<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/JKT-KPK-GELEDAH-KKP-Haritsah-almudatsir-3.jpg" alt="Sejumlah penyidik KPK memasuki gedung Mina Bahari IV kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Jumat (27/11). penggeledahan tersebut dilakukan usai tertangkapnya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersama enam tersangka lainnya d" width="100%">
<figcaption>Sejumlah penyidik KPK memasuki gedung Mina Bahari IV kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Jumat (27/11). penggeledahan tersebut dilakukan usai tertangkapnya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersama enam tersangka lainnya d</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terkait penyidikan kasus suap pengadaan bantuan sosial (Bansos), yang melibatkan mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara. Tim penyidik lembaga antirasuah menggeledah dua lokasi berbeda di Jakarta.  "Terkait penyidikan dugaan korupsi di Kemensos dengan tsk JPB dkk hari ini, Senin (11/1/2021), Tim Penyidik KPK melakukan penggeledahan di dua lokasi," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (11/1).  Ali menjelaskan, KPK menggeledah PT. Mesail Cahaya Berka SOHO CAPITAL SC-3209 Podomoro City Jl. Letjend S. Parman Kav 28 dan PT. Junatama Foodia Metropolitan Tower TB Simatupang, Jl. RA. Kartini lantai 13.  Ali menyampaikan, penggeledahan ini mendalami ke dua perusahaan yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan pengadaan Bansos di Kemensos, PT Mesail Cahaya Berkat dan PT Junatama Foodia.  "Di gedung ini, KPK menggeledah kantor dua perusahaan yakni PT Mesail Cahaya Berkat dan PT Junatama Foodia. Hingga saat ini, penggeledahan masih berlangsung," ucap Ali.  Kendati demikian, Ali masih enggan menjelaskan informasi soal hasil penggeledahan serta keterkaitan dua perusahaan tersebut dalam proyek bansos ini. Mengingat masih ada rangkaian proses hukum yang perlu dilaksanakan KPK.  "Perkembangannya akan kami informasikan lebih lanjut," pungkas Ali.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/29/12/2020/kpk-dalami-kasus-bansos-lewat-penyuap-eks-mensos-juliari-batubara/">KPK Dalami Kasus Bansos Lewat Penyuap Eks Mensos Juliari Batubara</a>  Dalam perkara ini, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Sebagai tersangka penerima suap diantaranya Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial (Mensos); Matheus Joko Santoso (MJS) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos dan seorang berinisial AW. Selain itu sebagai pemberi suap KPK menetapkan, Aardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke (HS) selaku pihak swasta.  KPK menduga, Juliari menerima fee sebesar Rp 17 miliar dari dua periode paket sembako program bantuan sosial (Bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Penerimaan suap itu diterima dari pihak swasta dengan dimaksud untuk mendapatkan tender sembako di Kementerian Sosial RI.  Juliari menerima fee tiap paket Bansos yang di sepakati oleh Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) sebesar Rp 10 ribu perpaket sembako dari nilai Rp 300 ribu perpaket Bansos.  Sebagai Penerima MJS dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Sementara itu, JPB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Pihak pemberi AIM dan HS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/2CLJKNrArZk

KPK Geledah Dua Kantor Vendor Penyalur Bansos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Wakil-Ketua-KPK-Nawawi-Pomolango-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menunjukkan tersangka pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Kutai Timur di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/7/2020). Dalam OTT itu KPK menahan tujuh tersangka yakni Bupati Kutai Timur Ismunandar, Ketua DPRD Kutai Timur En" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menunjukkan tersangka pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Kutai Timur di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/7/2020). Dalam OTT itu KPK menahan tujuh tersangka yakni Bupati Kutai Timur Ismunandar, Ketua DPRD Kutai Timur En</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menindaklanjuti setiap informasi yang disampaikan masyarakat terkait kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19, untuk wilayah Jabodetabek. Kasus ini menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara.  Sebab, Koordinator MAKI, Boyamin Saiman menduga, paket sembako yang diserahkan ke masyarakat hanya senilai Rp 188 ribu dari anggaran Rp 300 ribu perpaket sembako. Dia mendorong agar KPK bisa menerapkan Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terhadap Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara dan empat tersangka lainnya yang juga terjerat dalam perkara ini.  "Segala masukan masyarakat kita akan terima, kalau memang ini memenuhi syarat sebagai alat bukti," kata Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (16/12). Pimpinan KPK berlatar belakang Hakim ini menyatakan, jika barang bukti berupa sembako yang diserahkan MAKI memenuhi alat bukti, maka tidak menutup kemungkinan pihaknya akan mendalami.  "Kita akan mengakomodir segala sesuatu kalau memang dimaksudkan untuk upaya pembuktian daripada tindak pidana yang kita sangkakan," tegas Nawawi.  Dalam kasus dugaan suap pengadaan Bansos Covid-19, Juliari diduga menerima fee sebesar Rp 17 miliar dari dua periode paket sembako program bantuan sosial (Bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Penerimaan suap itu diterima dari pihak swasta dengan dimaksud untuk mendapatkan tender sembako di Kementerian Sosial RI.  Juliari menerima fee tiap paket Bansos yang di sepakati oleh Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) sebesar Rp 10 ribu perpaket sembako dari nilai Rp 300 ribu perpaket Bansos.  KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Sebagai tersangka penerima suap diantaranya Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial (Mensos); Matheus Joko Santoso (MJS) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos dan seorang berinisial AW. Selain itu sebagai pemberi suap KPK menetapkan, Aardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke (HS) selaku pihak swasta.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/06/12/2020/fee-suap-bansos-covid-19-disepakati-rp-10-ribu-perpaket/">Fee Suap Bansos Covid-19 Disepakati Rp 10 Ribu Per Paket</a>  Sebagai Penerima MJS dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Sementara itu, JPB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Pihak pemberi AIM dan HS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Or8yuOqZmno

KPK Pastikan Telaah Dugaan Korupsi Pengadaan Anggaran Bansos Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/OTT-Kasus-Bansos-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Penyidik KPK menunjukan barang bukti uang tunai saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) tindak pidana korupsi pada program bantuan sosial di Kementerian Sosial untuk penanganan COVID-19 di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020) dini har" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK menunjukan barang bukti uang tunai saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) tindak pidana korupsi pada program bantuan sosial di Kementerian Sosial untuk penanganan COVID-19 di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020) dini har</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan pada tiga lokasi perihal kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) untuk wilayah Jabodetabek 2020 pada Senin (7/12). Di mana diketahui, dugaan korupsi ini melibatkan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara.  Adapun, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengungkapkan ketiga lokasi tersebut adalah Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), lalu kediaman dua tersangka Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) selaku Pejabat Pembuat Kebijakan (PPK) Kemensos.  "Senin dimulai sore hingga dini hari Tim Penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 tempat dan lokasi yang berbeda yaitu di Kantor Kemensos RI, rumah tersangka MJS (Matheus) dan AW (Adi)," jelasnya dalam keterangannya, Selasa (8/12).  Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik berhasil mengamankan sejumlah dokumen terkait perkara ini. Lebih lanjut, pihaknya akan melakukan analisis mendalam untuk melakukan penyitaan terhadap dokumen-dokumen yang diamankan.  "Kemudian akan dikonfirmasi kepada saksi-saksi yang akan dipanggil dan diperiksa tim penyidik," jelasnya. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/08/12/2020/rekanan-bansos-kemensos-diundang-pertemuan-khusus/">Rekanan Bansos Kemensos Diundang Pertemuan Khusus</a></li> </ul> Sebagai informasi, dalam kasus ini selain 3 di atas yang ditetapkan diduga sebagai penerima suap, terdapat dua orang lagi yaitu Ardian IM dan Harry Sidabuke dari pihak swasta yang diduga sebagai pemberi suap.  Mensos diduga menerima fee (imbalan) sebesar Rp 10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu. Dengan total yang diterima diduga sebesar Rp 17 miliar. Kasus ini terungkap melalui operasi tangkap tangan pada 5 Desember 2020 dini hari di beberapa lokasi di Jakarta.  Tim penindakan KPK mengamankan uang dengan jumlah sekitar Rp 14,5 miliar dalam berbagai pecahan mata uang yaitu sekitar Rp 11, 9 miliar, sekitar USD 171,085 dolar (setara Rp 2,420 miliar) dan sekitar 23.000 dolar Singapura (setara Rp 243 juta).  Atas perbuatannya, Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara Adi dan Matheus disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Lalu, Ardian dan Harry disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor.

Kantor Kemensos Digeledah, Penyidik KPK Amankan Banyak Dokumen Kasus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Mensos-Juliari-P-Batubara-Serahkan-Diri-ke-KPK-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Mensos Juliari P Batubara saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Juliari Batubara tiba sekitar pukul 02.50 WIB. Didampingi oleh sejumlah orang, Juliari tampak menggunakan baju berwarna hitam, masker hitam dan mengenakan topi. Foto: Dery Ri" width="100%">
<figcaption>Mensos Juliari P Batubara saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Juliari Batubara tiba sekitar pukul 02.50 WIB. Didampingi oleh sejumlah orang, Juliari tampak menggunakan baju berwarna hitam, masker hitam dan mengenakan topi. Foto: Dery Ri</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Minggu (6/12) pagi. Dia datang usai diimbau oleh KPK untuk menyerahkan diri, pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial (Bansos) penanganan Covid-19.  Juliari datang sekitar pukul 02.52 WIB dengan mengenakan jaket hitam, masker serta topi. Tak ada kata yang diucapkan oleh orang nomor satu di Kemensos tersebut, saat dicecar beragam pertanyaan oleh awak media. Dia hanya melambaikan tangan sembari masuk ke ruang pemeriksaan.  Dalam perkara ini, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Sebagai tersangka penerima suap diantaranya Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial (Mensos); Matheus Joko Santoso (MJS) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos dan seorang berinisial AW. Selain itu sebagai pemberi suap KPK menetapkan, Aardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke (HS) selaku pihak swasta.  Sebagai Penerima MJS dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/06/12/2020/jadi-tersangka-suap-bansos-kpk-imbau-mensos-juliari-menyerahkan-diri/">Jadi Tersangka Suap Bansos, KPK Imbau Mensos Juliari Menyerahkan Dir</a>  Sementara itu, JPB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=AhVMgl6YmNI

Usai Ditetapkan Tersangka, Mensos Juliari Serahkan Diri ke KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/OTT-Kasus-Bansos-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Penyidik KPK menunjukan barang bukti uang tunai saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) tindak pidana korupsi pada program bantuan sosial di Kementerian Sosial untuk penanganan COVID-19 di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020) dini har" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK menunjukan barang bukti uang tunai saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) tindak pidana korupsi pada program bantuan sosial di Kementerian Sosial untuk penanganan COVID-19 di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020) dini har</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara (JBP) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial (Bansos) untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020. Dalam kasus suap ini, fee tiap paket Bansos disepakati sebesar Rp 10.000 perpaket sembako dari nilai Rp 300 ribu perpaket Bansos.  Selain Juliari, KPK juga menetapkan dua lainnya sebagai tersangka penerima suap diantaranya Matheus Joko Santoso (MJS) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos dan seorang bernama Adi Wahyono (AW). Selain itu sebagai pemberi suap KPK menetapkan, Aardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke (HS) selaku pihak swasta.  Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan, penerimaaan suap terhadap Juliari bermula dari pengadaan Bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial dengan nilai sekitar Rp 5,9 triliun untuk total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan dua periode. Untuk memuluskan itu, Juliari menerima fee dari tiap-tiap paket Bansos.  "Untuk fee tiap paket Bansos di sepakati oleh MJS dan AW sebesar Rp 10.000 perpaket sembako dari nilai Rp 300.000 perpaket Bansos," kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Minggu (6/12) dini hari.  Firli menjelaskan, Matheus selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos dan Adi Wahyono pada Mei sampai dengan November 2020 membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa suplier sebagai rekanan yang diantaranya AIM, HS dan juga PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) yang diduga milik Matheus.  "Penunjukkan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui JPB dan disetujui oleh AW," ujar Firli.  Firli menyebut, pada pelaksanaan paket Bansos sembako periode pertama, diduga telah menerima fee sebesar Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Mhateus kepada Juliari melalui Adi Wahyono dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar.  "Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh EK dan SN selaku orang kepercayaan JPB, untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi JPB," beber Firli.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/06/12/2020/jadi-tersangka-suap-bansos-kpk-imbau-mensos-juliari-menyerahkan-diri/">Jadi Tersangka Suap Bansos, KPK Imbau Mensos Juliari Menyerahkan Diri</a>  Untuk periode kedua pelaksanaan paket Bansos sembako, sambung Firli, terkumpul fee dari Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sekitar Rp 8,8 miliar uang tersebut juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari.  Sebagai Penerima MJS dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Sementara itu, JPB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Pihak pemberi AIM dan HS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  &nbsp;  Saksikan video berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=fI6vTq-DSfU

Fee Suap Bansos Covid-19 Disepakati Rp 10 Ribu Per Paket

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/OTT-Kasus-Bansos-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Penyidik KPK menunjukan barang bukti uang tunai saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) tindak pidana korupsi pada program bantuan sosial di Kementerian Sosial untuk penanganan COVID-19 di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020) dini har" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK menunjukan barang bukti uang tunai saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) tindak pidana korupsi pada program bantuan sosial di Kementerian Sosial untuk penanganan COVID-19 di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020) dini har</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia diduga menerima suap dalam pengadaan bantuan sosial penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.  Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Juliari belum berhasil diringkus lembaga antirasuah dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Sabtu (5/12) dini hari. Karenanya, KPK meminta Juliari dan seorang bernama Adi Wahyono untuk menyerahkan diri.  "Kami imbau, kami minta kepada para tersangka saudara JPB dan AW untuk kooperatif dan segera mungkin menyerahkan diri kepada KPK," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Minggu (6/12) dini hari.  Firli menegaskan, hingga kini tim penindakan KPK masih memburu Juliari dan tersangka lainnya yang belum mendatangi Gedung KPK.  "KPK terus berusaha sampai detik ini melakukan pencarian terhadap para tersangka yang belum berada di KPK," cetus Firli.  Dalam perkara ini, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Sebagai tersangka penerima suap diantaranya Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial (Mensos); Matheus Joko Santoso (MJS) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos dan seorang berinisial AW. Selain itu sebagai pemberi suap KPK menetapkan, Aardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke (HS) selaku pihak swasta.  Sebagai Penerima MJS dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/06/12/2020/kpk-tetapkan-mensos-juliari-batubara-tersangka-suap-bansos-covid-19/">KPK Tetapkan Mensos Juliari Batubara Tersangka Suap Bansos Covid-19</a>  Sementara itu, JPB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=v06F2hAvxxU

Jadi Tersangka Suap Bansos, Mensos Juliari Diimbau Serahkan Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Bansos-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara memastikan 120.000 Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat segera menerima bantuan sosial beras (BSB). Menurutnya, 10 juta KPM PKH akan menerima bantuan sosial beras di seluruh daerah Indonesia.  "Ini bantuan dari Presiden melalui Kementerian Sosial bekerjasama dengan BULOG. Beras akan dapat 15 kg sebanyak tiga kali," kata Juliari dalam keterangannya, Jumat (18/9).  Juliari mengharapkan, semua pihak dapat membantu mengawal kelancaran penyaluran BSB di lapangan. Dia menargetkan, BSB selesai pada November 2020.  “Program ini semoga tepat sasaran. Teman-teman BULOG, transporter, juga agar bekerjasama dengan Pemda setempat dan pendamping PKH, serta aparat penegak hukum” ucap Juliari.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/16/09/2020/kemensos-pastikan-bansos-beras-tahap-i-sampai-ke-warga-purwakarta/">Kemensos Pastikan Bansos Beras Tahap I Sampai ke Warga Purwakarta</a>  Politikus PDI Perjuangan ini menyebut, KPM PKH masih termasuk keluarga rentan dan miskin. Sehingga perlu perhatian khusus dari pemerintah terutama di masa pandemi Covid-19.  Menurutnya, program BSB ini merupakan salah satu Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang diluncurkan pemerintah sebagai upaya untuk menekan beban pengeluaran para KPM PKH di masa pandemi Covid-19.  "Beras yang disalurkan untuk program BSB ini adalah beras medium. Pemenuhan BSB bersinergi dengan Perum BULOG, Dinas Sosial, transporter, dan pendamping PKH. Dengan diberikannya tambahan bantuan kebutuhan pokok berupa beras, diharapkan para KPM dapat tercukupi," pungkas Juliari.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=n04g_XyTmcQ

Mensos Pastikan 120 Ribu Keluarga di Cirebon Terima Bansos Beras

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Mensos-Juliari.jpg" alt="Menteri Sosial Juliari Batubara memasuki mobil tahan usai menjalani pemeriksaan intensif di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Minggu (6/12/2020). KPK resmi menahan dan menetapkan Menteri Sosial Juliari P. Batubara dan Pejabat Pembuat Kom" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Juliari Batubara memasuki mobil tahan usai menjalani pemeriksaan intensif di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Minggu (6/12/2020). KPK resmi menahan dan menetapkan Menteri Sosial Juliari P. Batubara dan Pejabat Pembuat Kom</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara menetapkan Kabupaten Kulonprogro sebagai kawasan siaga bencana. Hal ini sebagai upaya peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi masyarakat dalam mengantisipasi kejadian bencana luar biasa dan mengurangi risiko bencana di Kabupaten Kulonprogo.  "Dipilihnya Kulonprogo sebagai daerah kawasan siaga bencana, karena memang rawan bencana. Kementerian Sosial mencanangkan 471 Kawasan Siaga Bencana se-Indonesia, termasuk Kulonprogro," kata Juliari dalam keterangannya, Rabu (19/8).  Juliari menjelaskan, pengembangan kawasan siaga bencana ini merupakan bentuk gotong royong. Karena jika hanya mengandalkan personil TNI, Polri, Tagana dan unsur pemerintah lainnya penanganan bencana tidak akan maksimal.  "Berapa jumlah personil pemerintah tentu masih kurang," ujar Juliari.  Ia berujar, pada tahap awal kawasan siaga bencana dikembangkan di tujuh kecamatan yang ada di Kabupaten Cilacap dan Kebumen, Jawa Tengah serta Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Ketujuh kecamatan itu adalah Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Pangandaran, Kecamatan Sidamulih (Kabupaten Pangandaran), Kecamatan Kesugihan dan Kecamatan Adipala (Kabupaten Cilacap), Kecamatan Ayah dan Kecamatan Buayan (Kabupaten Kebumen).  "Pada tujuh kecamatan tersebut terdapat desa-desa (berdasarkan hasil pemetaan BMKG) yang memiliki risiko tinggi dan berada pada jalur Megathrust. Sebagian desanya ada yang memiliki risiko rendah terhadap bencana, namun diharapkan dapat menjadi daerah penyangga ketika terjadi bencana," ujar Juliari.  Juliari menyebut, pengembangan kampung siaga bencana menjadi kawasan siaga bencana untuk mengantisipasi bahaya bencana alam seperti tanah longsor, banjir bahkan kemungkinan terjadinya Megathrust. Karena tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia yang dapat memicu tsunami.  "Kita akan terus kembangkan KSB dari kampung siaga bencana menjadi kawasan siaga bencana untuk daerah yang ancaman bencananya besar. Untuk kampung siaga bencana saat ini sudah ada 741," ucapnya.  Dalam kesempatan ini, lanjut Juliar, pihaknya juga turut memberikan bantuan kepada pemerintah Kabupaten Kulonprogo dan propinsi Jogjakarta sebesar Rp1.601.808.000 yang terdiri dari bantuan logistik untuk empat lumbung sosial KSB sebesar Rp 160.059.350 dengan total Rp 640.237.400.  "Bantuan truk serbaguna satu unit senilai Rp 445.012.500, bantuan motor dapur umum satu unit senilai Rp 55.608.300. Sedangkan bantuan logistik untuk provinsi Jogjakarta senilai Rp 460.949.800," pungkasnya.

Mensos Juliari Tetapkan Kulonprogro Sebagai Kawasan Siaga Bencana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/FKPPI-mensos.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengurus Pusat Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-putri Purnawirawan TNI/Polri (GM FKPPI) menyatakan, organsasinya siap mendukung dan menjalankan program Kementerian Sosial (Kemensos) dalam menangani Covid-19 dan pemulihan dampak ekonominya.  Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum PP GM FKPPI Dwi Rianta Soerbakti ditemani jajaran pengurusnya saat menemui Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara, di kantornya, Jakarta, (7/8).  Dwi Rianta juga mengatakan, GM FKPPI sudah ikut membantu dan mendukung pemerintah dalam melakukan penanganan Covid-19 sejak awal Maret 2020. Tak lama setelah Presiden Jokowi mengumumkan darurat Covid-19.  "Dalam sehari GM FKPPI melakukan empat sampai lima kegiatan di seluruh pengurus daerah sampai rayon. “Hingga hari ini total sekitar ada 697 kegiatan,” paparnya.  Sementara itu, Sekjen GM FKPPI Ari Garyanida mengemukakan, pihaknya siap mendukung program Kemensos sebagai leading sector penanganan dampak Covid-19, termasuk pemulihan sektor ekonomi. Ari mengatakan, sebagai anak biologis TNI/Polri.  "GM FKPPI punya kewajiban untuk mendukung program pemeritah. Di antaranya, adalah kampung tangguh di Jawa Timur, ketahanan pangan di Sulawesi Tengah, kampung toleransi di Nusa Tenggara Barat (NTB), dan program-program sosial lainnya. Program itu adalah program gotong royong sebagai perwujudan rasa kemanusiaan, persatuan dan permusyawaratan," papar Ari.  Ari merasa bangga organisasinya memiliki jajaran Dewan Pertimbangan Pusat (Wantimpus) yang memiliki kontribusi besar dalam membentuk karakter organisasi. Jajaran Wantimpus GM FKPPI diantaranya Wakil Ketua MPR DR. Ahmad Basarah, Menkumham Yasonna Laoly, Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono.  Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Mensos Juliari P Batubara mengaku bangga dan mengapresiasi apa yang sudah dilakukan GM FKPPI. Karena organisasi tersebut memiliki struktur sampai rayon, sama seperti struktur TNI/Polri.  “Sangat mumpuni untuk bersama kerjasama menjalankan program-program Kemensos, ternasuk membantu distribusi bantuan sampai ke pelosok daerah," ujarnya.  Harapannya, kata Juliari, GM FKPPI tidak hanya fokus pada penanganan Covid-19, tapi sudah ikut aktif dalam program pemulihan dampak ekonomi. Pihaknya juga membuka peluang untuk bisa dikerjasamakan. Yakni seperti penyaluran paket bantuan sembako pada masyarakat yang membutuhkan.

Ikut Serta Tangani Covid-19, GM FKPPI Siap Kerja Bareng Kemensos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Bansos-1-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Sosial Juliari Batubara masuk dalam 7 besar menteri terbaik Joko Widodo (Jokowi). Peringkat itu versi Charta Politika Indonesia yang dilakukan baru-baru ini melakukan survei terkait kinerja kementerian di tengah Pandemi Covid-19.  Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, menteri Juliari masuk 7 besar menteri terbaik Jokowi di masa Covid-19, lantaran program kementerian soal pengentasan kemiskinan yang digelontorkan Kemensos tetap sasaran dan memberi dampak positif bagi masyarakat.  "Di tengah pandemi Covid-19, pemerintah dituntut untuk melakukan manuver guna melanjutkan kehidupan banyak orang. Salah satu yang sering muncul melakukan kerja nyata adalah Kementerian Sosial yang dipimpin oleh Juliari Batubara," kata Yunarto.  Dalam survei Charta Politika Indonesia bertajuk “Trend 3 Bulan Kondisi Politik, Ekonomi dan Hukum Pada Masa Pandemi Covid-19”, Kemensos juga mendapat predikat sebagai lembaga kementerian yang paling sigap dan tanggap menghadapi covid-19 melalui Bansos yang diberikan kepada masyarakat.  Setelah berjalannya Bansos, menurut survei yang dilakukan Charta Politika Indonesia, banyak responden penerima bansos merasa terbantu. Responden juga mengapresiasi kinerja Juliari yang turun langsung ke lapangan memastikan agar penyaluran Bansos tepat sasaran.  "Bansos dari Kemensos pun diakui memperpanjang nafas perekonomian dan berangsur memperbaiki kondisi perekonomian rumah tangga yang terkena dampak covid-19. Dengan kata lain, bansos Kemensos tepat sasaran," kata Yunarto.  Diketahui, survei ini digelar melalui wawancara telepon dan melibatkan 2000 responden. Metode survei adalah simple random sampling dengan margin of error 2,19 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Kriteria responden minimal 17 tahun atau memenuhi syarat menjadi pemilih di pemilu.

Survei: Bansos Memperpanjang Nafas Ekonomi Masyarakat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Mensos Juliari Batubara

Berita Terkini