<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/WhatsApp-Image-2020-06-02-at-11.47.09.jpeg" alt="Menteri Agama Fachrul Razi - Istimewa" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Fachrul Razi - Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berbhineka. Kebhinekaan ini patut disyukuri dengan cara saling menghargai perbedaan dan keragaman, bukan saling cela, apalagi unjuk kekuatan.  "Mari bersyukur atas kebhinekaan kita, dan merawatnya dengan penuh kebahagiaan dan sukacita. Indonesia milik kita, tidak boleh ada kelompok orang yang merasa hebat lalu unjuk kekuatan dengan tidak menghormati aturan yang ada. Itu bukan gaya masyarakat Indonesia dan bisa merusak sendi kehidupan berbangsa," tegas Menag melalui keterangan tertulis, Selasa (17/11).  "Mari tunjukkan akhlak mulia yang diajarkan setiap agama," sambungnya. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/05/11/2020/menag-kecam-aksi-terorisme-di-wina-dan-kabul/">Menag Kecam Aksi Terorisme di Wina dan Kabul</a></li> </ul> Menag mengatakan, semua agama di Indonesia tidak mengajarkan gaya-gaya yang arogan dan unjuk kekuatan. Semua agama mengajarkan kesantunan dan ahlak terpuji. Menjadi pemimpin adalah amanah, dan tidak seharusnya melakukan tindakan provokatif.  "Ajak umat untuk bersama, bergandengan tangan menjaga NKRI dan kebhinekaan Indonesia," jelas dia.  Seberapapun besar jumlah anggota organisasi di negeri ini, tidak lebih besar dari jumlah penduduk Indonesia yang sekitar 270 juta jiwa. Kalau ada organisasi yang memiliki anggota hingga 1 juta misalnya, masih ada banyak organisasi lain yang anggotanya juga tidak kalah banyak.  "Jumlah yang ada bukan untuk unjuk kekuatan, tapi untuk dioptimalkan dalam meneguhkan cinta kedamaian dan ketenangan dalam negara NKRI ini. Jangan teriakkan hal-hal yang memicu sentimen keagamaan dan pemahaman agama. Mari kedepankan keteladanan untuk tegaskan persatuan," tandasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=z5UspVNDhHA

Menag Imbau Agar Tidak Ada Kelompok Bersifat Arogan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menag-Fachrulrazi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Serangan terorisme terjadi di Wina, Austria dan Kabul, Afghanistan pada 2 November 2020. Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi pun menyampaikan duka dan mengecam tindakan terorisme tersebut.  ’’Saya menyampaikan duka mendalam atas jatuhnya korban meninggal dan luka di Wina dan Kabul. Tindakan terorisme seperti ini harus dikecam dan tidak bisa dibenarkan atas alasan apapun,’’ tegas dia di Jakarta, Kamis (5/11).  Adapun, sejumlah orang dilaporkan meninggal dalam serangan bersenjata dan dugaan bunuh diri di Wina, Austria. Puluhan pelajar juga dilaporkan meninggal dan banyak lagi masyarakat yang terluka akibat serangan teroris di Universitas Kabul yang saat itu sedang menggelar pameran buku.  Menag menegaskan bahwa terorisme adalah persoalan serius bagi kedamaian dunia. Gerakan ini kerap menghalalkan segala cara dalam melakukan tindak kekerasan, termasuk dengan justifikasi agama.  ’’Ini tidak bisa dibenarkan. Sebab, setiap agama justru menekankan akhlak mulia dalam setiap tindakan, karena tujuan yang mulia harus dicapai dengan cara yang mulia pula. Penggunaan kekerasan tidak dibenarkan dalam pandangan logika dan agama mana pun. Gerakan terorisme juga bisa merongrong sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara,’’ jelasnya.  Di Indonesia sendiri, ia menegaskan bahwa tidak boleh ada gerakan terorisme. Di mana salah satunya langkahnya adalah dengan melarang keberadaan kelompok Islamic State atau IS di Indonesia. ’’Presiden sudah tegas mengatakan bahwa gerakan ini dilarang, tidak boleh berkembang di Indonesia. Karenanya, saya juga mendukung sikap Kemenlu yang mengecam terorisme di Afganistan,’’ ujarnya.  Pemerintah bersama para tokoh agama terus berupaya melakukan penguatan moderasi beragama sebagai upaya membentengi masyarakat dari penetrasi gerakan terorisme dan ekstemisme. Bahkan, moderasi beragama juga sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.  ’’Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma’ruf Amin sangat serius dalam program ini. Kita akan terus berupaya melakukan penguatan moderasi beragama, tentu bekerjasama dengan semua pihak, tokoh agama, pimpinan ormas, majelis dan lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, dan lainnya,” tutur dia. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=z3Ev7zikyHs

Menag Kecam Aksi Terorisme di Wina dan Kabul

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Menteri-Agama-Fachrul-Razi-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Menteri Agama, Fachrul Razi saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2020). Raker tersebut membahas Rencana Kerja Anggaran Kementerian Agama tahun 2021 dan Isu-isu terkini. Foto: Dery Ri" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama, Fachrul Razi saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2020). Raker tersebut membahas Rencana Kerja Anggaran Kementerian Agama tahun 2021 dan Isu-isu terkini. Foto: Dery Ri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hari Sumpah Pemuda selalu diperingati sejak 28 Oktober 1928 yang juga bertepatan dengan hari ini, Rabu (28/10). Adapun, hari bersejarah ini telah berlangsung sejak 92 tahun yang lalu.  Kala itu, putra-putri Indonesia dalam Kongres Pemuda II yang berlangsung 27-28 Oktober 1928 membacakan ikrar, mengaku bertumpah darah dan berbangsa yang satu, bangsa Indonesia serta menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.  Peristiwa bersejarah itu menjadi momentum kebangkitan persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengajak kaum milenial untuk membagun negeri dan menjaga persatuan bangsa.  ’’Di Hari Sumpah Pemuda ini, saya mengajak para pemuda, generasi milenial, untuk menguatkan tekad dan semangat untuk membangun negeri, dengan berpegang teguh pada Pancasila dan ajaran agama. Jaga persatuan, persaudaraan, dan kerukunan sesama,’’ pesan Menag di Jakarta, Rabu (28/10).  Menurut Menag, pemuda adalah tulang punggung bangsa. Sejarah mencatat, tanpa peran dan sumbangsih pemuda, tidak ada perubahan besar untuk kemajuan bangsa, di Indonesia maupun dunia. ’’Pemuda selalu menjadi motor penggerak pembangunan yang konsisten mengamalkan nilai-nilai luhur bangsa. Dari pemuda, untuk Indonesia maju,’’ pesan Menag. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=7LDnn754yTA&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Menag Ajak Milenial Bangun dan Jaga Persatuan di Hari Sumpah Pemuda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Menteri-Agama-Fachrul-Razi-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Menteri Agama, Fachrul Razi saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2020). Raker tersebut membahas Rencana Kerja Anggaran Kementerian Agama tahun 2021 dan Isu-isu terkini. Foto: Dery Ri" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama, Fachrul Razi saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2020). Raker tersebut membahas Rencana Kerja Anggaran Kementerian Agama tahun 2021 dan Isu-isu terkini. Foto: Dery Ri</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Makin banyak saja pejabat di Jakarta yang terinfeksi Covid-19. Kali ini Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi dinyatakan positif tertular virus yang belum ada obatnya itu. Kondisinya disebut baik, tetapi dia menjalani isolasi di rumah sakit (RS).  Juru Bicara Kemenag Oman Fathurrahman menjelaskan, Menag kemarin masih berada di RS. ”Masih dalam perawatan,” katanya tadi malam (21/9). Tetapi, secara umum dia menyampaikan kondisi bosnya itu terpantau baik.  ”Siapa pun bisa terkena Covid-19, mari kita saling berempati,” kata ahli manuskrip kuno dari UIN Syarif Hidayatullah tersebut. Dia juga meminta kepada seluruh pihak untuk saling mendukung dan menguatkan serta mematuhi protokol kesehatan.  Agenda Menag Fachrul Razi beberapa hari ini terbilang cukup padat. Pada 14 September lalu dia mengikuti rapat bersama Komisi VIII DPR. Kemudian pada 16 September, dia melakukan kunjungan ke Nusa Tenggara Barat (NTB). Fachrul dinyatakan positif Covid-19 setelah menjalani swab pada 17 September lalu. Oman mengatakan, tugas-tugas birokrasi sudah dikoordinasikan dan didelegasikan kepada Wamenag Zainut Tauhid Sa’adi.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/21/09/2020/menag-akan-diisolasi-di-rumah-sakit-lokasi-tidak-diberitahukan/">Menag Akan Diisolasi di Rumah Sakit, Lokasi Tidak Diberitahukan</a>  Salah satu pesan Menag adalah pelaksanaan program Kemenag tetap berjalan. Terutama program mencegah persebaran Covid-19 di lembaga pendidikan agama dan keagamaan serta lembaga keagamaan. ”Beliau minta itu berjalan dengan baik. Bantuan yang disalurkan juga harus tepat sasaran dan akuntabel,” jelasnya.  Saat dikonfirmasi tadi malam, Zainut mengatakan baru selesai menjalani swab Covid-19. ”Hasilnya baru besok (hari ini, Red),” tutur politikus PPP itu. Dia meminta doa supaya semuanya diberi kesehatan dan aman dari Covid-19.  Kabar Menag Fachrul Razi positif Covid-19 diungkapkan kali pertama oleh Staf Khusus Menag Kevin Haikal. Dia mengatakan, pada 17 September lalu Fachrul menjalani tes swab dan hasilnya positif. ”Namun, alhamdulillah kondisi fisik beliau hingga saat ini terpantau baik. Tidak ada gejala-gejala mengkhawatirkan,” tuturnya.  Kabar Menag positif Covid-19 membuat akses masuk ke kantor Kemenag dibatasi. Lebih lanjut, Oman menuturkan, sekitar sebulan terakhir sudah dilakukan pengetatan protokol kesehatan dan jadwal masuk kantor. ”Ke depan ditingkatkan. Ada pembatasan akses, tetapi tidak tutup total,” ujarnya. Dia menjelaskan, layanan publik di Kantor Kemenag Pusat, Lapangan Banteng, Jakarta, dioptimalkan melalui sistem online. Kemudian, pegawai yang masuk ke kantor didasarkan pada penugasan.    PCR Lokal Sepi Peminat  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/RSD-wisma-atlet-750x449.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> TAMBAH KAPASITAS: Suasana Rumah Sakit Darurat Wisam Atlet Kemayoran, Jakarta. Tower 4 di RS tersebut kemarin mulai beroperasi dan menerima pasien Covid-19. (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)  Sementara itu, tes swab atau PCR saat ini semakin gencar. Jumlah sampel PCR setiap hari semakin banyak. Sayangnya, produk PCR lokal tidak dipakai secara maksimal. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza. ”PCR buatan lokal belum banyak dipesan,” katanya. Padahal, harga PCR lokal yang bernama BioCov-19 relatif terjangkau, yaitu Rp 250 ribu. Selain itu, produk tersebut dikembangkan putra-putri bangsa Indonesia melalui Task Force Riset dan Inovasi Covid-19 (TFRIC-19) beserta PT Bio Farma.  Hammam mengatakan, saat ini baru terdistribusi 100 ribu PCR lokal oleh penggalangan dana Indonesia Pasti Bisa. Selebihnya belum ada pesanan lagi. Baik itu dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) maupun Satgas Covid-19. Saat ini jumlah PCR lokal yang siap pakai masih 400 ribu unit.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/21/09/2020/menag-fachrul-razi-positif-covid-19-staf-ahli-sebut-kondisinya-baik/">Menag Fachrul Razi Positif Covid-19, Staf Ahli Sebut Kondisinya Baik</a>  Menurut Hammam, PT Bio Farma memiliki kapasitas produksi PCR lokal hingga 2 juta unit setiap bulan. Dia mengatakan, perangkat PCR lokal itu dipastikan berkualitas baik dan dapat digunakan di beragam mesin PCR atau open system. Dia berharap pemerintah mendorong penggunaan produk dalam negeri untuk pelaksanaan tes PCR.

Menag Positif Covid-19, Jubir Kemenag: Mari Kita Saling Berempati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/WhatsApp-Image-2020-06-02-at-11.47.09.jpeg" alt="Menteri Agama Fachrul Razi - Istimewa" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Fachrul Razi - Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pandemi Covid-19 masih terjadi sehingga banyak lembaga pendidikan agama dan keagamaan masih menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Untuk itu, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengatakan, pihaknya tengah mengupayakan tambahan anggaran untuk bantuan pelaksanaan PJJ. Kata dia, hal tersebut sudah dibahas bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas. "Usulan tambahan anggaran ini untuk memastikan bahwa PJJ tidak menjadi beban bagi para orang tua siswa dan mahasiswa, serta guru dan dosen," ungkap dia melalui keterangan tertulis, Kamis (10/9). "Kemenag telah membahas dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN tentang tambahan anggaran yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh di lingkungan Kementerian Agama," sambung Menag. Dari hasil pembahasan tersebut, lanjut dia, pihaknya telah menyampaikan surat permohonan kepada Menteri Keuangan tentang tambahan anggaran untuk pembelajaran jarak jauh per tanggal 7 September 2020. Usulan anggaran tambahan Kemenag mencapai Rp 3,8 triliun. "Anggaran ini akan dipergunakan untuk keperluan antara lain subsidi kuota internet siswa, guru dan dosen di madrasah, sekolah keagamaan, dan perguruan tinggi keagamaan, dan bantuan langsung tunai bagi para guru pendidikan agama untuk semua agama," jelasnya. Harapannya, ini dapat membantu satuan pendidikan keagamaan yang menjalankan PJJ di tengah pandemi. "Diharapkan, tambahan anggaran ini dapat menjadi afirmasi dalam penyelenggaraan PJJ yang bermutu, sesuai standar dan tidak membebani para orang tua, guru dan dosen secara ekonomi," tutur dia. Adapun, dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Ketua Komisi VIII Yandri Susanto menyatakan bahwa pihaknya menyetujui rencana Kemenag mengusulkan anggaran tembahan sebesar Rp 3,8 triliun untuk pelaksanaan PJJ pada lembaga pendidikan agama dan keagamaan. "Komisi VIII DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh Menteri Agama RI sebesar tiga triliun delapan ratus lima puluh tiga miliar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah," ucapnya. (*)

Kemenag Akan Tambah Anggaran Bantuan PJJ Rp 3,8 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/4-1.jpg" alt="Santri Pondok Pesantren Tebuireng di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, bersiap pulang ke daerah asal pada Jumat (27/3). Pesantren Tebuireng/Antara" width="100%">
<figcaption>Santri Pondok Pesantren Tebuireng di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, bersiap pulang ke daerah asal pada Jumat (27/3). Pesantren Tebuireng/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Beredar informasi bahwa Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) akan mengancam eksistensi pesantren. Bahkan membuka peluang pemidanaan ulama dan atau kiai pengasuh pondok tradisional.  Menanggapi itu, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi memastikan bahwa hal tersebut tidak benar. Sebab, penyelenggaraan pesantren diatur oleh UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Sehingga, masalah pendirian pesantren merujuk pada UU tersebut dan tidak ada aturan tentang sanksi pidana di dalamnya.  ”Pemerintah punya UU tersendiri yang mengatur pesantren. Sehingga, penyelenggaraan pesantren merujuk pada UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Tidak ada sanksi pidana,” tegas Fachrul Razi melalui keterangan resmi pada Selasa (1/9).  Dia menerangkan, UU tersebut bersifat lex specialis yang menyatakan bahwa hukum tersebut bersifat khusus dengan mengesampingkan hukum bersifat umum.  Terkait pendirian, pasal 6 UU 18/2019 mengatur bahwa pesantren didirikan perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat. Pendirian pesantren wajib berkomitmen mengamalkan nilai Islam rahmatan lil 'alamin dan berdasar Pancasila, UUD 1945, serta Bhinneka Tunggal Ika.  Pesantren juga harus memenuhi unsur-unsur, kiai, santri yang bermukim di pesantren, pondok atau asrama, masjid atau musala, dan kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan muallimin.  ”Jika persyaratan itu sudah terpenuhi, pesantren memberitahukan keberadaannya kepada kepala desa atau sebutan lain sesuai dengan domisili pesantren. Selanjutnya, penyelenggara mendaftarkan keberadaan pesantren kepada menteri. Jika semua syarat terpenuhi, menteri agama memberikan izin terdaftar dalam bentuk surat keterangan terdaftar atau SKT,” tutur Fachrul Razi.  Namun, meskipun izin dikeluarkan, proses pengajuan pendaftaran tidak harus langsung ke kemenag pusat di Jakarta, melainkan dilakukan berjenjang melalui kanwil kemenag provinsi.  ”Proses pengajuan izin pesantren melalui kanwil kemenag akan diatur dalam peraturan menteri agama yang saat ini tengah difinalisasi. RPMA tidak mengatur sanksi pidana. Bagi pesantren yang menyalahi komitmen pendiriannya, sebagaimana diatur dalam pasal 6 UU Pesantren, akan dicabut SKT-nya,” kata Fachrul Razi.  Sebagai informasi, pandangan atas RUU Ciptaker itu didasarkan pada rencana perubahan pasal 62 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang mencabut kewenangan perizinan dari pemerintah daerah. Dalam pasal 62 RUU Ciptaker disebutkan bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan masyarakat wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Sedangkan pasal 71 mengatur bahwa penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin, bisa dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1 miliar.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=XIgRR7tk5Jk

Menag Tegaskan RUU Ciptaker Tidak Bisa Sentuh Pesantren

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/tanpa-polemik-uin-sunan-ampel-surabaya-juga-larang-penggunaan-cadar_m_193931-640x419.jpeg" alt="universitas islam negeri sunan ampel surabaya. uinsa. dokumen jawapos.com" width="100%">
<figcaption>universitas islam negeri sunan ampel surabaya. uinsa. dokumen jawapos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hingga saat ini pendidikan tinggi Indonesia masih mengalami banyak tantangan. Mulai dari kualifikasi dan kompetensi dosen, peningkatan sarana prasarana pendidikan dan daya saing ditingkat global.  Untuk itu, salah satu kunci keberhasilan pengembangan pendidikan tinggi adalah upaya saling berkolaborasi antar perguruan tinggi. Bukan lagi saling memperuncing persaingan dengan sesama universitas.  “Saat ini bukan eranya saling berkompetisi, tetapi era saling berkolaborasi antarperguruan tinggi," kata Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Pendis) M Ali Ramdhani pada pertemuan dengan Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Jakarta, (22/8)  Eks Direktur Pascasarjana UIN Bandung itu sebagaimana dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com mengatakan, tidak ada superman dalam sebuah misi bersama, yang ada ialah superteam. Termasuk, lanjutnya, soal untuk maju secara akseleratif dan berkesibambungan, maka harus dilakukan secara bersama.  "Ada pepatah mengatakan bahwa jika ingin berjalan cepat, maka jalanlah sendiri, tetapi jika ingin berjalan jauh, maka jalanlah bersama-sama," ujar pria yang biasa disapa Dhani itu. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/22/08/2020/menag-apresiasi-pemda-peduli-pendidikan-islam/">Menag Apresiasi Pemda Peduli Pendidikan Islam</a></li> </ul> Menurut Dhani, kolaborasi ini dapat dilakukan di banyak hal, misalnya pengembangan di bidang akademik berupa kerjasama antar civitas dalam penulisan jurnal ilmiah maupun sabbatical leave atau professor exchange, dan tentu Kerjasama di bidang lainnya.  Dalam pertemuan yang dihadiri para Rektor dan Ketua PTKIN seluruh Indonesia itu juga dibahas beberapa hal strategis yang sedang dihadapi oleh perguruan tinggi. Diantaranya, finalisasi berbagai PMA maupun KMA turunan dari PP 46 Tahun 2019, akreditasi perguruan tinggi keagamaan Islam, transformasi kelembagaan PTKIN, dosen tetap bukan PNS, dan pengembangan jurnal ilmiah di PTKIN.  “Kami optimis dapat merampungkan dan menyelesaikan berbagai persoalan yang kita hadapi dengan kerjasama dan kolaborasi yang kuat antar perguruan tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dan para stakeholder kita,” pungkas Akademis kelahiran Garut ini.

Dirjen Pendis Ajak Semua Kampus Bersatu dan Berhenti Berkompetisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Sapi-Jokowi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo menyerahkan hewan kurban untuk disembelih pada Hari Raya Iduladha 1441 Hijriah kepada panitia di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada Kamis, (30/7). Penyerahan sapi itu secara simbolis dilakukan oleh Menteri Agama Fachrul Razi.  "Saya secara khusus menyerahkan kepada Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal. Hewan kurban ini disembelih dan dibagikan dagingnya kepada mereka yang berhak," kata Menteri Agama dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com.  Pada Idul Adha tahun ini yang diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19, Menteri Agama berpesan agar daging hewan kurban dibagikan sebanyak-banyaknya kepada fakir miskin dan yang membutuhkan.  "Kita selalu berpesan kepada seluruh umat Indonesia yang berkurban. Agar dagingnya, sebanyak-banyaknya diberikan kepada fakir miskin atau kepada mereka yang terdampak Covid-19," imbuhnya.  Karena memang situasi kita seperti ini, hendaknya sebanyak-banyaknya diberikan kepada fakir miskin atau kepada mereka yang terdampak Covid-19.  "Kita berterima kasih kepada Bapak Presiden yang dalam situasi Covid-19 ini berkenan untuk menitipkan kurbannya di Masjid Istiqlal yang kita banggakan ini," imbuhnya.  Untuk diketahui, hewan kurban milik Presiden yang diserahkan di Masjid Istiqlal adalah sapi berjenis peranakan ongole. Sapi ini berasal dari Tulang Bawang, Lampung, dan memiliki bobot 1.088 kilogram. Selain di Masjid Istiqlal, Presiden juga berkurban di banyak tempat.  Turut hadir dalam acara penyerahan hewan kurban tersebut antara lain Imam Besar Masjid Istiqlal K.H. Nasaruddin Umar dan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid.

Menag Serahkan Sapi Kurban Jokowi Kepada Imam Besar Masjid Istiqlal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/UIN-Gorontalo.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perjuangan 9 rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) untuk bertranformasi menjadikan Universitas Islam Negeri (UIN) telah berhasil. Salah satunya IAIN Sultan Amai Gorontalo yang berhasil melakukan perubahan status kampusnya.  Ketua Tim Transformasi IAIN-UIN Sultan Amai Gorontalo. Dr. Sahmin Madina mengatakan proses perjuangan tersebut, membuahkan hasil setelah rapat yang berlangsung di rumah dinas Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti, pada (22/7) kemarin.  Hadir juga dan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono serta Sultan Baktiar Najamudin. Juga Menteri Agama Fachrul Razi dan Menpan-RB Tjahjo Kumolo.  Menanggapi hasil pertemuan tersebut, Sahmin menyampaikan bahwa ini merupakan tahapan penentuan, untuk menjadi IAIN di Gorontalo UIN. Jalan sudah terbuka lebar, tak lama lagi harapan untuk menjadi universtas bakal terwujud.  “Allhamdulillah transformasi 9 IAIN – UIN termasuk IAIN Sultan Amai Gorontalo, merupakan perjuagan yang panjang dengan berbagai tahapan sampai pada final,” kata Dr. Sahmin Madina, mewakili Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/07).  Selain itu, kata dia, dukungan seluruh Civitas Akademi IAIN Sultan Amai, merupakan modal utama dalam perjuangan ini.  “Terima kasih juga kami sampaikan kepada kepada Rektor IAIN Sultan Amai Dr Lahaji, MAg, dan unsur pimpinan Kampus, atas support mereka juga kini berbuah hasil, ” ujar Sahmin.  “Rasa terima kasih juga perlu kami sampaikan bahwa dengan hasil yang telah dicapai ini, semua atas dukungan seluruh Civitas Akademik IAIN, Para Alumni IAIN Sultan Amai.”  Termasuk juga, kata Sahmin, soal pencapaian IAIN sampai seperti ini. Pemerintah pusat meyakini adanya dukungan dari Pemda, sebagai jaminan kesiapan guna meningkatkan status kampus, kebanggan daerah Serambi Madinah.  “Pemerintah kab/kota, Pemerintah Provinsi, Wabil khusus Menteri Agama-RI , Menpan-RB RI serta para Wakil rakyat DPR-RI Rachmat Gobel (Pimpinan DPR-RI) dan DPD-RI Dapil Gorontalo,” pungkasnya.  Kesembilan perwakilan IAIN tersebut, hadir lengkap 9 Rektor dari seluruh Indonesia. Yakni Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo, Jember, Surakarta, Tulungagung, Purwokerto, Ambon, Bengkulu, Samarinda, dan Palu.

Usai Rapat di Rumah La Nyalla, IAIN Gorontalo Akhirnya Bisa Jadi UIN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Salat-Idul-Adha-Sunda-Kelapa-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Umat muslim melaksanakan salat Idul Adha 1440 H di pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Minggu (11/8/2019. Hari Raya Idul Adha 1440 H yang dirayakan seluruh umat Islam itu ditandai dengan pemotongan hewan kurban. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Umat muslim melaksanakan salat Idul Adha 1440 H di pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Minggu (11/8/2019. Hari Raya Idul Adha 1440 H yang dirayakan seluruh umat Islam itu ditandai dengan pemotongan hewan kurban. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan panduan penyelenggaraan Salat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Tahun 1441 H/2020 M. Panduan tersebut terbit dalam bentuk Surat Edaran No SE. 18 Tahun 2020.  Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi pun mengharapkan bahwa edaran ini dapat menjadi pedoman penerapan protokol kesehatan pada pelaksanaan salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban dengan menyesuaikan pelaksanaan tatanan kenormalan baru atau New Normal.  "Dengan begitu, pelaksanaan salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban dapat berjalan optimal serta terjaga dari penularan Covid 19,” terang dia dalam keterangan resmi, Rabu (1/7).  Ada dua hal pokok yang diatur dalam edaran ini, yaitu penyelenggaraan Salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Salat Idul Adha maupun penyembelihan hewan kurban dapat dilaksanakan di semua daerah, kecuali pada tempat-tempat yang dianggap masih belum aman Covid-19 oleh Pemerintah Daerah/ Gugus Tugas Daerah.  Pelaksanaan Salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban juga harus memperhatikan protokol kesehatan dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat. Salat Idul Adha boleh dilakukan di lapangan/masjid/ruangan dengan persyaratan sebagai berikut:  a. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area tempat pelaksanaan;  b. Melakukan pembersihan dan disinfeksi di area tempat pelaksanaan;  c. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk tempat pelaksanaan guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;  d. Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/ hand sanitizer di pintu/jalur masuk dan keluar;  e. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu/jalur masuk. Jika ditemukan jamaah dengan suhu &gt;37,5'C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area tempat pelaksanaan;  f. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus minimal jarak 1 meter;  g. Mempersingkat pelaksanaan salat dan khutbah Idul Adha tanpa mengurangi ketentuan syarat dan rukunnya;  h. Tidak mewadahi sumbangan/sedekah jemaah dengan cara menjalankan kotak, karena berpindah-pindah tangan rawan terhadap penularan penyakit;  i. Penyelenggara memberikan imbauan kepada masyarakat tentang protokol kesehatan pelaksanaan salat Idul Adha yang meliputi: 1) Jemaah dalam kondisi sehat; 2) Membawa sajadah/alas salat masing-masing; 3) Menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama berada di area tempat pelaksanaan; 4) Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer 5) Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan; 6) Menjaga jarak antar jemaah minimal 1 (satu) meter; 7) Mengimbau untuk tidak mengikuti salat Idul Adha bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berrisiko tinggi terhadap Covid-19.  Untuk penyembelihan hewan kurban, penyelenggaraannya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:  a. Penerapan jaga jarak fisik (Physical distancing), meliputi: 1) Pemotongan hewan kurban dilakukan di area yang memungkinkan penerapan jarak fisik; 2) Penyelenggara mengatur kepadatan di lokasi penyembelihan, hanya dihadiri oleh panitia dan pihak yang berkurban; 3) Pengaturan jarak antar panitia pada saat melakukan pemotongan, pengulitan, pencacahan, dan pengemasan daging; 4) Pendistribusian daging hewan kurban dilakukan oleh panitia ke rumah mustahik.  b. Penerapan kebersihan personal panitia, meliputi: 1) Pemeriksaan kesehatan awal yaitu melakukan pengukuran suhu tubuh di setiap pintu/jalur masuk tempat penyembelihan dengan alat pengukur suhu oleh petugas; 2) Panitia yang berada di area penyembelihan dan penanganan daging, tulang, serta jeroan harus dibedakan; 3) Setiap panitia yang melakukan penyembelihan, pengulitan, pencacahan, pengemasan, dan pendistribusian daging hewan harus menggunakan masker, pakaian lengan panjang, dan sarung tangan selama di area penyembelihan; 4) Penyelenggara hendaklah selalu mengedukasi para panitia agar tidak menyentuh mata, hidung, mulut, dan telinga, serta sering mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer 5) Panitia menghindari berjabat tangan atau kontak langsung, serta memperhatikan etika batuk/bersin/meludah; 6) Panitia yang berada di area penyembelihan harus segera membersihkan diri (mandi) sebelum bertemu anggota keluarga.  c. Penerapan kebersihan alat, meliputi: 1) Melakukan pembersihan dan disinfeksi seluruh peralatan sebelum dan sesudah digunakan, serta membersihkan area dan peralatan setelah seluruh prosesi penyembelihan selesai dilaksanakan; 2) Menerapkan sistem satu orang satu alat. Jika pada kondisi tertentu seorang panitia harus menggunakan alat lain maka harus dilakukan disinfeksi sebelum digunakan.  “Sosialisasi dan pengawasan penerapan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam edaran ini akan dilakukan oleh Aparat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan bersinergi dengan instansi yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan instansi terkait,” pungkas dia.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ZvsHXSU0Aao  https://www.youtube.com/watch?v=DndD4lf17QY  https://www.youtube.com/watch?v=-fdIPhNVVzo

Terbit, Panduan Pelaksanaan Salat Idul Adha dan Penyembelihan Kurban

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Menteri Agama Fachrul Razi

Berita Terkini