<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penegasan-menag-soal-awal-ramadan_m_198584.jpeg" alt="Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menandatangani prasasti peresmian Balai Nikah dan Manasik Haji di Sumbar, Jumat (23/3) disaksikan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (kiri)." width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menandatangani prasasti peresmian Balai Nikah dan Manasik Haji di Sumbar, Jumat (23/3) disaksikan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (kiri).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan masuknya 1 Ramadhan 1439 Hijriah atau awal Bulan Ramadan pada tanggal 17 Mei 2018 Masehi. Namun, pemerintah sendiri akan menentukan awal Ramadan melalui sidang Isbat. Menteri Agama Republik Indonesia (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, dalam menentukan awal puasa pemerintah selalu berpegang pada keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI). "Muhammadiyah menentukan awal puasa melalui hisab. Sedangkan pemerintah melalui sidang isbat dengan metode hisab dan rukyatul hilal sesuai yang ditetapkan MUI. Jadi, selain berdasarkan hisab, pemerintah juga melihat langsung posisi hilal pada saat akhir bulan sebelum masuk awal Ramadan," kata Menag Lukman Hakim Saifuddin di sela-sela kegiatannya di Padang, Jumat (23/3). Sidang Isbat itu sendiri lanjut Menag, akan dilakukan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Ormas Islam. "Jadi, awal Ramadhan disepakati bersama," terang Lukman Hakim Saifuddin. Sebelumnya, PP Muhammadiyah telah menetapkan awal Ramadhan berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dijadikan pedoman oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Ijtimak jelang Ramadan 1439 H terjadi pada Selasa, 15 Mei 2018 pukul 18.50 WIB. Dengan begitu, 1 Ramadan 1439 H jatuh pada Kamis, 17 Mei 2018. Sedangkan Hari Raya Idul Fitri, ditetapkan pada Jumat 15 Juni 2018. Hal itu berdasarkan ijtimak jelang Syawal 1439 H terjadi pada Kamis 14 Juni 2018.

Penegasan Menag Soal Awal Ramadan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/2018-tahun-politik-menteri-agama-tebarkanlah-kedamaian_m_179002.jpeg" alt="Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - 2018 disebut sebagai tahun politik. Pergerakan politik terasa semakin hingar bingar seiring dengan adanya Pilkada Serenak 2018 dan menyambut Pemilu 2019. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memberikan pesan khusus kepada seluruh pihak dalam menjalani tahun yang penuh hiruk pikuknya itu. "Itulah kenapa dalam tahun 2018 ini sengaja kami memilih kata tebarkan kedamaian karena ini sangat relevan dengan kontekstual realitas Indonesia dimana tahun ini adalah tahun politik dan tahun depan juga tahun politik Pemilihan Presiden dan Pemilu Legislatif," ujar <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/06/24/140097/pesan-khusus-menteri-agama-saat-perayaan-idul-fitri" target="_blank">Lukman</a> di sela-sela peringatan Hari Amal Bakti (HAB) ke-71 Kementerian Agama (Kemenag) di Jakarta, Rabu (3/1). Seperti yang diketahui, Kementerian Agama (Kemenag) menggelar upacara peringatan Hari Amal Bakti (HAB) ke-71. Pada HAB ke-71 ini, Kemenag mengambil tema "Tebarkan Perdamaian". Lukman berharap Kemenag di tahun ini dapat menjaga dan menebarkan <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/11/22/170031/menteri-lukman-ingin-dunia-tahu-islam-di-indonesia-sangat-moderat" target="_blank">pesan perdamaian</a> kepada masyarakat. "Kami adalah Kemenag. Sebuah kementerian yang menyandang kata agama. Semua agama hakekatnya sama memberikan pesan untuk mewujudkan kedamaian," tutur <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/08/18/151724/kasus-first-travel-menteri-agama-lepas-tangan" target="_blank">Lukman</a>. Dia mengakui bahwa sepanjang 2017 para politisi kerap berpolitik dengan cara kurang sehat. Yakni membawa isu-isu agama dan juga membuat Indonesia panas akan <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/06/11/136726/menteri-agama-keluarkan-pernyataan-fenomenal-bagi-yang-puasa" target="_blank">SARA</a>. Lukman berharap di 2018 kepanasan soal itu SARA itu dapat diredam. Apalagi 2018 adalah <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/09/173683/ketegasan-panglima-marsekal-hadi-soal-netralitas-tni-di-tahun-politik" target="_blank">tahun politik</a>. "Kita (Kemenag) ingin betul-betul mengingatkan bahwa umat beragama mampu mengembalikan agama pada esensi atau substansi yang sesungguhnya yaitu tadi, agama yang mewujudkan kedamaian yang menebarkan kasih sayang," terangnya. Lukman berharap agama harus hadir sebagai penebar kedamaian. Pesan ini betul-betul ditekankan karena Kemenag haruslah menjadi duta-duta perdamaian dimanapun mereka berada.

2018 Tahun Politik, Menteri Agama: Tebarkanlah Kedamaian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/menteri-lukman-ingin-dunia-tahu-islam-di-indonesia-sangat-moderat_m_170031.jpeg" alt="Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin membuka International Islamic Education Exhibition (IIEE)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin membuka International Islamic Education Exhibition (IIEE)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menginginkan kehidupan beragama umat Islam Indonesia bisa menjadi contoh ideal bagi masyarakat di negara lain. Sebab umat Islam di Indonesia mampu menghadirkan Islam yang moderat, toleran dan demokratis. Hal itu diungkapkannya saat membuka International Islamic Education Exhibition (IIEE) atau Pameran Pendidikan Islam Internasional 2017 yang digelar Direktorat Pedidikan Islam Kemenag pada 21-24 November 2017 di ICE BSD Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Agenda tahunan ini digelar untuk memberikan kesempatan kepada para peneliti baik dari dalam maupun luar negeri untuk dapat mempresentasikan hasil-hasil penelitian mereka, sekaligus menjadi media membangun jejaring intelektual antar-akademis. Di samping itu, forum itu menjadi wadah bagi para pengkaji Islam untuk sharing ide sekaligus mempertegas watak Islam Indonesia yang moderat dan toleran. &ldquo;Semoga forum ini mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan studi-studi keislaman dalam rangka mengembangkan peradaban bangsa,&rdquo; ungkap Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam keterangan tertulis, Rabu (22/11). Lukman menilai cinta dan loyal kepada tanah air adalah fitrah kemanusiaan yang diakui dan diapresiasi oleh agama mana pun sehingga tidak sepatutnya agama dan kewarganegaraan dipertentangkan. Sebab, kata dia, kewarganegaraan muncul dari loyalitas atas dasar kesamaan tempat tinggal, tanah air tempat seseorang dilahirkan dan dibesarkan. &ldquo;Dalam tradisi kaum santri, sangat populer ungkapan hubbul wathan minal iman (cinta tanah air sebagian dari iman). Meski itu bukan hadis, tetapi makna dan substansinya sejalan dan sangat dianjurkan oleh agama (masyru')," ujar Lukman. Lukman mengapresiasi ajang tersebut di tengah munculnya berbagai konflik politik di banyak wilayah yang dipicu oleh keragaman identitas agama, etnis, budaya, dan sebagainya dalam masyarakat. "Tidak jarang konflik tersebut berujung pada kekerasan etnik atau kekerasan atas nama agama, seperti yang terjadi di beberapa negara saat ini," tukasnya. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan, dalam forum itu dibahas bagaimana seharusnya relasi antara agama dan negara dibangun serta bagaimana agama hadir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, di tengah maraknya gempuran gerakan radikalisme global, kebutuhan pemahaman keagamaan yang moderat itu menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. "Indonesia bisa saja menjadi negara ultra konservatif seperti Saudi, bisa saja menjadi negara sekuler seperti Turki, bisa menjadi negara teokrasi seperti Iran, atau semi teokrasi seperti Pakistan, atau sangat ekstrem seperti Pakistan, tapi itu tidak terjadi karena kita punya benteng lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan agama moderat,&rdquo; ungkap Kamarrudin.

Menteri Lukman Ingin Dunia Tahu Islam di Indonesia Sangat Moderat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/9466_27019_menag-lukman.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (5/11). Kedatangannya itu ternyata untuk memenuhi undangan komisi antirasuah membahas kajian soal pelaksanaan program pendidikan keagamaan di Kementerian Agama. Lukman tiba sekitar pukul 14.07 Wib. Dia mengatakan, pihaknya ingin meminta bantuan KPK untuk membangun sistem akuntabilitas pengawasan program terkait pendidikan keagamaan. &quot;Siang ini KPK akan menyajikan paparan hasil kajian dan studi terkait pelaksaan program tersebut. Saya hadir untuk mendengarkan hasil paparan KPK bersama Dirjen Pendis (Pendidikan Islam) dan Irjen,&quot; kata Lukman saat memasuki gedung KPK. Menurut politikus PPP itu, dari hasil paparan tersebut nantinya pihak Kemenag bisa berkonsultasi kepada KPK terkait pelaksanaan pendidikan agama di lapangan. Misalnya, pelaksanaan yang sudah baik dan perlu dipertahankan. &quot;Serta mana bagian yang dinilai masih lemah, rawan praktek manipulatif, koruptif dan sebagainya,&quot; kata dia. Oleh karena itu, Kemenag bekerja sama dengan KPK dalam membangun sistem pengawasan lebih baik, akuntabel, dan lebih transparan. &quot;Tentu KPK punya pengalaman dan pengetahuan terkait dengan itu,&quot; ujar Lukman sembari memasuki gedung KPK. (put/jpg)

Pak Menag, Ngapain Datang ke KPK?