<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/16/IKN-LAPSUS-5-2274291074.jpg" alt="Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di IKN/Humas Kementerian PUPR.M(Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di IKN/Humas Kementerian PUPR.M(Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan embung menjadi elemen penting dalam lansekap kota dan konservasi air sehingga mewujudkan kualitas kota yang layak huni dan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Karena itu pembangunan embung di IKN akan ditambah hingga akhir tahun 2024 nanti. "Menurut Presiden Jokowi, embung-embung di IKN merupakan contoh pembangunan kota. Saat ini sudah selesai 22 embung, nanti Desember 2024 akan selesai 30 embung. Presiden meminta tambahan menjadi 60 embung," kata Basuki saat menerima Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan rombongan Gubernur, Bupati dan Walikota dari seluruh Indonesia yang mengunjungi Embung MBH di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Menurutnya, pembangunan embung tidak hanya sebagai estetika dan lansekap suatu kota, tetapi juga upaya konservasi sumber daya air. Pembangunan embung di KIPP IKN tidak menggali tanah, tetapi memanfaatkan riparian sesuai dengan kontur tanah dengan menampung run off (limpasan air permukaan) yang mengalir ke embung-embung. "Embung MBH memilki luas sekitar 8 hektare dengan daya tampung 66.000 m3," kata Menteri Basuki. Sesuai konsep keberlanjutan lingkungan, area embung MBH ditanami dengan berbagai tanaman sebagai ruang terbuka hijau, sehingga dapat menurunkan iklim mikro di IKN. Kalau di Jakarta, indeks udaranya sudah lebih dari 100 mikrogram/m3. Maksimum harusnya 50 mikrogram/m3 seperti negara-negara lain di Eropa. Kalau di sini 6 mikrogram/m3 jadi sangat sehat udaranya, anak-anak tidak cepat sakit karena polusi udara," kata Menteri Basuki. Pembangunan Embung MBH menerapkan konsep Smart Water Management System dalam perawatan area terbuka hijau melalui penyiraman otomatis (sprinkler) yang menggunakan sensor pendeteksi kadar air, suhu, dan kelembaban. Kawasan embung juga dilengkapi dengan pedestrian, amphiteater, jogging track/pedestrian dan taman sebagai ruang publik. Kunjungan rombongan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya menuju Sumbu Kebangsaan. Secara filosofis, Sumbu Kebangsaan merupakan ruang terbuka yang menjadi simbol hubungan harmonis antar alam, manusia dan nilai luhur kebudayaan. Kawasan Sumbu Kebangsaan menghubungkan Istana Garuda dengan Taman Kusuma Bangsa yang di sisi kanan kiri terdapat kantor Kementerian Koordinator. &nbsp;

Saat ini sudah selesai 22 embung, nanti Desember 2024 akan selesai 30 embung. Presiden meminta tambahan menjadi 60 embung.

Pemerintah Targetkan Pembangunan 30 Embung di IKN pada Akhir Tahun 2024

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/16/Menteri-Basuki-Halal-Bihalal-942969749.jpg" alt="Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, usai menggelar halal bihalal di kantornya, Selasa (16/4)" width="100%">
<figcaption>Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, usai menggelar halal bihalal di kantornya, Selasa (16/4)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar acara Halal Bihalal bertepatan dengan hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, pada Selasa (16/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan pantauan JawaPos.com, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beserta istri, Kartika Nurani yang mengenakan batik sarimbit tampak menyalami para pegawai yang mengular dari depan pintu masuk PUPR, hingga halaman Gedung Cipta Karya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdiri untuk menyalami para pegawainya selama tiga jam sejak pukul 8 hingga 10 pagi di atas panggung, Menteri Basuki tampak didampingi oleh jajaran pejabat PUPR. Diantaranya, Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian, Direktur&nbsp; Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Miftachul Munir, dan Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui kegiatan Halal Bihalal ini, Basuki mengaku ingin mengajak para pegawai PUPR untuk bisa memaknai Idul Fitri dengan memperbarui niat kerja lebih baik. Apalagi, kata Basuki, kerja-kerja di kementerian yang identik dengan pembangunan ini sangat erat dengan nilai ibadah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya ingin memaknai Idul Fitri sebagai awal untuk mengajak teman-teman PU memperbarui niat kerja lebih baik dan supaya juga ada nilai ibadahnya untuk kerja di PU ini. Karena kita menyiapkan prasarana tidak hanya jalan jembatan, tapi air, sanitasi," kata Basuki Hadimuljono saat ditemui di kantornya, Selasa (16/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, ASN di instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tidak boleh Work Form Home (WFH) atau menerapkan tugas kedinasan dari rumah pada hari ini, Selasa (16/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga, ASN diwajibkan tetap menerapkan tugas kedinasan dari kantor atau Work From Office (WFO) 100 persen. &ldquo;Untuk instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung, WFO tetap diterapkan optimal sebesar 100 persen. Adapun untuk instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan, WFH bisa dijalankan maksimal/paling banyak 50 persen dari jumlah pegawai, yang teknisnya diatur instansi pemerintah masing-masing,&rdquo; kata Anas dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (16/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anas mencontohkan, instansi yang langsung berkaitan dengan masyarakat tetap WFO 100 persen, seperti bagian kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014544686/one-way-tol-transjawa-resmi-ditutup-jasa-marga-contraflow-dua-lajur-masih-berlaku-jakarta-cikampek">One Way Tol Transjawa Resmi Ditutup, Jasa Marga: Contraflow Dua Lajur Masih Berlaku Jakarta-Cikampek</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi untuk pelayanan yang langsung ke publik, akan tetap berjalan optimal sesuai arahan Presiden Jokowi yang menginginkan kinerja pelayanan publik selalu ekselen dalam segala situasi,&rdquo; ujar Anas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar acara Halal Bihalal bertepatan dengan hari pertama masuk kerja

Gelar Halal Bihalal di Hari Pertama ASN Masuk Kerja, Menteri Basuki Ajak Pegawai PUPR Perbarui Niat Kerja Lebih Baik

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/17/Momen-Pak-Bas-Isengin-Erick-Thohir-2627031491.jpg" alt="Momen Menteri Basuki sedang menyibak jas Erick Thohir" width="100%">
<figcaption>Momen Menteri Basuki sedang menyibak jas Erick Thohir</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;-&nbsp;Di tengah hikmatnya upacara peringatan HUT RI ke-78 yang diselenggarakan di Istana Negara pada Kamis (17/8), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono membuat orang-orang tersenyum dengan tingkah kocaknya. Ia tertangkap kamera sedang usil kepada Menteri BUMN Erick Thohir. Menteri jenaka yang kerap disapa Pak Bas itu sedang berdiri di samping Erick Thohir. Saat itu ia memakai baju beskap abu-abu, sementara Erick Thohir mengenakan jas putih. Saat itu, Pak Bas tengah mencari kantong di kedua sisi bajunya. Lantaran tak menemukan apa pun, ia pun menyingkap jas Erick Thohir untuk menemukan posisi kantong di jas tersebut. Erick terlihat tersenyum sambil merapikan kembali bagian jasnya yang disingkap Pak Bas. Tingkah usil Pak Bas itu langsung ketahuan istrinya, Kartika Nurani. Sang istri lalu menoel&nbsp;suaminya itu agar kembali berdiri tegak. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012751522/sepatunya-copot-sebelah-lilly-indiani-wenda-tetap-sukses-menjadi-pembawa-baki-bendera-merah-putih">Sepatunya Copot Sebelah, Lilly Indiani Wenda Tetap Sukses Menjadi Pembawa Baki Bendera Merah Putih</a> Menyadari hal tersebut, Menteri Basuki kembali fokus dalam peringatan HUT RI itu. Menteri Keuangan Sri Mulyani yang berdiri tak jauh dari Erick Thohir juga terlihat tertawa dengan keisengan rekannya itu. Cuplikan momen itu pun viral setelah di-repost&nbsp;oleh berbagai akun media sosial, seperti akun Instagram @folkative. Sontak, netizen pun merasa terhibur dengan aksi jenaka Menteri Basuki. &ldquo;Istrinya sampe nepuk gitu kek bocil dilarang emaknya,&rdquo; tulis akun @nugrahastwn. &ldquo;Pak Erick: saya sudah menahan tawa sebisa mungkin,&rdquo; tutur akun @chabibulmuchafidzin. &ldquo;Tombol Pak Bas pelawak berkedok menteri,&rdquo; ujar akun @iamwirawans.***

Menteri jenaka yang kerap disapa Pak Bas itu sedang berdiri di samping Erick Thohir. Saat itu ia memakai baju beskap abu-abu

Momen Kocak Menteri Basuki Isengin Erick Thohir Saat Peringatan HUT RI ke-78, Langsung Ditegur Istri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/tempImage1lt7cS.jpg" alt="Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Kamis (13/10). Vicki Febrianto/Antara" width="100%">
<figcaption>Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Kamis (13/10). Vicki Febrianto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah memutuskan untuk melakukan renovasi atau rehabilitasi total Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Hal tersebut untuk meningkatkan keselamatan para penonton pada saat berada di stadion.  Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Stadion Kanjuruhan, Malang, mengatakan, pemerintah memutuskan untuk melakukan renovasi total usai melakukan audit bangunan stadion tersebut.  ”Kami harus mendesain lagi untuk rehab total, supaya bisa dimanfaatkan lagi agar tidak ada musibah lagi. Kalau begini saja, tidak layak. Dan jika tidak direhab, tidak boleh dipakai,” kata Basuki seperti dilansir dari Antara.  Basuki menjelaskan, pembiayaan untuk renovasi total Stadion Kanjuruhan tersebut akan menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Saat ini, belum dipastikan berapa besar dana yang dibutuhkan untuk renovasi tersebut.  Menurut dia, dalam waktu dekat, tim masih akan melakukan desain ulang pada stadion yang terletak di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Nanti, seluruh tribun dilengkapi atap seperti Stadion Manahan, Solo.  ”Mudah-mudahan desain selesai 3-4 bulan, kemudian baru bisa dimulai (renovasi total). 2023 kita mulai, karena ini sudah perintah Presiden Joko Widodo,” papar Basuki.  Dia menambahkan, proses renovasi total pada Stadion Kanjuruhan tersebut diperkirakan membutuhkan waktu kurang lebih selama satu tahun. Selain proses renovasi, Kementerian PUPR juga membangun monumen peringatan terkait tragedi Kanjuruhan.  ”Satu tahun selesai. Renovasi itu bertujuan agar (stadion) bisa dimanfaatkan lagi. Nanti kita bangun monumen untuk mengingat para korban,” ujar Basuki.  Berdasar hasil audit bangunan Stadion Kanjuruhan, ada sejumlah catatan yang menjadi poin utama untuk proses renovasi total bangunan tersebut. Tujuh catatan itu antara lain adalah tidak adanya tangga di tribun ekonomi untuk penonton, pintu-pintu stadion, dan tidak adanya pintu darurat.  Kemudian, mencakup penerangan di area stadion, kamar kecil untuk penonton yang tidak layak, perimeter penyangga untuk para penonton, dan pagar pembatas yang bisa dengan mudah diloncati oleh penonton.

Pemerintah Renovasi Total Stadion Kanjuruhan Malang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG-20220418-WA0028_1.jpg" alt="Penanganan jalan menuju IKN Nusantara dari Kabupaten Penajam Paser Utara mulai dilaksanakan. Antara" width="100%">
<figcaption>Penanganan jalan menuju IKN Nusantara dari Kabupaten Penajam Paser Utara mulai dilaksanakan. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan penambahan anggaran dukungan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tahun ini Rp 5,1 triliun.  Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, penambahan dialokasikan untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air Rp 110 miliar. Antara lain untuk pengendalian banjir Daerah Aliran Sungai Sanggai, Bendungan Sepaku Semoi, embung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), dan intake Sungai Sepaku.  ”Alokasi berikutnya, untuk Ditjen Bina Marga Rp 2,11 triliun, antara lain untuk pembangunan jalan kerja atau logistik IKN (KIPP), pembangunan jalan di dalam KIPP, pelebaran ruas jalan Simpang (Sp) IHM - Sp. Riko,” terang Basuki seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Kamis (25/8).  Selain itu, lanjut Basuki, pembangunan Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, pembangunan jalan tol, duplikasi jembatan Bentang Pendek Pulau Balang, jalan bypass Pasar Sepaku, dan pembangunan dermaga.  Ditjen Cipta Karya, menurut menteri, mendapatkan alokasi Rp 2,36 triliun untuk pembangunan Instalasi Penjernih Air (IPA) Tahap 1, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) KIPP, Persampahan di KIPP, Pengembangan Kawasan Sumbu Kebangsaan, Pembangunan Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, Kantor Kementerian Koordinator, Kementerian Sekretariat Negara, dan kementerian/lembaga negara lainnya, serta Masjid Negara. Kemudian alokasi untuk Ditjen Perumahan sebesar Rp 480 miliar untuk pembangunan rumah dinas dan hunian pekerja konstruksi.  ”Jadi, nanti para pekerjanya kita tempatkan di rumah-rumah susun yang kita bangun sehingga tidak lagi membuat rumah bedeng di sekitar lokasi pembangunan,” ujar Menteri PUPR Basuki.  Ditjen Bina Konstruksi mendapatkan alokasi Rp 4 miliar untuk manajemen pengadaan barang dan jasa, serta pembinaan tenaga kerja konstruksi di IKN. Kementerian PUPR akan membuka pelatihan bagi masyarakat di Penajam Paser Utara sebanyak 1.500 orang dilakukan pelatihan untuk menjadi tenaga konstruksi.

PUPR Sebut Penambahan Anggaran untuk Infrastruktur Dasar IKN Rp 5,1 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/WhatsApp-Image-2022-07-13-at-4.40.26-PM.jpg" alt="Menteri PUPR Basuki Hadimuljono lakukan pertemuan dengan Chief Representative JICA Takehiro Yasio di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (13/7). Kementerian PUPR/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri PUPR Basuki Hadimuljono lakukan pertemuan dengan Chief Representative JICA Takehiro Yasio di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (13/7). Kementerian PUPR/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membahas jaminan mutu dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan Japan International Cooperation Agency (JICA).  ”Sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo, terdapat dua goal dalam pembangunan IKN. Yakni jaminan mutu dan estetika. Kami ingin dalam proses pembangunan IKN kelestarian lingkungan tetap dijaga,” kata Basuki dalam pertemuannya dengan Chief Representative JICA Takehiro Yasio seperti dilansir dari Antara.  Dalam kesempatan itu, konsultan JICA memaparkan hasil studi mengenai empat tantangan dalam menjamin mutu pembangunan IKN. Pertama, diperlukan integrasi berdasar kondisi dasar di mana semua desain dan pembangunan harus berdasar kondisi topografi dan geologi saat ini. Kemudian, land grading dan semua rencana infrastruktur harus merujuk ke rencana drainase untuk mencegah bencana banjir.  Selanjutnya, diperlukan koordinasi infrastruktur bawah tanah. Salah satunya adalah pengamanan untuk luas ruang bebas/right-of-way (ROW) terutama untuk lubang got dan struktur yang lebih besar seperti pompa pengangkat saluran pembuangan.  Ketiga, perlu disiapkan ruang untuk menjamin aksesibilitas perluasan pada masa depan. Salah satunya adalah kebutuhan lahan untuk layanan transportasi umum seperti halte dan utilitas jalan seperti lampu dan CCTV. Kemudian, keempat adalah jaminan mutu konstruksi.  Menteri Basuki mengapresiasi hasil studi tim konsultan JICA tersebut. ”Untuk tantangan nomor satu konsultan JICA sangat jeli dalam melakukan observasi. Kita akan bergantung betul dengan rencana drainase untuk mencegah banjir. Untuk itu berkali-kali saya tanya siapa yang akan bertanggung jawab dengan drainase IKN, karena ini sangat penting,” ucap Basuki.  Basuki juga berharap kehadiran konsultan JICA akan mempermudah untuk terwujudnya pembangunan IKN Nusantara dengan kualitas yang baik. ”Kami percaya JICA akan membantu untuk menjamin mutu pembangunan IKN, untuk itu jangan ragu untuk memberi kami saran atau koreksi agar tujuan kita tercapai,” ujar Basuki.  Chief Representative JICA Takehiro Yasui mengatakan, akan berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan amanah yang diberikan.  Turut hadir mendampingi Menteri Basuki yakni Inspektur Jenderal PUPR T. Iskandar, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Jarot Widyoko, Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian, Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti, Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto, dan Ketua Satgas IKN Danis Sumadilaga.

Menteri PUPR-JICA Bahas Jaminan Mutu Pembangunan IKN Nusantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/WhatsApp-Image-2022-07-12-at-6.39.10-PM.jpg" alt="Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Kementerian PUPR/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Kementerian PUPR/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan progres rata-rata seluruh pekerjaan renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta Timur sudah di atas 70 persen. Pekerjaan renovasi ditargetkan selesai pada akhir Juli.  ”Kecuali pada pekerjaan Tugu Pancasila atau Tugu Api karena harus dipasang 17 layer tembaga yang detailnya mungkin akan selesai pada Agustus,” kata Basuki seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Rabu (13/7).  Basuki menjelaskan, tujuan utama renovasi TMII adalah untuk meningkatkan pelayanan destinasi wisata yang sudah berdiri sejak 1970-an itu. ”Kami mulai renovasi atas perintah Presiden Jokowi untuk menjadikan TMII sebagai destinasi wisata yang lebih aman, nyaman, dan sehat,” ujar Basuki,  Renovasi TMII, lanjut Basuki, merupakan bagian dari upaya untuk merawat bangunan lama yang bersejarah. Seperti halnya renovasi Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, yang dilakukan untuk menyelenggarakan Asian Games 2018. Salah satu perbaikan yang dilakukan adalah penataan lanskap pulau-pulau di Danau Archipelago.  ”Kami juga lakukan perbaikan anjungan provinsi yang sebelumnya terkotak-kotak dengan pagar besi beton, sekarang menjadi menyatu tanpa sekat antar anjungan dengan lanskap hijau yang baik,” terang Basuki.  Menteri Basuki juga melihat langsung rehabilitasi Gedung Sasono dan Tugu Api/Pancasila di kawasan TMII.  ”Di Sasono Utomo kami rehabilitasi bangunan lamanya, kami sesuaikan karpetnya diganti dengan marmer supaya lebih sehat. Tugu Api/Pancasila yang sebelumnya lantai keramik kita jadikan rumput dengan motif seperti desain awal. Hal ini sesuai arahan Presiden Jokowi agar terlihat lebih alami, lebih hijau tidak didominasi bangunan beton,” terang Basuki.  Selain untuk peningkatan layanan wisata, Basuki mengungkapkan, renovasi TMII juga untuk persiapan Presidensi Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada November. Menurut rencana akan dipakai lokasi dinner (jamuan makan malam) G20.  ”Tapi sebetulnya bukan itu tujuan utamanya, melainkan untuk meningkatkan pelayanan destinasi wisata,” papar Basuki.  Kawasan TMII merupakan suatu kawasan taman wisata yang merangkum ragam budaya bangsa Indonesia. Termasuk aspek kehidupan sehari-hari yang ditampilkan dalam anjungan daerah berarsitektur tradisional, serta menampilkan aneka busana, tarian dan tradisi daerah.  ”Dengan renovasi di kawasan TMII menjelang KTT G20, diharapkan dapat merepresentasikan keragaman dan kekayaan potensi daerah dan budaya di Indonesia,” tutur Basuki.

Menteri PUPR Targetkan Renovasi TMII Tuntas Akhir Juli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/antarafoto-pemerintah-siapkan-rp-30-triliun-untuk-pembangunan-ikn-190422-bay-4.jpg" alt="Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Bayu Pratama S./Antara" width="100%">
<figcaption>Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Bayu Pratama S./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan land development atau pengembangan lahan untuk kawasan inti pemerintahan seperti Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, dan gedung-gedung kementerian/lembaga sudah dilakukan pada Agustus.  Menteri Basuki mengatakan, pada 15 Juli atau pekan depan akan terdapat penandatanganan kontrak untuk proses land development di IKN. Dengan begitu, pemetaan lahan hasil land development sudah tersedia pada Agustus.  ”Land development itu hasilnya kavling, pengkavlingan, ini kementerian apa, Istana, ini (Istana) Wapres,” kata Basuki usai menghadiri National Stakeholders Forum: 10th World Water Forum First Announcement.  ”Jadi jika presiden (Joko Widodo) ke sana, sudah memberi perintah, untuk membuat rumah sakit, atau buat apa di (kavling) sini,” tambah Basuki.  Selain itu, pada akhir Juli, terdapat progres untuk pembangunan jalan akses utama ke IKN dari Jalan Tol Balikpapan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meninjau pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yakni Bendungan Sepaku Semoi dan Persemaian Mentawir.  ”Adanya bendungan menunjukkan pembangunan basic di infrastruktur sudah mulai. Juli, pembangunan jalan utama dari jalan tol Balikpapan juga dimulai,” kata Presiden Jokowi saat meninjau pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, Penajam Paser Utara, Kaltim pada 22 Juni.  Pemerintah membagi pembangunan IKN dalam tiga tahap. Tahap pertama penyelesaian pembangunan infrastruktur inti. Antara lain, Istana Presiden, Gedung MPR/DPR, kantor-kantor pemerintahan, markas TNI-Polri, serta perumahan hingga 2024.  Karena itu, pada semester II 2022, pemerintah juga akan membangun akses-akses logistik, kemudian jalur-jalur untuk pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, pada 2023, pemerintah akan mendatangkan sekitar 150 hingga 200 ribu pekerja ke IKN untuk mengejar waktu agar target pembangunan dapat tercapai sesuai target pada 2024. Sedangkan pembangunan IKN tahap dua akan dilakukan pada 2025–2035 dan tahap tiga pada 2035–2045.  Dari sisi anggaran, pemerintah membutuhkan total anggaran Rp 466 triliun dalam membangun IKN Nusantara. Dari total anggaran Rp 466 triliun tersebut, pemerintah merencanakan sebanyak 19–20 persen dari APBN, sementara sisanya berasal dari investasi dan kemitraan dengan swasta.

Menteri PUPR Sebut Pemetaan Lahan untuk Istana di IKN pada Agustus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG-20211031-WA0005_copy_800x533-1.jpg" alt="Proyek Underpass Bulak Kapal, Bekasi. Kementerian PUPR/Antara" width="100%">
<figcaption>Proyek Underpass Bulak Kapal, Bekasi. Kementerian PUPR/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan Underpass Bulak Kapal di Kota Bekasi, Jawa Barat, selesai akhir 2021. Itu lebih cepat dari jadwal pengerjaan dalam kontrak pada Maret 2022.  Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, konektivitas antar wilayah diperlukan agar mobilitas barang, jasa, dan manusia, lebih efisien. Dengan konektivitas yang makin lancar diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sehingga dapat membantu proses percepatan pembangunan di wilayah tersebut.  ”Pembangunan infrastruktur jembatan, flyover, dan underpass, akan memperlancar konektivitas dan aksesibilitas lalu lintas, di samping memberikan alternatif bagi warga untuk meningkatkan produktivitas perekonomian,” kata Menteri Basuki seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Senin (1/11).  Underpass Bulak Kapal mulai dibangun sejak tanggal kontrak 24 September 2020 dengan masa pelaksanaan 540 hari kalender hingga 17 Maret 2022. Berdasar data progres fisik, pembangunan underpass hingga minggu ke-3 Oktober sebesar 90,43 persen atau melebihi rencana kemajuan progres pekerjaan yang ditetapkan, yaitu 82,86 persen.  Menteri PUPR menjelaskan, kehadiran underpass sudah sangat dinantikan masyarakat. Sebab, akan mengurai simpul kemacetan akibat pertemuan lalu lintas dari 4 arah, yakni dari dan menuju Jalan Juanda, Jalan Joyo Martono, Jalan Pahlawan, dan Jalan Diponegoro arah Tambun, Kabupaten Bekasi. Sekaligus memperlancar arus lalu lintas di perlintasan sebidang rel kereta api di sekitar simpang Bulak Kapal.  Pejabat Pembuat Komitmen 1.5 Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN I) Andy Suryanto menambahkan, saat ini tim lapangan beserta kontraktor berusaha percepat pekerjaan di lapangan dengan menargetkan selesai pada 31 Desember, lebih cepat dari awal.  Underpass itu akan mengatasi dua masalah di persimpangan Bulak Kapal yang terjadi selama ini. Yakni untuk melancarkan lalu lintas di persimpangan Jalan Juanda dan Jalan Kota Pahlawan karena ada perlintasan kereta api.  ”Selain itu, arus lalu lintas kendaraan wilayah Bulak Kapal akan makin meningkat kedepannya terkait adanya rencana pintu keluar Tol Becakayu (Bekasi-Cawang-Kampung Melayu) di Bekasi Timur serta pembangunan double track kereta api,” ujar Andi.  Nanti, Underpass Bulak Kapal akan dilengkapi dengan rumah pompa serta sistem drainase samping (side drain) yakni mengalihkan air ke drainase jalan menggunakan pompa untuk mengantisipasi terjadinya genangan saat turun hujan.  Ornamen bangunan underpass juga akan memperhatikan aspek beautifikasi dengan mengedepankan seni dan budaya lokal Betawi Bekasi seperti visual tari topeng di dindingnya dan ornamen bambu runcing sebagai simbol patriot yang merupakan julukan Kota Bekasi.

Kementerian PUPR Targetkan Underpass Bulak Kapal Rampung Tahun Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/WhatsApp-Image-2021-04-23-at-13.20.21.jpeg" alt="Desain pembangunan Jembatan Batam–Bintan. Dokumentasi Kementerian PUPR/Antara" width="100%">
<figcaption>Desain pembangunan Jembatan Batam–Bintan. Dokumentasi Kementerian PUPR/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengungkapkan pembiayaan konstruksi jembatan Batam–Bintan di Kepulauan Riau menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Pembiayaan pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU memiliki keunggulan dibandingkan dengan APBN.  ”Dengan KPBU, pihak swasta memiliki kepastian pengembalian (investasi) plus keuntungan, sementara keuntungan pemerintah proyeknya banyak yang mengawasi, sehingga tercipta tertib administrasi dan tertib teknis untuk melayani masyarakat lebih baik,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Sabtu (24/4).  Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga sedang melakukan pengkajian teknis dan finansial pada pembangunan Jembatan Batam–Bintan. Rencananya, pembiayaan pembangunan jembatan tersebut menggunakan skema KPBU. Namun demikian, pemerintah juga memberi dukungan finansial agar proyek tetap feasible.  ”Dalam evaluasi yang dilakukan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur, tidak bisa totalitas dibiayai KPBU, tetapi harus ada porsi dibantu pemerintah. Porsi pemerintah sekitar 30 persen,” ujar Direktur Pembangunan Jembatan Ditjen Bina Marga Yudha Handita Pandjiriawan.  Menurut Yudha, Jembatan Batam–Bintan termasuk jembatan khusus yang terdiri atas 2 jembatan. Yakni Batam–Tanjung Sauh dan Tanjung Sauh–Bintan. Untuk porsi pembiayaan pemerintah pada jembatan penghubung Batam–Tanjung Sauh, sedangkan Tanjung Sauh–Bintan akan dibangun investor melalui proses lelang.  ”Jembatan Batam ke Tanjung Sauh sekitar 2.000 meter dan Tanjung Sauh ke Bintan 5.000 meter, jadi total panjangnya sekitar 7.000 meter,” terang Yudha.  Desain awal pembangunan jembatan itu sudah dibuat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada 2005 dan diperbarui pada 2010. Namun karena ke depan berbentuk jembatan tol atau kendaraan yang lewat akan dikenakan tarif, sehingga terdapat perubahan desain agar menyesuaikan standar tol. Yakni lebar jembatan yang sebelumnya 28 meter disesuaikan menjadi 33 meter.  ”Untuk jembatan Tanjung Sauh ke Bintan yang KBPU, nanti desain yang ada menjadi basic design untuk di-update investor menjadi DED (detail engineering design), sehingga untuk ditindaklanjuti apa yang kurang difinalisasi. Sementara itu, jembatan Batam–Tanjung Sauh karena menjadi tugas pemerintah, kami akan selesaikan kekurangan dalam beberapa bulan, sehingga saat proses KPBU selesai, DED-nya juga selesai,” ucap Yudha.  Yudha menambahkan, untuk progres saat ini masih dalam tahap finalisasi pembahasan KPBU dan diharapkan segera mulai konstruksi.  Jembatan Batam–Bintan akan mendukung rencana pembangunan pelabuhan peti kemas di Tanjung Sauh dan shelter-shelter di Pulau Bintan. Sehingga, diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi wilayah serta meningkatkan konektivitas di wilayah Kepulauan Riau dengan mengurangi waktu tempuh dan juga biaya transportasi orang dan barang.  ”Bapak Menteri PUPR dan Bapak Presiden berharap pada 2024 tidak ada pembangunan fisik. Itu menjadi concern kami, maka targetnya sebelum 2024 jembatan ini sudah selesai,” ujar Yudha.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=yDjZm-gDs6M

Konstruksi Jembatan Batam–Bintan Gunakan Skema KPBU

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menteri basuki hadimuljono

Berita Terkini