<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/02/IMG-20240202-WA0028-818960273.jpeg" alt="Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. (Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. (Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan siap pindah ke Ibu Kota Nusantara pada Juli 2024. Pernyataan ini mendukung pengakuannya yang akan menjadi menteri pertama yang tinggal di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, ia akan tinggal di IKN sembari memantau pembangunan proyek yang ada di sana. Hal ini disampaikan Menteri Basuki saat bincang-bincang dengan generasi muda Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian PUPR di Jakarta, beberapa waktu lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Siapa yang mau pindah ke IKN? Siapa yang sudah pernah lihat IKN? Saya nanti akan pindah bulan Juli ke sana. Siapa yang mau ikut?" kata Basuki dihadapan para ASN Generasi Muda PUPR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014084547/kabar-kabinet-indonesia-maju-pecah-dicap-sebagai-serangan-politis">Kabar Kabinet Indonesia Maju Pecah, Dicap Sebagai Serangan Politis</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara terpisah, Juru bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja memastikan bahwa Menteri Basuki akan pindah lebih dulu ke IKN pada Juli mendatang. &ldquo;Iya (pindah ke IKN duluan). Beliau sudah bilang,&rdquo; ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Endra mengatakan, Menteri PUPR nantinya akan berkantor di salah satu tower gedung Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian di IKN. Tak hanya itu, nantinya kementerian lain pun akan menempati tower yang sudah ada di tiga gedung kemenko lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meliputi, Kemenko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), dan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Di Kantor Menko, satu kantor Menko ada 4 tower, 1 tower ada dua kementerian. Jadi, 1 kompleks menko ada 8 kementerian. Kan kementerian yang ada sekarang 32 plus 4 menko jadi 36, yaitu sesuai UU kementerian,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, banyak proyek di IKN yang dikebut selesai pada tahun ini. Salah satuny, pembangunan rusun untuk ASN, yang sudah mulai dibangun pada November 2023. Adapun saat ini pembangunannya sudah mencapai sekitar 25 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Endra mengatakan 12 dari 47 menara rusun ASN ditargetkan selesai dan siap huni pada Juli 2024. &ldquo;Lagi dibikin. Targetnya yang menyelesaikan 12 tower sampai bulan Juni. Mudah-mudahan Juni 12 tower selesai," jelas Endra.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Kementerian PUPR juga sedang menyelesaikan pembangunan 36 rumah menteri di IKN yang terbagi di dua kawasan, yakni 24 unit rumah di persil 104 dan 12 unit di persil 105. Seluruh pembangunan ditargetkan selesai pada tahun ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Asal tahu saja, Pemerintah juga akan memindahkan 3.246 Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahap pertama. Secara bertahap pemindahan tersebut akan dimulai pada bulan Juli hingga November 2024 mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">ASN yang pindah pertama nanti berasal dari 37 kementerian/lembaga. Rencananya mereka yang dinyatakan pindah akan disiapkan 1.740 hunian risin ASN.</div>

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan siap pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli 2024 sembari memantau proyek.

Siap Pindah ke IKN Juli 2024, Menteri Basuki Jelaskan Letak Kantornya

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/01/RUMAH-BUMN-670506599.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Tohir. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Tohir. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono merupakan sosok yang jahil. Sebab, Basuki mencolek-colek dirinya saat upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-78 di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya memang jahil, kalau saya sama Pak Basuki pasti jahil-jahilan," kata Erick di Istana Merdeka, Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Erick tak menyangka, aksi Basuki terhadap dirinya viral di media sosial. Bahkan, menjadi perbincangan masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/012752211/pesawat-kecil-jatuh-di-jalan-raya-selangor-malaysia-10-orang-tewas-termasuk-2-pengendara-kendaraan-bermotor">Pesawat Kecil Jatuh di Jalan Raya Selangor Malaysia, 10 Orang Tewas Termasuk 2 Pengendara Kendaraan Bermotor</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang pasti tadi pas saya berdiri, tiba-tiba pak Basuki megang, saya kaget-kaget, jadi viral," ungkap Erick.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah aksi iseng Menteri PUPR Basuki Hadimuljono itu viral, rupanya Basuki penasaran baju yang dikenakan Erick saat menghadiri upacara detik-detik peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-78. Erick Thohir lantas mengaku bahwa pakaian yang dikenakannya itu merupakan pakaian organisasi Budi Oetomo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tadi pakaian organisasi Budi Oetomo tahun 1908, organisasi pertama merupakan kebangkitan nasional waktu itu," ucap Erick.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Erick menyatakan, pakaian Budi Oetomo ini sangat tepat dikenakan pada momentum HUT Kemerdekaan RI ke-78. Mengingat, mayoritas penduduk di Indonesia saat ini dari kalangan muda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya rasa momennya tepat ya, karena kita tahu itu kan roganisasi pergerakan pemuda dan hari ini juga mayoritas penduduk Indonesia berusia muda dan kita dalam proses transisi ke Indonesia maju jadi sama lah momentumnya," pungkas Erick.</div>

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono merupakan sosok yang jahil.

Bajunya Disingkap Menteri Basuki saat Upacara, Erick Thohir: Ya Memang Jahil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/29/Menteri-Basuki-3075056004.jpg" alt="Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. (IST)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. (IST)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama Ibu Kartika Basuki Hadimuljono mengikuti Salat Idul Adha 1444 Hijriah di Masjid As-Salam Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (29/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Basuki mengatakan peringatan Hari Raya Idul Adha tahun 2023 dapat dimaknai untuk menanamkan sifat keikhlasan dalam diri. Salah satunya adalah penerapan rasa ikhlas dalam memberikan sesuatu yang terbaik dalam diri kita kepada orang lain, organisasi, maupun negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Intinya makna Idul Adha bagi kita semua adalah keikhlasan untuk berbuat sesuatu, untuk memberikan sesuatu yang terbaik dari kita, tidak hanya materi, tetapi juga bisa pikiran, tenaga, dan kerja keras,&rdquo; kata Menteri Basuki dalam keterangannya, Kamis (29/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/haji-2023/011636691/tips-menyimpan-dan-mengolah-daging-hewan-kurban-idul-adha-agar-tak-bau-prengus">Tips Menyimpan dan Mengolah Daging Hewan Kurban Idul Adha Agar Tak Bau Prengus</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Basuki mencontohkan khusus untuk Insan PUPR yang menjalankan tugas di mana saja di seluruh Indonesia. Menurutnya, banyak sekali pegawai PUPR bertugas di luar Jakarta yang berpisah dengan keluarganya yang hari ini tidak bisa pulang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh sebab itu, tugas yang dijalani Insan PUPR bisa dimaknai keikhlasan untuk berbuat yang terbaik bagi organisasi, bagi rakyat, dan bagi negara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya kira untuk kita semua, makna kurban bagi kita semua adalah keikhlasan untuk berbuat sesuatu, memberikan sesuatu yang terbaik dari kita, memberikan sesuatu bukan yang tidak kita senangi, tetapi justru yang kita senangi kita berikan, itu makna keikhlasan dari Idul Adha,&rdquo; imbuh Basuki.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, pada peringatan Idul Adha tahun 2023 ini, penerimaan hewan kurban Kementerian PUPR sebanyak 106 ekor sapi dan 125 ekor kambing yang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Seperti di 21 masjid dan musala di kompleks perumahan Kementerian PUPR di Jabodetabek.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu, 53 masjid dan musala serta 17 pondok pesantren dan panti asuhan di Jabodetabek dan Banten. Hewan kurban juga didistribusikan di daerah-daerah yang membutuhkan seperti Bantul, Yogyakarta, Boyolali, Manado, Flores, termasuk kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hewan kurban ini merupakan donasi pribadi pegawai Kementerian PUPR yang dikumpulkan oleh Panitia Kurban Kementerian PUPR dan pengurus Masjid As-Salam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penyaluran hewan kurban ini merupakan bentuk kepedulian/solidaritas/gotong-<wbr />royong Keluarga Besar Kementerian PUPR kepada masyarakat yang membutuhkan," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Menteri Basuki mengatakan peringatan Hari Raya Idul Adha tahun 2023 dapat dimaknai untuk menanamkan sifat keikhlasan dalam diri.

Peringati Idul Adha, Menteri Basuki: Makna Kurban Bagi Kita Semua adalah Keikhlasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/BANTARAN-CILIWUNG.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, dan Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau pekerjaan normalisasi Sungai Ciliwung di Penga" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, dan Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau pekerjaan normalisasi Sungai Ciliwung di Penga</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan penggunaan air tanah di DKI Jakarta bakal dilarang mulai tahun 2030 mendatang. Hal ini lantaran, penurunan muka tanah di DKI Jakarta yang sangat masif menjadi penyebab dilarangnya pengambilan air tanah tersebut.<br /> <br /> "Permukaan tanah Jakarta telah turun 12 sampai 18 cm per tahun karena over extraction dari ground water," ungkap Basuki, Selasa (22/2).<br /> <br /> Akan tetapi, pemimpin Kementerian PUPR mendatang tidak akan bisa melarang pengambilan air tanah di DKI Jakarta, jika memang pemerintah pusat dan daerah belum mampu menyediakan air bersih untuk warga DKI Jakarta.<br /> <br /> "Pemerintah DKI maupun pusat nggak bisa apa-apa, nggak bisa melarang (pengambilan air tanah) kecuali kalau sudah bisa menyuplai air bersih ini sepenuhnya pada masyarakat Jakarta," tuturnya.<br /> <br /> Oleh, Basuki mendukung upaya yang dilakukan pemerintah daerah bekerjasama dengan kementeriannya untuk menyediakan air bersih bagi warga DKI Jakarta dengan bantuan pihak swasta melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).<br /> <br /> "Itu ada tiga proyek, satu ini Jatiluhur I oleh Moya, yang kedua SPAM Juanda yang 2.000 liter per detik dan yang ketiga ?nanti dari (SPAM) Karian-Serpong 3.000-an liter per detik," imbuhnya.<br /> <br /> "Kalau ini semua sudah bisa kita selesaikan dan bisa mensuplai rakyat Jakarta, maka kita pada tahun 2030 pasti bisa menyampaikan pada rakyat stop memakai air tanah. Hanya dengan upaya itu penurunan air tanah di DKI Jakarta bisa dihentikan,” pungkas Basuki.

Menteri Basuki Sebut Permukaan Tanah Jakarta Turun 18 Cm Per Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/WhatsApp-Image-2022-11-17-at-09.24.42.jpeg" alt="TERTANGKAP KAMERA: Menteri PUPR Basuki mengenakan topi terbalik dan mengalungkan kamera SLR saat acara KTT G20 di Bali, Rabu (16/11). (DINDA JUWITA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TERTANGKAP KAMERA: Menteri PUPR Basuki mengenakan topi terbalik dan mengalungkan kamera SLR saat acara KTT G20 di Bali, Rabu (16/11). (DINDA JUWITA/JAWA POS)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Ada yang menarik pada momen para kepala negara saat menanam mangrove di Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Bali. Selain kehadiran para kepala negara, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tampak menonjol.<br /> <br /> Dia hadir bukan sebagai menteri, tetapi bertindak jadi juru foto. Dengan gesitnya, pria 68 tahun itu wara-wiri menangkap momen para kepala negara menanam mangrove.<br /> <br /> Tampil bak fotografer profesional, Basuki mengalungkan kamera tele-nya ke leher dan membawanya ke sana kemari. Penampilan Menteri Basuki makin menggemaskan saat topi yang dikenakannya dibalik ke belakang.<br /> <br /> Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja menuturkan, Basuki memang ingin menyalurkan hobi fotografinya. “Ada waktu luang sekaligus Beliau (Menteri PUPR) menyalurkan itu hobi fotografernya,” jelas Endra, Rabu (16/11).<br /> <br /> Basuki juga sudah membawa kamera sejak acara jamuan makan malam KTT G20 di Garuda Wisnu Kencana (GWK) Badung, Bali, Selasa (15/11) kemarin. “Tadi malam, dari kemarin juga Beliau sudah membawa kamera. Ketika acara selesai, langsung angkat kamera. Ya itu memang hobinya. Ini kan juga event besar dan langka ya,” ungkap Endra.<br /> <br /> Endra memastikan tugas Basuki telah beres. Sehingga, Basuki bisa mendampingi Presiden Jokowi. Sambil menjadi fotografer tentunya. “Tugas kami sudah selesai semua sampai 15 November. Kemudian Beliau tinggal mendampingi Presiden,” kata Endra.

Menteri Basuki Jadi Juru Foto Presiden Jokowi di KTT G20

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/PSX_20201025_223337.jpg" alt="Warga evakuasi sendiri saat banjir merendam perumahan Villa Jatirasa, Bekasi, Jawa Barat, Minggu (25/10/2020). Banjir akibat luapan kali Cikeas dengan ketinggian 60 cm - 2 meter memasuki pemukiman warga pada (24/10) pukul 23.00 WIB.--Foto: Imam Husein/Jaw" width="100%">
<figcaption>Warga evakuasi sendiri saat banjir merendam perumahan Villa Jatirasa, Bekasi, Jawa Barat, Minggu (25/10/2020). Banjir akibat luapan kali Cikeas dengan ketinggian 60 cm - 2 meter memasuki pemukiman warga pada (24/10) pukul 23.00 WIB.--Foto: Imam Husein/Jaw</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan saat ini pihaknya tengah menyiapkan penanganan banjir akibat meluapnya Kali Bekasi. Yakni dengan melakukan normalisasi.<br /> <br /> "Ada dua tindakan, pertama dalam satu tahun ini Kementerian PUPR tangani secara sistem sungai Bekasi mulai dari pertemuan Sungai Cikeas dan Cileungsi sampai ke muara sungai/kali Bekasi," jelasnya dalam keterangan tertulis, Minggu (21/2).<br /> <br /> Adapun, rencananya normalisasi tersebut mulai dilakukan pada akhir Februari ini. "Salah satu paketnya sudah terkontrak dan mulai dilaksanakan akhir Februari 2021 ini, Insyaallah dua tahun selesai," jelasnya.<br /> <br /> Koordinasi secara intensif pun dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat (Jabar) serta Pemerintah Kota Bekasi dalam pelaksanaannya. Khususnya terkait dengan pembahasan lahan di sekitar bantaran Kali Bekasi.<br /> <br /> "Total panjang yang akan ditangani 33 km. Kami sudah dari PUPR membuat rencana sistemik menjadi tujuh paket," ujarnya.<br /> <br /> Sementara itu, untuk penanganan darurat banjir di Perumahan Pondok Gede Permai, kementeriannya akan menutup tanggul jebol sepanjang 60 meter dengan geo bag (kantung pasir) yang diperkirakan berjumlah 700 buah.<br /> <br /> "Saya minta tiga hari selesai pengisian geobag dan dipasang disini, jadi kalau nanti surut sedikit langsung masuk tidak menunggu kering," jelasnya.<br /> <br /> Adapun, banjir di Pondok Gede Permai terjadi lantaran jebolnya tanggul Kali Bekasi yang berada di dekat perumahan akibat hujan deras yang terjadi pada Sabtu dini hari. Sekitar 700 keluarga terdampak banjir di perumahan tersebut.<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://youtu.be/shW5UKckxPc

Menteri Basuki Targetkan Normalisasi Kali Bekasi Selesai 2 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Basuki-hadimuljono-Raka-Denny.jpg" alt="Basuki hadimuljono di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Basuki hadimuljono di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengintruksikan agar perbaikan darurat tanggul Bendung Glapan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah yang jebol akibat hujan lebat pada Rabu (8/1) malam selesai dalam tiga hari ke depan.<br /> <br /> Basuki mengatakan, hal tersebut untuk mengantisipasi perkiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang menyatakan potensi curah hujan tinggi masih akan berlangsung hingga Februari 2020.<br /> <br /> "Ini harus segera diselesaikan dalam waktu dua sampai tiga hari ini, kita tutup dulu sementara. Nanti permanennya akan kita lanjutkan. Untuk bantuan penanganan, saya akan tunjuk langsung BUMN Karya untuk mengerjakannya, karena ini merupakan kondisi darurat," kata Menteri Basuki dalam keterangan resminya, Sabtu (11/2).<br /> <br /> Setelah perbaikan sementara selesai, kata Basuki, akan segera melanjutkan perbaikan permanen tanggul bendung tersebut pada tahun 2020 ini. "Untuk perbaikan permanennya sudah kami siapkan desainnya, saat ini dalam proses lelang. Keduanya sedang kami kerjakan dan harus cepat diselesaikan," ujarnya.<br /> <br /> Menurutnya, secara umum kondisi banjir di Kota Semarang sudah jauh berkurang dari tahun-tahun sebelumnya setelah Kementerian PUPR secara bertahap dan terpadu melakukan penanganan banjir Kota Semarang mulai dari hulu seperti pembangunan Bendungan Jatibarang hingga ke hilir seperti pembangunan kanal banjir, normalisasi sungai, tanggul rob, stasiun pompa, kolam retensi, termasuk bendung gerak di Kanal Banjir Barat (KBB).<br /> <br /> Sementara Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Ruhban Ruzziyatno mengatakan, jebolan di Bendung Glapan tepatnya pada tanggul sebelah kiri disebabkan meluapnya aliran air Sungai Tuntang yang berasal dari hujan di hulu dengan curah hujan yang tercatat mencapai 57mm per jam.<br /> <br /> Menurutnya untuk penanganan kontruksi yg dilaksanakan yakni tanggul darurat sepanjang kurang lebih 30 meter menggunakan pancang bambu dan diisi geobag. "Saat ini penanganan darurat lapangan sedang dilaksanakan oleh tenaga kerja sebanyak 50 orang dan akan ditambah lagi sebanyak 100 orang. Sedangkan untuk alat berat yang dikerahkan sebanyak 3 excavator," kata Ruhban.<br /> <br /> Sedangkan untuk perbaikan permanen, akan dilakukan perbaikan kembali ke kondisi semula ditambah dengan peninggian parapet agar saat curah hujan tinggi, air tidak kembali melimpas.<br /> <br /> Ditargetkan konstruksi dapat dimulai sekitar April 2020 dengan perhitungan kebutuhan biaya semula untuk rehab intake dan jaringan irigasi di sisi kiri Bendung Glapan (Daerah Irigasi Glapan Barat) sebesar Rp 34 miliar dan dan sisi kanan (DI Glapan Timur) sebesar Rp 77 miliar. Dengan adanya tanggul yang jebol, maka biaya konstruksi akan dihitung ulang sesuai kebutuhan.<br /> <br /> Bendung Glapan merupakan bendung peninggalan Belanda tahun 1852 untuk mengairi saluran irigasi. Bendung tersebut memiliki lebar 90 meter dengan kapasitas debit untuk DI Glapan Barat sebesar 13,57 m3 per detik dan DI Glapan Timur sebesar 11,71 m3 per detik untuk mengairi irigasi seluas 8672 ha.

Menteri Basuki: Perbaikan Darurat Tanggul Bendung Glapan 3 Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/59-pejabat-kementerian-ini-kembalikan-uang-suap-totalnya-rp-22-miliar_m_.jpg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan saat ini sudah ada 59 pejabat di kementerian PUPR yang telah mengembalikan uang suap di Proyek SPAM." width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan saat ini sudah ada 59 pejabat di kementerian PUPR yang telah mengembalikan uang suap di Proyek SPAM.</figcaption>
</figure><p></p><br /> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, ada empat pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR) yang sudah mengembalikan uang sekitar Rp 2 miliar. Pengembalaian itu terkait kasus dugaan suap proyek sistem penyediaan air minum (SPAM).</p><br /> <p>"Berarti pejabat PUPR yang sduah mengembalikan duit terkait kasus ini menjadi 59 orang," ucap juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Jumat (8/3).</p><br /> <p>Febri mengatakan, dari 59 orang itu total uang yang sudah diterima KPK terkait kasus dugaan suap ini sekitar Rp 22 miliar, dengan pecahan USD 148.500 dan SGD 28.100. Selain menerima pengembalian uang, KPK juga telah memeriksa sekitar 28 Kepala Satuan Kerja (Kasatker) SPAM sebagai saksi kasus ini.</p><br /> <p>"Kasatker yang diperiksa sampai saat ini terdapat 28 orang dari berbagai daerah di Indonesia," tukasnya.</p><br /> <p>Selain uang, mantan aktivis ICW ini mengatakan, KPK sudah menyita tanah dan rumah senilai Rp 3 miliar di Sentul dari salah satu Kasatker yang masih berstatus sebagai saksi. Tak hanya itu, ada juga emas batangan seberat 500 gram dari salah satu pejabat Kementerian PUPR yang disita KPK.</p><br /> <p>Kasus yang berawal dari operasi tangkap tangan (OTT), KPK ini ada delapan orang yang telah menjadi tersangka. Mereka berasal dari pihak swasta dan pejabat Kementerian PUPR.</p><br /> <p>Para tersangka yang diduga sebagai penerima ialah Anggiat selaku Kepala Satker SPAM Strategis/PPK SPAM Lampung. Dia diduga menerima Rp 350 juta dan USD 5.000 untuk pembangunan SPAM Lampung dan Rp 500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3 Jawa Timur, Meina Woro Kustinah selaku PPK SPAM Katulampa.</p><br /> <p>Dia diduga menerima Rp 1,42 miliar dan SGD 22.100 untuk SPAM Katulampa, Nazar selaku Kepala Satker SPAM Darurat diduga menerima Rp 2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, Palu, Sulteng dan Donny Sofyan Arifin selaku PPK SPAM Toba-1. Donny diduga menerima Rp 170 juta untuk pembangunan SPAM Toba-1.</p><br /> <p>Uang suap itu, menurut KPK, diduga diberikan oleh Budi Suharto, Dirut PT WKE; Lily Sundarsih, Direktur PT WKE; Irene Irma, Direktur PT TSP; dan Yuliana Enganita Dibyo, Direktur PT TSP. Keempatnya juga jadi tersangka.</p><br /> <p>KPK menduga suap itu ditujukan agar PT WKE dan PT TSP memenangkan proyek SPAM. Hasilnya, kedua perusahaan itu memenangi 12 proyek SPAM pada 2018 dengan nilai total Rp 429 miliar.</p><br /> <p>Saat ini, KPK telah menyelesaikan penyidikan untuk empat tersangka dari pihak swasta, yakni Budi, Lily, Irene, dan Yuliana. Keempatnya segera disidangkan.&nbsp;</p>

59 Pejabat Kementerian Ini Kembalikan Uang Suap, Totalnya Rp 22 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/anak-buah-menteri-basuki-ramai-ramai-kembalikan-uang-ke-kpk-ada-apa_m_.jpg" alt="Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan, pihaknya kembali menerima pengembalian uang sebesar Rp 1,7 Miliar." width="100%">
<figcaption>Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan, pihaknya kembali menerima pengembalian uang sebesar Rp 1,7 Miliar.</figcaption>
</figure><p></p><br /> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)&nbsp;Febri Diansyah menyatakan, pihaknya kembali menerima pengembalian uang sebesar Rp 1,7 Miliar. Itu terkait kasus dugaan&nbsp;suap proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).</p><br /> <p>"Terdapat tambahan pengembalian uang dari 3 orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek SPAM di Kementerian PUPR sejumlah Rp 1,7 miliar," ucapnya pada awak media, Selasa (12/2).</p><br /> <p>Febri menyebut, setekah pengembalian uang tersebut maka hingga saat ini total pengembalian uang berjumlah Rp 4,7 miliar dari 16 orang PPK. Namun, Febri tak menyebut siapa saja nama yang mengembalikan uang itu.</p><br /> <p>"Total pengembalian di bulan Februari ini adalah Rp 4,7 miliar dari 16 orang PPK," ujar Febri.</p><br /> <p>Sebelumnya, KPK telah menerima Rp 3 miliar dari 13 orang PPK. Pengembalian itu diduga terkait dugaan suap dari sejumlah proyek SPAM di PUPR.</p><br /> <p>KPK pun begitu mengapresiasi sikap yang ditujukkan para pejabat PPK PUPR ini. Namun, dia juga meminta agar pihak lain yang juga memang menerima bisa berinisiatif untuk mengembalikan ke KPK.</p><br /> <p>Saat ini, KPK memang sedang menangani kasus dugaan suap terkait proyek SPAM. Ada delapan tersangka dalam kasus ini, yaitu diduga sebagai pemberi Budi Suharto, Dirut PT WKE; Lily Sundarsih, Direktur PT WKE; Irene Irma, Direktur PT TSP; dan Yuliana Enganita Dibyo, Direktur PT TSP.</p><br /> <p>Sedangkan tersangka diduga sebagai penerima Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, Kepala Satker SPAM Strategis/ PPK SPAM Lampung; Meina Woro Kustinah, PPK SPAM Katulampa; Teuku Moch Nazar, Kepala Satker SPAM Darurat; dan Donny Sofyan Arifin, PPK SPAM Toba 1.</p><br /> <p>Ketika awal proses penyidikan, KPK menyebut proyek yang diduga terkait dengan kasus ini ialah pembangunan SPAM tahun 2017-2018&nbsp;di Umbulan 3 Pasuruan, Lampung, Toba 1, dan Katulampa.</p><br /> <p>Selain itu, ada dua proyek lain yang diatur lelangnya, yakni pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulteng. Jumlah proyek yang diduga terindikasi suap kemudian bertambah dalam proses penyidikan ini. Menurut KPK, ada 20 proyek SPAM di Kementerian PUPR yang diduga ada indikasi suap.</p><br /> <p>Namun, hingga detik ini KPK baru menelusuri jumlah suap yang diduga diterima para pejabat Kementerian PUPR itu ialah Rp 5,3 miliar, USD 5.000, dan SGD 22.100. Uang itu diduga merupakan bagian fee 10 persen dari total nilai proyek Rp 429 miliar yang dipegang oleh dua perusahaan yakni PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) dan PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP).</p><br /> <p></p>

Anak Buah Menteri Basuki Ramai-Ramai Kembalikan Uang ke KPK, Ada Apa?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rumah-direktur-pt-tsp-digeledah-penyidik-temukan-uang-dan-dokumen-ini_m_.jpg" alt="Barang bukti OTT KPK di Kementerian PUPR. Miliaran rupiah ditemukan penyidik dengan pecahan rupiah, USD, dan SGD." width="100%">
<figcaption>Barang bukti OTT KPK di Kementerian PUPR. Miliaran rupiah ditemukan penyidik dengan pecahan rupiah, USD, dan SGD.</figcaption>
</figure><p></p><br /> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menggeledah rumah salah satu tersangka korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kemen PUPR. Penyidik menyita uang senilai Rp 200 juta hingga deposito sebesar Rp 1 miliar.</p><br /> <p>Rumah itu merupakan kediaman tersangka Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibya. Juga disita sejumlah dokumen proyek yang relevan dengan penanganan perkara yang melibatkan anak buah Menteri Basuki Hadimuljono.</p><br /> <p>Juru bicara KPK Febri Diansyah juga menuturkan, selain rumah Yuli ada dua lokasi yang lain juga ikut digeledah. Dua rumah tersebut ialah rumah tersangka Budi Suharto dan Teuku Moch Nazar.</p><br /> <p>"Sedangkan untuk dua rumah tersangka lainnya, penggeledahan masih berjalan. Kami belum bisa sampaikan hasilnya," ujarnya.</p><br /> <p>Sekadar informasi, pada Senin (31/12) KPK melakukan penggeledahan di kantor satuan kerja SPAM Kementerian PUPR. Dari penggeledahan itu, KPK menyita uang Rp 800 juta serta sejumlah dokumen proyek.</p><br /> <p>Sementara, dalam kasus ini ada delapan orang tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan SPAM. Semua tersangka juga sudah ditahan. Diketahui, dari delapan orang tersangka, empat di antaranya merupakan pejabat Kementerian PUPR, yakni pejabat pembuat komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggul Nahot Simaremare; PPK SPAM Katulampa Meina Waro Kustinah; PPK SPAM Darurat Teuku Moch Nazar; dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.</p><br /> <p>Sedangkan empat orang lainnya dari pihak swasta, yakni Dirut dan Direktur PT WKE, Budi Suharto serta Lily Sundarsih; dan dua direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa, yakni Irene Irma serta Yuliana Enganita Dibyo.</p><br /> <p>Jumlah suap yang diduga diterima para pejabat Kementerian PUPR itu ialah Rp 5,3 miliar, USD 5.000, dan SGD 22.100. Uang itu diduga merupakan bagian&nbsp;fee&nbsp;10 persen dari total nilai proyek Rp 429 miliar yang didapat oleh kedua perusahaan itu.&nbsp;</p>

Rumah Direktur PT TSP Digeledah, Penyidik Temukan Uang dan Dokumen Ini

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menteri basuki

Berita Terkini