<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/26/gusyaqut-4145065194.jpg" alt="Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut. (Instagram @gusyaqut)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut. (Instagram @gusyaqut)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Rencana Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi tempat pernikahan semua pemeluk agama masih menjadi pro dan kontra. Namun, dukungan datang dari akademisi Buddha.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) Sriwijaya, Edi Ramawijaya Putra mengatakan, nomenklatur KUA yang selama ini menjadi Satker Kementerian Agama di tingkat Kecamatan sudah seharusnya memberikan layanan keagamaan untuk agama lain di luar islam, yakni Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebenarnya ini tidak megubah tatanan yang sudah ada atau alienasi terhadap fungsi pelayanan keagamaan Islam akan tetapi wacana oleh Menteri Agama ini adalah memperluas layanan keagamaan melalui pemanfaatan aset negara berupa Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di seluruh Indonesia beserta aparatur ASN di dalamnya," ucap Putra kepada wartawan, Rabu (6/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putra menilai rencana ini sebagai pemikiran konstruktif. "Saya rasa ini sejalan dengan agenda besar pemerintah yaitu transformasi layanan publik dan reformasi birokrasi terutama pada sektor layanan keagamaan," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di satu Kecamatan bisa jadi jumlah penduduk beragama sangat heterogen sehingga fungsi KUA sebagai layanan keagamaan bagi semua akan menjadi sebuah inovasi besar dalam sektor layanan publik," tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hanya saja, Putra berpendapat perlu ada sinkronisasi misal dengan Kemendagri dan Pemda karena pencatatan perkawinan selama ini dilakukan di Dinas Pencatatan Sipil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjawab pro kontra gagasan Kantor Urusan Agama (KUA) dijadikan sebagai pusat layanan keagamaan. Menurutnya, gagasan ini bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses layanan yang diberikan pemerintah, terutama bagi masyarakat dengan keterbatasan akses.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Intinya, Kemenag RI berkeinginan menjadikan KUA sebagai pusat layanan semua agama untuk mempermudah masyarakat yang selama ini punya keterbasan memperoleh akses,&rdquo; ujar Yaqut, Sabtu (2/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Bayangkan, saudara kita non muslim selama ini melakukan pencatatan nikahnya itu di Dukcapil, bagaimana jika tinggal jauh dan harus datang ke ibu kota kabupaten atau kota untuk mencatatkan pernikahan, bayangkan berapa waktu dan biaya yang dibutuhkan. Nah, kita bantu dengan KUA yang kita jadikan hub (pusat pelayanan) atas pencatatan nikah. Artinya KUA jadi hub untuk dukcapil,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk mewujudkan hal tersebut,&nbsp;Menag&nbsp;menilai perlu ada perubahan UU Nomor 24 tahun 2014 tentang administrasi kependudukan yang salah satunya terkait pencatatan nikah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kalau bisa itu jauh lebih bagus. Namun jika perubahan UU tersebut sulit dilakukan, nanti kita akan menawarkan MoU dengan Kemendagri untuk menjadikan KUA sebagai pusat pecatatan nikah,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Yaqut menekankan bahwa layanan KUA tidak terbatas pada layanan pernikahan. &ldquo;Tapi intinya, layanan untuk umat beragama itu kan tak hanya pernikahan, banyak layanan lain yang bisa didapatkan umat nanti di KUA,&rdquo; ujarnya.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p>

nomenklatur KUA yang selama ini menjadi Satker Kementerian Agama di tingkat Kecamatan sudah seharusnya memberikan layanan  untuk semua agama

Mudahkan Rakyat, Akademisi Buddha Dukung KUA Jadi Pusat Pelayanan Semua Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/04/yaqut-di-semarang-3907121722.jpg" alt="Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas usai penutupan AICIS 2024 di Semarang, Sabtu (3/2) malam." width="100%">
<figcaption>Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas usai penutupan AICIS 2024 di Semarang, Sabtu (3/2) malam.</figcaption>
</figure> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan proses persiapan penyelenggaraan haji 2024 terus berjalan. Di antaranya adalah proses pemeriksaan kepada seluruh calon jemaah haji (CJH) yang masuk porsi pemberangkatan tahun ini.</p> <p>&nbsp;</p>

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan proses persiapan penyelenggaraan haji 2024 terus berjalan.

Sebanyak 61 Persen Calon Jemaah Haji Sudah Laksanakan Pemeriksaan Kesehatan

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/14/Ayah-David-Jonathan-Latumahina-Dery-Ridwansah-2-1575489816.jpg" alt="Ayah David Ozora, Jonathan Latumahina bersaksi pada sidang terdakwa Mario Dandy dan Shane di Pengadilan Jakarta Selatan, Selasa (13/6/2023). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi atas kasus dugaan penganiayaan terhadap David Ozora. Fo" width="100%">
<figcaption>Ayah David Ozora, Jonathan Latumahina bersaksi pada sidang terdakwa Mario Dandy dan Shane di Pengadilan Jakarta Selatan, Selasa (13/6/2023). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi atas kasus dugaan penganiayaan terhadap David Ozora. Fo</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ayah Cristalino David Ozora, Jonathan Latumahina terlihat mendatangi Istana Kepresidenan di Jakarta. Dia datang bersama beberapa orang lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah ditelusuri, kedatangan Jonathan berkaitan dengan acara Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kementerian Agama (Kemenag). Hari ini rangkaian acara memasuki proses gladi bersih.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Habis gladi (bersih). Besok ada Rakernas BKM badan kesejahteraan Masjid Kemenag," kata Jonathan di Istana Kepresidenan, Selasa (7/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013090845/banding-ditolak-mario-dandy-tetap-dihukum-12-tahun-penjara-di-kasus-penganiayaan-terhadap-david-ozora">Banding Ditolak, Mario Dandy Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Penganiayaan terhadap David Ozora</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013037135/kubu-shane-lukas-benarkan-sudah-serahkan-memori-banding-kasus-penganiayaan-terhadap-david-ozora">Kubu Shane Lukas Benarkan Sudah Serahkan Memori Banding Kasus Penganiayaan terhadap David Ozora</a></strong></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jonathan mengatakan, acar puncak BKM akan digelar di Istana Kepresidenan dan Asrama Haji. Sehingga kedatangannya berkaitan dengan acara tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena acaranya kan ada di sini (Istana) sama di Pondok Gede, Asrama Haji," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jonathan pun memastikan, kedatangannya ini tidak terkait dengan kasus anaknya David yang dianiaya oleh Mario Dandy Satriyo. "Nggak ada (kaitannya)," pungkasnya.&nbsp;</div>

Ayah Cristalino David Ozora, Jonathan Latumahina terlihat mendatangi Istana Kepresidenan di Jakarta. Dia datang bersama beberapa orang.

Ayah David Ozora Korban Penganiayaan Anak Pejabat Kantor Pajak Mendadak ke Istana Kepresidenan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/06/jemaah-haji-pulang-2-840059727.jpg" alt="MENUNGGU JEMPUTAN: Jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede bersiap berangkat ke Bandara King Abdul Aziz dari Hotel Burj Al Wahdah Al Mumtayiz di Makkah pukul 16.30 waktu Arab Saudi, Rabu (5/7)." width="100%">
<figcaption>MENUNGGU JEMPUTAN: Jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede bersiap berangkat ke Bandara King Abdul Aziz dari Hotel Burj Al Wahdah Al Mumtayiz di Makkah pukul 16.30 waktu Arab Saudi, Rabu (5/7).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Para calon jemaah haji (CJH) yang masuk estimasi keberangkatan 2024 harus mulai bersiap sejak sekarang. Khususnya terkait dengan aspek kesehatan. Pasalnya pemerintah berencana menerapkan aturan baru. Yaitu periksa kesehatan dahulu, jika lolos baru masuk dalam daftar berhak melunasi biaya haji.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012956326/kunjungi-kantor-pkb-anies-baswedan-bahas-strategi-pemenangan">Kunjungi Kantor PKB, Anies Baswedan Bahas Strategi Pemenangan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rencana aturan baru itu berbeda jauh dengan yang berlaku sekarang. Skema yang berjalan sekarang, Kementerian Agama (Kemenag) lebih dahulu merilis daftar nama-nama CJH berhak lunas. Setelah melunasi, baru mereka periksa kesehatan. Akibatnya petugas kurang maksimal mengawasi kesehatan jemaah karena sudah melunasi biaya haji. Dengan aturan baru tersebut, CJH yang akan melunasi biaya haji benar-benar dipastikan sudah mampu atau memenuhi istitoah aspek kesehatan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aturan baru yang digagas Kemenag itu masih belum ditetapkan. Karena harus dikomunikasikan dengan Komisi VIII DPR. Meskipun begitu parlemen sudah menunjukkan respon positif terhadap usulan baru itu. Diantaranya disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily. Dia menilai usulan aturan istitoah atau kemampuan jemaah berhaji dari aspek kesehatan itu sangat tepat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Usulan melakukan screening terlebih dahulu sebelum pelunasan. Ini sangat baik dan akan dipertimbangkan oleh kami dalam proses penyelenggaraan haji 2024," kata Ace yang juga politisi Golkar itu di Jakarta Senin (11/9). Dia mengatakan pembahasan usulan itu sekaligus dengan rapat evaluasi haji 2023 antara Kemenag dengan DPR.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ace mengatakan, Komisi VIII berupaya untuk membahas evaluasi penyelenggaraan haji lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, dia juga ingin pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dipercepat. "Kami menargetkan pembahasan BPIH bisa diselesaikan antara Oktober atau November 2023," katanya. Sehingga ada waktu uang cukup bagi proses penyelenggaraan ibadah haji tahun depan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti diketahui jadwal penyelenggaraan haji setiap tahunnya selalu maju. Karena patokannya adalah kalender Hijriyah, sesuai yang digunakan pemerintah Arab Saudi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan penyelenggaraan haji harus terus ditingkatkan tiap tahunnya. Untuk itu, rapat evaluasi termasuk usulan-usulan inovasi pelayanan penting untuk dibahas. Tujuannya untuk perbaikan kualitas pelayanan di tahun mendatang.&nbsp; "Komisi VIII juga punya catatan dan itu bagi kami perlu terus diperbaiki," katanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Usulan skema baru penentuan jemaah berhak lunas itu berkali-kali disampaikan Menag Yaqut Cholil Qoumas. Dia mengatakan dengan skema yang lama, petugas sedikit canggung ketika menemukan ada jemaah yang dinyatakan kurang sehat. Petugas berat hati untuk menunda atau bahkan mencoret CJH tersebut. Pertimbangannya jemaah itu sudah membayar uang pelunasan haji.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/012956313/nasa-temukan-planet-ekstrasurya-lewat-teleskop-james-webb-diperkirakan-punya-perairan-dan-ada-kehidupan">NASA Temukan Planet Ekstrasurya Lewat Teleskop James Webb, Diperkirakan Punya Perairan dan Ada Kehidupan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Skema baru pelunasan itu salah satu rencana inovasi Kemenag. Inovasi lainnya adalah upaya memangkas lama haji. Dari yang selama ini 40 hari menjadi 35 hari. Keputusan soal lama tinggal ini harus menunggu kebijakan Saudi. Pasalnya sangat terkait dengan jumlah slot penerbangan haji di bandara Jeddah maupun Madinah. Hilmi Setiawan (*)</div>

Para calon jemaah haji (CJH) yang masuk estimasi keberangkatan 2024 harus mulai bersiap sejak sekarang. Khususnya terkait dengan kesehatan

Aturan Baru Istitoah Haji Disambut Positif Parlemen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/27/jemaah-haji-arafah-145192214.jpg" alt="PUNCAK HAJI: Jemaah haji dari berbagai negara bersiap menuju Arafah untuk pelaksanaan wukuf di padang Arafah hari ini." width="100%">
<figcaption>PUNCAK HAJI: Jemaah haji dari berbagai negara bersiap menuju Arafah untuk pelaksanaan wukuf di padang Arafah hari ini.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Kementerian Agama (Kemenag) tengah mengkaji kemungkinan memperpendek masa tinggal jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Dengan cara itu, biaya haji bisa dipangkas.</p> <p>Ihwal masa tinggal yang dikurangi tersebut menjadi salah satu materi yang dibahas dalam sidang komisi Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H/2023 M di Bandung beberapa hari lalu. Kemenag mengusulkan lama tinggal jemaah haji di Saudi hanya 35 hari dari sebelumnya sekitar 42 hari.</p> <p>Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag Subhan Cholid menjelaskan, kajian memperpendek masa tinggal jemaah haji Indonesia di Saudi sejatinya sudah dilakukan sejak lama. Namun, kajian itu terganjal aturan penerbangan di Saudi. Aturan tersebut tertuang dalam ta&rsquo;limatul hajj.</p> <p>Dalam aturan tersebut, bagi negara yang mengirimkan jemaahnya lebih dari 30 ribu orang, masa operasional penerbangannya, baik saat kedatangan maupun kepulangan, masing-masing minimal 30 hari. &rdquo;Ini tertuang dalam pasal 16,&rdquo; katanya dalam keterangan resmi kemarin (9/9).</p> <p>Dalam ta&rsquo;limatul hajj, juga diatur masa operasional kedatangan dan kepulangan secara terperinci. Operasional kedatangan jemaah haji di Arab Saudi berlangsung dari 1 Zulkaidah sampai 4 Zulhijah. Sementara itu, operasional kepulangannya dimulai 15 Zulhijah.</p> <p>Menurut Subhan, jika dihitung dari 1 Zulkaidah, operasional kedatangan berlangsung selama 34 hari. Nah, untuk memperpendek masa tinggal, jemaah Indonesia diberangkatkan mulai 4 Zulkaidah sampai 4 Zulhijah. Lalu, operasional pemulangan baru dimulai 15 Zulhijah. Artinya, jemaah kloter pertama yang berangkat pada 4 Zulkaidah baru bisa pulang pada 15 Zulhijah. &rdquo;Sehingga masa tinggal minimal adalah 41 hari,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Kemenag, kata dia, pernah menanyakan aturan dalam ta&rsquo;limatul hajj ke pihak Arab Saudi. Jawabannya adalah karena keterbatasan slot penerbangan. Dengan infrastruktur bandara yang ada saat ini, Saudi mengaku belum bisa memberikan tambahan slot penerbangan. Ketika penyelenggaraan haji, Indonesia mendapatkan rata-rata 17 sampai 18 slot penerbangan per hari.</p> <p>Karena itu, pemerintah terus melakukan pendekatan dengan Saudi dan mendorong adanya kemungkinan memperluas bandara. Dengan begitu, slot yang disediakan bisa ditambah. Termasuk untuk Indonesia.</p> <p>Selain perluasan, Subhan berharap Saudi membuka bandara baru. Dia mengaku telah mendengar opsi pembukaan bandara di Thaif untuk operasional haji. Jarak bandara itu relatif dekat dengan Makkah. &rdquo;Jika bandara baru dibuka, slot penerbangan yang tersedia semakin banyak,&rdquo; katanya.</p> <p>Apabila Indonesia bisa mendapat lebih dari 25 slot per hari, dampaknya akan signifikan, terutama dalam upaya mengurangi masa tinggal. &rdquo;Ini perlu lobi intensif dan terus-menerus. Mungkin tidak dalam waktu dekat, tapi saya yakin ke depan bisa diwujudkan,&rdquo; imbuh dia.</p> <p>Selain masa tinggal, rakernas turut membahas mengenai syarat istitaah. Dalam sambutannya saat penutupan rakernas, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, salah satu rekomendasi yang dihasilkan adalah syarat istitaah sebelum pelunasan biaya haji.</p> <p>Menurut dia, dalam rakernas, hal tersebut dibahas secara detail. Hingga muncul sejumlah fakta, utamanya berkenaan dengan kondisi jemaah pada operasional haji tahun ini. Misalnya, angka kematian yang relatif tinggi, bahkan paling tinggi dalam 10 tahun terakhir penyelenggaraan haji.</p> <p>Tahun ini jumlah jemaah yang wafat mencapai 773 orang. Jauh di atas angka kematian haji pada 2017 yang jumlahnya mencapai 658 jemaah. <strong>(mia/c6/fal)</strong></p>

Kemenag tengah mengkaji kemungkinan memperpendek masa tinggal jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Biaya haji bisa dipangkas.

Perpendek Masa Tinggal Jemaah Haji, Pemerintah Lobi Saudi Tambah Slot Penerbangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/1664363252527.jpg" alt="Ilustrasi jamaah haji. Dipta Wahyu/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jamaah haji. Dipta Wahyu/JawaPos</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah Indonesia mendapat kuota memberangkatkan 221 ribu orang tanpa batasan usia untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekkah pada tahun 2023.<br /> <br /> Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah menandatangani kesepakatan mengenai kuota haji Indonesia tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi di Kota Jeddah, Arab Saudi, pada Ahad, (8/1).<br /> <br /> "Alhamdulillah, misi haji 2023 dimulai. Saya hari ini menandatangani kesepakatan haji dengan Menteri Haji Saudi. Kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000," kata Yaqut sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Ahad.<br /> <br /> "Kuota itu terdiri atas 203.320 jamaah haji reguler dan 17.680 jamaah haji khusus. Adapun untuk petugas, tahun ini kita mendapat 4.200 kuota," Yaqut.<br /> <br /> Penandatanganan kesepakatan mengenai kuota haji Indonesia tahun 2023 antara lain dihadiri oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi, Direktur Jenderal Penyenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah.<br /> <br /> Sekretaris Jenderal (Sekjen Kemenag) Nizar Ali, Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, Staf Khusus Menteri Agama Wibowo Prasetyo dan Ishfah Abidal Aziz, Konjen RI Jeddah Eko Hartono serta Konsul Haji Republik Indonesia di Jeddah Nasrullah Jasam juga menghadiri acara tersebut.<br /> <br /> Menag Yaqut juga mengatakan, dalam pertemuan dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi disepakati bahwa tidak adanya batasan usia bagi jamaah haji yang diberangkatkan tahun 2023.<br /> <br /> Batasan usia jamaah haji di bawah 65 tahun yang diterapkan oleh Pemerintah Arab Saudi dalam pelaksanaan haji tahun 2022 guna meminimalkan penularan COVID-19 tidak diberlakukan lagi.<br /> <br /> "Sesuai kesepakatan, tahun ini sudah tidak ada pembatasan usia jamaah haji. Artinya, jemaah 65 tahun ke atas juga dapat berangkat haji tahun ini," kata Yaqut.<br /> <br /> Kesepakatan Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi juga mencakup pengaturan pendaratan pesawat pengangkut jamaah haji di Kota Jeddah dan Madinah serta pelaksanaan kebijakan-kebijakan baru mengenai pelayanan haji.<br /> <br /> Dalam pertemuan dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Menag Yaqut juga melobi penambahan kuota jamaah haji bagi Indonesia guna memperpendek masa antre berangkat berhaji yang sudah sangat panjang di Indonesia.<br /> <br /> "Semua tentu bergantung pada kebaikan hati Yang Mulia Raja Salman, Pangeran Muhammad Bin Salman, dan Bapak Menteri Haji," kata Yaqut.<br /> <br /> Menteri yang biasa disapa Gus Yaqut itu juga menyampaikan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi karena Indonesia dilibatkan sejak awal dalam penyelenggaraan pelayanan haji tahun 2023.<br /> <br /> Gus Yaqut juga mengapresiasi transformasi yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi dalam penyelenggaraan pelayanan haji.<br /> <br /> Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi menyampaikan bahwa negaranya mengedepankan keselamatan dan kenyamanan jamaah dalam menyelenggarakan pelayanan haji.<br /> <br /> "Kenyamanan dan keselamatan ini prioritas. Namun saya katakan, Indonesia akan selalu mendapatkan prioritas dalam memperoleh kuota tambahan," kata Tawfiq.<br /> <br /> Mengenai permintaan tambahan kuota jamaah haji bagi Indonesia, dia mengatakan, "(Mungkin) ada negara yang mengurangi jamaah hajinya sehingga kuota bisa diberikan ke Indonesia. Semua tentu sudah rindu berhaji (dalam kondisi normal)."<br /> <br /> Tawfiq juga menyampaikan bahwa transformasi penyelenggaraan pelayanan haji di Arab Saudi sampai sekarang masih berlangsung.<br /> <br /> Sekarang pelayanan haji di Arab Saudi tidak lagi dilakukan oleh muassasah, tetapi syarikah atau perusahaan. Ada enam syarikah yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pelayanan haji tahun 2023 dan setiap negara bisa memilih syarikah penyedia layanan yang ditunjuk.<br /> <br /> "Sehingga akan ada kesempatan untuk mendapatkan harga terbaik. Saya juga meminta agar perjanjian dibuat dengan detail, agar dapat memberikan layanan terbaik juga," kata Tawfiq.<br /> <br /> "Jika detail, ini akan menjadi pegangan ketika syarikah melanggar. Jika mereka melanggar, kami bisa memberikan sanksi," ujar Tawfiq menambahkan.<br /> <br /> Menurut Tawfiq, perwakilan syarikah penyedia pelayanan dalam pelaksanaan ibadah haji akan dihadirkan dalam Muktamar Haji pada 9 Januari 2023 agar setiap negara bisa menilai langsung kesiapan dan tawaran layanan yang mereka siapkan.

Kuota Haji 2023, Totalnya 221 Ribu Jamaah Tanpa Batasan Usia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/1666492922262.jpg" alt="Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di acara puncak Hari Santri 2022 di Jakarta pada Sabtu (22/10) malam. Foto : Hilmi/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di acara puncak Hari Santri 2022 di Jakarta pada Sabtu (22/10) malam. Foto : Hilmi/Jawa Pos</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com-</strong>Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyebut rata-rata antrean jamaah haji Indonesia mencapai 41 tahun, sehingga Kementerian Agama akan mencari formulasi agar masa tunggu bisa dipangkas.<br /> <br /> "Rata-rata (antrean) 41 tahun secara nasional. Kita sudah membuat beberapa simulasi terkait penyiasatan agar antrean itu tidak terlalu panjang. Jadi, kita akan membuat kuota yang berkeadilan," ujar Menag saat rapat bersama Komisi VIII DPR di Jakarta, Senin.<br /> <br /> Menag mengatakan soal antrean dan kuota haji menjadi salah satu pembahasan ketika Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Rabiah berkunjung ke Indonesia beberapa pekan lalu.<br /> <br /> Ia berharap Pemerintah Arab Saudi dapat mengembalikan kuota seperti sebelum pandemi Covid-19 serta memberikan kuota tambahan agar masa antrean jamaah haji Indonesia tidak terlalu panjang. "Dengan antrean sepanjang yang dimiliki Indonesia, berat jika kuota tidak ditambahkan," kata dia.<br /> <br /> Soal kuota haji ini, kata Menag, akan dibahas dalam forum Muktamar Perhajian yang rencananya digelar pada awal tahun depan. Muktamar perhajian ini akan membahas sejumlah catatan penting selama pelaksanaan ibadah haji 1443 Hijriah.<br /> <br /> Selain kuota, Kemenag juga akan membawa sejumlah catatan ke forum tersebut, seperti batasan usia jamaah, terbatasnya mobilitas fasilitas dan tenaga kesehatan, hingga kenaikan biaya masyair yang belum sebanding dengan fasilitas layanan yang diberikan.<br /> <br /> "Kita akan cari solusi bersama di Muktamar perhajian ini. Harapan tahun depan kuota bisa ditambah, bukan hanya 48 persen atau 52 persen sisanya, tapi bisa ditambahkan lebih banyak, karena ini akan sangat bermakna bagi calon jamaah yang mengantre," kata dia. <strong>(*)</strong>

Harus Ekstrasabar, Rata-rata Antrean Jamaah Haji Indonesia 41 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG-20220707-WA0041.jpg" alt="Polisi dihalangi masuk ke Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang. Riza/Radar Jombang/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Polisi dihalangi masuk ke Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang. Riza/Radar Jombang/JawaPos</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pencabutan izin pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah tidak berjalan lama. Seperti diketahui, pencabutan izin pesantren yang berada di Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur itu disampaikan Kemenag pada 7 Juli lalu.<br /> <br /> Hanya berselang 4 hari, Kementerian Agama (Kemenag) pun mengumumkan pesantren Shiddiqiyyah bisa kembali beroperasi secara normal.<br /> <br /> Normalisasi perizinan pesantren Shiddiqiyyah itu disampaikan Menko PMK sekaligus Ad Interim Menteri Agama Muhadjir Effendy.<br /> <br /> "Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah yang berada di Jombang, Jawa Timur dapat beraktifitas kembali seperti sedia kala," kata Muhadjir seperti diberitakan Jawapos.com (12/7).<br /> <br /> Mantan Mendikbud itu menjelaskan dirinya sudah meminta Plh Sekjen Kemenag Aqil Irham untuk membatalkan rencana pencabutan izin operasional pesantren tersebut. Artinya dengan kebijakan baru ini, para orang tua santri bisa mendapatkan kepastian. Yaitu kepastian status putra dan putrinya yang sedang belajar di pesantren Shiddiqiyyah.<br /> <br /> "Begitupun juga para santri bisa belajar dengan tenang," katanya.<br /> <br /> Ketua Majelis Masyayikh Pesantren Indonesia Abdul Ghaffar Rozin menyambut baik keputusan dari pemerintah tersebut.<br /> <br /> "Mungkin lebih tepat diperlukan pembekuan sementara," tuturnya.<br /> <br /> Bukan pencabutan izin operasional. Selama pembekuan sementara, pengelola pesantren diberikan kesempatan untuk memulihkan kondisi sehingga bisa kondusif kembali. Sehingga para santri bisa belajar dengan tenang kembali. Sedangkan jika dilakukan pencabutan izin secara permanen, akan menjadi preseden buruk terhadap pesantren.<br /> <br /> Pria yang akrab disapa Gus Rozin itu mengatakan, kekerasan seksual pada prinsipnya dapat terjadi di mana saja. Termasuk di ruang publik dan domestik atau rumah tangga. Termasuk di lembaga apapun.<br /> <br /> ’’Sejauh kita tahu, kasus serupa jika meningkat di lembaga pendidikan selain pesantren,’’ tuturnya.<br /> <br /> Menurut dia setiap peristiwa kekerasan seksual, tentu tidak bisa dibaca sebagai tindakan institusional. Karenanya yang perlu dilakukan adalah penindakan terhadap pelakunya. Institusinya tetpa perlu diselamatkan.<br /> <br /> Gus Rozin juga mengatakan, jika setiap peristiwa asusila atau pencabulan berujung penjatuhan sanksi terhadap institusi, akan ada banyak institusi yang mendapatkan hukuman.<br /> <br /> Seperti diketahui sebelumnya, pencabutan izin pesantren Shiddiqiyyah disampaikan Kemenag setelah ada permintaan dari kepolisian. Salah satu pertimbangan Kemenag ada salah satu pimpinan pesantren yang juga anak pengasuhnya (MSA) adalah DPO kepolisian kasus pencabulan dan perundungan santri. Selain itu pihak pesantren juga dinilai menghalang-halangi proses hukum terhadap si pelaku.

Pencabutan Izin Ponpes Shiddiqiyyah Hanya Berlaku Empat Hari Saja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/JKT_PRESKON-SIDANG-ISBAT_MIFTAHULHAYAT-11-1.jpg" alt="Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas  memberikan keterangan seusai sidang Isbat penentuan awal bulan Ramadhan di Kantor Kemenag Jakarta, Jumat (1/4/2022). Pemerintah menetapkan awal bulan Ramadhan 1443 H jatuh pada hari Minggu 3 April 2022.FOTO:MIFTAHULHAYAT" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas  memberikan keterangan seusai sidang Isbat penentuan awal bulan Ramadhan di Kantor Kemenag Jakarta, Jumat (1/4/2022). Pemerintah menetapkan awal bulan Ramadhan 1443 H jatuh pada hari Minggu 3 April 2022.FOTO:MIFTAHULHAYAT</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan panduan penyelenggaraan Salat Hari Raya Idul Adha dan Pelaksanaan Kurban Tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Edaran ini diterbitkan dalam rangka memberikan rasa aman kepada umat Islam dalam penyelenggaraan hari besar keagamaan tersebut di tengah wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak.<br /> <br /> “Ini panduan bagi masyarakat dalam menyelenggarakan Salat Hari Raya Idul Adha dengan memperhatikan protokol kesehatan dan melaksanakan ibadah kurban dengan memperhatikan kesehatan hewan kurban sebagai upaya menjaga kesehatan masyarakat,” kata Yaqut kepada wartawan, Rabu (29/6).<br /> <br /> Edaran ini antara lain mengatur tentang pelaksanaan protokol kesehatan saat Salat Hari Raya Idul Adha dan pelaksanaan kurban, takbiran, khutbah Idul Adha, ketentuan syariat berkurban, hingga teknis penyembelihan, pengulitan, pencacahan, pengemasan, dan pendistribusian daging kurban.<br /> <br /> “Bagi umat Islam, menyembelih hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha hukumnya sunnah muakkadah. Namun demikian, umat Islam diimbau untuk tidak memaksakan diri berkurban pada masa wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK),” imbuh Yaqutm<br /> <br /> Menag mengimbau umat Islam untuk membeli hewan kurban yang sehat dan tidak cacat sesuai dengan kriteria, serta menjaganya agar tetap dalam keadaan sehat hingga hari penyembelihan. Bagi umat Islam yang berniat berkurban dan berada di daerah wabah atau terluar dan daerah terduga PMK, dihimbau untuk melakukan penyembelihan di Rumah Potong Hewan (RPH).<br /> <br /> “Atau, menitipkan pembelian, penyembelihan, dan pendistribusian hewan kurban kepada Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, atau lembaga lainnya yang memenuhi syarat,” tandasnya.<br /> <br /> Berikut ini Ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE 10 Tahun 2022 tentang Pandauan Penyelenggaraan Salat Hari Raya Idul Adha dan Pelaksanaan Kurban Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi:<br /> <br /> <strong>Ketentuan Umum</strong><br /> <br /> a. Umat Islam menyelenggarakan salat Hari Raya Idul Adha dan melaksanakan kurban mengikuti ketentuan syariat Islam<br /> <br /> b. Dalam penyelenggaraan salat Hari Raya Idul Adha dan pelaksanaan ibadah kurban, pengurus dan pengelola masjid/musala memperhatikan Surat Edaran Menteri Agama mengenai pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan di tempat ibadah pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sesuai dengan status level wilayah masing-masing dan menerapkan protokol kesehatan<br /> <br /> c. Pengurus dan pengelola masjid/musala sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib menunjuk petugas yang memastikan sosialiasi dan penerapan protokol kesehatan kepada seluruh jemaah<br /> <br /> d. Para mubalig/penceramah agama diharapkan berperan dalam memperkuat nilai-nilai keimanan, ketakwaan, persatuan, kerukunan, kemaslahatan umat, dan kebangsaan serta berdakwah dengan cara yang bijak dan santun sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an, Sunah, dan tidak mempertentangkan masalah khilafiah<br /> <br /> e. Masyarakat diimbau untuk mengumandangkan takbir pada malam Hari Raya Idul Adha Tahun 1443 H/2022 M dan hari tasyrik di masjid/musala atau rumah masing-masing<br /> <br /> f. Penggunaan pengeras suara mengacu pada Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid/Musala<br /> <br /> g. Salat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1443 H/2022 M dapat diselenggarakan di masjid atau di lapangan terbuka dengan memperhatikan protokol kesehatan<br /> <br /> <strong>Ketentuan Khusus</strong><br /> <br /> Dalam pelaksanaan kurban, perlu memperhatikan ketentuan:<br /> <br /> a. Bagi umat Islam, menyembelih hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha hukumnya sunnah muakkadah. Namun demikian, umat Islam diimbau untuk tidak memaksakan diri berkurban pada masa wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)<br /> <br /> b. Umat Islam diimbau untuk membeli hewan kurban yang sehat dan tidak cacat sesuai dengan kriteria serta menjaganya agar tetap dalam keadaan sehat hingga hari penyembelihan<br /> <br /> c. Umat Islam yang berniat berkurban dan berada di daerah wabah atau terluar dan daerah terduga PMK, diimbau untuk:<br /> <br /> 1) melakukan penyembelihan di Rumah Potong Hewan (RPH); atau<br /> <br /> 2) menitipkan pembelian, penyembelihan, dan pendistribusian hewan kurban kepada Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, atau lembaga lainnya yang memenuhi syarat.

Menag Terbitkan Edaran Panduan Hari Raya Idul Adha, Simak Isinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/JKT_PRESKON-SIDANG-ISBAT_MIFTAHULHAYAT-11.jpg" alt="Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas  memberikan keterangan seusai sidang Isbat penentuan awal bulan Ramadhan di Kantor Kemenag Jakarta, Jumat (1/4/2022). Pemerintah menetapkan awal bulan Ramadhan 1443 H jatuh pada hari Minggu 3 April 2022.FOTO:MIFTAHULHAYAT" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas  memberikan keterangan seusai sidang Isbat penentuan awal bulan Ramadhan di Kantor Kemenag Jakarta, Jumat (1/4/2022). Pemerintah menetapkan awal bulan Ramadhan 1443 H jatuh pada hari Minggu 3 April 2022.FOTO:MIFTAHULHAYAT</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Hasil sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Kantor Kementerian Agama Jakarta, Ahad, menentukan Hari Raya Idul Fitri atau 1 Syawal 1443 Hijriah jatuh pada Senin 2 Mei 2022.<br /> <br /> "Secara mufakat tadi sidang isbat menetapkan bahwa 1 Syawal 1443 Hijriyah jatuh pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 Masehi," ujar Yaqut dalam konferensi pers diikuti secara daring di Jakarta.<br /> <br /> Yaqut memaparkan dalam sidang tersebut menyepakati keputusan tersebut karena dua hal yakni dari paparan Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Kemenag yang menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh Indonesia berada pada posisi 4 derajat 0, 59 menit sampai dengan 5 derajat 33,57 menit.<br /> <br /> Selain itu, dilihat pada parameter elongasi geosentrik berkisar antara 5,2 derajat sampai dengan 7,2 derajat. Sementara rentang elongasi toposentris berada pada kisaran 4,9 derajat sampai dengan 6,4 derajat.<br /> <br /> Informasi hitungan hisab telah dikonfirmasi dengan laporan sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang ditempatkan di 99 tempat titik rukyat, di 34 provinsi di seluruh Tanah Air.<br /> <br /> Dari 99 titik ini ada yang melaporkan melihat hilal, sebagaimana yang tadi dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan pembinaan Syariah.<br /> <br /> "Tentu kita berharap mudah-mudahan dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat merasakan Idul Fitri secara bersama-sama," kata Yaqut.<br /> <br /> Sidang Isbat Awal Syawal 1443 H ini digelar secara daring dan luring dengan menerapkan protokol kesehatan. Hadir secara fisik dalam Sidang Isbat Awal Syawal 1443 H/2022M Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi, Ketua Komisi VIII Yandri Susanto, Ketua MUI KH Abdullah Jaidi, serta Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kamaruddin Amin. Tampak hadir pula beberapa perwakilan Duta Besar negara sahabat serta perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam.

Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah Jatuh pada Senin 2 Mei 2022

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas

Berita Terkini