<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/26/tiEI6yGO1EAa4nhb4I0cQ6SKuIFHsnvCrmzso4ld-254069928.jpg" alt="Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam keterangan pers di Hotel Mulia, Senayan, Senin (25/8) malam. (Dimas Ramadhan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam keterangan pers di Hotel Mulia, Senayan, Senin (25/8) malam. (Dimas Ramadhan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai larangan rangkap jabatan bagi menteri dan wakil menteri meninggalkan tanda tanya besar. Sebab banyak kabinet Merah Putih yang juga jadi pimpinan organisasi, termasuk Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. MK telah membacakan putusan terkait fenomena rangkap jabatan menteri dan wakil menteri pada 28 Agustus 2025. MK menyetujui perkara Nomor 128/PUU-XXIII/2025 itu diajukan Viktor Santoso Tandiasa dan Didi Supandi terkait permohonan agar ketentuan larangan rangkap jabatan berlaku pada menteri dan wakil menteri. "MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh seorang advokat Viktor Santoso Tandiasa terkait rangkap jabatan bagi Menteri dan Wakil Menteri dalam Pasal 23 UU Kementerian Negara," tulis MK dalam Instagram resminya. Dalam pengabulan tersebut, MK menyatakan bahwa Pasal 23 UU Kementerian Negara bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai &ldquo;Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan". Ada tiga ayat dalam putusan MK tersebut. Ayat a berbunyi pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian poin b berbunyi, "Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta," demikian ayat tersebut. "Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah," bunyi ayat c. Nah, MK memberikan waktu dua tahun bagi pemerintah untuk mengimplementasikan putusan tersebut. Erick Thohir sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), jadi salah satu pihak yang turut bertanggung jawab karena ada sejumlah wakil menteri yang duduk di kursi komisaris perusahaan pelat merah. Bahkan, Erick Thohir bisa terancam statusnya sebagai Ketua Umum PSSI, jika melihat bunyi Pasal 23 poin C di atas. Sebab dalam ayat itu ditekankan bahwa seorang menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD. Sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah. Begitu pula Erick Thohir yang menduduki kursi ketua umum PSSI. Di satu sisi, selama ini, tak ada rilis laporan kepada publik mengenai keluar masuknya keuangan di tubuh PSSI. Tapi salah satu sumber pendanaan PSSI pernah terungkap bahwa sebagian berasal dari FIFA serta AFC. Induk sepak bola Indonesia itu mendapatkan dana FIFA Forward 2.0 periode 2019-2021 senilai 3 juta dollar AS atau Rp44 miliar. Selain itu, PSSI juga memperoleh dana 150.000 dollar AS atau sekitar Rp2,2 miliar dari dana tahunan AFC. Federasi pun menerima anggaran olahraga dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora RI). Berdasarkan laman resmi Kemenpora RI pada 14 April 2025, PSSI mendapatkan bantuan dari pemerintah sebesar Rp 200 miliar. Jumlah itu jauh dari target pengumpulan dana selama 2025 yang mencapai Rp 650 miliar. Kini jadi menarik dinantikan bagaimana kejelasan perihal penerapan putusan MK tersebut. Sebab belum dipastikan apakah Erick Thohir melanggar Poin C Pasal 23 UU Kementerian Negara, karena sebagian dana PSSI berasal dari Kemenpora yang diambil dari APBN atau tidak.

Putusan MK mengenai larangan rangkap jabatan menteri dapat berimbas pada posisi Erick Thohir di PSSI. Bagaimana keputusannya?

MK Putuskan Menteri dan Wakil Menteri Tak Boleh Rangkap Jabatan, Bagaimana Nasib dan Posisi Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/14/Erick-thohir-usai-mencoblos-2463864702.jpg" alt="Erick Thohir seusai berpartisipasi pada pemilu 2024." width="100%">
<figcaption>Erick Thohir seusai berpartisipasi pada pemilu 2024.</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2024.&nbsp; Menurutnya, hal ini menunjukkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk menjadikan masa depan Indonesia lebih baik. Erick Thohir menyampaikan hal ini usai mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17 Tebet, Jakarta, pada Rabu (14/2/2024).&nbsp; Ia mengatakan, pemilu merupakan momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk menentukan arah dan kebijakan negara untuk lima tahun ke depan. &ldquo;Ini untuk masa depan bangsa, partisipasi masyarakat juga tinggi. Jadi mudah-mudahan bisa menghasilkan yang baik,&rdquo; ujar Erick, seperti dilansir dari Antara News, Rabu (14/2). Erick Thohir juga mengaku puas dengan penyelenggaraan pemilu yang berjalan dengan lancar dan aman.&nbsp; Ia mengapresiasi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta aparat keamanan yang telah menjaga proses pemungutan dan penghitungan suara. &ldquo;Alhamdulillah bagus, lancar, ada saksi banyak, ada Bawaslu juga, jadi saya yakin pemilihan ini baik, tidak ada kecurangan,&rdquo; katanya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014159005/selama-pemilu-2024-dinas-kesehatan-surabaya-sediakan-nakes-dan-vitamin-hingga-24-jam">Selama Pemilu 2024, Dinas Kesehatan Surabaya Sediakan Nakes dan Vitamin hingga 24 Jam</a> Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten atau kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.&nbsp; Dilansir dari&nbsp;<a href="http://kpu.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://kpu.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1707970732804000&amp;usg=AOvVaw12k6HU4EyuMtgNaU4JbXFl">kpu.go.id</a>, Rabu (14/2), rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024. Pemilu 2024 merupakan kesempatan bagi warga negara Indonesia yang berada di dalam maupun luar negeri untuk berpartisipasi dalam menentukan nasib bangsa. Dengan menggunakan hak suara kita, kita dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan dan kesejahteraan Indonesia.&nbsp; Oleh karena itu, mari kita semua datang ke TPS dan coblos pilihan kita dengan bijak dan bertanggung jawab. Ingat, suara Anda sangat berharga! ***

Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2024.

Partisipasi Masyarakat di Pemilu 2024 Tinggi, Erick Thohir: Ini untuk Masa Depan Bangsa Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/13/tsamara-3319276553.jpg" alt="Tsamara Amany Alatas ditunjuk sebagai staf khusus di kementerian BUMN. (IG/tsamaradki)." width="100%">
<figcaption>Tsamara Amany Alatas ditunjuk sebagai staf khusus di kementerian BUMN. (IG/tsamaradki).</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com -&nbsp;Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Tsamara Amany Alatas sebagai staf khusus menteri di bidang kebijakan publik atau public policy. Dilansir dari Antara pada Rabu (13/12), kabar tersebut disampaikan oleh Erick Thohir saat menghadiri Peluncuran Employee Well-Being Policy di Jakarta, Rabu (13/12). "Sekarang saya tambah lagi Bu Tsamara nih, ini Bu atau mbak. Nah ini staf khusus baru yang saya minta untuk fokus di public policy," kata Erick . Ia menuturkan pertimbangan penunjukkan Tsamara sebagai staf khusus menteri sebab Kementerian BUMN membutuhkan suara kaum muda, sebagai jembatan untuk menyambung aspirasi apa yang diperlukan oleh generasi muda. Salah satu tugas Tsamara dalam kebijakan publik di Kementerian BUMN adalah memasukkan masalah kesehatan mental dalam program Employee Well-Being Policy. "Salah satu diskusi dengan Tsamara adalah mental health, bahwa 70 persen generasi muda itu ada indikasi mental health. Dengan inspirasi itu, saya diskusi dengan Pak Tedi (Tedi Bharata Deputi SDM BUMN) akhirnya kami terapkan," jelas Erick. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013441329/tsamara-media-center-indonesia-maju-akan-luruskan-hoax-terkait-pemerintah">Tsamara: Media Center Indonesia Maju Akan Luruskan Hoax Terkait Pemerintah</a> Kementerian BUMN baru saja mencanangkan program Employee Well-Being Policy guna menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman, dan bahagia. Program tersebut bertujuan untuk menyongsong produktivitas, motivasi, kepuasan dan ketertarikan karyawan yang berpengaruh langsung pada performa perusahaan. Sejumlah pelayanan baru yang diterapkan dalam Employee Well-Being Policy antara lain jaminan kesehatan selain BPJS, layanan kesehatan mental, pengelolaan jaminan kesehatan, komunitas olahraga, literasi finansial dan daycare. "Salah satu contoh yang penting sekali daycare ini diterapkan di seluruh perusahaan-perusahaan, financial support literasi, itu perlu karena kadang kita lupa menabung, padahal namanya jabatan umur ada saatnya," pungkas Erick Thohir. ***

Erick Thohir menunjuk Tsamara Amany Alatas sebagai staf khusus menteri di bidang kebijakan publik atau public policy.

Erick Thohir Tunjuk Tsamara Amany Alatas sebagai Staf Khusus Menteri BUMN