<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/17/jVu4jRWpTDmiXweWUQQBvkyYttvacxhIvy5b2vrc-3419171375-4267733895.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir dikabarkan bakal dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga hari ini, Rabu (17/9/2025). (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir dikabarkan bakal dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga hari ini, Rabu (17/9/2025). (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan bakal melantik sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, pada hari ini, Rabu (17/9). Sebab, sampai saat ini dua posisi menteri masih mengalami kekosongan, sejak Senin (8/9). Kedua posisi itu yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) yang sebelumnya dijabat oleh Budi Gunawan. Saat ini, posisi tersebut dijabat sementara atau ad interim oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin. Belakangan, santer isu posisi Menko Polkam akan dijabat oleh Letjen (Purn) TNI Djamari Chaniago, mantan Kasum dan Pangkostrad TNI. Sementara, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang sebelumnya diduduki Dito Ariotedjo, sampai saat ini juga masih kosong. Tersiar kabar, Menteri BUMN Erick Thohir bakal menjabat sebagai Menpora. Isu reshuffle kembali menguat setelah Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aries Marsudiyanto menemui Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (16/7). Namun, Aries menyerahkan sepenuhnya isu perombakan kabinet atau reshuffle oleh Presiden Prabowo. Mengingat, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. "Saya tidak bisa bicara reshuffle, biar nanti yang diumumkan beliau," ucap Aries usai berkunjung ke Istana Negara, Jakarta, kemarin. Tersiar kabar, pelantikan menteri Kabinet Merah Putih bakal digelar sekitar pukul 14.00 WIB. Lagi-lagi, Aries menyerahkan sepenuhnya perombakan kabinet kepada Presiden Prabowo. "Reshuffle biar kan urusan beliau (Presiden Prabowo), hak prerogatif beliau. Soal reshuffle jangan tanya saya," pungkasnya. &nbsp;

Presiden Prabowo Subianto akan melantik menteri baru di Istana Negara, Jakarta, hari ini, termasuk kemungkinan Erick Thohir sebagai Menpora.

Presiden Prabowo Dikabarkan Lantik Menteri Baru Hari Ini, 17 September 2025, Erick Thohir jadi Menpora?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/17/bu8pTImFHP9ymegXfXKKtYxU9XdA0FgjYYxsWaab-1-2255421554.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berpidato di Rapat Kerja Gerakan Ayo Mondok di Jakarta (17/9) sebelum pergi untuk agenda hak prerogatif Presiden. (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berpidato di Rapat Kerja Gerakan Ayo Mondok di Jakarta (17/9) sebelum pergi untuk agenda hak prerogatif Presiden. (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Isu reshuffle atau pelantikan menteri baru kembali mencuat. Ada kabar bahwa hari ini, Rabu (17/9) Presiden Prabowo Subianto akan melantik menteri baru. Pasalnya, saat ini ada dua kursi menteri yang sedang lowong. Tanda-tanda ada agenda reshuffle menteri muncul dalam pidato Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) di Rapat Kerja Gerakan Ayo Mondok di Pesantren Asshiddiqiyah Jakarta hari ini, Rabu (17/9). Dia sejatinya ingin ngobrol lama dengan para pengasuh pesantren. Karena banyak program kerja pemerintah yang bersinggungan dengan pesantren. "Saya ingin diskusi banyak, tapi karena saya pembantu Presiden nunggu perintah. Ada acara penting yang terkait hak prerogatif Presiden," kata Zulhas. Apakah agenda itu terkait dengan reshuffle atau pelantikan menteri baru? Dia mengatakan bisa diikuti langsung lewat media massa. Seperti diketahui, saat ini ada dua jabatan menteri yang masih kosong. Yaitu Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang sebelumnya dijabat oleh Dito Ariotedjo. Kemudian kursi Menko Polkam yang sebelumnya diisi Budi Gunawan juga kosong. Dalam pidatonya, Zulhas mengatakan pesantren punya peran penting. Baginya Indonesia tidak bisa merdeka tanpa peran pesantren. Maka saat ini ketika Indonesia sudah merdeka, pesantren harus ikut mengisi kemerdekaan. Dia menjelaskan dua program yang bersinggungan dengan pesantren, yaitu makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Zulhas mengatakan, siswa atau santri pesantren juga harus dapat MBG. "Nanti dapurnya di pesantren. Tidak perlu buat dapur baru," katanya. Apalagi jika santrinya banyak. Selain itu pesantren juga dianjurkan membuka koperasi. Seperti keberadaan koperasi Merah Putih. Zulhas menegaskan, lewat koperasi Merah Putih itu, Presiden Prabowo ingin menggerakkan ekonomi di tingkat desa. "Memotong rantai distribusi yang panjang. Serta menghindari adanya tengkulak," paparnya.&nbsp;

Zulkifli Hasan mengisyaratkan adanya reshuffle menteri baru saat pidato di Pesantren Asshiddiqiyah Jakarta dengan fokus pada peran pesantren

Buru-Buru Pidato di Pesantren, Menko Zulhas Dipanggil untuk Agenda Hak Prerogatif Presiden, Bakal Ada Pelantikan Menteri Baru?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/08/WhatsApp-Image-2025-09-08-at-175946-1849695616.jpeg" alt="Presiden Prabowo Subianto melantik menteri dan wakil menteri baru di Istana negara, Senin (8/9). (Cahyo/Biro Pers Setpres)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto melantik menteri dan wakil menteri baru di Istana negara, Senin (8/9). (Cahyo/Biro Pers Setpres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para menteri dan wakil menteri yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto agar segera melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sesuai aturan, pelaporan wajib dilakukan paling lambat dua bulan sejak pelantikan. &ldquo;Merujuk pada Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024, LHKPN tersebut wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat dua bulan sejak pengangkatan ataupun pemberhentian pada jabatan tersebut,&rdquo; kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, melalui keterangan tertulis, Senin (8/9). Budi menjelaskan, setiap laporan harta kekayaan yang masuk akan melalui proses verifikasi oleh tim KPK. Setelah dinyatakan lengkap, laporan tersebut akan dipublikasikan melalui laman resmi KPK di https://elhkpn.kpk.go.id.&nbsp; Langkah ini menjadi bentuk transparansi publik terkait kepemilikan harta atau aset para penyelenggara negara. Selain itu, KPK juga membuka ruang bantuan teknis bagi para menteri dan wakil menteri dalam pengisian maupun pelaporan LHKPN.&nbsp; &ldquo;KPK siap memberikan pendampingan agar proses pelaporan bisa berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan,&rdquo; tegasnya. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik empat menteri dan satu wakil menteri baru di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (8/9).&nbsp; Presiden melantik Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.&nbsp; Kemudian, Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi, dan Mukhtarudin menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menggantikan Abdul Kadir Karding.

KPK mengingatkan menteri dan wakil menteri baru untuk segera melaporkan LHKPN sebelum batas waktu November 2025.

KPK Ingatkan Menteri dan Wakil Menteri Baru Segera Serahkan LHKPN, Batas Waktu November 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/praja-mukti.jpg" alt="BELUM INKRACHT: Sekolah yang dikelola Perkumpulan Pengelola Pendidikan Praja Mukti Surabaya (P3PMS) masih dalam proses hukum banding. (Hariyanto Teng/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BELUM INKRACHT: Sekolah yang dikelola Perkumpulan Pengelola Pendidikan Praja Mukti Surabaya (P3PMS) masih dalam proses hukum banding. (Hariyanto Teng/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dilebur menjadi satu dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sehingga menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Hal ini pun dinilai akan membuat fokus kementerian menjadi bercabang.  "Semua jenjang pendidikan pada Kemndikbud, dan riset juga dimasukkan dalam Kemendikbud, maka ini jelas menjadi organisasi yang besar dan tanggung jawab luas," ungkap Wakil Ketua Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Edy Suandi Hamid, Minggu (18/4).  Ia juga menuturkan bahwa komposisi kementerian di kabinet sebelumnya lebih pas, yakni Kemenristek dengan Pendidikan Tinggi (Dikti). Sementara Kemendikbud mengurusi tingkat pendidikan dasar dan menengah.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/18/04/2021/kata-istana-saat-soal-nadiem-makarim-isi-kursi-kemendikbudristek/">Kata Istana saat Soal Nadiem Makarim Isi Kursi Kemendikbudristek</a>  "Ini mengingat pendidikan tinggi sangat terkait dengan riset. Seorang dosen dan juga mahsiswa, utamanya S2 dan S3, harus pernah melakukan riset. Jadi tepat Ristek digabungkan dengan Dikti seperti Kabinet Jokowi sebelumnya," ujarnya.  Selain itu, di kementerian yang baru ini, kata dia, membutuhkan sosok yang memahami kebutuhan dan problematik pendidikan dan riset. Menurutnya, sosok seperti itu sebaiknya berasal dari kalangan pendidikan tinggi.  Alasannya adalah karena sosok ini memahami seluk beluk dunia pendidikan. Khususnya pendidikan tinggi dan sekaligus orang yang berpengalaman dalam riset. Kata dia, jika menggunakan menteri saat ini, tentunya itu bersifat spekulatif.  "Sangat spekulatif kalau kita menggunakan sosok seperti yang ada saat ini. Kita melihat menteri yang sekarang juga 'kedodoran' menangani dikti, sehingga banyak suara yang menghendaki beliau yang sebetulnya banyak ide inovatif, untuk diresfhuffle," ujarnya.  Apalagi kementerian ini juga akan bertugas sebagai pendesain pendidikan Indonesia di masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan sosok yang tepat untuk bertugas mengepalai kementerian tersebut.  "Tentu saja sosoknya bukan saja memehami teknologi, pendidikan, dan riset, namun juga memiliki pengalaman leadership memimpin lembaga, utamanya lembaga pendidikan tinggi dan atau riset," tandas Edy.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=U6jPSut-s_U

Kemendikbudristek Dinilai Perlu Dipimpin Menteri Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Sandiaga-Uno-Pelantikan.jpg" alt="sandiaga uno" width="100%">
<figcaption>sandiaga uno</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu memberikan ucapan selamat bekerja kepada enam menteri dan wakil menteri yang baru dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Negara, Rabu, (23/12) ini  ’’Selamat bekerja. Doa terbaik agar Para Menteri baru bisa bekerja optimal memenuhi harapan rakyat yang rindu akan keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan,’’ ujar Syaikhu kepada wartawan, Rabu (23/12).  Menurut Syaikhu, tidak mudah menjadi menteri di tengah kondisi wabah yang terus berlangsung dan tak pasti kapan akan berakhir. Juga saat kondisi perekonomian kian mengkhawatirkan akibat pandemi. ’’Sungguh tidak mudah menjadi menteri di saat seperti ini. Pandemi masih berlangsung dan kondisi ekonomi memprihatinkan,’’ katanya.  Selain itu, semakin sulit saat terjadi disharmonisasi antara Pusat dan Daerah terkait kebijakan penanganan Korona. ’’Diakui atau tidak, selama ini terjadi disharmonisasi. Orkestrasi kepemimpinan nasional dan daerah belum terdengar indah simfoninya,"’’ tambahnya.  Khusus kepada Sandiaga Uno yang dilantik menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Syaikhu berharap agar bisa memperjuangkan penderitaan rakyat yang pernah mendukungnya. ’’Jangan lupakan perjuangan rakyat atau umat. Mereka juga banyak bergerak di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta bidang lainnya,’’ ungkapnya.  Syaikhu sendiri menegaskan, bahwa PKS akan tetap konsisten menjadi oposisi. Bersikap kritis konstruktif kepada pemerintah.  ’’Insya Allah PKS konsisten menjadi partai oposisi yang kritis dan konstruktif, mendukung semua program pemerintah yang pro rakyat, dan kritis terhadap kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat,’’ tegasnya.  &nbsp;  Seperti diberitakan, Presiden Jokowi telah melantik menteri dan wakil menteri baru. Mereka adalah. (*)  Menteri <ol> 	<li>Tri Rismaharini (Risma) sebagai Menteri Sosial</li> 	<li>Sandiaga Salahudin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</li> 	<li>Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan</li> 	<li>Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama</li> 	<li>Wahyu Sakti Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan</li> 	<li>M Luthfi sebagai Menteri Perdagangan</li> </ol> &nbsp;  Wakil Menteri <ol> 	<li>Letjen TNI Muhammad Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan</li> 	<li>Edward Omar Syarif Hiariej sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi</li> </ol> Manusia; <ol start="3"> 	<li>Dante Saksono Harbuwono sebagai Wakil Menteri Kesehatan;</li> 	<li>Harvick Hasnul Qolbi sebagai Wakil Menteri Pertanian;</li> 	<li>Pahala Nugraha Mansyuri sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara</li> </ol> &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=V08nC63subQ  &nbsp;

Saikhu: Menteri Baru Selamat Bekerja, Sandiaga Uno Jangan Lupakan Umat

menteri baru

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menteri baru

Berita Terkini

Presiden Prabowo Dikabarkan Lantik Menteri Baru Hari Ini, 17 September 2025, Erick Thohir jadi Menpora?

Buru-Buru Pidato di Pesantren, Menko Zulhas Dipanggil untuk Agenda Hak Prerogatif Presiden, Bakal Ada Pelantikan Menteri Baru?

KPK Ingatkan Menteri dan Wakil Menteri Baru Segera Serahkan LHKPN, Batas Waktu November 2025

Kemendikbudristek Dinilai Perlu Dipimpin Menteri Baru

Saikhu: Menteri Baru Selamat Bekerja, Sandiaga Uno Jangan Lupakan Umat

Download Aplikasi JawaPos.com