<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Haji-1-Hilmi.jpg" alt="Jamaah haji dari luar negeri berjalan menuju Mina untuk menjalankan ibadah Tarwiyah melewati jalan raya di depan kantor Daerah Kerja Makkah, Jumat (9/8) (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Jamaah haji dari luar negeri berjalan menuju Mina untuk menjalankan ibadah Tarwiyah melewati jalan raya di depan kantor Daerah Kerja Makkah, Jumat (9/8) (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Puncak ibadah haji berlangsung besok (10/8). Para jamaah mulai bergerak meninggalkan Makkah menuju Arafah pagi ini. Wukuf akan dimulai dari tergelincirnya matahari hingga menjelang Magrib. Diperkirakan suhu mencapai 40 derajat Celsius. Jamaah pun diminta memperbanyak berdoa di dalam tenda saja karena sudah dilengkapi AC.  Panasnya cuaca itu sudah terasa di Makkah kemarin. Padahal, dua hari lalu sudah tidak terlalu panas. Bahkan sempat turun hujan. Di Masjidilharam sudah jarang ditemukan calon jamaah haji (CJH) Indonesia. Mereka ada di hotel untuk melakukan persiapan keberangkatan. Selain itu, bus salawat alias antar jemput dari hotel menuju Makkah juga sudah diberhentikan sementara.  Salah seorang CJH yang masih berkunjung ke Masjidilharam kemarin adalah M. Noor Hasani. Dia bersama rombongan naik taksi. Persiapan ke Arafah sudah tuntas. "Yang saya bawa tas tenteng. Bawa baju secukupnya," katanya.  Jamaah kloter BDJ-14 Embarkasi Banjarmasin itu mengatakan diminta bersiap pukul 07.00. Namun, dia belum mendapat informasi pukul berapa diberangkatkan ke Arafah.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Hilmi-Setiawan-jawa-pos-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Hilmi Setiawan (Jawa Pos)  Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menuturkan, mobilisasi jamaah haji menuju Arafah dilakukan dalam tiga gelombang. Yakni, pukul 07.00-12.00 untuk gelombang pertama. Kemudian, gelombang kedua pukul 12.00 sampai 16.00. Gelombang terakhir pukul 16.00 sampai 00.00.  Lukman menjelaskan, sebagian jamaah Indonesia menjalankan tarwiyah. Jumlahnya belum bisa dipastikan petugas Daker Makkah. Namun, angka sementara sudah mencapai 35 ribu orang. Jamaah yang melakukan tarwiyah mengambil rute dari hotel menuju Mina. Setelah menginap semalam di Mina, bakda salat Subuh, mereka baru menuju Arafah untuk wukuf. "Saya berharap jamaah yang tarwiyah dilakukan dengan penuh tanggung jawab," tuturnya.  Masih di Makkah, rombongan anak KH Maimoen Zubair (Mbah Moen) tiba pada Rabu malam waktu setempat atau dini hari kemarin WIB. Yang ikut, antara lain, Gus Yasin, Gus Rouf, Gus Kamil, Gus Anam, Gus Arwani, dan Ning Rodiyah. Gus Yasin menjelaskan bahwa mereka langsung berziarah ke makam ayahnya yang ada di kompleks pemakaman Ma'la tidak jauh dari Masjidilharam.  Pemilik nama lengkap Taj Yasin Maimoen itu menuturkan bahwa mereka tinggal satu apartemen dengan sang ibu, Nyai Heni Maryam. "Kondisi ibu alhamdulillah sehat. Menerima (kematian Mbah Moen, Red) dan kuat," tutur wakil gubernur Jawa Tengah itu.  Kondisi Nyai Heni semakin kuat setelah putra putrinya tiba. Yasin menjelaskan, keluarga sepakat untuk terus melanjutkan rangkaian ibadah haji. Mereka akan pulang sesuai dengan jadwal, yakni 19 Agustus.

Jamaah Mulai Bergerak ke Arafah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kpk-kaji-aturan-laporan-aset-dan-kepemilikan-saham-dalam-lhkpn_m_.jpg" alt="Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mencermati fakta-fakta yang muncul dalam persidangan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag). Fakta persidangan itu akan menjadi bukti tambahan penyidik untuk menjerat pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus tersebut, termasuk Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin.  "Dalam penanganan perkara di KPK itu, kami pasti melihat apa fakta yang muncul di sidang. Misalnya, apakah terkonfirmasi dengan bukti-bukti yang lain dan ada kesesuaian satu bukti dengan bukti yang lainnya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (13/6).  Mantan peniliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini menilai, pihak KPK masih mengumpulkan fakta atau bukti kuat jika ingin menjerat Menag Lukman dalam kasus jual beli jabatan. Penyidik masih harus menunggu fakta-fakta lain yang akan muncul dalam persidangan berikutnya.  "Proses persidangan masih berjalan Jadi kita simak dulu nanti kita lihat fakta-fakta yang muncul di persidangan tersebut," ucap Febri.  Febri mengatakan pihaknya tidak bisa mengandalkan satu keterangan saksi untuk menjerat seseorang sebagai tersangka. Lembaga antirasuah masih membutuhkan keterangan atau pengakuan saksi lain terkait peran Lukman dalam praktik kotor di Kemenag tersebut.  "Jadi tidak bisa berdiri sendiri kami akan lihat misalnya ketika satu saksi bicara sesuatu akan kami lihat dengan saksi yang lain, apakah ada kesesuaian dan juga dengan bukti yang lain. Jadi mari kita simak bersama-sama fakta persidangan," tegas Febri.  Dalam persidangan mantan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jatim Haris Hasanudin yang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Rabu (12/6) kemarin, Sekjen Kemenag Nur Kholis mengakui diminta membuat nilai fiktif terhadap proses seleksi Haris Hasanudin.  Pada kenyataannya nilai yang didapat Haris tidak mencukupi untuk memperoleh posisi tiga besar dalam proses seleksi calon kepala kantor wilayah Kemenag Jawa Timur. "Saya berikan nilai makalah lebih tinggi dari panitia lain," ucap Nur Kholis  Dia berdalih terpaksa menyulap nilai itu lantaran mengikuti perintah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin untuk meloloskan Haris dalam seleksi tersebut.  Nur Kholis mengaku sudah memberitahu Lukman bahwa nilai hasil seleksi Haris Hasanudin rendah dan tidak cukup untuk menempati tiga besar peserta seleksi. Akan tetapi Lukman tetap memerintahkan agar Haris diloloskan. "Perintah itu hanya ke saya, karena saya Sekjen dan ketua panitia seleksi," tutur Nur Kholis.  Hal tak jauh berbeda disampaikan mantan Biro Kepegawaian Kemenag Ahmadi. Menurut dia, dirinya ikut menjelaskan kepada Lukman mengenai nilai Haris yang tidak mencukupi.  "Ranking 4 jadi ranking 3 itu nominalnya tidak terlalu jauh. Panitia pelaksana yang melakukan perubahan soal itu. Tapi yang bisa diubah adalah nilai makalah," jelas Ahmadi.  Dalam kasus ini, Haris Hasanuddin dan Muhammad Muafaq Wirahadi diduga telah menyuap mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Suap diberikan agar Romy mengatur proses seleksi jabatan untuk kedua penyuap tersebut.  Rommy selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin selaku penyuap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Muafaq juga dijerat juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara itu, saksi lainnya Amin Nuryadi turut dihadirkan dalam sidang dugaan suap mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Rommy). Amin Nuryadi yang merupakan ajudan Rommy mengaku menerima tas kertas dari Muwafaq saat akan berjalan menuju restoran guna makan pagi. Ketika itu dia tidak mengetahui isi dalam tas. Bahkan Amin tidak mengecek isi tas itu karena mengira itu adalah oleh-oleh bukan uang.  “Setelah bertemu (dengan Muwafaq), bapak (Rommy) akan menemui tamu selanjutnya kalau tidak salah dari Universitas Airlangga, karena sudah janjian sudah menunggu di resto saya mengikuti (Romi), tiba-tiba Pak Muwafaq dan menyerahkan kepada saya (tas kertas), yang tidak tahu sesuatu itu apa,” kata Amin saat bersaksi di persidangan pada Rabu (12/6).  “Kemudian tas yang diberikan Pak muwafaq itu saya masukin tas biar jadi satu,” kata Amin.  Sementara itu Abdul Rohim yang juga merupakan supupu Romi mengaku bahwa pemberian uang Rp 50 juta merupakan insiatif darinya dan Muwafaq. Romi menurutnya juga tidak mengetahui uang tersebut.  “Jangankan Pak Romi, kakak saya (Abdul Wahab) yang satu mobil saja tidak tahu (uang Rp 50 juta),” jelas Rohim dalam persidangan.  Rohim sendiri sebelumnya pernah memperkenalkan Muwaffaq dengan Rommy. Dia berharap, jika Muwafaq menjadi Kakanwil Kemenag Gresik akan bisa membantu Wahab yang saat itu menjadi Caleg untuk DPRD Gresik.

KPK Gunakan Fakta Sidang untuk Jerat Tersangka Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ustad-abdul-somad-tak-masuk-daftar-200-penceramah-ini-kata-menag_m_213804.jpeg" alt="Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim mengaku 200 penceramah yang dipublishnya merupakan hasil konsultasi dengan sejumlah ormas dan ulama besar." width="100%">
<figcaption>Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim mengaku 200 penceramah yang dipublishnya merupakan hasil konsultasi dengan sejumlah ormas dan ulama besar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) baru saja merilis 200 nama penceramah yang dianggap layak. Namum dari daftar itu tidak muncul beberapa nama ustad kondang tanah air seperti Ustad Abdul Somad maupun Ustad Bachtiar Nasir (UBN). Menanggapi hal itu, <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/18/213788/kemenag-rilis-200-penceramah-ubn-dan-ustad-abdul-somad-tak-masuk" target="_blank">Menteri Agama</a> (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengaku tidak tahu penyebab dai lulusan Kairo itu tidak masuk dalam verifikasi lembaganya. Lukman menerangkan, jika proses seleksi nama-nama tersebut merupakan hasil diskusinya dengan berbagai ormas Islam, ulama-ulama besar, serta menjaring dari masjid-masjid besar. "Ya saya tidak tahu (alasan Ustad Somad tidak masuk). Itu kan (daftar 200 nama) masukan dari sejumlah (pihak). Jadi jangan tanyakan (kepada saya)," ujar Lukman di kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (18/5). Lukman menuturkan, dalam menetapkan&nbsp;layak atau tidaknya seorang penceramah telah melalui beberapa tahapan. Figur tersebut akan dilihat riwayat hidupnya, kemudian meminta kesaksian dari beberapa kalangan untuk memastikan kelayakan dalam menyampaikan dakwah, dan beberapa hal lain. Sementara itu, menteri asal PPP ini juga menolak mengatakan jika Ustad Somad merupakan dai yang tidak berkompeten. Menurutnya daftar tersebut hanya diperuntukan bagi masyarakat yang membutuhkan, dan tidak ada kewajiban untuk mengikuti 200 nama itu dan meninggalkan sosok-sosok di luar daftar tersebut. "Tidak ada kewajiban (mengikuti 200 nama tersebut). Itu adalah nama-nama untuk atau bagi mereka yang membutuhkan, memerlukan," tegas Lukman. Lebih jauh Lukman juga menegaskan, masyarakat diperbolehkan menerima materi dakwah dari ustad di luar daftar tersebut. Meski demikian dia mengimbau agar publik juga tetap kritis terhadap materi dakwah supaya tidak terkontaminasi dengan ajaran yang salah. "Ya tentu tidak apa-apa. Karena kan itu yang 200 ini dalam rangka memenuhi mereka-mereka yang kesulitan untuk mendapatkan siapa nama penceramah yang layak untuk dihadirkan di pengajian-pengajian, di kegiatan-kegiatan di kementerian, lembaga, instansi, dan BUMN. Jadi di luar (nama) itu silakan," pungkas Lukman. Diketahui, dalam 200 nama tahap pertama itu, ada beberapa&nbsp;nama pendakwah kondang yang namanya tidak masuk. Misalnya, Ustad Abdul Somad dan Ustad Bachtiar Nasir (UBN).&nbsp;Untuk mengetahui siapa saja penceramah Islam Indonesia rekomendasi Kemenag, bisa diunduh di <a href="https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/jawapos/uploads/ramadhan2018/Daftar-Nama-Mubaligh-atau-Penceramah-Islam-Indonesia.pdf" target="_blank">link ini</a>.

Ustad Abdul Somad Tak Masuk Daftar 200 Penceramah, Ini Kata Menag

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penangkapan-teroris-masih-marak-ribuan-jemaah-tarawih-padati-istiqlal_m_1526481716_213172.jpeg" alt="Pengamanan jemaah salat tarawaih di masjid Istiqlal. Semua jemaah wajib diperiksa dan melalui metal detector." width="100%">
<figcaption>Pengamanan jemaah salat tarawaih di masjid Istiqlal. Semua jemaah wajib diperiksa dan melalui metal detector.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kamis, 17 Mei 2018 akan menjadi hari pertama kaum muslim untuk melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Seperti tahun sebelumnya, masjid-masjid akan dipenuhi oleh umat Islam yang menjalankan salat taraweh. Pada Rabu (16/5), JawaPos.com mendatangi salah satu masjid yang telah menjadi kebanggaan masyarakat Ibu Kota Jakarta, yakni masjid Istiqlal yang terletak di sebelah gereja Katedral. Suasananya lebih ramai dari hari-hari biasanya. Sekitar ribuan jemaah salat tarawih pun telah memasuki masjid yang dibangun oleh presiden Soekarno ini. Namun, khimadtnya bulan suci ramadhan rupanya masih terbayang-bayangi dengan berbagai aksi terorisme yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Tindakan yang keji dan biadab itu rupanya sangat mengganggu ketenangan kaum muslim dalam menjalankan ibadah.&nbsp; Yanuar, 23, Warga Depok, Jawa Barat misalnya. Dia mengaku, suasana bulan suci ramadan kali ini sedikit berbeda. Menurutnya, berbagai rentetan aksi terorisme yang memporakporandakan persatuan di tanah air telah mencoreng kejernihan ajaran Islam. "Agak mengerikan, karena kan banyak aksi teror yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia," katanya. Namun berbagai aksi terorisme itu rupanya tak membuat salah satu karyawan swasta itu pesimis dengan bangsa Indonesia. Dia mengatakan, bulan suci ramadhan dinilai menjadi momentum masyarakat Indonesia khususnya muslim untuk kembali bersatu. "(Harapannya) kondusif dan tidak ada gangguan gangguan keamanan lagi, saya juga udah capek liat aksi teror seperti itu," pungkasnya. Selentara itu, Kepala Bagian Protokol dan pelayanan wisata masjid Istiqlal Abu Hurairah Abdul Salam mengatakan, pelaksanaan shalat tarawih pun akan dimulai dengan pembacaan ayat suci yang dibaca oleh Qoriah Internasional. Yakni, Mastia Lestaluhu yang tak lain pemenang juara dua MTQ Internasional pada 2016 silam. Tak hanya itu, kata Abu, tokoh yang akan memberikan tausiyah dalam acara ini tak lain Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin. Dengan tema dalam menghadapi Ramadan. "Temanya marhaban ya ramadan, bulan penuh berkah," ungkapnya. Sementara itu, Abu menjelaskan, pelaksanaan ibadah shalat tarawih akan terbagi dua gelombang. Dia mengatakan, gelombang pertama terdiri dari 8 rakaat yang akan ditambah 3 rakaat witir. Sedangkan gelombang kedua merupakan 20 rakaat ditambah 3 witir. "Gelombang pertama ibadah shalat Tarawih yang akan bertindak sebagai imam yaitu Drs. H Muhasyim Abdul Majid kemudian imam pada gelombang kedua itu akan dipimpin oleh Tuan guru H Ahmad Husni Ismail M, Ag. Dua duanya ini imam rawatib masjid Istiqlal," tuturnya. Lebih lanjut, Abu mengatakan, saat ini Jokowi telah mengkonfirmasi akan melaksanakan tarawih sampai gelombang pertama saja. "Kalau pak Presiden, biasanya beliau hanya gelombang pertama saja," Pungkasnya.&nbsp;

Penangkapan Teroris Masih Marak, Ribuan Jemaah Tarawih Padati Istiqlal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sah-1-ramadan-jatuh-pada-17-mei-2018_m_212845.jpeg" alt="Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah melewati sidang isbat, akhirnya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 17 Mei 2018. Sidang isbat melibatkan sejumlah pihak terkait. "Maka dengan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/15/212821/pemantauan-di-95-lokasi-jadi-penentu-1-ramadan" target="_blank">1 Ramadan</a> jatuh pada hari Kamis 17 Mei 2018. Itulah kesimpulan rapat sidang isbat yang diikuti oleh seluruh ormas-ormas Islam Indonesia juga sejumlah duta besar dan perwakilan negara sahabat," ungkap Lukman Hakim Saifuddin di Kantor Kemenag Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (15/5). Penetapan keputusan itu berdasar pada posisi hilal di Indonesia masih di bawah ufuk atau belum terlihat. Pertimbangan lain berpatokan atas kesaksian Rukyatul Hilal di 32 provinsi tidak juga melihat hilal. "Pertama terkait posisi hilal dinyatakan bahwa posisi hilal di Indonesia masih di bawah ufuk. Kedua dari pelaku rukyatul hilal yang tersebar di 95 titik tanah air. Sampai sidang isbat tadi kita menerima 32 rukyatul hilal, mereka tidak satupun yang berhasil melihat hilal," lanjut Lukman. Sebagaimana ketentuan yang dipegang Kemenag, sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), maka bulan Sya'ban digenapkan atau disempurnakan dengan cara istigmal menjadi 30 hari. Atas keputusan itu Lukman menyampaikan selamat menjalan ibadah puasa bagi umat Islam. Dan semoga amal ibadah tersebut dapat membawa kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. "Atas nama pemerintah saya sampaikan selamat menjalan puasa 1439 hijriah. Mudah-mudahan keputusan ini membawa berkah bagi kita," pungkas Lukman.

Sah! 1 Ramadan Jatuh Pada 17 Mei 2018

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/curhatan-lukman-hakim-ketika-ditanya-mahasiswa-sulitnya-jadi-menag_m_206287.jpeg" alt="Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin (kanan), saat rapat dengan DPR." width="100%">
<figcaption>Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin (kanan), saat rapat dengan DPR.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menjadi Menteri Agama (Menag) sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan terpilih kembali di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, membuat Lukman Hakim Saifuddin semakin disegani masyarakat. Namun, ternyata tak mudah menjadi Menag di Indonesia, negara yang sangat majemuk. Hal itu diakui Lukman ketika menjawab salah seorang mahasiswa ketika kunjungan ke Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang. Mahasiswa itu bertanya bagaimana rasanya menjadi Menag. "Pak Menteri, apa yang tersulit dan dirasakan saat menjadi Menag?" tanya salah satu mahasiswa saat sesi dialog Ngaji Kebangsaan di Semarang, Jumat (20/4). Dengan senyuman, Lukman pun menyampaikan sebenarnya bukan kesulitan yang dihadapi. Tetapi, lebih tepat dikatakan sebagai tantangan sejak awal menjabat sebagai Menag. "Tantangan terbesar bagi saya itu bagaimana kita tetap mampu menjaga dan merawat paham dan pengamalan ajaran agama, untuk senantiasa berada pada jalur moderasi," kata Lukman. Dia menjelaskan, saat ini hampir seluruh program Kementerian Agama memiliki keterkaitan dengan moderasi agama. Lukman meminta agar masyarakat tidak memiliki paham dan bentuk pengamalan agama yang cenderung ekstrem. "Moderasi itu mengajak mereka yang ekstrem baik terlalu liberal maupun konservatif, kembali ke tengah," kata politisi partai berlambang kabah itu. Kendati penuh tantangan, Lukman mengatakan, ia tetap berusaha mengajak masyarakat untuk mengenali dan tidak lupa jati diri bangsa. Menurutnya, Indonesia yang beraneka ragam suku dan agama harus terus dirawat dan jangan sampai mau diadu domba. "Saya tekankan bagaimana bangsa sebesar Indonesia ini dengan karakteristik geograifsnya yang luas dan beragam itu tetap menempatkan agama pada tempat yang strategis dan khas," tuturnya. "Inilah yang sulit didapatkan di belahan negara manapun di dunia. Semua ini harus kita syukuri dengan menjaga dan merawat nilai kebangsaa serta mengamalkan ajaran agama dan akidah demi menjaga kerukunan dan kedamaian," pungkasnya.

Curhatan Lukman Hakim Ketika Ditanya Mahasiswa Sulitnya jadi Menag

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pma-no-8-tahun-2018-bamusi-bukti-negara-hadir-melindungi-umat_m_199723.jpeg" alt="Ilustrasi Jamaah Umrah saat akan memasuki pesawat yang akan mengantarkanya ke Tanah Suci. (Dipta Wayhudi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Jamaah Umrah saat akan memasuki pesawat yang akan mengantarkanya ke Tanah Suci. (Dipta Wayhudi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Revisi Peraturan Menteri Agama (PMA) No 8 Tahun 2018 menggantikan PMA No 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah mendapat apresiasi dari Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi). Bamusi yang merupakan organ saya PDI Perjuangan itu menilai mengapresiasi langkah pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tepat dan bukti bahwa negara hadir untuk melindungi umat. "Kita ketahui terjadi beberapa kasus biro perjalanan umrah yang gagal memberangkatkan jemaahnya karena berbagai alasan. Padahal para jemaah sudah membayar biaya perjalanan yang cukup besar untuk ibadah umrah," kata Sekretaris Umum Bamusi, Nasyirul Falah Amru dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Rabu (28/3). Pria yang juga menjabat Wakil Bendahara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini menjelaskan, adanya PMA No 8 Tahun 2018 akan menghilangkan keresahan saat jemaah menunggu diberangkatkan oleh biro perjalanan untuk menunaikan ibadah umrah. Selain itu, kata Falah, jemaah pun tak perlu takut tertipu lagi saat ingin melaksanakan umrah. Karena, pada peraturan tersebut, pemerintah menegaskan selambat-lambatnya enam bulan sejak calon jemaah umrah mendaftarkan diri pada biro travel harus sudah diberangkatkan. &ldquo;Tentunya sangat jelas bahwa hal ini merupakan bentuk perlindungan nyata pemerintah kepada umat Islam di Indonesia," ujarnya. Menurut Falah, satu lagi hal yang penting pada revisi PMA Penyelenggaraan Perjalanan Umrah tersebut yakni larangan biro travel penyelenggara umrah dilarang menggunakan dana jemaah untuk kepentingan bisnis lainnya.&nbsp; Seperti diketahui, kata dia, biro perjalanan umrah banyak bermasalah dikarenakan menggunakan uang jemaah yang seharusnya dibayarkan untuk akomodasi malah menggunakannya untuk kepentingan bisnis lain atau kongsi Multi Level Marketing (MLM). "Biro perjalanan umrah harusnya menyadari usaha ini bukan bisnis ataupun seperti industri lainnya. Umrah merupakan ibadah yang sudah ada ketentuan syariatnya," ungkap politisi PDI Perjuangan tersebut. Diketahui, jemaah umrah yang gagal diberangkat biro perjalanan umrah mulai marak terjadi di Indonesia. Dua kasus yang mencuat yakni First Travel dan Abu Tour. Dari dua kasus besar itu Kemenag melakukan revisi PMA yang semula bernomor 18 tahun 2015 tentang Penyelanggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, kini PMA No 8 tahun 2018 yang ditanda tangani Selasa 13 Maret 2018 lalu.

PMA No 8 Tahun 2018, Bamusi: Bukti Negara Hadir Melindungi Umat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kembali-ngantor-kaki-menteri-lukman-dibalut-perban_m_186503.jpeg" alt="Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasca digigit ikan pari, kondisi Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifudin semakin membaik. Luka di kaki mulai sembuh dan masuk tahap pemulihan. Senin (5/2) Lukman pun tetap menyempatkan datang ke kantor. Karo Humas Kementerian Agama (Kemenag), Mastuki mengatakan, menteri dari PPP itu sudah kembali beraktifitas setelah pulang dari Pulau Derawan, kendati belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya sebagai pejabat negara. "Alhamdulillah pak menteri sudah bisa beraktifitas," ungkap Mastuki kepada JawaPos.com, Senin (5/2). Mastuki mengatakan, Lukman sempat masuk kantor Senin (5/2) pagi, tetapi tidak lama. Karena, menurut instruksi dokter, Lukman itu masih membutuhkan waktu pemulihan minimal satu hari atau setidaknya Selasa (6/2) baru kembali ke aktivitas normal. Hal itu bertujuan itu sebagai langkah pencegahan rasa nyeri di kakinya timbul lagi. Menurut keterangan dokter jika kakinya terus mendapat tekanan berlebih karena melakukan aktifitas, maka berkemungkinan bengkak kembali. "Tadi sudah sempat masuk ke kantor kemudian kata dokter disarankan istrahat biar lebih cepat normal agar tekanan kakinya tidak bengkak tidak beraktifitas dulu," imbuh Mastuki. Dengan kondisi kaki yang belum sepenuhnya pulih, tapi Menag menolak menggunakan alat bantu jalan seperti kursi roda maupun tongkat. Saat ini kaki Lukman masih dibungkus perban sebagai bagian pemulihan. "Beliau tidak pakai kursi roda. (Kakinya) sudah normal tapi masih dalam kondisi perban," pungkas Mastuki. Sebelumnya, insiden dialami Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang tengah berlibur bersama keluarga di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau. Tak sengaja Lukman menginjak ekor ikan pari yang berduri dan beracun. Seperti dilansir Berau Post (Jawa Pos Group), peristiwa itu terjadi di Sangalaki, salah satu pulau di Kepulauan Derawan, Berau, Kalimantan Timur. Akibatnya, Lukman mengerang kesakitan dan langsung dilarikan ke Puskesmas Pulau Derawan. Tiba di puskesmas pukul 12.30 Wita, Lukman sudah tidak sadarkan diri. Empat perawat yang sudah menunggu langsung melakukan penanganan sementara. Setelah itu, Lukman mendapat penanganan lanjutan di RSUD dr Abdul Rivai, Tanjung Redeb.

Kembali Ngantor, Kaki Menteri Lukman Dibalut Perban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/berkaca-dari-menag-lukman-hakim-ini-bahayanya-sengatan-ikan-pari_m_186191.jpeg" alt="Menag Lukman Hakim terbaring di RSUD dr Abdul Rivai, Tanjung Redeb setelah menginjak ikan Pari." width="100%">
<figcaption>Menag Lukman Hakim terbaring di RSUD dr Abdul Rivai, Tanjung Redeb setelah menginjak ikan Pari.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kondisi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dipastikan sudah membaik usai dirinya tersengat ikan pari saat berada di Pulau Sangalaki. Menag terluka pada bagian bawah mata kaki di atas tumit kaki kanannya. Jika diingat kasus sengatan ikan pari, tentu masyarakat masih ingat kasus yang juga dialami presenter Steve Irwin yang meninggal karena kasus serupa. Sebetulnya&nbsp;separah apa sih sengatan ikan pari? Akibat sengatan itu, Menag sempat dibawa ke Puskesmas Derawan, lalu dirujuk ke RSUD Berau. Beruntung kini Menag berangsur membaik setelah mendapat penanganan yang baik dari para dokter dan perawat, baik saat di puskesmas maupun di RSUD. Dosen Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gajah Mada (UGM),&nbsp;Drh Slamet Raharjo, MP menjelaskan ikan pari memang misterius. Ikan pari atau iwak Pe (Jawa) atau Sting ray (English) dan manta ray adalah ikan bertulang rawan (Chondrichthyes/Elasmobranchii) kerabat dekat ikan hiu. Sebagian spesies (tidak semua) ikan pari memiliki duri penyengat (sting) pada punggung ekor. Menurut Slamet, beberapa spesies pari air tawar dan manta tidak memiliki duri penyengat atau sting. Sebagian besar jenis ikan pari yang memiliki duri penyengat memiliki venom atau racun yang bersifat neurotoxic atau racun saraf, hemotoxic atau racun darah dan hemolysin atau racun penghancur sel darah. "Beberapa spesies fatal untuk manusia," tegas pria yang menjabat sebagai Wakil Direktur Bidang Pendidikan RSH Prof Soeparwi FKH UGM itu kepada JawaPos.com, Minggu (4/2). Dokter hewan dan praktisi hewan eksotik serta satwa liar itu menjelaskan kekuatan venom tergantung pada berat badan korban. Makin tinggi berat badan makin aman. "Sedangkan lokasi tersengat makin dekat jantung makin fatal," ujar Slamet yang merupakan anggota Toksinologi Indonesia. Menurut Slamet, kasus yang menimpa Menteri Agama tidak diketahui dengan jelas spesiesnya. Namun, mengingat diikuti perdarahan dari luka, Slamet menduga jenis tipe venom kombinasi neurotoxin-hemolysin yang biasanya kekuatannya tinggi dan berpotensi fatal. "Beruntung (infonya) yang menyengat adalah pari kecil sehingga dugaan saya, jumlah venom yang masuk tidak mencapai dosis fatal," jelasnya. Sebelumnya, Menag bersama istri dan anak-anaknya berlibur ke Pulau Derawan, Maratua, Kakaban, Sangalaki, dan berencana ke Labuan Cermin di wilayah Kaltim. Sabtu (03/02), dari Pulau Derawan, Menag dengan keluarga bermaksud menuju Pulau Maratua. Namun karena hujan lebat dan ombak besar, mereka terpaksa singgah di Pulau Sangalaki menunggu cuaca membaik. Setelah sekitar 2 jam di Sangalaki, mereka bersiap menuju Pulau Kakaban. Ketika hendak naik boat, dan permukaan air laut masih sebatas betis, tiba-tiba ikan pari menyengat bawah mata kaki di atas tumit kaki kanan Menag.

Berkaca dari Menag Lukman Hakim, Ini Bahayanya Sengatan Ikan Pari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sambangi-semarang-menag-resmikan-32-gedung-nikah-dan-manasik-haji_m_183641.jpeg" alt="Menag Lukman Hakim Saifuddin menandatangani prasasti balai nikah dan manasik haji di Wisma Perdamaian, Semarang." width="100%">
<figcaption>Menag Lukman Hakim Saifuddin menandatangani prasasti balai nikah dan manasik haji di Wisma Perdamaian, Semarang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementrian Agama meresmikan 32 gedung Balai Nikah dan Manasik Haji tersebar di 17 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Sarana ini dibentuk sebagai upaya peningkatan kualitas layanan publik dan revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA). Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menuturkan, di Indonesia kini telah ada sekitar 800 KUA yang memiliki gedung Balai Nikah dan Manasik Haji. Gedung-gedung tersebut dibangun dengan skema pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). "Balai nikah penting strategis dalam penyelenggaraan program bimbingan perkawinan. Ketahanan nasional sangat tergantung ketahanan keluarga," ujar Lukman dalam sambutannya di Wisma Perdamaian, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (24/1).&nbsp; Menurut Lukman, bimbingan perkawinan mutlak perlu diberikan kepada calon pasangan muda yang ingin membina rumah tangga dengan pondasi kuat. Untuk itulah sarana memadai dibutuhkan agar bimbingan perkawinan berjalan efektif.&nbsp; Selain infrastruktur, pihaknya juga tengah melakukan finalisasi kurikulum dan modul bimbingan perkawinan yang komprehensif. "Kita sangat bertanggung jawab dalam hal ini, karena kita yang diberi kewenangan menyelenggarakan perkawinan. Penghulu juga perlu di upgrade wawasannya tentang perkawinan," tandasnya. Hadir dalam acara peresmian ini yakni, Dirjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin, Kepala Biro Kesra Pemprov Jateng Supriyono, Kakanwil Kemenkumham Provinsi Jateng Ibnu Chuldun, serta para Kepala KUA se-Jawa Tengah.&nbsp; Turut hadir Kakanwil Kemenag Jateng Farhani yang dalam laporannya mengatakan, pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji pada KUA di Jawa Tengah telah berlangsung sejak tahun 2015. Saat itu, Jateng mendapat kuota sebanyak 22 KUA, kemudian ditambah lagi sejumlah 42 KUA di tahun berikutnya. Terakhir pada tahun 2017, daerahnya memperoleh tambahan jatah 32 KUA yang baru saja diresmikan.&nbsp; "Tahun 2018, kita kembali mendapat alokasi anggaran. InsyaAlllah akan ada pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji di 25 KUA," terang Farhani. Bantuan yang masuk ke Jateng, katanya lagi, termasuk paling besar dibanding daerah lainnya. Hal ini dikarenakan pemerintah provinsi yang terus memacu semua KUA agar tanahnya bersertifikat.&nbsp;  Berikut daftar 32 gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA di Jateng yang baru saja diresmikan: 1. Kab Banyumas: KUA Banyumas, KUA Jatilawang, dan KUA Kedungbanteng 2. Kab Batang: KUA Batang dan KUA Subah 3. Kab Blora: KUA Sambong dan KUA Doplang 4. Kab Boyolali: KUA Boyolali, KUA Mojosongo, dan KUA Sambi 5. Kab Brebes: KUA Jatibarang 6. Kab Cilacap: KUA Adipala 7. Kab Grobogan: KUA Gubug 8. Kab Karanganyar: KUA Jatipuro, KUA Matesih, dan KUA Karangpandan 9. Kab Kebumen: KUA Gombong dan KUA Karangsambung 10. Kab Kudus: KUA Kaliwungu Kudus 11. Kab Pekalongan: KUA Buaran dan KUA Wiradesa 12. Kab Pemalang: KUA Bodeh, KUA Comal, dan KUA Belik 13. Kab Purbalingga: KUA Pengadegan dan KUA Karanganyar 14. Kab Rembang: KUA Sumber dan KUA Bulu 15. Kab Sragen: KUA Tangen dan KUA Sukodono 16. Kota Pekalongan: KUA Pekalongan Barat 17. Kota Semarang: KUA Gunung Pati &nbsp;

Sambangi Semarang, Menag Resmikan 32 Gedung Nikah dan Manasik Haji

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menteri agama lukman hakim

Berita Terkini