<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/12/5oLfD2BzXMx7reW8AhC8fhvKJDd2tnLUOALFBmFL-1-3121096584.jpg" alt="Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Minta maaf atas pernyataannya terkait tanah telantar. (Ilham Wancoko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Minta maaf atas pernyataannya terkait tanah telantar. (Ilham Wancoko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR) Nusron Wahid akhirnya meminta maaf secara terbuka atas sejumlah pernyataannya terkait isu penyitaan tanah. Dia menegaskan bahwa kebijakan penyitaan tanah telantar alias nganggur tidak akan pernah menyasar tanah rakyat beralas surat hak milik (SHM). Penyitaan tanah hanya menyasar tanah negara yang pengelolaannya telah diserahkan ke perusahaan berupa eks hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB). Sejumlah pernyataan Menteri Nusron sebelumnya memang menimbulkan pro kontra. Dari pernyataannya yang akan menyita tanah, tanah dimiliki negara, hingga pernyataan leluhurmu bisa membuat tanah, memicu kontroversi publik. Menanggapi pro kontra itu, Nusron menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. "Kepada publik, kepada netizen atas pernyataan saya beberapa waktu yang lalu yang viral dan menimbulkan polemik di masyarakat dan memicu kesalahpahaman," paparnya di Kementerian ATR Selasa pagi (12/8). "Yang sejatinya ingin saya sampaikan, sesuai amanat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ujarnya. Menurut dia, semua pihak perlu jujur mengakui bahwa ada jutaan hektare tanah dengan status eks HGU dan eks HGB, yang kondisinya telantar, tidak produktif, dan tidak memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat. "Inilah yang menurut saya dapat kita dayagunakan untuk program-program strategis pemerintah yang berdampak kepada kesejahteraan rakyat," paparnya. Dimulai dari program reforma agraria, pertanian rakyat, ketahanan pangan, perumahan murah, hingga penyediaan lahan bagi kepentingan umum seperti sekolah rakyat, puskesmas, dan sebagainya. "Jadi ini semata-mata menyasar lahan yang statusnya eks HGU dan eks HGB yang luasnya jutaan hektare, tapi dianggurkan, tidak dimanfaatkan, dan tidak produktif," tegasnya. Nusron menegaskan bahwa penyitaan tanah bukan menyasar tanah rakyat, sawah rakyat, pekarangan rakyat, atau tanah waris. Apalagi yang sudah mempunyai status sertifikat hak milik maupun hak pakai. "Saya mengakui ada bagian pernyataan saya yang sebetulnya dalam konteks maksudnya guyon atau bercanda," urainya. Namun, lanjutnya, setelah menyaksikan ulang. Akhirnya ia menyadari dan mengakui bahwa pernyataan berupa candaan tersebut tidak tepat. "Tidak sepantasnya, dan tidak selayaknya untuk kami sampaikan apalagi disampaikan oleh seorang pejabat publik," terangnya. Dia mengakui, pernyataannya dapat menimbulkan persepsi yang keliru dan liar di masyarakat. "Untuk itu, sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada publik, kepada netizen, dan kepada masyarakat Indonesia," ujarnya. Karena itu, Nusron berkomitmen akan lebih hati-hati dalam memilih kata agar pesan kebijakan pemerintah tersampaikan dengan baik, dengan jelas, dan tidak menyinggung pihak manapun. "Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kami, dan semoga publik dan rakyat Indonesia menerima permohonan maaf kami. Demikian," paparnya. Sementara, Dosen Hukum Tata Negara dan Hak Asasi Manusia, sekaligus Ketua Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) Fakultas Hukum UGM Herlambang P. Wiratraman mengatakan, dia telah menyimak permintaan maaf dari Menteri ATR. "Terdapat tiga kata utama yang disampaikan Menteri, yakni kesalahpahaman, mispersepsi, dan negara hanya mengatur," paparnya. Namun, kesalahpahaman dan mispersepsi itu semua justru dilakukan Menteri Nusron sendiri. Dia mengatakan, Nusron salah paham dan mispersepsi menerjemahkan UU Agraria. "Bukan publik yang salah paham, bukan publik yang mispersepsi," terangnya. Sebab, lanjutnya, Menteri Nusron menyebut negara memiliki tanah dalam berbagai kesempatan. Berdasarkan analisa tersebut, Herlambang menilai bahwa Menteri Nusron secara sengaja atau by intention dalam mengeluarkan pernyataan tersebut. "Jadi, kalau sekarang bicara bahwa tanah yang disita negara itu eks HGU dan Eks HGB, maka seharusnya Menteri Nusron menyatakan bahwa pernyataan sebelumnya salah. Bukan menyebut salah paham dan mispersepsi yang seakan menyalahkan publik. Yang salah itu Menteri Nusron," terangnya. Kalau pun bicara untuk obyek eks HGU dan eks HGB yang akan disita negara, Herlambang meragukannya. Berdasarkan data yang dia miliki, justru tanah eks HGU dengan berbagai tipu muslihat oleh BPN dijadikan hak pakai. "Untuk perusahaan, untuk kapitalisme," tegasnya. Dia mencontohkan tanah eks HGU di Wongsorejo Banyuwangi yang dirampas habis untuk menjadi hak pakai perusahaan.&nbsp; "Petani dikibuli dengan hanya mengukur. Tapi ternyata terbit untuk hak pakai. Tanah dipakai orang yang tidak diketahui asal muasalnya. Akhirnya terjadi konflik warga," paparnya. Kondisi semacam itu terjadi di berbagai daerah, salah satunya Pati. Karena itulah banyak pihak sangsi dengan pernyataan terbaru Nusron. "Saya yang juga mendampingi petani di Banyuwangi sangsi, petani juga sangsi karena kenyataan di lapangan semacam itu," tegasnya. Sementara Ketua Paguyuban Petani Jawa Timur Yatno Subandio mengatakan, pernyataan Nusron bahwa seluruh tanah milik negara merupakan tafsir keliru. Karena mengembalikan logika penjajahan. "Ini berbahaya karena sama dengan pernyataan Belanda yang merampas tanah rakyat," ujarnya. Di Jawa Timur, pernyataan ini menjadi bensin yang kembali mengobarkan api konflik agraria. Khususnya di Wongsorejo, Pakel, Alasbuluh, hingga Pasuruan Timur. "Pertanian rakyat terancam hilang karena HGU mati, tanah diklaim sepihak militer dan proyek industri. Alih-alih memberikan solusi, pernyataan ini memberikan stempel legal perampasan tanah," terangnya.&nbsp; &nbsp;

Menteri Nusron Wahid meminta maaf terkait pernyataan kontroversialnya mengenai penyitaan tanah, menegaskan fokus pada tanah eks HGU dan HGB.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Minta Maaf dan Ralat Pernyataan Usai Dihujat Publik, Sebut Hanya Sita Tanah Eks HGU Perusahaan, Bukan Tanah Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/12/3b2f20fc-86af-438b-9310-73f30a21e41d-2388694232.jpg" alt="Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid saat konferensi pers di kantornya, Selasa (12/8). (Dimas Choirul/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid saat konferensi pers di kantornya, Selasa (12/8). (Dimas Choirul/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid menyampaikan permohonan maaf terkait pernyataannya tentang tanah telantar akan disita negara. Menurutnya, pernyataan itu hanya sekadar candaan, dan tanpa disadari menimbulkan polemik di masyarakat. "Dalam proses menjelaskan itu, memang ada bagian pernyataan saya yang saya sampaikan sebetulnya dalam konteks maksudnya guyon atau bercanda. Namun setelah saya menyaksikan ulang, kami menyadari dan kami mengakui bahwa pernyataan tersebut, candaan tersebut, tidak tepat, tidak sepantasnya, dan tidak selayaknya untuk kami sampaikan apalagi disampaikan oleh seorang pejabat publik," ujarnya saat konferensi pers di Kementerian ATR/BPN, Selasa (12/8). Nusron menegaskan, maksud dari pernyataannya adalah menjelaskan kebijakan pertanahan khususnya terkait tanah terlantar sesuai amanat pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. "Kita perlu jujur mengakui ada jutaan hektare tanah dengan status HGU (Hak Guna Usaha), dan HGP (Hak Guna Bangunan), yang kondisinya terlantar, tidak produktif, dan tidak memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat," terangnya. Menurut Nusron, jutaan hektare tanah tersebut dapat didayagunakan oleh negara untuk program-program strategis pemerintah yang berdampak kepada kesejahteraan rakyat meliputi reforma agraria, pertanian rakyat, ketahanan pangan, perumahan murah, hingga penyediaan lahan bagi kepentingan umum seperti sekolah rakyat, puskesmas, dan sebagainya. "Jadi ini semata-mata menyasar lahan yang statusnya HGU dan HGP yang luasnya jutaan hektare, tapi dianggurkan, tidak dimanfaatkan, dan tidak produktif," ucapnya. Lebih lanjut, Yusron menegaskan bahwa pernyataannya bukan menyasar tanah rakyat, sawah rakyat, pekarangan rakyat, tanah waris, apalagi yang sudah mempunyai status sertifikat hak milik maupun hak pakai. "Untuk itu, sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada publik, kepada netizen, dan kepada masyarakat Indonesia atas ini, dan kami berkomitmen ke depan akan lebih hati-hati dalam memilih kata agar pesan kebijakan pemerintah tersampaikan dengan baik, dengan jelas, dan tidak menyinggung pihak manapun," pungkasnya.

Menurutnya, pernyataan itu hanya sekadar candaan, dan tanpa disadari menimbulkan polemik di masyarakat.

Usai Viral Pernyataan Tanah Telantar Disita Negara, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Minta Maaf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/03/a40d28d1-82d5-484c-83a1-53c718061f2e-2695788055.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty. (Ni Putu Putri Muliantari/Antara)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty. (Ni Putu Putri Muliantari/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan ingin bertemu Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait ucapannya bahwa sejumlah pulau terutama wilayah pariwisata telah dikuasai warga negara asing (WNA). Hal ini dia sampaikan setelah melaksanakan kunjungan kerja di Denpasar, Bali, Rabu (2/7). &rdquo;Ya mungkin kami akan rencanakan ya (memanggil Menteri ATR/BPN) apalagi untuk hal-hal yang berkaitan dengan pariwisata ya,&rdquo; kata Evita Nursanty seperti dilansir dari Antara. Saat rapat kerja Menteri Nusron bersama Komisi II DPR RI di Jakarta pada Selasa (1/7), Menteri ATR/BPN menyinggung sejumlah pulau di Bali dan Nusa Tenggara Barat dikuasai WNA. Menteri ATR/BPN mengaku tak mengerti bagaimana proses menguasainya, namun pulau itu telah dibangun rumah serta resor atas nama WNA. Komisi VII DPR RI mengetahui keterangan itu namun mempertanyakan keabsahannya karena semestinya pemerintah melakukan kajian-kajian terlebih dahulu. Sebab, salah satu daerah yang disebut adalah Bali, maka Evita Nursanty meminta Pemprov Bali bergerak mengkaji narasi itu agar tidak dibingungkan akhirnya oleh media sosial. &rdquo;Sekarang tidak tahu mana yang benar atau salah, saya rasa Pak Gubernur dan tim (pemda) Bali yang bisa melakukan kajian-kajian ini, apakah benar atau tidak, karena kan tidak hanya di Bali saja tapi Sumbawa dan Nias itu,&rdquo; kata Evita Nursanty. &rdquo;Dewan ingin mencari kebenaran dari keterangan Menteri ATR/BPN, apakah penguasaan pulau yang dimaksud penguasaan investasi atau benar dijual,&rdquo; imbuh dia. &rdquo;Kajian-kajiannya harus dilakukan karena sudah jelas kan kalau pemiliknya harus kita Indonesia,&rdquo; ucap Evita Nursanty. Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster membantah keterangan pulau dikuasai asing. Sebab Bali hanya memiliki satu pulau utama dan pulau sekitarnya seperti Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, dan Menjangan. &rdquo;Tidak ada yang dimiliki orang asing, kalau punya vila disana ada tidak ada penguasaan asing, yang ada orang investasi membangun fasilitas pariwisata ada seperti hotel, restoran, dan vila,&rdquo; ungkap Wayan Koster. &rdquo;Itu dimana pun juga ada begitu, kalau tidak sesuai prosedur ini sudah ada tim penertiban, kalau tidak tertib akan ditindak tegas kan sudah mulai penindakan seperti yang di Pantai Bingin, itu investasinya besar karena melanggar saya sudah minta tindak tegas ditutup bongkar,&rdquo; kata Gubernur Koster.

Komisi VII DPR RI ingin bertemu Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait sejumlah pulau terutama wilayah pariwisata telah dikuasai WNA

Komisi VII DPR RI Ingin Bertemu Menteri ATR Terkait Pulau Dikuasai WNA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/01/Nusron-Wahid-Dery-RidwansahJPG-1796550871.jpg" alt="Nusron Wahid telah ditunjuk menduduki jabatan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Nusron Wahid telah ditunjuk menduduki jabatan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Nusron Wahid telah ditunjuk menduduki jabatan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Posisi ini sebelumnya dijabat oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nusron sendiri terkenal sebagai seorang birokrat dan politikus senior dari Partai Golkar. Di DPR RI bahkan dia sudah menjabat selama 4 periode, terhitung sejak 2004 hingga 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada Pileg 2024 dirinya pun masih lolos. Namun, dia diperkirakan tidak akan menjalanian tugas di DPR RI untuk periode kelima, sebab diberi jabatan menteri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015221169/tips-parenting-intip-8-percakapan-yang-harus-dilakukan-orang-tua-dengan-anak-remaja-mereka">Tips Parenting! Intip 8 Percakapan yang Harus Dilakukan Orang Tua dengan Anak Remaja Mereka</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menjabat Anggota DPR RI, Nusron ditempatkan di&nbsp;Komisi VI. Di komisi ini, ia bertugas sebagai pengawas kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan&nbsp;perdagangan,&nbsp;perindustrian,&nbsp;investasi,&nbsp;koperasi,&nbsp;UKM,&nbsp;BUMN, dan Standardisasi Nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nusron menghabiskan pendidikan masa kecilnya di Kudus, Jawa Tengah. Dia kemudian mengeyam pendidikan sarjana Ilmu Sejarah di&nbsp;Universitas Indonesia, dan Magister Ekonomi, Program Studi Ilmu Ekonomi, Pasca Sarjana&nbsp;Institut Pertanian Bogor (IPB).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum ke dunia politik, Nusron aktif di berbagai organisasi. Seperti Ketua Umum PB&nbsp;PMII&nbsp;(2000-2003), Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (2010-2015), Pada 2014 hingga 2019, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Komisaris PT. CBN, dan Komisaris PT. Palima Timada.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015221155/orangtua-wajib-tahu-cek-8-pengaruh-media-sosial-terhadap-perkembangan-kepribadian-remaja">Orangtua Wajib Tahu! Cek 8 Pengaruh Media Sosial Terhadap Perkembangan Kepribadian Remaja</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan susunan jajaran menteri yang akan membantu masa pemerintahannya, pada 5 tahun mendatang. Kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu bernama,&nbsp;Kabinet Merah Putih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengumuman kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran dilakukan di Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu (20/10) malam. Prabowo didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah saya dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024, malam harinya saya akan umumkan kabinet pemerintah Republik Indonesia periode 2024-2029," kata Prabowo saat mengumumkan susunan kabinet.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Total ada 48 menteri dalam kabinet ini. Selain itu, terdapat 56 wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

Nusron Wahid telah ditunjuk menduduki jabatan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Profil Nusron Wahid, Mantan Ketua GP Ansor Kini Jadi Menteri ATR/BPN era Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/28/IMG_9041-108237837.jpeg" alt="Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)." width="100%">
<figcaption>Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pamer capaian kinerja selama 100 hari menjabat. Tak hanya sukses daftarkan jutaan bidang tanah, AHY juga mengklaim berhasil menyelamatkan negara dari potensi kerugian miliaran rupiah. Pada program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) misalnya. Menurutnya, pada 2017 lalu, baru ada 46 juta bidang tanah yang teregister. Angka itu kemudian naik tajam hingga pada Februari 2024 mencapai 110,8 juta bidang tanah. "Dan alhamdulillah, dalam 100 hari terakhir, berhasil kita tambah 2,4 juta bidang tanah yang teregister," ujarnya kemarin (7/6). Artinya, hingga kemarin, sudah ada 133,3 juta bidang tanah yang teregister. Dengan capaian tersebut, AHY optimistis target PTSL pada 120 juta bidang tanah bisa tercapai. Mengingat, program itu juga merupakan salah satu arahan prioritas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kemudian, lanjut dia, yang tak kalah penting adalah pemberantasan mafia tanah. Pihaknya telah melakukan rapat pra-operasi untuk menentukan target operasi. Saat itu, terdapat 82 kasus yang diduga menyebabkan potensi kerugian negara cukup besar. Yakni mencapai Rp 1,7 triliun. Pihaknya pun bekerja keras untuk bisa memberantas para mafia tanah itu. Hingga akhirnya, 19 kasus berhasil dipecahkan. &rsquo;&rsquo;Dari 19 kasus itu saja kita sudah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara dan masyarakat sekitar Rp 893 miliar,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. (mia/c17/bay)

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pamer capaian kinerja selama 100 hari menjabat menteri ATR/BPN. AHY mengklaim berhasil menyelamatkan negara.

AHY Beber Capaian 100 Hari Kerja selama Jabat Menteri ATR/BPN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/02/JKT_Target-Proyek-Strategi-Nasional_Salman-Toyibi6-2275185244.jpg" alt="Suasana Jalan Tol Serpong Cinere di kawasan Pondok Cabe, Jakarta, Rabu (1/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Suasana Jalan Tol Serpong Cinere di kawasan Pondok Cabe, Jakarta, Rabu (1/11/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kemarin (18/3) Presiden Joko Widodo memanggil beberapa menterinya untuk melakukan rapat terbatas terkait dengan proyek strategis nasional (PSN). Selain membicarakan PSN yang sudah selesai dan sedang berjalan, kemarin mereka menyetujui 14 PSN baru. Sebanyak 1 di antara 14 proyek itu berada di Surabaya. Yakni, pasar ikan dan pusat kegiatan ekonomi di pesisir Kenjeran. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto termasuk salah seorang menteri yang terlibat dalam rapat kemarin. Seusai rapat, dia bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono memaparkan hasil rapat. &rdquo;Sejak 2016 sampai Februari 2024, sudah selesai 195 PSN dan beroperasi penuh dengan nilai Rp 1.519 triliun,&rdquo; kata Airlangga. Selain itu, ada 90 proyek dalam tahap konstruksi, produksi sebagian, dan beroperasi sebagian. Nilai investasi 90 PSN ini mencapai Rp 2.960,7 triliun. Airlangga menyatakan, tahun ini ditargetkan ada 41 PSN yang akan rampung. Di antaranya, lima proyek tuntas pada Januari sampai Maret. Lalu, pada April sampai September, 24 proyek bakal selesai. Sisanya, 12 proyek, dalam tahap penyelesaian. &rdquo;Ada beberapa yang disampaikan khusus. Pertama, tol Gilimanuk&ndash;Mengwi,&rdquo; ujar Airlangga. Selain itu, PSN industri pupuk di Fakfak. Setelah ini, pemerintah juga akan merapatkan PSN Kawasan Industri Batang yang masih terkendala. &rdquo;Dilaporkan juga ke Pak Presiden ada 14 PSN baru (lihat grafis). Periodenya dilakukan swasta atau pembiayaan dari swasta,&rdquo; ungkapnya. Airlangga menyatakan, PSN ini tidak membutuhkan APBN, tetapi dapat membuka lapangan kerja. PSN di kawasan Kenjeran saat ini memang getol digarap Pemkot Surabaya. Kawasan pesisir itu bakal disulap menjadi kawasan wisata terpadu, sesuai dengan perencanaan Surabaya sebagai waterfront city. Saat ini beberapa fasilitas sudah tersedia. Misalnya, Jembatan Suroboyo, Taman Hiburan Pantai (THP) Kenjeran, Taman Suroboyo, dan Sentra Ikan Bulak (SIB). Penambahan berbagai fasilitas pun terus dilakukan. Airlangga menegaskan, PSN sudah merata. Dari Sumatera hingga Papua, sudah ada PSN. Memang luar Jawa menjadi prioritas sehingga pengembangan lebih banyak di luar Jawa. (lyn/c14/oni) --- 14 PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) BARU 1. Pantai Indah Kapuk Tropical Concept 2. Kawasan Industri Wiraraja di Pulau Galang, Batam 3. North Hub Development Project di Kalimantan Timur 4. Kawasan Industri Neo Energy Parimo di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah 5. Kawasan Industri Patimban di Subang, Jawa Barat 6. Pembangunan Giga Industrial Park di Sulawesi Tenggara 7. Kawasan Industri Kolaka Resource 8. Kawasan Industri Stargate Astra di Sulawesi Tenggara 9. Pasar ikan dan pusat kegiatan ekonomi di Kawasan Pesisir Surabaya Water Front di Kenjeran, Jawa Timur 10. PLTS dan pengembangan baterai di Neo Energy Morowali 11. Kawasan medicine dan pendidikan di Bumi Serpong Damai (BSD) 12. Kawasan Industri Toapaya di Bintan 13. Jalan tol di Section Harbour Road II 14. Pengembangan jalan tol di Kota Bandung Sumber: Paparan Menko Perekonomian 18 Maret 2024

Kemarin (18/3) Presiden Joko Widodo memanggil beberapa menterinya untuk melakukan rapat terbatas terkait dengan proyek strategis nasional.

Proyek Pesisir Kenjeran Masuk PSN Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/16/WhatsApp-Image-2024-03-16-at-111935-2876060858.jpg" alt="Satgas mafia tanah Polda Jawa Timur mengungkapkan pada 2023, ada 4 target khusus operasi." width="100%">
<figcaption>Satgas mafia tanah Polda Jawa Timur mengungkapkan pada 2023, ada 4 target khusus operasi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Polda Jawa Timur membeberkan target operasi mafia tanah pada 2024. AHY memastikan jumlah target khusus operasi mafia tanah meningkat pada tahun ini. Anak Presiden Indonesia keenam Susilo Bambang Yudhoyono itu mengungkapkan, pada 2024, target operasi mafia tanah meningkat dan berjumlah 82 target. Angka itu, lanjut AHY, menggemuk dari 2023 dan bisa saja bertambah. &rdquo;Pada 2023, kami ada target operasi 60 kasus,&rdquo; kata AHY di Mapolda Jawa Timur Surabaya. AHY menyebutkan, untuk tahun ini diperkirakan kerugian dari target operasi yang ditentukan mencapai Rp 1,7 T. Dengan luas bidang tanah lebih kurang 4.500 hektare di Indonesia. Dari angka tersebut, berapa target operasi di Jawa Timur? AHY menyatakan bahwa untuk di Jawa Timur lebih kurang ada 7 target operasi tahun ini. AHY juga memastikan, pihaknya akan berkomitmen menjaga tidak ada orang dalam (internal) kementerian ikut bermain dalam mafia tanah. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto menuturkan, pada 2023, satgas mafia tanah mengungkapkan ada 4 target khusus operasi. Dari angka itu, ada 15 tersangka dan menyelamatkan aset tanah lebih kurang 11 ribu meter persegi. &rdquo;Pada tahun ini, ada 7 target operasi pertanahan oleh satgas Jatim. Ada 2 kasus sudah P-21. Keduanya itu dari Kabupaten Banyuwangi dan Pamekasan,&rdquo; terang Imam Sugianto.

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Polda Jawa Timur membeberkan target operasi mafia tanah pada 2024

2024, Target Operasi Mafia Tanah Meningkat Dibandingkan Tahun Lalu, di Jawa Timur Berapa?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/16/WhatsApp-Image-2024-03-16-at-093553-935228598.jpg" alt="Matnari (berkerudung putih) mengadu soal mafia tanah." width="100%">
<figcaption>Matnari (berkerudung putih) mengadu soal mafia tanah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono melawat ke Surabaya untuk menyerahkan beberapa sertifikat tanah. Termasuk sertifikat wakaf ke Sukolilo Surabaya. Saat selesai menyerahkan sertifikat wakaf ke Masjid Nasrulloh Sukolilo Surabaya, AHY diteriaki emak-emak. Ada 8 perempuan yang berusaha nyempil di dalam kerumunan warga yang berebut foto dengan AHY. Kedelapan emak itu justru memilih untuk tidak berebut foto dengan anak Presiden keenam Soesilo Bambang Yudhoyono tersebut. Matnari, salah satunya. Perempuan 51 tahun itu dengan suara serak berteriak kepada AHY. Tampak dari dekat kedua matanya seperti akan meneteskan air mata. &rdquo;Pak AHY tolong kami. Kami mau digusur sama pengembang, Pak AHY tolong kami,&rdquo; kata AHY di depan Masjid Nasrulloh Surabaya. Matnari mengaku sudah menempati tanah yang akan digusur sejak 20 tahun lalu. Kini, dia harus dihantui rasa khawatir bakal dipindah paksa oleh salah satu pengembang. &rdquo;Kami mau mengurus PBB sejak awal tidak bisa. Disampaikan itu tanah negara, tapi kok ada pengembang yang bakal nempatin di lokasi kami, kenapa?&rdquo; teriak Matnari. Teriakan Matnari ternyata tidak membuat AHY teralihkan. Setelah berjuang dengan teriakan selama beberapa menit, teriakan Matnari membuahkan hasil. Meski, tidak menyelesaikan masalah saat itu juga. Teriakan Matnari itu direspons tapi bukan oleh AHY. Yakni, Kepala Kanwil BPN Prov Jawa Timur Jonahar. Johanar mencoba menenangkan para emak itu. &rdquo;Iya nanti lapor ke kami, ke saya ya,&rdquo; ucap Johanar. Sementara itu, AHY menegaskan bahwa dirinya masih berkomitmen untuk menggasak para mafia tanah tanpa pandang bulu. Baru beberapa bulan dirinya menjabat sebagai menteri, laporan terkait mafia tanah masuk. &rdquo;Tentu, mafia tanah masih menjadi PR saya dan teman-teman untuk diperangi atau dilawan,&rdquo; kata AHY.

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono melawat ke Surabaya untuk menyerahkan beberapa sertifikat tanah, termasuk sertifikat wakaf

Ketemu AHY, Emak-Emak Asal Surabaya Ini Tidak Ingin Berfoto Malah Teriak Soal Mafia Tanah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/15/WhatsApp-Image-2024-03-15-at-172024-2341385490.jpg" alt="Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) serahkan 11 sertifikat tanah wakaf kepada para nazir dan perwakilan NU Surabaya di Masjid Nashrulloh, Surabaya." width="100%">
<figcaption>Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) serahkan 11 sertifikat tanah wakaf kepada para nazir dan perwakilan NU Surabaya di Masjid Nashrulloh, Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengunjungi Kota Surabaya, Jumat (15/3). Menteri AHY menyerahkan 11 sertifikat tanah wakaf kepada para nazir dan perwakilan Nahdlatul Ulama (NU) Surabaya di Masjid Nashrulloh, Kecamatan Sukokilo, Surabaya. Sertifikat yang diserahkan di antaranya dengan peruntukan masjid, musala, yayasan, sekolah, dan rumah sakit Islam. Sejak 2017 hingga 2023, Kementerian ATR/BPN telah melakukan sertifikasi terhadap tanah wakaf dan rumah-rumah ibadah sebanyak 243.000 bidang tanah dari total 460.000 bidang tanah. Dalam kurun waktu selama 7 tahun, jumlah tanah yang tersertifikasi terus meningkat dengan rata-rata tanah wakaf yang didaftarkan per tahun sebanyak kurang lebih 20.500 bidang. Terkait hal ini, Provinsi Jawa Timur menempati capaian tertinggi dengan total 10.200 bidang tanah wakaf yang telah tersertifikasi. Komitmen untuk menyertifikatkan tanah wakaf merupakan implementasi dari Gerakan Sertipikasi Rumah Ibadah dan Pesantren yang dicanangkan Kementerian ATR/BPN pada 2022. Gerakan itu bertujuan agar seluruh umat beragama dapat beribadah dengan tenang dan nyaman. Untuk itu, kata AHY, para pemilik tanah wakaf dan pengurus rumah ibadah diharapkan segera melaporkan tanahnya ke kantor pertanahan setempat.

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono kunjungi Kota Surabaya, Jumat (15/3), menyerahkan 11 sertifikat tanah wakaf kepada para nazir

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono Bakal Serahkan Sertifikat Tanah Wakaf di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/15/WhatsApp-Image-2024-03-15-at-165500-5621080.jpg" alt="Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono melawat ke Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, sore ini (15/3)." width="100%">
<figcaption>Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono melawat ke Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, sore ini (15/3).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono melawat kembali ke kampusnya, Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, sore ini (15/3). Anak Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu tiba di Unair Kampus B pukul 16.31. Dengan mengenakan almamater Unair, AHY bersalaman dengan Rektor Unair Prof Dr Mohammad Nasih. AHY menuturkan, sebenarnya, masih berstatus sebagai mahasiswa program S-3 di Unair. Studi yang dipilihnya fokus terhadap pengembangan sumber daya manusia (SDM). &rdquo;Saya ini sebenarnya masih berstatus mahasiswa di sini. Sempat cuti karena mengurus Pemilu 2024,&rdquo; terang AHY yang baru saja dilantik sebagai Menteri ATR/BPN itu. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat tersebut menyatakan masih akan melanjutkan studinya. &rdquo;Saya mengambil studi yang fokus tentang human capital kepemimpinan transformasi, bagaimana kita bisa mengorkestasi SDM emas Indonesia,&rdquo; papar AHY. Selain hadir di Unair Kampus B di Surabaya, dalam agenda yang diterima JawaPos.com, AHY juga akan membagikan sertifikat wakaf di Kawasan Medokan Surabaya.

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono melawat kembali ke kampusnya, Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, sore ini (15/3).

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menteri atr/bpn

Berita Terkini