<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/18/Presiden-Prabowo-Subianto-1-1074016344.jpeg" alt="Pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025). (Cahyo - Biro Pers Sekretariat Presiden)" width="100%">
<figcaption>Pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025). (Cahyo - Biro Pers Sekretariat Presiden)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto baru saja menambah dua wakil menteri baru dalam jajaran kabinetnya. Akhmad Wiyagus dilantik sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, sementara Benjamin Paulus menduduki Wakil Menteri Kesehatan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai pelantikan menjelaskan, keputusan itu diambil karena besarnya beban kerja di kedua kementerian tersebut. &ldquo;Negara kita sangat besar, ada 514 kabupaten dan 38 provinsi. Untuk memastikan pembinaan dan pembangunan di daerah berjalan baik, Presiden menambah satu wakil menteri di Kementerian Dalam Negeri,&rdquo; katanya, Rabu (8/10).&nbsp; Penambahan wakil menteri juga dilakukan di Kementerian Kesehatan. Menurut dia, beban kerja Kemenkes semakin kompleks, termasuk dalam pembenahan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kementerian ini ditugasi untuk mengawasi keamanan pangan MBG. &ldquo;Begitu berat tugas di Kementerian Kesehatan. Karena itu Presiden menambah satu wakil menteri untuk membantu memastikan program-program berjalan baik,&rdquo; ujarnya. Terpisah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang datang dalam pelantikan wamen barunya buru-buru ke kantor. Dia mengajak Beni, sapaan akrab Benjamin. "Dokter Beni adalah spesialis paru dan salah satu atensi Bapak Presiden mengenai percepatan (penanganan) tuberkulosis," ujarnya.&nbsp; Dia mengatakan tuberkulosis menjadi ancaman masyarakat. Sebab ada 134.000 orang meninggal karena penyakit ini.&nbsp; Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyambut baik penambahan wakil Menteri. Sekarang kementerian itu punya tiga wamen. Apalagi wilayah Indonesia cukup luas. "Jadi saya tinggal bagi tugas saja. Tiga wamen ada yang koordinator bagian barat, tengah, dan timur," ucapnya.&nbsp; Wamendagri ini akan keliling wilayahnya yang sudah dibagi. Mereka harus bisa memotret kondisi di daerah. Misal soal kemiskinan dan penyebabnya. "Saya tidak mungkin sempat kalau sendirian," ucapnya. Tito menegaskan, dengan adanya tiga wamen akan membuat tugasnya lebih ringan dan evaluasi secara mendetail dapat dilakukan.

Presiden Prabowo Subianto melantik dua wakil menteri baru untuk mendukung kerja Kementerian Dalam Negeri dan Kesehatan.

Prabowo Tambah Jabatan Wakil Menteri Dalam Negeri dan Kesehatan, Mensesneg Prasetyo: Negara Kita Sangat Besar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/22/tito-karnavian-2146998347.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan pemda untuk mulai melakukan efisiensi anggaran nonprioritas pada 2025. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Tito mengatakan, pihaknya akan terus me-review APBD 2025 milik daerah. Sesuai hasil rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, alokasi perjalanan dinas akan dikurangi separo. Bukan hanya di kementerian/lembaga, melainkan juga pemda. &rdquo;Saya juga sudah meminta Dirjen keuangan daerah. Nanti kita pelototi anggaran-anggaran perjalanan dinas ataupun belanja-belanja yang tidak efisien,&rdquo; ujarnya dalam rapat koordinasi keuangan daerah dan penyerahan APBD Award di Grand Sahid Jakarta kemarin (18/12). Selain perjalanan dinas, pemangkasan menyentuh kegiatan seremonial nonsubstansi. Program penanganan tengkes, misalnya, tidak boleh lagi jika separo anggaran habis untuk rapat koordinasi. &rdquo;Tolonglah mindset-nya berubah karena kasihan rakyat,&rdquo; imbuhnya. Anggaran hasil efisiensi tersebut akan dipindah ke kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Selain efisiensi, dalam rakor, Mendagri menekankan pentingnya daerah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Sebab, masih banyak daerah yang menggantungkan pendapatan pada dana transfer dari pusat. Terbukti, dari Rp 1.300&ndash;1.400 triliun dana yang beredar di daerah, sekitar Rp 900 triliun di antaranya berasal dari dana transfer pusat. &rdquo;PAD hanya sekitar Rp 400 triliun atau Rp 300 triliun,&rdquo; kata Tito. Untuk menaikkan PAD, lanjut dia, kepala daerah dituntut kreatif. Salah satu instrumen yang didorong Tito adalah pemanfaatan BUMD. Dia menilai mayoritas BUMD tidak prospek karena dikelola secara tidak profesional. Misalnya, menempatkan orang dekat tanpa kompetensi. (far/c19/oni)

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan pemda untuk mulai melakukan efisiensi anggaran nonprioritas pada 2025.

Efesiensi, Anggaran Perjalanan Dinas Pemda Dikurangi Separo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/22/331-Turki-ISIS-660749718.jpg" alt="Dinding yang digambari oleh ISIS di luar Mosul / sumber: rudaw.net" width="100%">
<figcaption>Dinding yang digambari oleh ISIS di luar Mosul / sumber: rudaw.net</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Pemerintah Turki telah menangkap 304 individu yang diduga terkait dengan kelompok militan ISIS dalam operasi yang dilakukan di 32 provinsi. Hal ini diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri Ali Yerlikaya pada Jumat (22/12). Mayoritas dari tersangka ditahan di tiga kota terbesar Turki, yaitu Ankara, Istanbul, dan Izmir. Dikutip dari Rudaw pada Jumat (22/12), operasi yang diberi nama &lsquo;Operasi Pahlawan-34&rsquo; tersebut, dilakukan secara serentak di seluruh negeri. Yerlikaya menekankan komitmen untuk melawan terorisme demi perdamaian dan persatuan rakyat Turki. Operasi tersebut ditampilkan melalui rekaman yang memperlihatkan polisi melakukan penyisiran di apartemen dan bangunan serta menangkap tersangka. Kelompok ISIS, meskipun telah kehilangan sebagian wilayahnya, masih terus melancarkan serangan pemberontakan. Turki yang menjadi sasaran sejumlah serangan ISIS, telah meningkatkan operasi keamanan terhadap ISIS dan kelompok militan Kurdi dalam beberapa pekan terakhir. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013434675/isis-mengaku-bertanggung-jawab-atas-serangan-mematikan-di-katedral-filipina">ISIS Mengaku Bertanggung Jawab Atas Serangan Mematikan di Katedral Filipina</a> &ldquo;Kami tidak akan membiarkan para teroris menggeliat, demi terciptanya kedamaian dan persatuan di tengah masyarakat kami,&rdquo; ujarnya. &ldquo;Kami berkomitmen untuk terus berjuang dengan upaya maksimal dari pasukan keamanan kami,&rdquo; lanjutnya. Kelompok militan tersebut telah melakukan serangkaian serangan di berbagai wilayah Turki. Termasuk di sebuah klub malam di Istanbul pada 1 Januari 2017 yang mengakibatkan kematian 39 orang. Pihak berwenang telah meningkatkan operasi keamanan terhadap ISIS dan militan Kurdi dalam beberapa pekan terakhir. Terutama setelah militan Kurdi meledakkan bom di dekat gedung pemerintah di Ankara pada 1 Oktober. Turki secara rutin melakukan operasi di dalam negeri dan di Irak utara, terutama terhadap Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang dianggap sebagai organisasi teroris oleh pemerintah Turki. &nbsp;***

Pemerintah Turki telah menangkap 304 individu yang diduga kelompok militan ISIS dalam operasi yang dilakukan di 32 provinsi.

Operasi Rutin Turki Dilakukan Serentak di 32 Provinsi, 304 Orang Terduga ISIS Berhasil Diamankan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/14/image-22-1863445882.png" alt="Braverman, yang ditunjuk pada jabatan tersebut ketika Sunak menjadi perdana menteri pada 25 Oktober 2022. (Instagram/suellabraverman)" width="100%">
<figcaption>Braverman, yang ditunjuk pada jabatan tersebut ketika Sunak menjadi perdana menteri pada 25 Oktober 2022. (Instagram/suellabraverman)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-&nbsp;Perombakan besar dilakukan oleh Perdana Menteri, Rishi Sunak, di Kabinet Inggris. Salah satu keputusan mengejutkan dari perombakan kabinet tersebut, adalah pemecatan Suella Braverman dari jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri. Dilansir&nbsp;<a href="http://news.sky.com/" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://news.sky.com&amp;source=gmail&amp;ust=1700008845181000&amp;usg=AOvVaw0DahxJYdnwc_t3CaDL0Eq1">news.sky.com</a>&nbsp;pada Selasa (14/11), mantan menteri kabinet menyatakan bahwa Braverman akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di bangku cadangan Partai Konservatif. Keputusan Sunak ini terjadi dalam konteks pemilihan umum yang mungkin dilaksanakan dalam 12 bulan ke depan. Pemecatan terhadap Suella Braverman diketahui lantaran ia menuduh kepolisian London menerapkan "standar ganda" dalam menangani protes pro-Palestina. Jejak kontroversial tersebut tampaknya melekat pada masa jabatannya. Pekan lalu, aksi bela Palestina diikuti oleh ratusan ribu orang, menuntut dukungan Inggris untuk gencatan senjata di tengah agresi Israel di Gaza. Namun, protes tersebut berubah menjadi kerusuhan ketika pendemo pro-Israel muncul, menyusul pernyataan Braverman yang menyebutnya sebagai "pawai kebencian." Theresa Villiers, mantan Menteri Lingkungan Hidup, menyiratkan bahwa Braverman bisa menjadi tantangan bagi perdana menteri setelah dipecat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013283429/menteri-dalam-negeri-inggris-suella-braverman-dipecat-usai-memprotes-demonstran-pro-palestina">Menteri Dalam Negeri Inggris Suella Braverman Dipecat Usai Memprotes Demonstran Pro Palestina</a> Meskipun Braverman telah diberhentikan setelah kontroversi seputar komentarnya, beberapa anggota Partai Konservatif mengkritik keputusan Sunak. Dalam perombakan Kabinet yang mencolok, Rishi Sunak menunjuk mantan perdana menteri David Cameron sebagai Menteri Luar Negeri. Sebagai pengganti, James Cleverly, yang sebelumnya menjabat sebagai menteri luar negeri, diberikan peran baru sebagai Menteri Dalam Negeri. Perubahan signifikan lainnya termasuk Steve Barclay yang mengambil posisi Therese Coffey sebagai Sekretaris Lingkungan Hidup, dan Victoria Atkins yang menjadi Sekretaris Kesehatan. Keputusan kontroversial Suella Braverman, termasuk pernyataannya tentang tunawisma dan protes pro-Palestina, menimbulkan tekanan dan kritik. Meskipun ada yang menyambut baik perubahan di Kabinet, beberapa anggota parlemen menilai pemecatan Braverman sebagai sebuah kesalahan. Dengan dipecatnya Suella Braverman, hal tersebut dapat melemahkan peluang Partai Konservatif dalam pemilihan umum mendatang. Kembalinya David Cameron ke panggung politik juga menjadi sorotan, menambah dinamika perubahan politik yang terjadi di pemerintahan Inggris. Sementara itu, James Cleverly, yang kini menjadi Menteri Dalam Negeri, akan menghadapi pengawasan ketat dalam beberapa hari mendatang. Pengawasan tersebut terkait keputusan deportasi Rwanda yang kontroversial. Perombakan Kabinet ini menciptakan situasi politik yang penuh ketegangan dan akan menjadi sorotan utama dalam perjalanan politik Inggris menuju pemilihan umum yang semakin dekat. ***

PM Inggris Rishi Sunak pecat Mendagri Inggris Suella Braverman lantaran provokasi massa demo pro-Palestina.

Menteri Dalam Negeri Inggris Suella Braverman Dipecat, Buntut Komentar Kritik Demo Pro-Palestin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/14/Screenshot-1997-3356307260.png" alt="Suella Braverman dipecat sebagai Mendagri pada Senin (13/11) setelah menuduh kepolisian menetapkan standar ganda dalam menyikapi demonstran Pro Palestina." width="100%">
<figcaption>Suella Braverman dipecat sebagai Mendagri pada Senin (13/11) setelah menuduh kepolisian menetapkan standar ganda dalam menyikapi demonstran Pro Palestina.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Perdana Menteri (PM) Inggris, Rishi Sunak, memecat Mendagri atau Menteri Dalam Negeri Suella Braverman pada Senin (13/11). Sebelumnya, Suella Braverman telah memicu kemarahan parlemen karena ia menuduh polisi terlalu lunak terhadap demonstran pro Palestina. Pada Senin (13/11), pemerintah Inggris mengatakan, bahwa Suella Braverman telah meninggalkan kantornya sebagai bagian dari perombakan kabinet menjelang pemilihan umum tahun depan. Setelah dipecat, Suella Braverman mengatakan, &ldquo;suatu privilege terbesar dalam hidupku untuk mengabdi sebagai Mendagri. Saya akan sampaikan lebih banyak hal nanti,&rdquo; kata Braverman ke awak media dikutip dari Al Jazeera. Sebelumnya, Perdana Menteri Rishi Sunak mendapat tekanan yang besar untuk memecat Mendagri yang berasal dari partai sayap kanan itu, setelah Braverman dinilai melakukan hal yang kontroversi. Pasalnya, para pengamat dan kritikus menuduh Braverman meningkatkan eskalasi ketegangan selama berminggu-minggu unjuk rasa pro Palestina yang kontroversial dan protes balasan di Inggris. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013271302/presiden-kolombia-bakal-seret-pm-israel-netanyahu-ke-icc-atas-kejahatan-perang-di-gaza">Presiden Kolombia Bakal Seret PM Israel Netanyahu ke ICC Atas Kejahatan Perang di Gaza</a> Braverman yang mulanya ditunjuk menjadi Mendagri oleh PM Rishi Sunak pada 25 Oktober 2022 yang lalu, kini harus mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Menteri Luar Negeri James Cleverly. Sedangkan jabatan James Calverly sebagai Menlu kini dipercayakan kepada mantan Perdana Menteri Inggris, David Cameron. Selama menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, Suella Braverman memang selalu memicu kontroversi, seperti mengambil sikap garis keras terkait isu imigrasi, yang memicu perpecahan para pemilih. Namun posisinya sebagai Mendagri semakin tidak dapat dipertahankan setelah pekan lalu dia menulis artikel surat kabar yang berapi-api, dimana ia menuduh polisi bias terhadap para demonstran pro Palestina. Tulisannya itu diduga memicu ketegangan antara kelompok pro Palestina dan pro Israel di Inggris, saat menjelang unjuk rasa Pro Palestina akhir pekan yang lalu atas konflik di Gaza, yang disertai kekerasan oleh kelompok sayap kanan yang kontra-demonstran. Dalam satu bulan ini, terdapat demonstrasi besar-besaran setiap akhir pekan, dengan puluhan hingga ratusan ribu orang turun ke jalan untuk mengecam kampanye pemboman Israel di Jalur Gaza. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013265111/pm-inggris-minta-anggota-kepolisian-jamin-ketertiban-demonstrasi-pro-palestina-pada-sabtu-depan">PM Inggris Minta Anggota Kepolisian Jamin Ketertiban Demonstrasi Pro Palestina pada Sabtu Depan</a> Para demonstran Pro Palestina itu menuntut pemerintah Inggris menyerukan gencatan senjata. Penyelenggara demonstrasi mengatakan saat unjuk rasa mereka tidak akan melewati Cenotaph, tugu peringatan perang nasional Inggris di pusat Kota London. Meski mendapat tekanan dari pemerintah, Kepolisian London mengatakan, mereka tidak bisa melarang aksi unjuk rasa tersebut secara hukum, dengan alasan kurangnya informasi intelijen apakah demonstrasi ini akan ricuh atau tidak. Namun, Braverman menuduh polisi lebih lunak terhadap demonstran Pro Palestina, dibanding dengan demonstran sayap kanan dan nasionalis, hingga ia menuduh polisi menetapkan standar ganda, yang memicu munculnya kritik terhadap dirinya dari berbagai kalangan.***

Perdana Menteri (PM) Inggris, Rishi Sunak memecat Mendagri atau Menteri Dalam Negeri Suella Braverman Senin (13/11).

Menteri Dalam Negeri Inggris Suella Braverman Dipecat Usai Memprotes Demonstran Pro Palestina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/11/Mendagri-Tito-Karnavian-1289505268.jpeg" alt="Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, P3PD merupakan salah satu visi Presiden Joko Widodo dalam membangun Indonesia dari pinggiran, yaitu desa dan perbatasan." width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, P3PD merupakan salah satu visi Presiden Joko Widodo dalam membangun Indonesia dari pinggiran, yaitu desa dan perbatasan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan instruksi kepada pemerintah daerah (pemda). Mereka diminta untuk benar-benar menyiapkan anggaran pilkada serentak 2024 sesuai ketentuan dan tepat waktu. Hal itu bertujuan untuk memastikan pesta demokrasi tersebut berjalan lancar. Instruksi itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ. Dalam edaran tersebut, Tito meminta pemda menyiapkan dana pilkada dalam dua tahun anggaran untuk menghindari tekanan pada APBD. Perinciannya, 40 persen melalui APBD 2023 dan 60 persen sisanya melalui APBD 2024. &rsquo;&rsquo;Hal ini dikecualikan bagi Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) sesuai dengan peraturan perundang-undangan,&rsquo;&rsquo; ujar Tito. Seperti diketahui, DIJ memiliki aturan keuangan tersendiri. Tito juga menginstruksikan pemerintah provinsi sebagai kepanjangan tangan pusat untuk memastikan semua kabupaten/kota di wilayah masing-masing mencantumkan kebutuhan pilkada. Yakni, dalam rancangan APBD 2024 maupun APBD Perubahan 2023. Jika anggaran pemerintah kabupaten/kota tidak tersedia secara cukup, APBD tidak dapat disahkan. &rsquo;&rsquo;Peraturan daerah mengenai APBD tersebut tidak dapat diberlakukan,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Tak hanya itu, Mendagri juga menetapkan deadline pencairan alokasi pilkada. Yakni, 40 persen di APBD 2023 pada 10 November 2023 dan 60 persen paling lambat 15 Desember 2023.&nbsp;

Dalam edaran tersebut, Tito meminta pemda menyiapkan dana pilkada dalam dua tahun anggaran untuk menghindari tekanan pada APBD.

Mendagri Beri Deadline Pencairan Dana Pilkada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/19/Screenshot_20230919_113606_Instagram-3733740920.jpg" alt="Tiga Menteri Jokowi bertemu bahas percepatan investasi di Pulau Rempang menyusul adanya penolakan sejumlah warga. (Instagram @bahlillahadalia)" width="100%">
<figcaption>Tiga Menteri Jokowi bertemu bahas percepatan investasi di Pulau Rempang menyusul adanya penolakan sejumlah warga. (Instagram @bahlillahadalia)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Buntut penolakan sejumlah warga perihal pengembangan kawasan Rempang Eco City, tiga menteri Jokowi gelar rapat tertutup di Batam pada Minggu (17/9). <div dir="auto">Tiga menteri Jokowi yang hadir di antaranya Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahyanto dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tiga menteri Jokowi itu tiba di Batam untuk melakukan Rapat Koordinasi Teknis bersama pimpinan terkait dalam menindaklanjuti penyelesaian konflik tanah di Pulau Rempang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun rapat tertutup ini dipimpin langsung oleh Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ditemui usai kegiatan, Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa proses penanganan masalah di Pulau Rempang ini harus dilakukan dengan cara yang lembut dan baik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tadi kami sudah melakukan kesepakatan-kesepakatan yang (kemudian) akan kita bicarakan dengan rakyat. Proses penanganan harus dilakukan secara soft. Tetap kita memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memang sudah secara turun-temurun di sana, kita harus lakukan komunikasi dengan baik,&rdquo; ujarnya seperti dikutip JawaPos.com dari laman resmi&nbsp;<a href="https://atrbpn.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://atrbpn.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1695184940101000&amp;usg=AOvVaw10xn-jDbf2pPb9EnOCB198">atrbpn.go.id</a>.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012990069/komisi-iii-dpr-bakal-panggil-pengusaha-yang-akan-berinvestasi-di-pulau-rempang">Komisi III DPR Bakal Panggil Pengusaha yang Akan Berinvestasi di Pulau Rempang</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di tengah upaya pemerintah menyusun strategi penyelesaian konflik tanah yang terbaik bagi semua pihak, Bahlil mengungkapkan bahwa sejatinya rencana strategis kawasan industri Rempang Eco City ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yakinlah ini (investasi, red) untuk kesejahteraan rakyat, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan masyarakat yang akan kita relokasi dari pulau itu akan diberikan hak-haknya, dalam hal tanah,&rdquo; ungkapnya saat setelah memimpin rapat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat dimintai keterangan, Menteri ATR/BPN yang juga hadir pada rapat tertutup di Kota Batam tersebut, Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Wali Kota Batam yang juga sekaligus sebagai ketua BP Batam, Muhammad Rudi terkait rencana pemberian sertifikat tanah untuk masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ketika sudah diinventarisasi dan identifikasi, subjeknya sudah ditentukan 16 titik, kita ingin langsung menyerahkan sertipikat sambil kita jalankan pembangunan dan diawasi oleh pemilik,&rdquo; tutur Hadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Masih dalam kesempatan yang sama, Hadi juga berharap bahwa masyarakat yang terdampak pembangunan kawasan industri di Pulau Rempang yang sudah memenuhi syarat nantinya dapat diberikan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami sudah sampaikan bahwa sertipikat itu agar disamakan dengan sertipikat 37 Kampung Tua yang sudah diserahkan (di Batam, red), yaitu adalah dengan status SHM atau Sertipikat Hak Milik yang tidak boleh dijual harus dimiliki oleh masyarakat yang terdampak tersebut. Untuk yang direlokasi ini nantinya juga kami minta supaya diberikan SHM untuk masyarakat yang sudah diverifikasi dan identifikasi seluas masing-masing 500 meter,&rdquo; pungkas Menteri ATR/Kepala BPN.***</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Tiga menteri Jokowi adakan rapat tertutup bahas percepatan investasi di Pulau Rempang menyusul adanya penolakan sejumlah warga.

Gelar Rapat Tertutup, Tiga Menteri Jokowi Bahas Percepatan Investasi di Pulau Rempang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/05/IMG-20230905-WA0004-492973689.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian lelantik sembilan penjabat (Pj) Gubernur di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (5/9). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian lelantik sembilan penjabat (Pj) Gubernur di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (5/9). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dijadwalkan untuk melantik 10 Penjabat (Pj) Gubernur pilihan Presiden Joko Widodo hari ini, Selasa (5/9/2023). Pelantikan tersebut digelar sekitar pukul 08.00 WIB di ruang Sasana Bhakti Praja, Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat dan disiarkan secara langsung melalui akun Youtube resmi Kemendagri. Tito Karnavian dijadwalkan akan melantik 10 Pj Gubernur untuk menggantikan para Gubernur yang telah habis masa jabatannya pada 5 September 2023. Berdasarkan informasi diterima dari Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri), Benny Irwan mengatakan, mereka yang akan habis masa jabatannya adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Gubernur Bali Wayan Koster, Gubernur Papua Lukas Enembe. Kemudian, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, dan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman. Mereka akan digantikan oleh sejumlah Pj Gubernur yang sebelumnya dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui mekanisme tes penilaian akhir (TPA). Menurut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin, 10 nama terpilih sudah diputuskan kepala negara pada 1 September 2023. &ldquo;Ya sudah (dipilih 10 nama Pj gubernur,&rdquo; kata dia kepada awak media, Jumat 1 September 2023. Adapun nama-nama Pj Gubernur yang akan dilantik hari ini ialah: 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pj Gubernur Sumatera Utara Hassanudin 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya 5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pj Gubernur Papua Ridwan Rumasukun 6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pj Gubernur NTT Ayodhia Kalake 7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi 8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pj Gubernur Kalimantan Barat Harrison Azroi 9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto 10.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin

Pelantikan 10 Pj Gubernur berlangsung sekitar pukul 08.00 WIB di ruang Sasana Bhakti Praja, Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat.

10 Pejabat Gubernur Dilantik Mentri Dalam Negeri Tito Karnavian Hari Ini, Berikut Daftarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/04/WhatsApp-Image-2023-09-04-at-192013-2656971578.jpg" alt="Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha dari Dapil Propinsi Sulawesi Tengah." width="100%">
<figcaption>Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha dari Dapil Propinsi Sulawesi Tengah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Salah satu kegiatan Komite I DPD RI pada masa sidang I Tahun Sidang 2023-2024 adalah rapat kerja dengan menteri dalam negeri. Rapat kerja membahas beberapa hal yang dipandang penting oleh Komite I. Pada rapat tersebut dibahas pelaksanaan urusan pemerintahan pasca keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja, penataan daerah otonom baru, penjabat kepala daerah, dan Rancangan Undang-Undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta Raya. Rapat kerja tersebut dilaksanakan di Ruang Sriwijaya gedung B Kompleks DPD RI Senayan, Jakarta, Senin (4/9). Rapat Kerja diikuti anggota Komite I DPD RI, dipimpin ketua Komite I Senator Fachrul Razi. Dalam rapat itu, Ketua Komite I mempertanyakan pelaksanaan otonomi daerah. &rdquo;Komite I berkepentingan otonomi daerah dilaksanakan dengan kewenangan yang besar bagi daerah. Kami akan terus memperjuangkan Revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah,&rdquo; ujar Fachrul Razi. Pada paparannya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, Undang-Undang Pemda menempatkan gubernur sebagai pemerintah daerah sekaligus sebagai wakil pemerintah pusat di daerah (GWPP). Dalam pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan politik dan dinamika hubungan bupati/wali kota dengan gubernur yang pada akhirnya berdampak pada proses pemerintahan dan pembangunan di daerah. &rdquo;Terkait pelaksanaan urusan pemerintahan, perlu dicari formula yang tepat supaya daerah diberikan kewenangan yang proporsional, memperhatikan lingkungan, tidak membebani pemerintah daerah periode berikutnya, namun tidak membebani pemerintah pusat karena perizinan yang ditanganinya,&rdquo; terang Tito. Soal pembentukan daerah otonom baru, Tito mengatakan, hingga saat ini terdapat 330 usul. Kebijakan terkait DOB tersebut, menurut dia, berkaitan dengan rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah. Mendagri juga sempat menyinggung kemungkinan seluruh daerah akan dipimpin penjabat kepala daerah jika kepala daerah hasil pilkada tidak dilantik hingga akhir 2024. &rdquo;Ini berarti mesti dipikirkan penyusunan aturan terkait pelantikan serentak kepala daerah hasil pilkada serentak,&rdquo; ucap Tito. Terkait Pj tersebut, Tito menegaskan, pemerintah berdasar pada Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Permendagri Nomor 4 Tahun 2023. Dalam rangka melaksanakan regulasi tersebut, dia menjelaskan, pemerintah berusaha melibatkan daerah (DPRD) dalam mengusulkan penjabat kepala daerah. &rdquo;Terkait Pemerintahan Daerah Provinsi Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara, pemerintah sedang menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Provinsi Jakarta,&rdquo; papar Tito. Sementara itu, pada sesi tanya jawab, anggota komite I memberi perhatian besar terhadap pembentukan daerah otonom baru (DOB). Anggota komite I DPD RI di antaranya DR. Abdul Rachman Thaha SH, MH, mendesak agar Peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah dan Desain Besar Otonomi Daerah segera diselesaikan. Komite I juga meminta moratorium pembentukan DOB dicabut.&nbsp; Komite I juga menyoroti adanya penjabat kepala daerah yang ditengarai bukan ASN. Termasuk kecenderungan resentralisasi pasca keluarnya Undang-Undang Cipta kerja, Undang-Undang Minerba, dan undang-undang sektor lain. &rdquo;Hampir semua anggota Komite 1 DPD RI yang hadir memberi tanggapan bahwa saat ini otonomi daerah tinggal nama. Roh dan aplikasinya tidak ada lagi,&rdquo; ujar Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha dari Dapil Propinsi Sulawesi Tengah melalui keterangan tertulis. Pada bagian akhir rapat kerja, Komite I menyerahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Provinsi Jakarta yang telah disusun Komite I DPD RI kepada Menteri Dalam Negeri.&nbsp; Rapat Kerja yang dimulai pukul 14.00 dan berakhir pada 17.30 WIB itu menghasilkan kesimpulan beberapa kesimpulan. Pertama, Komite I DPD RI meminta pemerintah untuk segera merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan memperkuat otonomi daerah dan menata sistem hubungan pusat dan daerah dalam bingkai NKRI. Termasuk pemekaran daerah otonom. Kedua, Komite I DPD RI meminta pemerintah untuk memastikan proses penunjukan penjabat kepala daerah dilakukan dengan demokratis, transparan, akuntabel, memperhatikan dengan sungguh-sungguh dinamika sosial politik di daerah. Selain itu, mempertimbangkan masukan dari DPD RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Komite I DPD RI juga mendorong pemerintah untuk mengevaluasi penjabat kepala daerah agar lebih mementingkan kepentingan daerah dan masyarakat. Keempat, Komite I DPD RI bersepakat dengan pemerintah akan melibatkan DPD RI dalam melaksanakan pembinaan dan rapat koordinasi terhadap Pj gubernur, bupati, dan wali kota, serta berbagai kegiatan yang dilaksanakan Kemendagri di setiap daerah. Kelima, lanjut Abdul Rachman Thaha, Komite I DPD RI mendorong pemerintah untuk membuat regulasi teknis atau revisi pengaturan pelantikan kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Sehingga, Januari 2025, telah menghasilkan kepala daerah definitif. Keenam Komite I DPD RI meminta pemerintah untuk melakukan percepatan penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan memperhatikan substansi Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta Raya yang telah disusun Komite I DPD RI. Ketujuh Komite I DPD RI meminta pemerintah agar Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dikembalikan ke Kota Banjarmasin dengan melakukan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan.

Komite I DPD RI pada masa sidang I Tahun Sidang 2023-2024 gelar rapat kerja dengan menteri dalam negeri membahas beberapa hal penting

Raker dengan Mendagri, Komite I DPD RI Minta Revisi Undang-Undang Pemda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/02/France-LabourUnion-NationalStrike-051219-1263506036.jpg" alt="Ilustrasi aksi demo serikat buruh Prancis menentang rencana reformasi pensiun pemerintah di Marseille." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aksi demo serikat buruh Prancis menentang rencana reformasi pensiun pemerintah di Marseille.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin menyebut, polisi telah menangkap 540 orang selama protes Hari Buruh Internasional di Prancis. Lebih dari 400 penegak hukum terluka dalam bentrok sporadis dengan pengunjuk rasa. Para pekerja dan serikat buruh di Prancis turun ke jalan lagi pada Senin (1/5) untuk memprotes reformasi pensiun pemerintah, yang membuat mereka marah sejak Januari. &rdquo;540 orang ditangkap saat protes di Paris. Sementara itu, 406 polisi juga terluka saat bentrok dengan pengunjuk rasa,&rdquo; ujar Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin pada penyiar BFMTV seperti dilansir dari Antara. Unjuk rasa dimulai pada pagi hari di kota Nantes, Lyon, Marseille, dan Strasbourg. Unjuk rasa besar terjadi pada sore hari di Paris, menurut laporan kabar harian Prancis Le Figaro. Ketegangan meningkat antara polisi dan pengunjuk rasa di Paris. Polisi menggunakan gas air mata dan memukul pengunjuk rasa di ibu kota dan kota lain, kata laporan media. Saat bentrok, jendela beberapa toko dihancurkan, perabotan di jalan dirusak, dan tempat sampah dibakar. Sementara itu, serikat buruh pada Selasa (2/5), mengumumkan mobilisasi massa lainnya untuk tanggal 6 Juni. Presiden Emmanuel Macron menandatangani reformasi pensiun menjadi undang-undang pada 14 April. Itu setelah Dewan Konstitusional menyelesaikan peninjauan, meski ada tuntutan dari serikat buruh untuk membatalkan langkah yang memicu protes selama berminggu-minggu. Undang-undang tersebut akan menaikkan usia pensiun dari 62 menjadi 64 tahun pada 2030. Membutuhkan setidaknya 43 tahun masa kerja untuk memenuhi syarat pensiun penuh. Pemerintah meluncurkan proposal tersebut pada Januari dan dibawa ke debat parlemen pada bulan berikutnya. Bahkan ketika jutaan orang turun ke jalan untuk menentangnya. Kerusuhan meningkat ketika Perdana Menteri Elisabeth Borne, setelah berkonsultasi dengan Macron, memutuskan untuk menggunakan kekuatan konstitusional khusus untuk mengadopsi rancangan undang-undang tanpa persetujuan parlemen pada Maret. Keputusan tersebut dilatarbelakangi kekhawatiran anggota legislatif akan dapat menghalangi reformasi. Sebab, pemerintah tidak memiliki mayoritas mutlak di parlemen. Undang-undang tersebut akan mulai berlaku pada 1 September. &nbsp;

Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin menyebut, polisi tangkap 540 orang selama protes Hari Buruh Internasional di Prancis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menteri dalam negeri

Berita Terkini