<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/23/FE4D255B-21AA-4988-9E72-D4DCB77F280E-3267769060.jpeg" alt="Mensos Tri Rismaharini saat menjadi keynote speaker FGD yang digelar Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember Jakarta Raya (IKA ITS PWJR)." width="100%">
<figcaption>Mensos Tri Rismaharini saat menjadi keynote speaker FGD yang digelar Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember Jakarta Raya (IKA ITS PWJR).</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini meminta warga Desa Golo Wune, Nusa Tenggara Timur (NTT), tidak perlu keluar desa untuk mencari penghasilan. Hal ini karena mereka bisa usaha membuat makanan.&nbsp;<br /><br />"Kita bisa usaha di sini. Kita bisa makan di sini.&nbsp;Gak&nbsp;usah jauh-jauh. Kita bisa ciptakan makanan itu," ujar Mensos&nbsp;Risma dalam kunjungan kerjanya ke NTT, dikutip dari Antara, Minggu (25/2).&nbsp;<br /><br />Menurutnya, tidak perlu jauh-jauh ke tempat lain, karena pendapatan di luar pun belum tentu bagus. Mensos menilai tanah desa itu subur, sehingga dapat memberikan penghidupan bagi warganya.<br /><br />"Mungkin kita bisa tanam jagung, kita bisa tanam macam-macam di halaman sekitar kita, gitu. Bibitnya saya bantu. Peralatan pertaniannya saya bantu," kata Mensos.&nbsp;<br /><br />Selain itu, lanjutnya,&nbsp;peternakan dapat dikembangkan juga di tempat itu dan warga dapat mengajukan jenis peternakan yang diinginkan dan Kemensos akan membantu. Misalnya, kata dia,&nbsp;jika mereka butuh ternak ayam, maka akan dibantu. Ayam-ayam tersebut akan bertelur, kemudian dapat dimakan, bahkan dijual apabila ada kelebihan.<br /><br />"Supaya anak-anak juga tidak kekurangan gizi," ucap Mensos.&nbsp;<br /><br />Kemandirian seperti itu, menurut dia, agar warga tidak bergantung kepada siapapun.<br /><br />Menurutnya, Tuhan sudah memberikan tanah yang subur bagi warga desa itu dan dengan sedikit usaha untuk mengolah, maka warga dapat hidup makmur. Dia juga menyampaikan Kemensos akan bekerja sama dengan para ahli pertanian dan peternakan untuk membantu pengolahan tersebut.<br /><br />Selain itu, ujarnya, dia akan mengajak pihak perguruan tinggi untuk membantu dalam hal pertanian yang dapat mengembangkan perekonomian desa.<br /><br />"Tapi bapak-bapak, anak-anak muda jangan tinggalkan kampung ini ya," katanya.<br /><br /><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014370362/kapolsek-tanah-abang-dicopot-dari-jabatannya-imbas-16-tahanan-kabur">Kapolsek Tanah Abang Dicopot dari Jabatannya Imbas 16 Tahanan Kabur</a></strong><br /><br />Dia mengatakan program padat karya dalam pengembangan desa dimulai dengan perbaikan jalan, setelah itu saluran air baik untuk bertani atau untuk minum.<br /><br />"Nanti kalo ibu-ibunya kuat, bisa ikut kerja. Kita bayar, bukan gratisan. Yang kerja yang dibayar. Yang&nbsp;<em>nggak</em>&nbsp;kerja, nggak," kata Mensos.<br /><br />Dia mengatakan apabila ibu-ibu tersebut punya waktu luang dapat mengikuti program padat karya itu.<br /><br />Mensos&nbsp;Risma mengunjungi Desa Golo Wune, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, NTT, sebagai respon terhadap kasus Maria Evin yang diberitakan lewat media. Risma memberikan bantuan kepada Maria dan anak-anaknya berupa modal usaha tenun dan ternak.<br /><br />Selain itu Kemensos memberikan bantuan berupa paket sembako serta alat bantu untuk warga dengan disabilitas, seperti kursi roda dan tongkat.<br /><br /></p>

"Kita bisa usaha di sini. Kita bisa makan di sini. Gak usah jauh-jauh. Kita bisa ciptakan makanan itu," ujar Mensos Risma

Mensos Risma Sebut Warga Desa Golo Wune Tak Perlu Keluar Desa Cari Penghasilan

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/05/Satanras-PK-2770997840.jpg" alt="(Kedua dari kanan) Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan bersama Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Menteri Sosial (Mensos) di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta." width="100%">
<figcaption>(Kedua dari kanan) Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan bersama Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Menteri Sosial (Mensos) di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mengungkapkan, ada ratusan ribu data penerima bantuan sosial (bansos) berekonomi mapan. Ia meminta, Kementerian Sosial (Kemensos) untuk membereskan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahwa ada 493 ribu ternyata penerima upah di atas upah minimum provinsi atau daerah," kata Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Selasa (5/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pahala menjelaskan, data itu didapatkan dari penelusuran nomor induk kependudukan (NIK) dalam data DTKS. Informasi itu juga terintegrasi dengan data milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Artinya dia terindikasi sebenarnya menerima upah, dia bekerja, menerima upah, layak terindikasi," ungkap Pahala.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Stanas PK meminta Kemensos sering-sering memperbarui data penerima bansos. Masyarakat yang dinilai hidupnya sudah layak dan telah bekerja diharapkan tak lagi masuk ke dalam DTKS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012930039/cak-imin-tak-bisa-penuhi-panggilan-kpk-pemeriksaan-dijadwalkan-ulang-pekan-depan">Cak Imin Tak Bisa Penuhi Panggilan KPK, Pemeriksaan Dijadwalkan Ulang Pekan Depan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, seluruh pemerintah daerah (pemda) di Indonesia juga diminta membantu memperbaiki. Sebab, informasi dari mereka dinilai lebih akurat karena bisa melakukan pemantauan langsung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini kita juga zoom dengan seluruh pemerintah daerah, kita pulangin data 493 ribuan ini tolong perbaiki," ujar Pahala.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012934776/kpk-dalami-pelaksanaan-teknis-pengadaan-sistem-proteksi-tki-dari-politikus-pkb-reyna-usman">KPK Dalami Pelaksanaan Teknis Pengadaan Sistem Proteksi TKI dari Politikus PKB Reyna Usman</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pahala menyebut negara mengeluarkan dana ratusan miliar per bulan untuk penyerahan bansos yang tidak tepat sasaran itu. Perbaikan data wajib disegerakan agar masyarakat miskin tidak sengsara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini nilai ketidaktepatan ini kita hitung sekitar Rp 523 miliar per bulan karena salah kita kasih ke orang yang sebenarnya tidak tepat," ucap Pahala.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Stranas PK juga menyebut ada penerima bansos berstatus aparatur sipil negara (ASN). Total yang tercatat mencapai puluhan ribu dan tersebar di seluruh Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita temukan sekitar 23,8 ribu itu memiliki pekerjaan sebagai ASN," ujar Pahala.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pahala menjelaskan data itu didapatkan berdasarkan pemadanan data dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Para ASN itu sejatinya dilarang menjadi penerima bantuan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita pulangin ini data, mohon diperbaiki, kita kasih waktu sebulan. Perbaiki artinya dikeluarkan, dicek dulu ke lapangan jangan-jangan data kita juga salah," urai Pahala.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan pihak Stranas PK dalam menyelesaikan permasalahan DTKS. Hal ini juga untuk memudahkan kordinasi dengan lembaga terkait yang mengelola jaminan dan bantuan sosial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kebetulan DTKS masuk ke dalam Stranas PK, kemudian kami menyampaikam kepada Stranas PK yang rutin berkooedinasi untuk baaimana kami bisa berkoordinasi dengan lembaga terkait seperti BKN, Dukcapil, BJPS TK, Ditjen AHU," ucap Risma.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Risma tak memungkiri terdapat ASN yang masih masuk ke dalam DTKS. Namun, ia berjanji akan merapikan data tersebut. "Memang ada ASN totalnya 530 ribu orang," pungkas Risma.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mengungkapkan, ada ratusan ribu data penerima bantuan sosial (bansos) berekonomi mapan.

Stranas PK Temukan Ada 493 Ribu Penerima Bansos yang Berekonomi Mapan

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/17/Mensos-TPPO-2247033287.jpg" alt="Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini ditemui usai sidak bersama anggota KSP di Sentra Pangudi Luhur Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/7)." width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini ditemui usai sidak bersama anggota KSP di Sentra Pangudi Luhur Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/7).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Korban kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) seolah tak ada habisnya. Jumlahnya terus bertambah tiap harinya. Upaya pencegahan oleh pemerintah pun dipertanyakan.</p> <p>Korban yang ditangani oleh Kementerian Sosial (Kemensos) misalnya. Sebelumnya, jumlah korban TPPO yang ditangani mencapai sekitar 160 orang. Lalu, kini bertambah lagi sebanyak 51 orang.</p> <p>&rdquo;Ada (penambahan, red). Terakhir 51 orang, itu tersebar,&rdquo; ujar Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini ditemui usai sidak bersama anggota KSP di Sentra Pangudi Luhur Bekasi, Jawa Barat,&nbsp;Senin (17/7).&nbsp;</p> <p>Risma mengatakan, para korban dalam keadaan sehat. Mereka tengah diasesmen oleh pihak Kemensos sebelum dipulangkan. Asesmen ini bukan hanya terkait kondisi kesehatan fisik dan mental dari para korban. Tapi, juga soal latar belakang dan permasalahan yang tengah dihadapi masing-masing korban. Sehingga, nantinya bisa diberikan bantuan pemberdayaan.</p> <p>&rdquo;(Harapannya, red) mereka tidak tergoda lagi, tidak tertarik (tawaran-tawaran dari calo, red),&rdquo; tegasnya.</p> <p>Risma meyakini, dengan bantuan dan pendampingan yang diberikan Kemensos maka para korban juga bisa sukses. Bahkan, berpenghasilan lebih tinggi ketimbang harus ke luar negeri. &rdquo;Saya percaya dan kita sudah buktikan. Kita asesmen, lalu pendapatannya jauh lebih besar dari pada jadi TKW. Kita bisa kok hidup di Indonesia ini asal kita mau belajar mau berusaha,&rdquo; sambungnya.</p> <p>Ketegasan penanganan TPPO ini pun dipertanyakan oleh Anggota Komisi I DPR Christina Aryani. Ia mengaku prihatin terhadap banyaknya jumlah korban TPPO, bahkan beberapa di antara korban kembali ke Tanah Air dalam kondisi meninggal.</p> <p>&rdquo;Merujuk data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tidak kurang 1.200 jenazah PMI dipulangkan ke Tanah Air selama 3 tahun terakhir. Soal TPPO, ini memang amat serius yang butuh perhatian dan komitmen kuat semua pihak,&rdquo; ungkapnya.&nbsp;</p> <p>Karenanya, ia menunggu keseriusan pemerintah terutama setelah adanya restrukturisasi Satuan Tugas Pemberantasan dan Pencegahan TPPO dengan menugaskan Kapolri sebagai ketua harian satgas TPPO.</p> <p>&rdquo;Kita tunggu sejauh mana langkah penegakan hukum benar-benar dilakukan, termasuk memastikan tidak ada lagi aktor-aktor negara yang ikut terlibat. Jika tetap ada, langkah tegas perlu untuk diambil,&rdquo; tegas Politisi Partai Golkar tersebut.&nbsp;</p> <p>Kendati begitu, ia juga meminta agar pemberantasan TPPO tetap memperhatikan aspek pencegahan. Salah satunya, melalui edukasi kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam kerja sindikat perdagangan orang tersebut.</p>

Jumlah korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO yang ditangani mencapai sekitar 160 orang. Lalu, kini bertambah lagi sebanyak 51 orang.

Jumlah Korban TPPO yang Ditangani Kemensos Bertambah 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/TRI.jpg" alt="Mensos Tri Rismaharini dalam acara Lokakarya Akhir Program Kesehatan Remaja dan Covid-19 di Banten dan DKI Jakarta yang diselenggarakan oleh _Medicins Sans Frontieres_ (MSF) di Jakarta, Kamis (15/12)." width="100%">
<figcaption>Mensos Tri Rismaharini dalam acara Lokakarya Akhir Program Kesehatan Remaja dan Covid-19 di Banten dan DKI Jakarta yang diselenggarakan oleh _Medicins Sans Frontieres_ (MSF) di Jakarta, Kamis (15/12).</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <div dir="auto">JawaPos.com - Dalam peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke 27, Senin (29/5), Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam kehidupan. Karenanya, ia meminta, tak ada lagi anak yang menelantarkan orang tuanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pesan tersebut disampaikan olehnya lantaran menemukan kasus penelantaran orang tua oleh anak di balai Kementerian Sosial (Kemensos) <div>&nbsp;</div> di Padang, Sumatera Barat. Salah satu lansia yang ada di sana diketahui ditinggal begitu saja oleh anak-anaknya ke gorong-gorong sebelum diselamatkan oleh tim Kemensos.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam agama apapun, wajib menghormati orang tua. Tidak boleh lagi terjadi seorang ibu, seorang ayah itu kita buang. Itu durhaka sekali," ujarnya saat memberikan sambutan pada puncak HLUN ke-27, di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, Senin (29/5).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/01687905/soal-kabar-orang-ketiga-pemicu-keretakan-rumah-tangganya-desta-itu-fitnah-mau-diklarifikasi-apa-lagi">Soal Kabar Orang Ketiga Pemicu Keretakan Rumah Tangganya, Desta: Itu Fitnah, Mau Diklarifikasi Apa Lagi?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kalaupun tak sanggup untuk merawat karena urusan biaya, Risma meminta agar para lansia tersebut diserahkan pada pihaknya. Ia memastikan, balai-balai dibawah kementeriannya siap menampung mereka. "Cari balai-balai milik Kementerian Sosial. Jangan dibuang. Kami akan merawat mereka secara maksimal," tuturnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, dia turut berpesan agar anak-anak diajarkan untuk selalu peduli pada orang tua. Untuk mewujudkan hal tersebut, pihaknya pun menginisiasi adanya duta lanjut usia (lansia). Di mana, para pesertanya adalah anak-anak yang duduk di bangku sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/01687899/natasha-rizki-menangis-bicara-fakta-soal-gege-elisayang-dituding-jadi-selingkuhan-desta">Natasha Rizki Menangis Bicara Fakta Soal Gege Elisa&nbsp;yang Dituding jadi Selingkuhan Desta</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Duta Lansia yang dimulai dari Dharmasraya akan kita sebarkan hingga seluruh pelosok," ungkap Mantan Walikota Surabaya tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada puncak HLUN, Kemensos turut menyelenggarakan sejumlah kegiatan. Mulai dari penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik lanjut usia, akte kelahiran, kartu keluarga, operasi katarak hingga isbat nikah. Kemudian ada pula pemeriksaan kesehatan dasar bagi lansia, seperti gula darah, tekanan darah, kolesterol, dan asam urat.</div>

Mensos Tri Rismaharini mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam kehidupan. Ia meminta, tak ada lagi anak menelantarkan orang tua.

Mensos Risma Minta Masyarakat Tak Telantarkan Orang Tua

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/risma-antara.jpg" alt="Menteri Sosial Tri Rismaharini" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Tri Rismaharini</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memastikan, dugaan kasus korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa beras yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak terjadi saat masa kepemimpinannya. Ia menegaskan, saat dirinya menjabat Mensos menggantikan Juliari Peter Batubara, bansos yang diberikan berupa uang tunai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan ini disampaikan Risma usai usai kantornya digeledah tim penyidik KPK, pada Selasa (23/5) kemarin. Penggeledahan itu dilakukan untuk mencari alat bukti kasus dugaan&nbsp;korupsi penyaluran bansos beras tahun 2020-2021.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga saat ada perintah itu bukan dari bapak presiden untuk saya memberikan bansos beras di 2021. Itu saya tolak. Saya tidak mau, karena saya memegang arahan bapak presiden bahwa jangan bantu bentuk barang, tapi bantu bentuk uang. Itu saya pegang, jadi saya tolak, makanya 2021 itu tidak ada bansos beras di Kemensos," kata Risma di kantor Kemensos RI, Jalan Salemba Raya, Jakarta, Rabu (24/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya tidak tahu di tempat lain ya, clear ya. Saya tidak tahu kalau di tempat lain, saya tidak mau ngomong. Nanti teman-teman tahu sendiri dimana," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Wali Kota Surabaya ini lantas meminta para jajarannya di Kemensos untuk menjauhi praktik korupsi. Ia pun menganjurkan untuk bisa berpuasa, jika merasa kurang dalam pendapatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Demi Allah saya bersumpah, artinya pertanggungjawaban saya itu bukan hanya kepada manusia atau masyarakat di Indonesia sekarang ini menteri, dulu di Surabaya. Tapi juga kepada tuhan, kepada Allah, karena itu saya selalu sampaikan kepada teman-teman, makanya saya ngomong kalau kita kurang ayok kita puasa. Saya temenin puasa. Saya sampaikan begitu ke teman-temam," ucap Risma.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Risma, anggaran yang dipegang Kemensos RI merupakan bansos untuk rakyat yang membutuhkan. Karena itu, ia mengaku selalu mengingatkan para anggotanya untuk menghindari praktik korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jangan melakukan, menyakiti, apalagi ini hak orang teraniaya, yang doanya, di agama saya paling cepat dikabulkan oleh Tuhan, oleh Allah," tegas Risma.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;KPK membenarkan melakukan penggeledahan di Kementerian Sosia (Kemensos). Upaya paksa penggeledahan itu terkait penyidikan kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kemensos tahun 2020 - 2021. "Benar, ada kegiatan (penggeledahan) dimaksud," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikonfirmasi Selasa (23/5).</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali tidak menjelaskan secara rinci terkait ruangan mana yang saat ini tengah digeledah tim penyidik di kantor Menteri Sosial (Mensos) Risma Trimaharini itu. Namun, upaya paksa penggeledahan itu dilakukan untuk mencari alat bukti kasus korupsi yang saat ini tengah disidik KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam proses penyidikan ini, KPK sebelumnya&nbsp;mencegah enam pihak ke luar negeri, dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) di&nbsp;Kemensos.&nbsp;Salah satu pihak yang dicegah diduga mantan Direktur Utama (Dirut) PT Transjakarta, Kuncoro Wibowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Selain Kuncoro, KPK juga turut mencegah Ketua Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP), Ivo Wongkaren; Direktur Komersial PT BGR, Budi Susanto; VP Operation PT BGR, April Churniawan; Ketua Tim Penasihat PT PTP, Roni Ramdani dan General Manager PT PTP Richard Cahyanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali menjelaskan, pencegahan ke luar negeri itu dilakukan selama enam bulan ke depan, sampai Juli 2023. Upaya pencegahan ini dilakukan untuk memudahkan proses penyidikan dugaan korupsi penyaluran bansos beras di&nbsp;Kemensos&nbsp;RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pertimbangan cegah ini dilakukan antara lain agar para pihak dapat hadir memenuhi panggilan Tim Penyidik sesuai dengan jadwal yang ditentukan," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01683855/kpk-geledah-kantor-kemensos-terkait-dugaan-korupsi-bansos">KPK Geledah Kantor Kemensos Terkait Dugaan Korupsi Bansos</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK sebelumnya mengaku tengah melakukan penyidikan kasus&nbsp;dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun anggaran 2020-2021. Penyidikan baru ini, merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, KPK belum membeberkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, dalam penyidikan kasus ini. Lembaga antirasuah akan mengumumkannya ke publik, apabila rangkaian proses penyidikan dianggap telah cukup bukti.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

"Jangan melakukan, menyakiti, apalagi ini hak orang teraniaya, yang doanya, di agama saya paling cepat dikabulkan oleh Tuhan, oleh Allah,"

Usai Kantornya Digeledah KPK, Mensos Risma Ajak Pegawainya Berpuasa untuk Hindari Praktik Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/InShot_20220831_112428094.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan alias Zulhas tetap menyebut kenaikan harga telur ayam ras di pasaran disebabkan tingginya permintaan untuk memenuhi bantuan sosial (bansos). Pernyataan tersebut sebelumnya telah dibantah Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.<br /> <br /> "Memang Mensos tidak memberi telur. Tidak. Tapi memberikan bantuan kepada daerah, daerah jadikan bantuan dalam bentuk pangan. Itu rupanya kesepakatan Kementerian Perdagangan dan Kemensos dulu karena dulu telur itu nggak laku," kata Zulhas saat Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Selasa (30/8).<br /> <br /> Ia mengatakan, kebijakan tersebut masih diteruskan sampai sekarang dan membuat pasokan telur di pasar berkurang lantaran diserap oleh bantuan pemerintah itu.<br /> <br /> "Nah kebijakan ini diteruskan, walaupun zaman sudah berbeda. Di daerah-daerah bantuan PKH-nya dibelikan pangan, antara lain telur. Dan ini rapel 3 bulan, sehingga dalam waktu 5 hari jadi banyak kesedot ke situ. Akhirnya pasokan pasar kurang sedikit. Maka harga menjadi naik," ujarnya.<br /> <br /> Dalam kesempatan itu, Zulhas membeberkan alasan lain soal kenaikan telur ayam ras yang terjadi sejak pertengahan Agustus. Menurutnya, penyebab kenaikan harga telur karena pada 2021 sempat turun sampai Rp 14.000 per kilogram (kg).<br /> <br /> Kemudian, imbasnya para peternak memilih melakukan pengurangan induk atau afkir dini sehingga pasokan telur berkurang.<br /> <br /> "Memang kenaikan itu, satu, dampak dari pada tahun 2021 telur itu waktu itu sampai Rp 14.000 kita masih pandemi. Rp 14.000 itu rugi karena ongkosnya telur itu Rp 24.000. Oleh karena itu, pada waktu itu terjadi apa yang kita sebut afkir dini. Induknya dipotong dijadikan ayam potong dampaknya tentu sekarang," bebernya.<br /> <br /> Alasan ketiga, menurut Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini, kenaikan harga telur ayam ras disebabkan banyaknya permintaan di tengah pemulihan pasca-pandemi Covid-19. "Sekarang kita ini walaupun belum pengumuman resmi masih harus pakai masker tetapi kegiatan sudah hampir pulih semua. Restoran penuh. Sudah hampir pulih mengakibatkan permintaan naik," ujarnya.<br /> <br /> Kendati demikian, ia memastikan hingga akhir Agustus ini harga telur ayam di pasaran telah berangsur turun. Meskipun dari hasil pantauannya, kenaikan harga telur masih terjadi di Papua dan Maluku.<br /> <br /> "Tapi hari ini kita udah cek. Jatim antara Rp 28.000-Rp 30.000, DKI Jakarta masih Rp 30.500, Sumatera di bawah Rp 30.000, Kalimantan Rp 30.000 dan memang yang paling tinggi Papua dan Maluku tapi trennya sudah menurun," katanya.<br /> <br /> Soal kenaikan harga telur ini, Zulhas meyakini bahwa dalam waktu dua pekan akan segera stabil di harga Rp 27.000-Rp 29.000.<br /> <br /> "Kita sudah undang para pelaku disektor ini. Mereka, bukan kata saya, meyakinkan sekali kepada kami 'Ini temporer nggak sampai dua minggu sudah (stabil)'. Memang harga normalnya Rp 27.000-Rp 29.000. Jadi, dia akan bergeser. Karena modalnya itu Rp 24.000," pungkasnya.<br /> <br /> Sebelumnya, melansir Radar Bogor, Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharani membantah penyebab harga telur melonjak akibat program Bantuan Sosial (Bansos). Risma menegaskan pihaknya tidak pernah memaksa apalagi mengatur program bansos diperuntukkan membeli telur sebagai pemenuhan nutrisi warga miskin.<br /> <br /> "Kami nggak ada program berikan bantuan bentuk natura baik beras maupun telur atau apapun. Kami memberikannya lewat bank. Masa bank mau ngasih beras, kami ngasih uang ke bank. Nah di masyarakat terserah mau dibelikan apa," tegas Risma di Cibinong, Kabupaten Bogor pada Kamis, (26/8) lalu.<br /> <br /> Yang jelas, lanjut Risma, bansos disalurkan untuk pemenuhan nutrisi khususnya masyarakat. Pihaknya tidak memaksa anggaran tersebut dibelikan telur, namun boleh juga untuk membeli ikan ataupun daging.<br /> <br /> "Kalau ternyata bansos itu membeli telur, ya kami nggak tahu. Karena nutrisi itu bukan hanya telur. Ada tempe, telur, dan daging," tambahnya.

Dibantah Risma, Zulhas Kekeuh Sebut Harga Telur Naik Gara-gara Bansos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Menteri-Sosial-Tri-Rismaharini-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Menteri Sosial Tri Rismaharini. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Tri Rismaharini. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Tri Rismaharini mengungkapkan, dalam menghadapi Pemilu 2024 bukan hanya sekadar mengurusi politik kekuasaan, tetapi bagaimana turun ke bawah untuk bersama masyarakat, terlebih wong cilik. Menteri Sosial (Mensos) ini meyakini, jargon wong cilik akan memajukan bangsa Indonesia.<br /> <br /> Hal tersebut disampaikannya usai menjadi pengisi materi pembekalan di hari kedua Rakernas II 2021 di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Rabu (22/6).<br /> <br /> “Karena saya percaya dengan membesarkan wong cilik, maka negara ini akan maju,” kata Risma.<br /> <br /> Mantan Wali Kota Surabaya ini menceritakan pengalamannya saat memimpin ibu kota Jawa Timur tersebut. Dia mengutarakan, angka kemiskinan saat itu mencapai 32 persen, dia pun memamerkan kini hanya ada sekitar 4 persen kemiskinan di Surabaya.<br /> <br /> “Kalau kita kemudian tangani dengan benar, itu suatu kekuatan. Kita tidak perlu kemudian menjadi besar tetapi bahwa yang paling penting adalah bagaimana bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari saja. Itu sudah dasar,” tegas Risma.<br /> <br /> Oleh karena itu, Risma yakin melalui wong cilik akan memajukan bangsa Indonesia. Terlebih, mempunyai peluang besar memajukan kemandirian bangsa.<br /> <br /> “Kemudian kita penduduk besar juga, punya peluang, punya potensi untuk bisa dikembangkan oleh wong cilik. Ada yang datang ke tempat saya bilang, ‘bu saya tidak bisa jahit. Oke kita kamu training jahit dan ternyata dia sekarang sudah ekspor. Pegawai dia sudah 200,” jelas Risma.<br /> <br /> “Jadi karena itu kenapa kita memang mencoba bagaimana keluarga miskin, keluarga wong cilik ini bisa berdaya. Itu sebetulnya yang utama, caranya adalah bagaimana menekan pengeluaran dan kemudian meningkatkan pendapatan,” sambungnya.<br /> <br /> Risma meyakini, jika pendekatan wong cilik itu menjadi strategi pemenangan PDIP juga dipastikan memajukan prekonomian bangsa.<br /> <br /> “Akhirnya dia bisa bayar pajak negara, kemudian bisa beli-beli lebih, bisa rekreasi, dan sebagainya,” pungkas Risma.

Risma Masih Yakin Jargon Wong Cilik Jadi Kekuataan PDIP di Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Risma.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>– Muhammad Haidar Dhanu Abrisam, balita asal Desa Ketegan, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, yang terlahir tanpa anus, kedatangan tamu istimewa. Yakni, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.<br /> <br /> Kemarin (14/2), Risma datang berkunjung dengan didampingi Bupati Ahmad Muhdlor Ali. Bahkan, mantan Wali Kota Surabaya itu melibatkan situs khusus penggalangan dana Kitabisa.com untuk mengumpulkan bantuan bagi Dhanu. Sampai saat ini, uang Rp 75 juta sudah terkumpul. Semuanya diserahkan kepada keluarga Dhanu.<br /> <br /> Risma menjelaskan, Pemkab Sidoarjo sudah menanggung biaya pengobatan anak pasangan suami-istri Hafid Nurussoba dan Nurul Hidayati tersebut. Biaya operasi juga sudah ter-cover BPJS Kesehatan. Namun, menurut dia, biaya lain-lain kadang lebih besar. Misalnya, biaya operasional saat pengobatan. Mulai transportasi, kebutuhan anak, dan lainnya.<br /> <br /> ”Karena itu, kami gandeng Kitabisa untuk membantu Adik Dhanu, termasuk anak-anak dan warga lain di seluruh Indonesia yang membutuhkan,” kata Risma.<br /> <br /> Bupati Ahmad Muhdlor Ali mengakui, biaya penanganan medis memang sudah ditanggung pemerintah. Namun, biaya operasional juga tetap butuh perhatian bersama. ”Misalnya, saat menunggu di rumah sakit, dapur tidak mengepul. Itu juga harus jadi perhatian bersama,” ujarnya.<br /> <br /> ”Ini menumbuhkan kesadaran, khususnya bagi masyarakat Sidoarjo. Kitabisa saja mampu. Masyarakat Sidoarjo juga harus mampu,” sambungnya.<br /> <br /> Saat ini kondisi Dhanu sehat. Operasi pembuatan anus sudah dilakukan pada 28 Januari di RSUD dr Soetomo, Surabaya. ”Alhamdulillah, tidak ada kendala. Anaknya juga ceria, main seperti biasa. Ini masih menunggu empat bulan dulu untuk operasi kedua,” jelas ibu Dhanu, Nurul Hidayati.<br /> <br /> Kepala Dinkes Sidoarjo drg Syaf Satriawarman SpPros menyebutkan, operasi pembuatan anus dua kali dilakukan. ”Operasi pertama untuk membuat anus. Nanti operasi kedua empat bulan lagi untuk memastikan lubangnya tidak menutup lagi,” terangnya.

Mensos Risma Kunjungi Rumah Bayi tanpa Anus di Sidoarjo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/Mensos-Risma-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Sosial mengambil langkah cepat mengantisipasi penyebaran Covid-19 varian Omicron. Kemensos memberlakukan sejumlah langkah yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus sekaligus melindungi kesehatan dan keselamatan pegawai.<br /> <br /> Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan, seluruh pegawai di Kantor Pusat Kemensos maupun pegawai di Balai-Balai Kemensos untuk menjalani test swab PCR. Hasilnya 60 pegawai di Kemensos Pusat dinyatakan positif Covid-19.<br /> <br /> "Seluruh pegawai di lingkungan Kemensos menjalani tes PCR. Yang positif diberikan layanan kesehatan dan ruangan isolasi dengan pengawasan dokter dan tenaga kesehatan," kata Risma dalam keterangannya, Jumat (28/1).<br /> <br /> Untuk memastikan lingkungan kantor steril dari virus, dilakukan penyemprotan disinfectan di seluruh ruangan. Penyemprotan dilakukan juga pada permukaan yang sering disentuh, seperti gagang pintu, meja kursi, dan ramp tangga.<br /> <br /> Selain itu telah diambil langkah-langkah lebih lanjut. Penerapan protokol kesehatan dengan mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan menunda perjalanan, tracing kepada seluruh pegawai dan keluarga yang terpapar covid.<br /> <br /> Selanjutnya dilakukan pengaturan hari kerja pegawai untuk bekerja di rumah mulai Kamis (27/2) hingga Senin (31/1). Untuk pelaksanaan tugas yang mendesak dapat dikerjakan pegawai yang sehat (PCR negatif) dengan jumlah terbatas berdasarkan penugasan pimpinan satuan kerja.<br /> <br /> Terkait vaksinasi tahap 3 (vaksin booster) sedang diindentifikasi pegawai yang sudah punya e-tiket vaksin tahap-3. Untuk percepatan telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan.<br /> <br /> Bagi pegawai yang terpapar covid diberikan paket obat-obatan dan vitamin di poliklinik Kemensos. Jika memerlukan tempat isolasi mandiri disediakan Graha Atensi di Balai Mulya Jaya dan Balai Budi Darma Bekasi.<br /> <br /> "Meskipun memberlakukan sejumlah pembatasan, Kemensos memastikan pelayanan terhadap masyarakat tetap dapat dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan secaa ketat, seperti pelaksanaan penyaluran bantuan sosial," pungkas Risma.

Kantor Kemensos Lockdown, 60 Pegawainya Dinyatakan Terpapar Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Deddy-Sitorus.jpg" alt="Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah diharapkan segera membangun komunikasi dengan Pemerintah Malaysia terkait manajemen sungai dan aliran air di antara kedua negara di wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara).<br /> <br /> Hal itu disampaikan Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) dari daerah pemilihan Kaltara, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Rabu (13/1/2022).<br /> <br /> Deddy mengaku dirinya sedang berada di Kaltara untuk menemani serta membantu warga yang menjadi korban banjir di wilayah Kabupaten Nunukan. Setidaknya sebanyak 1374 rumah warga di 5 kecamatan terendam air banjir.<br /> <br /> Menteri Sosial Tri Rismaharini juga ikut turun ke lapangan untuk memberikan bantuan pada 9-10 Januari 2022 lalu. Dan Deddy juga turut mendampingi Risma, yang juga Ketua DPP PDIP. Bahkan karena kerja tersebut, keduanya tak bisa hadir di acara puncak perayaan HUT PDIP ke-49 di Jakarta.<br /> <br /> Dari pengalaman di lapangan, bertemu dengan warga masyarakat dan aparat pemerintahan setempat, Menurut Deddy bahwa banjir tersebut merupakan banjir kiriman dari Malaysia. Hulu Sungai Sembakung, yang debit airnya mengalir deras ke pemukiman, berada di wilayah Malaysia.<br /> <br /> Lebih lanjut, Deddy juga memuji langkah Menteri Risma yang turun langsung ke lokasi bersama aparat dari  Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Bahkan gambar dan video Risma bersama Deddy menaiki sampan mengantar bantuan ke rumah warga, menjadi viral.<br /> <br /> "Saya mengapresiasi kecepatan respon Bu Risma yang hanya koordinasi dua hari langsung turun sampai ke pedalaman. Beliau sangat peduli dengan penderitaan warga perbatasan. Selain membantu warga korban, juga menyempatkan diri hingga tengah malam memeriksa langsung penyaluran berbagai jenis bantuan kepada rakyat miskin," urai Deddy Yevri.<br /> <br /> Namun bagi Deddy, langkah itu tak cukup. Sebab bencana banjir bisa dicegah ke depan asal manajemen air sungai bisa diperbaiki.<br /> <br /> Contoh yang paling mudah untuk dipahami masyarakat adalah manajemen Sungai Mekong yang mengalir melewati Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Kelima negara tersebut lalu membentuk forum Mekong River Commission (MRC).<br /> <br /> "Sehingga sesuai aspirasi warga Kaltara, saya mendorong agar Pemerintah Pusat segera melakukan komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan Malaysia untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan warga Indonesia jadi korban banjir," ujar Deddy Yevri Sitorus.<br /> <br /> "Banjir ini rutin terjadi setiap tahun dan sangat merugikan masyarakat. Saya mengajak Mensos agar melihat langsung dan bisa menjadi penyambung lidah persoalan banjir ini di tingkat pusat. Harapannya agar dapat menjadi pembicaraan di tingkat kabinet karena membutuhkan perhatian Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," bebernya.<br /> <br /> Pada kesempatan itu, Deddy juga memberi apresiasi atas perjuangan para warga menghadapi banjir. Sesuai perintah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto agar para petugas partai turun ke bawah bersama rakyat, Deddy pun melaksanakannya.<br /> <br /> Deddy Yevri tak segan menerobos banjir bersama Menteri Risma untuk mendistribusikan bantuan. Di beberapa titik yang banjirnya sudah surut, tersisa endapan lumpur. Deddy turun ikut turun ke lapangan membersihkan lumpur dengan membawa dua truk tangki air.<br /> <br /> "Terima kasih kepada para relawan yang ikut turun membantu rakyat. Selain membersihkan jalan, ini juga sekaligus membantu kebutuhan air bersih untuk masyarakat," kata Deddy.<br /> <br /> Bantuan yang sudah diserahkan kepada warga antara lain ribuan paket makanan siap saji, selimut, paket kidsware, pembalut kewanitaan, pakaian dewasa dan pakaian anak-anak.<br /> <br /> "Ibu Ketua Umum Ibu Megawati mengajarkan kepada kami, apapun pilihan politiknya, suku agamanya, kita harus hadir mendampingi korban bencana tanpa membeda-bedakan pilihan politiknya," pungkas Deddy.

Deddy Harap Penanganan Banjir Kaltara Jadi Pembahasan di Kabinet

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Mensos Risma

Berita Terkini