, berkelanjutan dan dapat berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.&nbsp; Oleh karena itu Kementerian ESDM memberikan penghargaan, yang merupakan wujud apresiasi terhadap perusahaan yang telah menerapkan kaidah pertambangan yang baik, dan juga merupakan tolak ukur hasil pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian ESDM terhadap perusahaan pertambangan.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013011156/soal-pembatasan-pertalite-menteri-esdm-bilang-bakal-bahas-lagi-sama-sri-mulyani-dan-erick-thohir">Soal Pembatasan Pertalite, Menteri ESDM Bilang Bakal Bahas Lagi sama Sri Mulyani dan Erick Thohir</a> "Apresiasi tersebut, diharapkan dapat terus memperbaiki iklim investasi dan tata kelola industri pertambangan," ujarnya.&nbsp; Acara tersebut telah terselenggara sejak 2020 sebagai apresiasi terhadap kinerja perusahaan tambang. Terdapat 394 badan usaha pertambangan dan pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) yang mengikuti dalam penilaian apresiasi ini. Pada pagelaran tersebut, PT Kideco Jaya Agung (Kideco), anak perusahaan energi terintegrasi PT Indika Energy Tbk, kembali memperoleh sejumlah penghargaan. Kideco memperoleh apresiasi tertinggi peringkat Aditama, untuk kategori Pengelolaan Teknis Pertambangan Batubara dan untuk kategori Aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan Batubara. Selain itu Kideco juga menerima peringkat Utama untuk Aspek Usaha Jasa Pertambangan Batubara dan Aspek Konservasi Batubara. Direktur Utama Kideco, Mohamad Kurnia pada kesempatan yang sama menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan memperkuat aspek ESG (Environment, Social and Governance).&nbsp; &ldquo;Penghargaan ini menegaskan komitmen Kideco terhadap lingkungan dan masyarakat Indonesia. Sebuah kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada Kideco yang akan kami jaga dengan baik. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan memperkuat aspek ESG&nbsp; dalam setiap aspek bisnis operasional perusahaan," ujar Mohamad Kurnia.

Menteri Arifin juga menjelaskan bahwa, industri pertambangan batu bara juga harus dapat berjalan secara efektif, efisien, berkelanjutan.

Menteri ESDM: Perusahaan Tambang Harus Transparan dan Akuntabel 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/arifin-tasrif-biro-klik-esdm.jpg" alt="Menteri ESDM Arifin Tasrif" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Arifin Tasrif</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan akan kembali membahas soal wacana pembatasan pembelian Pertalite. Pembahasan ini akan dilakukan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri BUMN Erick Thohir. "Kita mau wacanakan lagi sama Menteri Keuangan dan Menteri BUMN," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif kepada wartawan di sela acara 4th International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (ICIUOG) 2023, Nusa Dua Bali, Jumat (22/9). Meski begitu, Arifin tidak membeberkan lebih lanjut kapan pertemuan itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan bahwa pihaknya masih terus menggodok Perpres 191 Tahun 2014 untuk menindaklanjuti tentang kriteria kendaraan yang boleh menggunakan BBM RON 90 atau Pertalite. "Kita ada dua bagian, Pertamax sama Pertalite. Misalnya yang sekarang kan belum diatur secara benar yang harus pakai Pertamax dan Pertalite itu siapa," ucap dia. "Masa yang duitnya banyak boleh pakai Pertamax bersubsidi enggak fair dong, itu hak nya sudah hak wajib subsidi. Nanti kita lihat lagi siapa sih. Kalau misal jenis kendaraan mewah pakai Pertalite jangan dong," imbuhnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/012963998/pertamina-ungkap-temuan-baru-kasus-air-sumur-tercemar-pertalite-di-gunung-sindur">Pertamina Ungkap Temuan Baru Kasus Air Sumur Tercemar Pertalite di Gunung Sindur</a> Diberitakan sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial &amp; Trading PT Pertamina (Persero) masih melakukan uji coba pembatasan pembelian Pertalite maksimal 120 liter per hari. Adapun pembatasan berdasarkan kriteria kendaraan masih menunggu revisi aturan baru dari pemerintah. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting memastikan soal aturan pembatasan kendaraan yang bisa membeli BBM subsidi berdasarkan kapasitas mesin (CC) akan tertuang dalam Perpres Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012904485/pertalite-bakal-digantikan-dengan-pertamax-green-92-ketahui-bedanya">Pertalite Bakal Digantikan dengan Pertamax Green 92, Ketahui Bedanya </a> "Itu sementara saja (pembatasan volume) sebagai default di sistem. Dimana kita sedang melakukan ujicoba sistem dan infrastruktur. Sementara itu kami juga masih menunggu ketentuan kriteria kendaraan yang bisa menggunakan BBM Subsidi yang nanti akan tertuang dalam revisi Perpres 191/2014," kata Irto dalam keterangan tertulis kepada JawaPos.com, Selasa (13/9). Adapun skemanya, setiap kendaraaan roda empat yang mengisi BBM subsidi di SPBU Pertamina akan dicatat nomor polisinya oleh sistem yang disiapkan. Lebih lanjut ia mengatakan, terkait pembatasan solar pihaknya masih mengikuti aturan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas (BPH Migas) Nomor 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020. Dalam aturan tersebut termaktub pengendalian penyaluran jenis BBM tertentu(JBT) atau Solar subsidi. Untuk jenis kendaraan pribadi roda empat, pembelian maksimal 60 liter per hari. Kemudian, angkutan umum orang atau barang roda empat dibatasi 80 liter per hari dan angkutan umum orang atau barang roda enam maksimal 200 liter per hari.

"Ada Pertamax sama Pertalite. Misalnya yang sekarang kan belum diatur secara benar yang harus pakai Pertamax dan Pertalite itu siapa,"

Soal Pembatasan Pertalite, Menteri ESDM Bilang Bakal Bahas Lagi sama Sri Mulyani dan Erick Thohir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/ARIFIN-27.jpg" alt="Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif" width="100%">
<figcaption>Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengusulkan besaran Indonesian Crude Price (ICP) atau harga minyak mentah untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 sebesar USD 70-80/barel. Besaran angka ini sama dengan tahun APBN 2023. Arifin mengungkapkan harga minyak mentah diusulkan tetap karena diramal pada tahun mendatang akan mengalami penurunan. Terlebih realisasi harga minyak selama Januari-Mei 2023 ini rata-rata sebesar US$D 76,41 per barel. "Kementerian ESDM mengusulkan asumsi ICP dalam RAPBN T.A.2024 sebesar USD70-80/barel. Hal ini didasari atas realisasi rata-rata ICP sampai dengan Mei 2023 sebesar USD76,41/barel dan cenderung turun," kata Arifin dalam Rapat Kerja besama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin (5/6) "Serta berdasarkan proyeksi Polling Reuters dan Short Term Energy Outlook dari United State - Energy Information Administration - Department of Energy, harga minyak dunia tahun 2024 diperkirakan pada kisaran USD69,47 - 88,01/barel," imbuhnya. Arifin mengungkapkan, faktor lain yang mempengaruhi harga minyak seperti pertumbuhan ekonomi global melambat dengan inflasi tinggi di beberapa negara. Belum lagi, OPEC+ akan melakukan kontrol pasokan minyak untuk menjaga harga di kisaran USD 80/barel, pertumbuhan produksi minyak mentah Amerika Serikat, krisis geopolitik Rusia - Ukraina mengurangi ekspor minyak Rusia. "Surplus pasokan minyak semester I 2023 berubah menjadi defisit pada semester II 2023, dan pembukaan kembali perbatasan Tiongkok," ungkap Arifin. Selain besaran ICP, Arifin menjelaskan Kementerian ESDM juga mengusulkan lifting minyak dan gas bumi sebesar 1.596 - 1.706 ribu barel setara minyak per hari, dengan rincian untuk lifting minyak bumi sebesar 597 - 652 ribu barel per hari dan lifting gas bumi sebesar 999 - 1.054 ribu barel setara minyak per hari. Untuk volume BBM dan LPG Bersubsidi. Volume BBM Bersubsidi diusulkan sebesar 18,73 - 18,76 juta kiloliter dan volume LPG Bersubsidi sebesar 7,80 - 7,90 juta MTon. "Kami mengusulkan volume BBM bersubsidi dalam RAPBN 2024 sebesar 18,73 - 18,76 juta KL, yang terdiri dari minyak tanah sebesar 0,573 - 0,574 juta KL dan minyak solar sebesar 18,16 - 18,18 juta KL. Mencermati realisasi sampai dengan bulan Mei 2023 dan outlook 2023, kami mengusulkan volume LPG 3 Kg dalam RAPBN T.A. 2024 sebesar 7,80 - 7,90 juta MTon," jelas Arifin. Terakhir, untuk subsidi tetap minyak solar, Kementerian ESDM mengusulkan subsidi tetap untuk minyak solar sebesar Rp1.000/liter dan subsidi listrik pada RAPBN 2024 sebesar Rp69,81 - 74,85 triliun. Kemudian, subsidi listrik pada RAPBN 2024 sebesar Rp 69,81 - 74,85 triliun dengan asumsi ICP USD 70 - 80/barel dan nilai tukar sebesar Rp14.700 - Rp15.300/USD. "Usulan kebijakan subsidi listrik tahun 2024, yaitu tepat sasaran diberikan hanya kepada golongan yang berhak untuk rumah tangga diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan, serta mendorong pengembangan energi baru terbarukan yang lebih efisien," terang Arifin. (*) &nbsp; &nbsp; &nbsp; <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 200px; top: 1701.71px;">&nbsp;</div>

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengusulkan besaran Indonesian Crude Price (ICP) atau harga minyak mentah untuk APBN TA 2024 sebesar USD 70-80

Harga Minyak Mentah 2024 Diramal Turun, Menteri ESDM Ungkap Pemicunya

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/arifin-tasrif-biro-klik-esdm.jpg" alt="Menteri ESDM Arifin Tasrif" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Arifin Tasrif</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, mengaku tak pernah mendapat bocoran dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)&nbsp;Firli Bahuri, terkait kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian ESDM. "Nggak&nbsp;ada itu,&nbsp;nggak&nbsp;ada bocoran. Bocoran&nbsp;gimana?&nbsp;Kan&nbsp;sudah dijawab berkali-kali," kata Arifin Tasrief di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip dari Antara Jumat (28/4). Dugaan isu terkait bocoran informasi itu terkuak setelah muncul rekaman suara soal pembocoran dokumen penyelidikan kasus korupsi di Kementerian ESDM tersebar di dunia maya. Dugaan kebocoran dokumen tersebut terjadi saat tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor Pelaksana Harian Direktur Jenderal (Plh&nbsp;Dirjen) Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Idris&nbsp;Froyoto Sihite di Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM pada 27 Maret 2023. "Perkaranya kami tunggu tindak lanjut proses hukum," tambah Arifin. Terkait kasus ini, KPK telah menjelaskan soal isu bocornya surat perintah penyelidikan (sprinlidik) kasus korupsi di Kementerian ESDM. Namun yang dibantah terkait bocornya dokumen penyelidikan tukin, bukan dokumen penyelidikan lain yang sedang ditangani KPK. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01568953/kpk-kembali-sita-aset-lukas-enembe-berupa-hotel-di-jayapura-hingga-rumah-di-bogor-nilainya-rp-603-miliar">KPK Kembali Sita Aset Lukas Enembe Berupa Hotel di Jayapura Hingga Rumah di Bogor, Nilainya Rp 60,3 Miliar</a> "Kasus tukin itu&nbsp;kan&nbsp;sebetulnya penyelidikan sifatnya terbuka. Jadi, misalnya saya terbitkan surat penyelidikan terbuka&nbsp;nih, sesuatu peristiwa yang terjadi, saya kasih tahu; memang bocor apa? Terus dampaknya apa terhadap kebocoran surat penyelidikan itu?&nbsp;Enggak&nbsp;ada sama sekali," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Alex mengatakan kasus dugaan korupsi tukin&nbsp;Kementerian ESDM tersebut adalah peristiwa yang sudah terjadi. Dia menegaskan bocornya surat perintah penyelidikan tersebut tidak akan memengaruhi proses hukum kasus dugaan korupsi itu. "Sprinlidik bocor, berpikirnya itu saja, itu&nbsp;kan&nbsp;penyelidikan untuk peristiwa yang sudah lewat, dampaknya apa? Kalau saya lihat&nbsp;enggak&nbsp;ada dampaknya untuk peristiwa yang sudah lewat," katanya. KPK saat ini sedang melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi tukin tahun anggaran 2020-2022 di Kementerian ESDM dan menetapkan 10 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Potensi kerugian yang ditimbulkan dalam kasus dugaan korupsi tersebut diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah.

"Nggak ada itu, nggak ada bocoran. Bocoran gimana? Kan sudah dijawab berkali-kali," kata Arifin Tasrief di Istana Kepresidenan, Jakarta

Menteri ESDM Arifin Tasrif Bantah dapat Bocoran Dokumen Penyelidikan dari Firli Bahuri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Menteri-ESDM-Arifin-Tasrif.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, pemerintah masih terus berupaya untuk mengantisipasi perubahan kebijakan energi global.  "Pemerintah masih mengupayakan transisi ke arah energi bersih, rendah emisi, dan ramah lingkungan untuk dapat mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat, sesuai komitmen Indonesia pada COP 26," ujar Arifin Tasrif dalam sambutannya, pada acara "Penganugerahan Penghargaan Subroto," yang merupakan rangkaian Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-77, yang digelar secara daring, (4/10).  Dijelaskan Tasrif, Kementerian ESDM telah menyusun Roadmap transisi energi untuk mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060 melalui strategi antara lain pengembangan EBT secara masif termasuk hidrogen dan nuklir, retirement PLTU secara bertahap, penggunaan teknologi bersih seperti CCS/CCUS.  "Termasuk pemanfaatan kendaraan listrik dan kompor induksi, pengembangan jaringan gas rumah tangga, pemanfaatan biofuel, penerapan manajemen energi dan standar kinerja energi minimum," ujar Arifin Tasrif.  Dalam kesempatan tersebut, Arifin juga memberikan penghargaan kepada kepada para pemangku kepentingan yang telah melakukan kinerja terbaik dalam memajukan sektor ESDM di Indonesia. Penganugerahan Subroto yang tahun ini digelar untuk yang kelima kalinya, merupakan salah satu ajang penghargaan tertinggi kepada para stakeholder di sektor ESDM.  Arifin Tasrif dalam sambutannya juga mengapresiasi usaha dan inovasi yang telah dikembangkan oleh penerima penghargaan, dalam memajukan sektor ESDM, baik di bidang Migas, Ketenagalistrikan, Mineral dan Batubara, EBTKE, Geologi maupun pengembangan Sumber Daya Manusia, serta peran Wartawan Energi.  "Saya mengucapkan selamat kepada para penerima Penghargaan Subroto 2022. Prestasi dan sumbangsih tanpa pamrih bapak - Ibu sekalian memiliki makna besar bagi kemajuan bangsa," ujarnya.  Pada acara penganugerahan tersebut, PT Kideco Jaya Agung, anak perusahaan energi terintegrasi PT Indika Energy Tbk, meraih penghargaan pada Penganugerahan Subroto 2022 dalam bidang Mineral dan Batubara dengan kategori wajib bayar dengan tingkat kepatuhan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tertinggi subkategori PKP2B.  Selain itu Kideco juga memenangkan penghargaan di bidang Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Batubara Terinovatif, untuk Badan Usaha Pertambangan Batubara.  Dalam sambutannya usai menerima penghargaan, Direktur Utama Kideco, Mochamad Kurnia Ariawan menyampaikan bahwa industri tambang harus dapat memberikan manfaat kepada negara dan masyarakat. Dia mengatakan pihaknya akan terus berkontribusi kepada negara dan masyarakat, antara lain melalui PNBP.  “Kami mengucapkan terima kasih karena untuk kesekian kalinya kami mendapatkan apresiasi dari Kementerian ESDM atas kinerja yang telah kami lakukan. Ini menjadi motivasi luar biasa bagi Kideco, untuk terus memberikan kontribusi nyata melalui ketaatan pembayaran PNBP kepada negara dan kontribusi langsung ke masyarakat lingkar tambang melalui program PPM yang kami miliki," ujar Kurnia.

Sektor ESDM Harus Memberikan Manfaat Kepada Semua Pihak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Instalasi-Kelistrikan-PLN-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Petugas melakukan pengecekan atau quality control di Kantor PLN Pusat Sertifikasi (Pusertif) Duren Tiga, Jakarta, Rabu (22/7/2020). PLN Pusertif melakukan pengujian terhadap instalasi kelistrikan, kWh meter, dan seluruh peralatan listrik sesuai standar ya" width="100%">
<figcaption>Petugas melakukan pengecekan atau quality control di Kantor PLN Pusat Sertifikasi (Pusertif) Duren Tiga, Jakarta, Rabu (22/7/2020). PLN Pusertif melakukan pengujian terhadap instalasi kelistrikan, kWh meter, dan seluruh peralatan listrik sesuai standar ya</figcaption>
</figure>Kementerian ESDM Petakan Pembaruan Data Subsidi  JawaPos.com – Pemerintah memastikan tidak ada rencana peralihan pelanggan listrik 450 VA ke 900 VA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan, wacana penghapusan pelanggan rumah tangga 450 VA tidak tepat diimplementasikan saat ini. Penyebabnya, peningkatan daya listrik ke 900 VA berpotensi meningkatkan penggunaan listrik yang berkorelasi pada peningkatan biaya.  ”Kalau daya listrik naik, pasti akan ada dampaknya. Otomatis pembayarannya yang mengikuti 900 VA. Nah, itu kan nggak jelas, apalagi dikemukakan pada saat-saat seperti ini. Jadi sensitif,” ujarnya di Jakarta akhir pekan lalu.  Menurut Arifin, pemerintah saat ini justru berfokus melakukan berbagai perbaikan agar subsidi listrik 450 VA bisa tepat sasaran. Pembaruan data dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat secara nasional. ”Kalau penataan tepat sasaran, itu supaya yang betul-betul menerima dan membutuhkan dapat manfaatnya,” imbuhnya.  Pandemi Covid-19 dan perubahan kondisi sosial, lanjut dia, berdampak pada perubahan data subsidi 450 VA. Saat ini pihaknya melakukan pemutakhiran data agar lebih anyar.  Kementerian ESDM memetakan pembaruan data subsidi listrik dengan tetap mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Selanjutnya, data tersebut diverifikasi ulang di lapangan. Upaya itu dilakukan sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Senada, Dirut PT PLN Persero Darmawan Prasodjo memastikan tidak ada penghapusan golongan 450 VA. Daya listrik 450 VA juga tidak akan dinaikkan menjadi 900 VA serta tidak ada perubahan tarif listrik.

Golongan Listrik 450 VA Tidak Dihapus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/ARIFIN-TASRIF-RAKA-DENY.jpg" alt="Menteri ESDM Arifin Tasrif (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Arifin Tasrif (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Industri hulu migas tidak akan ditinggalkan saat transisi energi berjalan. Pasalnya, sektor ini juga menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia. Hal itu ditegaskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif di acara The 2nd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (IOG 2021) di Nusa Dua, Bali, Senin (29/11). "Peranan industri hulu migas yang rendah harbon diharapkan bisa menjadi energi pada masa transisi ini. Karena, industri hulu migas yang rendah karbon merupakan visi dari industri fosil dalam era transisi ke depan," ujar Arifin. Menurut Arifin, Indonesia sendiri saat terus menegaskan komitmen untuk mengusahakan peningkatan pengembangan dan penggunaan energi terbarukan, hal itu demi mencapai net zero emission pada 2060. "Pada masa transisi energi ini, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain masalah reability energi baru dan terbarukan yang memerlukan teknologi untuk menjaga intermittency," jelasnya. Arifin juga menuturkan, berdasarkan hasil studi Universitas Indonesia (UI) atas dampak kegiatan usaha hulu migas tahun 2003-2017, Menteri Arifin Tasrif menyebut bahwa multiplier effect industri hulu migas terus meningkat. Karena sektor ini pada mulanya didesain untuk menghasilkan manfaat berupa penerimaan negara secara maksimal. "Seiring waktu kemudian dikembangkan menjadi salah satu mesin penggerak kegiatan penunjangnya, seperti perbankan, perhotelan dan sebagainya. Dalam perhitungan umum, setiap investasi sebesar USD1, menghasilkan dampak senilai USD1,6 yang dapat dinikmati oleh industri penunjangnya," papar Arifin. Lebih lanjut Arifin juga mengatakan, selain memberikan dampak langsung, industri hulu migas (terutama gas) juga akan menjadi penyokong energi pada masa transisi. Karena selain untuk mendukung pertumbuhan permintaan energi, gas juga akan dikembangkan untuk menggantikan energi batu bara yang lebih banyak menghasilkan carbon. "Karena itu konsumsi gas di masa depan akan meningkat signifikan," tukasnya. Senada dengan Arifin, Kepala SKK Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto mengatakan, upaya untuk menurunkan emisi dan memanfaatkan penangkapan karbon sudah menjadi sebuah keharusan. Hal ini mengingat low carbon initiatives dan transisi energi menuju Net Zero Emissio (NZE) sudah menjadi kesepakatan antarnegara dalam COP26. Namun, lanjut Dwi, upaya menuju transisi energi harus didukung dengan roadmap yang jelas. Hal ini untuk menghindari menghindari munculnya energi berbiaya mahal atau bahkan kelangkaan energi. "Untuk mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia, pemenuhan energi yang terjangkau adalah sebuah keharusan. Sebagai upaya untuk mencapai smooth transition. Industri Hulu Migas berusaha memberikan karya terbaiknya melalui visi bersama untuk mewujudkan target pencapaian produksi jangka panjang," tutur Dwi di acara IOG 2021, Nusa Dua, Bali, Senin (29/11). Karena itu, permasalahan tentang low carbon initiatives dan pengembangan migas non konvensional itu pula yang akan dibahas lebih medalam pada gelaran The 2nd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2021 (IOG 2021) di Nusa Dua, Bali. "Topik ini kami kedepankan agar pencapaian target produksi tahun 2030, juga berjalan seiring dengan capaian target pemerintah untuk menekan emisi karbon," pungkasnya.

Menteri ESDM: Industri Hulu Migas Tak Akan Pernah Ditinggalkan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menteri esdm arifin tasrif

Berita Terkini