<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/16/kemendes-2-2057199121.jpg" alt="Menteri Desa PDT Yandri Susanto ikut menanam jagung dalam Festival Bangun Desa yang berlangsung di di Desa Cisaat, Ciater, Subang, Jabar, Rabu (15/1). (Humas Kemendes PDT)" width="100%">
<figcaption>Menteri Desa PDT Yandri Susanto ikut menanam jagung dalam Festival Bangun Desa yang berlangsung di di Desa Cisaat, Ciater, Subang, Jabar, Rabu (15/1). (Humas Kemendes PDT)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah terus memaksimalkan potensi lahan pertanian di desa.&nbsp;Salah satunya untuk penanaman jagung. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) melakukan penanaman benih jagung di Desa Cisaat, Ciater, Subang, Rabu (15/1). Kegiatan&nbsp;itu sebagai bagian memaksimalkan potensi lahan di desa. Tidak hanya itu, penanaman jagung juga merupakan rangkaian kegiatan Festival Bangun Desa. Menteri Desa PDT Yandri Susanto menegaskan, jagung adalah salah satu komoditas strategis yang tidak akan lagi diimpor pada 2025. "Maka, semua harus bergerak ke arah yang sama, yaitu menuntaskan swasembada pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto,&rdquo; ujarnya. Yandri menuturkan, potensi lahan pertanian di desa masih sangat besar.&nbsp;Potensi itu&nbsp; harus dimanfaatkan secara maksimal. Politikus PAN itu mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengelola lahan-lahan tersebut melalui skema pinjam pakai tanpa biaya. &ldquo;Saya mengajak, melalui Hari Desa ini, kita bangun semangat untuk menuju swasembada pangan,&rdquo; tegas Yandri, yang juga mantan Wakil Ketua MPR RI itu. Dia menambahkan, swasembada pangan berkaitan erat dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana desa diharapkan menjadi pemasok utama bahan baku. &ldquo;Putaran uang di desa nantinya akan sangat besar. Jangan sampai hal ini tidak dinikmati oleh masyarakat desa,&rdquo; imbuhnya. (tyo/bas)

Pemerintah terus memaksimalkan potensi lahan pertanian di desa. Salah satunya untuk penanaman jagung.

Tidak Lagi Ada Impor, Jagung Jadi Harapan Kesuksesan Swasembada Pangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/04/MoU-2455954322.jpg" alt="MoU: Empat kementerian bersepakat untuk melindungi pekerja migran Indonesia dengan keberangakatan ilegal. (Foto: Folly Akbar/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MoU: Empat kementerian bersepakat untuk melindungi pekerja migran Indonesia dengan keberangakatan ilegal. (Foto: Folly Akbar/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah daerah hingga pemerintah desa didorong untuk memiliki aturan yang dapat melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pasalnya, monitoring yang lemah di daerah membuat banyak pekerja Indonesia terjebak persoalan di luar negeri. Aturan baru itu dituangkan dalam nota kesepahaman atau MoU (Memorandum of Understanding) yang disepakati empat kementerian terkait. Yakni Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). Menteri P2MI Abdul Kadir Karding mengatakan, saat ini banyak pekerja migran yang tidak terdaftar secara resmi. Berdasarkan survei Bank Indonesia (BI) pada 2017, ada sekitar 5,4 juta pekerja migran yang tidak terdaftar. Padahal, salah satu penyebab rentannya pekerja migran adalah keberangkatan mereka yang tidak sesuai prosedur. Persoalan lainnya adalah rendahnya keahlian dan kurangnya penguasaan bahasa. Oleh karena itu, berbagai pihak terkait perlu memberikan perhatian terhadap upaya melindungi pekerja migran. &ldquo;Menurut undang-undang, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga bahkan pemerintah desa, punya kewajiban dalam hal melakukan memberikan perlindungan sosial, ekonomi, dan hukum, kepada pekerja migran,&rdquo; ujarnya, Selasa (3/12). Sebagai ujung tombak pemerintahan di lapangan, Pemda dan Pemdes perlu membuat aturan. Tujuannya, potensi adanya PMI yang bermasalah bisa dicegah sejak dini. "Kita butuh bantuan dari bapak dan ibu sekalian, pemerintah daerah khususnya, dan juga pemerintah desa, agar kita ada, paling tidak masyarakat itu sebelum berangkat paham dia harus seperti apa,&rdquo; imbuhnya. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menambahkan, MoU tersebut bukan hanya sekadar seremonial. Namun, harus diterapkan oleh para pemimpin di daerah dan desa, khususnya di daerah yang menjadi kantong PMI."Harus ditindaklanjuti dengan membuat peraturan kepala daerah. Kami akan pantau terus," ujarnya. Dalam praktiknya selama ini, filterisasi di level daerah belum cukup kuat. Bahkan, ada oknum yang bermain-main. Imbasnya banyak PMI yang berangkat dengan status ilegal. Menteri Desa Yandri Susanto mengatakan, perda atau perdes yang disusun harus bersifat melindungi dan bukan mempersulit. Sebab, harus diakui PMI memberi kontribusi devisa yang sangat besar. Sehingga negara wajib menjamin keselamatannya. "Dari berangkat ke negara tujuan sampai pulangnya ke tanah air, mereka benar-benar dimuliakan," pungkasnya. Mendes juga menegaskan, bersama kementerian lain pihaknya akan membentuk satuan tugas (Satgas) untuk menangani calo-calo PMI ilegal. kabinBaca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kabinet-merah-putih/015380484/kementerian-pu-tuntaskan-pembangunan-masjid-negara-ikn-sebelum-lebaran">Kementerian PU Tuntaskan Pembangunan Masjid Negara IKN sebelum Lebaran</a> Menaker Yassierli dan Mendes PDT Yandri Susanto menyampaikan komitmennya mendukung berbagai upaya melindungi pekerja migran Indonesia. Dukungan ini seperti yang disampaikan Yassierli. Dia menegaskan, pihaknya memiliki kepentingan untuk mengurangi angka pengangguran. Karena itu, upaya melindungi pekerja baik di dalam maupun luar negeri menjadi bagian penting yang diperhatikan. &ldquo;Karena memang ini adalah menjadi isu strategis dan kalau ini kita kelola dengan baik tadi, ini menjadi salah satu solusi terkait tentang pengangguran di Indonesia dan devisa negara,&rdquo; jelasnya.&nbsp;

Menteri P2MI Abdul Kadir Karding mendorong pemerintah daerah  dan pemerintah desa membuat aturan mencegah warganya di pekerja migran ilegal.

Menteri Abdul Kadir Karding Dorong Pemerintah Desa Lakukan Pencegahan Bagi Warga Jadi Pekerja Migran Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/15/JKT_Yandri-Susanto_MIFTAHUL-HAYAT-03JPG-4053260456.jpg" alt="Yandri Susanto di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Yandri Susanto di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Presiden RI Prabowo Subianto menunjuk Yandri Susanto menjadi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Yandri menggantikan Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Muhadjir Effendy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yandri Susanto, politikus PAN yang lahir pada 7 November 1974, telah menorehkan perjalanan politik yang panjang. Karier politiknya ia mulai dari bawah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sejak 2004 ia aktif di Barisan Muda (BM) PAN, organisasi sayap muda Partai Amanat Nasional (PAN). Tak butuh waktu lama, ia dipercaya menduduki posisi Wakil Sekretaris Jenderal BM PAN, yang kemudian menjadi batu loncatan menuju jabatan Sekjen pada 2006 dan Ketua Umum BM PAN pada 2011.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepemimpinannya selama lima tahun membentuk arah baru bagi kaum muda di PAN, mengukuhkan Yandri sebagai salah satu tokoh penting di partai tersebut. Selain itu, kiprahnya di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sebagai Ketua Bidang Pariwisata semakin memperkaya pengalaman organisasinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada 2012, Yandri memulai kariernya di panggung politik nasional sebagai anggota DPR-RI. Saat itu dia mewakili Dapil Lampung I sebelum kemudian mewakili Dapil Banten II sejak 2014. Pada 2019, Yandri memimpin Komisi VIII yang bertanggung jawab atas isu-isu keagamaan, sosial, dan kemanusiaan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karir politiknyabpun terus melejit. Hingga akhirnya, pada 2022, ia diangkat sebagai Wakil Ketua MPR RI, menggantikan Zulkifli Hasan yang dipromosikan sebagai Menteri Perdagangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, tak hanya di politik, Yandri juga memiliki rekam jejak di sektor bisnis. Sebelum masuk DPR, ia pernah menjadi Tenaga Ahli DPR-RI/MPR-RI pada 2004 dan menjabat sebagai Direktur di beberapa perusahaan seperti PT Solusi Plus dan PT Suplai Plus, sepanjang 2004-2012.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara akademik, Yandri menuntaskan pendidikan dasar hingga menengah di daerah asalnya di Bengkulu. Ia meraih gelar sarjana Peternakan dari Universitas Bengkulu pada 1998. Kemudian melanjutkan studi pascasarjana di Universitas KH. Abdul Chalim dan sukses menyabet gelar S2 pada 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/16/Riza-Patria-Dery-Ridwansah-2JPG-1992658550.jpg" alt="Politikus Partai Gerindra Riza Patria setibanya di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Politikus Partai Gerindra Riza Patria setibanya di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Profil Wakil Menteri PPDTT Ahmad Riza Patria</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ahmad Riza Patria, lebih akrab disapa Ariza, adalah politikus Indonesia yang telah lama malang melintang di dunia organisasi maupun politik.&nbsp;Sebelum terjun ke politik, Ariza mengukir kariernya di organisasi pemuda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pernah menjabat sebagai Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pada periode 1999&ndash;2002, dan kemudian kembali memimpin sebagai Ketua DPD KNPI Jakarta pada 2002-2005.&nbsp;Pada 2012, Ariza bersama pasangannya, Hendardji Soepandji nekat maju dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun ia gagal lantaran kalah telak dengan pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang terpilih menjadi Gubernur. Ariza kemudian memutuskan bergabung dengan partai Gerindra dan maju sebagai anggota DPR RI pada pemilu legislatif 2014.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia pun berhasil melenggang ke Senayan dengan perolehan 23.991 suara dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat V. Tak cukup 1 periode, pada pemilu legislatif 2019, dia kembali mencalonkan diri dan berhasil mendapat kursi DPR RI kedua kalinya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, siapa sangka, nasib baik menjadi pemimpin ibu kota masih memihaknya. Ariza terpilih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta menggantikan Sandiaga Uno yang maju sebagai calon wakil Presiden (Cawapres) bersama capres Prabowo Subianto pada Pilpres 2019.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Riza Patria terpilih sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta melalui voting terbuka yang dilakukan pada rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. Riza unggul telak dari pesaingnya Nurmansjah Lubis yang mewakili Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Skor keduanya yakni 81 utuk kemenangan Riza dan 17 milik Nurmansjah.</div>

Pada 2012, Yandri memulai kariernya di panggung politik nasional sebagai anggota DPR-RI. Saat itu dia mewakili Dapil Lampung I.

Profil Yandri Susanto: dari BM PAN hingga Kursi Mendes-PDT, dan Wakilnya Ariza Patria Mantan Ketua KNPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/UNAIR-SDGS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-  Universitas Airlangga (Unair) terus berupaya membantu tercapainya sustainable development goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan di level desa. Salah satunya, melalui program desa brilian yang bekerja sama dengan BRI.  Program tersebut pun disambut positif oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Dr (HC) Drs A. Halim Iskandar MPd saat mengisi kuliah dalam pergelaran Inaugurasi Program Deepening Desa Brilian 2022 di Ruang Amerta Lantai 4 Unair kemarin (14/7).  Halim menyatakan, dukungan Unair yang terus mendampingi desa-desa bersama BRI melalui program desa brilian juga berdampak positif. Desa adalah posisi strategis bagi berbagai program pembangunan di Indonesia. Sebab, 91 persen wilayah Indonesia ada di desa. Artinya, ada 74.961 desa yang merepresentasikan 91 persen wilayah di Indonesia. ’’Dari sisi kewargaan, 71 persen penduduk Indonesia berada di desa,’’ ujar laki-laki yang karib disapa Halim itu.  Jika 91 persen kewilayahan dan 71 persen kewargaan Indonesia bisa diselesaikan, lanjut dia, sekitar 70 persen lebih masalah di Indonesia tertangani. ’’Baru, menangani dan menyelesaikan masalah yang ada di perkotaan,’’ kata laki-laki yang pernah menjabat ketua DPRD Jawa Timur periode 2014–2019 itu.  Rektor Unair Prof Mohammad Nasih menyatakan, pengembangan desa termasuk bagian prioritas Unair untuk terlibat dalam memberikan impact yang maksimal. Unair juga terlibat dalam membantu percepatan capaian SDGs, termasuk SDGs desa. ’’Program yang sudah dikerjasamakan dengan beberapa pihak, khususnya BRI, adalah desa brilian,” ujarnya.  Unair menyiapkan tenaga-tenaga pendamping untuk membantu mereka dalam pengembangan usaha dan pengelolaan organisasi di desa. Dari sisi bisnis, mereka diharapkan bisa sampai ke marketplace. Mulai aspek kepemimpinan, pengelolaan keuangan, analisis, hingga cara membangun jejaring. ’’Kami siapkan tenaga dalam pelatihan, termasuk pendampingan. Kami terjun langsung ke lapangan dengan mengombinasikan mekanisme online,’’ jelasnya.  Hingga saat ini, total ada 113 desa yang sudah didampingi Unair lewat program desa brilian. Setiap desa tersebut terbagi tiga kelompok. Mulai pemula, menengah, hingga advance. ’’Materi disesuaikan setiap kelompok. Harapannya, semua desa menjadi advance dan mereka bisa sampai marketplace,’’ ujarnya.

Unair Bantu Capai SDGs Desa lewat Program Desa Brilian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/MENDES-HALIM-ISKANDAR.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengunjungi Pertashop dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sukses Makmur, Desa Jemirahan, Kecamatan Jabon. Usaha tersebut merupakan hasil kerja sama antara PT Pertamina dan BUMDes Sukses Makmur.  Menurut Halim, ide itu muncul saat webinar dengan menteri BUMN dan Pertamina terkait upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional di desa. Salah satu sektor yang sangat penting adalah BUMDes. Karena itu, BUMDes bisa diupayakan menjadi agen Pertamina di tingkat desa.  ”Kami cek langsung hari ini yang sudah jalan. Harapannya, menguntungkan BUMDes,” kata Halim  Pertashop di Desa Jemirahan berjalan selama tiga bulan dengan pendapatan kotor Rp 1,8 juta per hari dan pendapatan bersih Rp 170 ribu per hari.  Halim ingin unit usaha yang dikembangkan BUMDes tidak mengganggu dan merugikan masyarakat di desa. Bahkan, warga tidak harus selalu menjadi agen Pertashop. Jika sudah banyak yang membuka Pertashop, BUMDes sebaiknya mencoba usaha lain agar tidak merusak pasar.  Prinsipnya, BUMDes didirikan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat di desa. Dengan begitu, usaha warga yang sudah ada tidak boleh mati. ”Unit usaha yang dikembangkan jangan sampai mengganggu dan merugikan usaha yang sudah dijalankan warga. Justru harus turut menyejahterakan,” tuturnya.  Nah, pemerintah daerah juga harus punya andil besar. Salah satunya, Halim mengimbau kepala daerah agar tidak mudah memberikan izin minimarket modern ke desa. Sebab, warung-warung kecil terdampak. ”Sudah bagus di Sidoarjo. Pasar modern hanya di wilayah kota dan tidak sampai masuk ke desa-desa,” ujarnya.

Menteri Halim Minta Bupati Sidoarjo Batasi Minimarket di Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sambut-peluang-bijb-ini-rekomendasi-menteri-desa-untuk-warga-jabar_m_216617.jpeg" alt="SAMBUT PELUANG: Menteri Desa dan PDTT, Eko Putro Sandjojo merekomendasikan perangkat desa kelola dana desa untuk sambut BIJB, Rabu (30/5)." width="100%">
<figcaption>SAMBUT PELUANG: Menteri Desa dan PDTT, Eko Putro Sandjojo merekomendasikan perangkat desa kelola dana desa untuk sambut BIJB, Rabu (30/5).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang berlokasi di Desa Kertajati, Kabupaten Majalengka memberikan peluang positif bagi pertumbuhan ekonomi pedesaan. Menanggapi hal itu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mendorong kepada perangkat desa di wilayah Jawa Barat untuk menyambut tantangan dan peluang BIJB melalui penggunaan anggaran dana desa. "Adanya BIJB pasti akan banyak ada turis dari mancanegara berkunjung untuk berwisata di Jawa Barat, di desa-desa, menikmati pemandangan alam. Saya berharap desa bisa menyambut peluang itu," ungkapnya usai menghadiri kegiatan Jelajah Desa di Desa Gegesik Lor, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Rabu (30/5). Eko merekomendasikan perangkat desa pengelola anggaran desa sebaiknya menciptakan potensi kepariwisataan yang memungkinkan para wisatawan untuk berlama-lama berkunjung. Potensi alam desa di Jawa Barat yang mendukung eko wisata, kata Eko, perangkat desa bisa memanfaatkan dananya untuk hal yang mendukung potensi wisata. Seperti membuat embung, kafe, atau homestay. "Banyak orang luar negeri sana yang suka tinggal homestay dengan sajian pemandangan alam yang menarik. Ini perlu diperhatikan bagi desa-desa di Jawa Barat. Kalau bisa, di tengah sawah dibuatkan kafe dan melestarikan alam pedesaan," paparnya. Langkah tersebut, menurutnya sebagai upaya menyambut percepatan pertumbuhan ekonomi desa sesuai Nawa Cita Presiden Joko Widodo (Jokowi) yaitu membangun Indonesia dari pinggiran. Eko mencontohkan, pengelolaan dana desa untuk peningkatan potensi ekonomi melalui ekowisata, salah satunya Sulawesi Utara. Di wilayah tersebut setiap harinya, ada 2.000 turis mancanegara dan 30.000 dalam sebulan.  Akan tetapi, para turis tidak berlama-lama tinggal di Sultra karena minimnya hotel, restoran dan homestay. "Karena restoran kurang, hotel kurang, jadi, turis banyak pulang lagi. Hanya dua hari saja tinggal. Jadi, di Jawa Barat bisa jadi contoh," pungkasnya.

Sambut Peluang BIJB, Ini Rekomendasi Menteri Desa untuk Warga Jabar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mpr-diminta-kawal-program-desa_m_199296.jpeg" alt="Eko, sebagai Mendes PDTT ia akan meminta pimpinan MPR agar membantu program desa lewat pengawalan" width="100%">
<figcaption>Eko, sebagai Mendes PDTT ia akan meminta pimpinan MPR agar membantu program desa lewat pengawalan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Desa Pembanguan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengucapkan selamat kepada ketiga Wakil Ketua MPR yang dilantik, Senin kemarin (26/3). Mereka yang dilantik adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah, dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. "Saya ucapkan selamat tiga wakil ketua MPR baru. Semoga bisa memberikan manfaat kepada bangsa dan negara. Dengan ditambahnya Wakil Ketua MPR, pekerjaannya bisa lebih fokus," kata Eko, Selasa, (27/3). Menurut Eko, sebagai Mendes PDTT ia akan meminta pimpinan MPR agar membantu program desa lewat pengawalan. Sebab Indonesia akan maju melalui program di kementeriannya. Indonesia negara besar dan banyak yang meramalkan Indonesia akan menjadi negara nomor 9 dunia dan nomor 4 dunia pada 2050. Namun, terang Eko, semua itu bisa tercapai jika pemerintah dapat mengurangi kesenjangan. Apalagi, saat ini angka kemiskinan di Indonesia paling besar masih di kawasan pedesaaan. Padahal, angka kemiskinan di desa tercatat menurun selama tiga tahun terakhir dibandingkan di kota. Rinciannya, angka kemiskinan di desa sebesar 4,5 persen dan di kota 4 persen. Tahun ini Kemendes PDTT sanggup menurunkan kemiskinan di desa hingga 10 juta jiwa. Dari 27 juta ke 17 juta jiwa. Namun, jumlah tersebut masih menjadi pekerjaan rumah bagi Kemendes PDTT. "17 juta itu masih angka yang panjang. Jadi PR masih banyak. Tugas kita sama-sama akselesarasi program penurunan kemiskinan di desa," ujarnya. Selama ini, kata Eko, pihaknya selalu melakukan kunjungan bersama dengan DPR, MPR dan DPD. Bahkan, dana desa yang besar juga terus dinaikkan. "Terimakasih terus dikawal sehingga persoalan-persoalan besar yang awalnya cukup banyak sekarang cukup jauh lebih kecil," ujar Eko.

MPR Diminta Kawal Program Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dana-desa-bisa-dipakai-bangun-perpustakaan_m_199192.jpeg" alt="Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo menandatangani Kesepahaman Bersama (MoU) antara Kemendes PDTT dengan Perpustakaan Nasional RI" width="100%">
<figcaption>Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo menandatangani Kesepahaman Bersama (MoU) antara Kemendes PDTT dengan Perpustakaan Nasional RI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satunya adalah melalui pengembangan perpustakaan dan literasi. Disaksikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo menandatangani Kesepahaman Bersama (MoU) antara Kemendes PDTT dengan Perpustakaan Nasional RI. "Saya menyambut baik MoU Kemendes PDTT dengan Perpustakan Nasional karena literasi di desa itu penting. Misalnya kita sudah membangun PAUD, itu hanya dipakai pagi saja, siang sampai malamnya kosong. Nah itu kita fasilitasi buku-buku tentang life skill yang sangat membantu bagi peningkatan pengetahuan dan pada akhirnya berpengaruh pada peningkatan, pada pendapatan, dan produktifitas masyarakat desa,&rdquo; kata Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo, Senin, (26/3). Dana desa, ujar dia, bisa digunakan untuk membangun perpustakaan. "Dana desa bisa digunakan untuk membangun perpustakaan di desa-desa. Perpustakaan yang ada di desa bukan hanya fisik tapi kita sediakan dalam bentuk digital, desa-desa yang infrastrukturnya sudah cukup, kita bantu dengan penyediaan buku-buku," ujarnya. Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando mengatakan, tujuan utama MoU ini adalah untuk membangun sinergi dengan Kemendes PDTT. Buku apa yang dibutuhkan masyarakat desa untuk peningkatan kapasitas masyarakat desa, peningkatan dasar keterampilan, dan sebagainya sehingga bisa mengelola sumber daya di desa. Ruang lingkup kerja sama ini yaitu melakukan kajian tentang budaya baca masyarakat dan kebutuhan bahan bacaan. &ldquo;Kita pertemukan antara Kemendes PDTT dengan para penerbit dan penulis. Kemudian seberapa besar dan bagaimana mekanismenya. Peran Perpusnas yakni agar Kemendes tidak akan kesulitan menemukan buku-buku yang diperlukan di desa." Dalam hitungannya rasio 1 buku dibaca 5.000 orang. Sedangkan di desa, rasio 1 buku dibaca 15.000 orang. Jadi di desa-desa masih kesulitan mendapatkan buku-buku, koran, dan literasi lainnya yang terbaru. Dalam catatannya, jumlah perpustakaan desa saat ini yakni sebanyak 23.000. Oleh karena itu, ia meyakini pengembangan perpustakaan desa dinilai penting supaya tidak ada kesenjangan.

Dana Desa Bisa Dipakai Bangun Perpustakaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mendes-masyarakat-mampu-kelola-dana-desa_m_195070.jpeg" alt="Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo saat diwawancara wartawan" width="100%">
<figcaption>Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo saat diwawancara wartawan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah berencana menaikkan alokasi dana desa dari Rp 60 triliun menjadi Rp 80 triliun pada 2019. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan, pada dasarnya Presiden selalu menginginkan meningkatkan dana desa namun tergantung dari kesiapan perangkat desa. Sejauh ini, ujar Eko, perkembangan penyaluran dana desa terus membaik, kasus-kasus penyimpangan bisa dikurangi. &rdquo;Kemarin dalam rapat kabinet paripurna Menkeu kemungkinan akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 75 sampai 85 triliun. Tetapi tetap harus ada persetuuan DPR juga namun harapan Presiden dana desa bisa lebih besar lagi,&rdquo; katanya, Sabtu, (10/3). Menurut Eko, kekuatan APBN telah meningkat. Di sisi lain, kesiapan desa juga telah tertata rapi bahkan pencapaiannya di luar ekspektasi. Total dana desa dalam empat tahun ini yang sudah dikucurkan sebesar Rp 187 triliun dari tahun 2015-2018. &rdquo;Masyarakat desa terbukti mampu mengelola dana sebesar itu,&rdquo; katanya. Aspirasi kepala desa saat ini, terang Eko, adalah dana desa bisa cair di bulan Januari. Tidak di bulan April seperti selama ini. Presiden dan Menteri Keuangan (Menkeu) sudah merespon dengan membagi tiga kali masa pencairan dalam setahun. Sebenarnya, kata Eko, sejak tanggal 15 Januari lalu, dana desa sudah bisa dicairkan dari pusat. Namun, ada beberapa kendala di daerah. Misalnya banyak APBD yang belum diketuk palu. &rdquo;Jadi belum ada kesepakatan antara bupati/walikota dengan DPRD-nya, dana desa belum bisa dicairkan, karena masuknya ke APBD,&rdquo; kata Eko. Eko mengatakan, pihaknya telah meminta bantuan pada Kemendagri supaya bisa mempercepat APBD di berbagai daerah. Sejauh ini prosesnya terbilang cukup cepat. &rdquo;Empat hari lalu saya dengan pencairan baru 60 persen. Hari ini sudah 80 persen,&rdquo; kata Eko.

Mendes: Masyarakat Mampu Kelola Dana Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemanfaatan-dana-desa-di-papua-belum-sesuai-harapan_m_185294.jpeg" alt="Papua" width="100%">
<figcaption>Papua</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan, sudah sebanyak 43 kabupaten yang melaksanakan pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) dengan memanfaatkan dana desa. Prukades ini bisa mengurangi desa tertinggal, di Kulon Progo Prukades juga mengurangi desa tertinggal dengan menyerap tenaga kerja. "Namun memang di Papua penggunaan dana desa belom sesuai harapan. Kita akan mengirim tim ke sana untuk mengetahui penyebabnya," kata Eko, Rabu, (31/1). Kemendes, ujar dia, akan membentuk klaster pertanian di Papua supaya mereka bisa bertani. Namun kultur masyarakat Papua suka pindah-pindah maka harus konsultasi dengan pemangku adat di sana. Dengan adanya klaster pertanian, terang Eko, warga Papua tak usah berpindah-pindah lagi. Sebab pangannya sudah terjamin melalui pertanian mandiri. Dalam kesempatan itu, Eko menambahkan, Undang-undang (UU) Nomor 6/2014 tentang Desa mengarahkan pembangunan untuk mencapai daya saing desa dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditempuh melalui pengakuan atau rekognisi atas eksistensi desa, disertai pengakuan atas wewenang atau subsidiaritas desa. Guna mendukung hal tersebut, Kemendesa telah mentransfer dana desa ke seluruh 74.910 desa sebesar Rp 20,7 triliun pada 2015, Rp 46,9 triliun pada 2016, dan Rp 60 triliun pada 2017. "Bersamaan dengan itu desa-desa telah didampingi untuk menyukseskan pembangunan, yaitu pengembangan&nbsp; Prukades, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), pembangunan embung, dan penyediaan sarana olahraga desa," kata Eko. UU No 6/2014 tentang Desa memberikan landasan legal utama dalam pengembangan Prukades yang digagas bersama Kemendes.&nbsp; Pasal 83 memberikan definisi legal atas Prukades, di mana pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam satu kabupaten/kota. UU No 6/2014 tentang Desa mengandung konsep hibrida atau sintesis pembangunan desa, yaitu inisiasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, inisiasi dari pemerintah dan warga desa. Mekanisme penyusunan kawasan sebagaimana disebutkan dalam UU No 26/2007 tentang Tata Ruang sejalan konsep membangun desa pada UU No 6/2014 pasal 83, bahwa penetapan kawasan perdesaan sesuai tata ruang nasional, provinsi, kabupaten/kota. Klausul kawasan perdesaan diperluas ke dalam konsep membangun desa pada UU No 6/2014 tentang Desa, yaitu pada pasal 84 disebutkan penggunaan aset desa untuk pembangunan kawasan merupakan sebagai hasil musyawarah desa (musdes), pada pasal 91 disebutkan kerja sama desa membentuk Badan Kerja Sama Antardesa (BKAD) dan pada pasal 92 dinyatakan kerja sama ekonomi antar desa membentuk Bumdes bersama. "Sebenarnya pengembangan Prukades dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing desa, mempercepat pemerataan perdesaan, menguatkan pembangunan daerah, " terang Eko. Manfaat yang diperoleh dari hasil-hasil Prukades antara lain meningkatkan pendapatan masyarakat desa, meningkatan pendapatan asli desa, meningkatkan PDRB kabupaten/kota, meningkatkan pendapatan perusahaan mitra setelah Prukades diimplementasikan. Selama ini rekayasan kawasan perdesaan, terang Eko, memiliki kelemahan, berupa partisipasi swasta sangat lemah, sehingga kawasan ekonomis tidak berkelanjutan. Kelemahan manajerial disebabkan oleh ketiadaan pengelola kawasan. Dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga tidak berkelanjutan. Untuk mengatasi hal tersebut, dikembangkan Prukades. Swasta besar berpartisipasi sebagai off taker, rantai pemasaran, rantai input produksi. Selain itu, diangkat pula wirausaha sosial sebagai pengelola operasional sehari-hari.

Pemanfaatan Dana Desa di Papua Belum Sesuai Harapan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menteri desa

Berita Terkini