<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ketua-dpd-golkar-dki-agus-gumiwang-jadi-pengganti-idrus-marham_m_.jpg" alt="Idrus Marham usai diperiksa KPK, Senin (21/5)" width="100%">
<figcaption>Idrus Marham usai diperiksa KPK, Senin (21/5)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politikus Partai Golkar <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/24/08/2018/breaking-news-jadi-tersangka-kpk-idrus-marham-mundur-dari-mensos" target="_blank">Idrus Marham</a> telah resmi mengundurkan diri dari jabatan sebagai Menteri Sosial (Mensos) di Kabinet Kerja. Lantas siapa penggantinya?. Saat ini beredar nama jika Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Agus Gumiwang Kartasasmita, bakal menjadi pembantu Presiden Jokowi. Saat dikonfirmasi, juru bicara Kepresidenan Johan Budi Sapto Prabowo membenarkan Agus Gumiwang bakal menjadi Menteri Sosial. "Iya Agus," ujar Johan saat dihubungi, Jumat (24/8). Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga membenarkan, bahwa pukul 15.00 WIB akan ada pelantikan Agus Gumiwang menjadi Menteri Sosial. "Iya," katanya. Sekadar informasi, Idrus Marham mengundurkan diri dari jabatan Menteri Sosial (Sosial), karena sudah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam ‎kasus dugaan korupsi pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau. Sehingga ia tidak ingin berlama-lama menjabat sebagai mensos. "Ya kalau sudah ada pemberitahuan penyidikan kan pasti statusnya sudah tersangka. Jadi semakin cepat semakin bagus," kata Idrus. <a href="https://www.jawapos.com/tag/9268/idrus-marham" target="_blank">Idrus Marham</a> pun mengaku bakal fokus menjalani kasus yang menimpanya di lembaga yang dikepalai oleh Agus Rahardjo tersebut. Sehingga tidak menjadi beban bagi Presiden Jokowi. Diketahui, Idrus mengundurkan diri karena diduga ikut terlibat korupsi pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau. Idrus juga sebelumnya sudah beberapa kali diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau. Dalam kasus ini, KPK menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sebagai tersangka kasus suap. Eni ditangkap saat berada di rumah Idrus Marham.

Ketua DPD Golkar DKI Agus Gumiwang Jadi Pengganti Idrus Marham

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/breaking-news-jadi-tersangka-kpk-idrus-marham-mundur-dari-mensos_m_.jpg" alt="Mensos Idrus Marham saat diwawancarai awak media sebelum menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Mensos Idrus Marham saat diwawancarai awak media sebelum menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kasus suap pembangunan PLTU Riau-1 akhirnya menyeret Menteri Sosial Idrus Marham sebagai tersangka. Hal itu dia sampaikan sendiri di Istana Negara, Jumat (24/8) usai salat Jumat. Dia mengatakan kalau surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) sudah diterimanya, Kamis (23/8) sore. Idrus Marham yang mengenakan baju batik gelap mengatakan, keputusan mundur dari Mensos setelah menerima SPDP. Politikus Partai Golkar itu menyebut sendiri jika datangnya SPDP berarti status dirinya di kasus PLTU Riau-1 sudah menjadi tersangka. “Kemarin sudah diberi SPDP. Yang namanya penyidikan, kan statusnya sudah tersangka,’’ ujarnya. Menurut <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/24/08/2018/tiga-alasan-idrus-marham-mundur-dari-mensos" target="_blank">Idrus Marham</a>, dia perlu secepatnya memberitahukan surat tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Meski sudah mengakui sebagai tersangka, Idrus tidak membeberkan pasal apa yang dikenakan KPK pada dirinya. ’’Itu hak KPK. Itu kewenangan KPK. Itu tidak etis kalau saya jelaskan,’’ jelasnya. Lebih lanjut Idrus menjelaskan, kalau KPK pasti punya alasan hukum ketika menetapkan dirinya sebagai tersangka. Dia tidak mau berspekulasi karena menyerahkan segala proses di pengadilan. ’’Hormati KPK. Mari kita ikuti logika KPK. KPK tidak mungkin mengambil langkah kalau tak ada alasan hukum,’’ tegasnya. Informasi yang dihimpun JawaPos.com, Idrus Marham menjadi tersangka karena ikut menerima uang suap untuk memuluskan proyek jumbo PLTU Riau-1 senilai USD 900 juta atau sekitar Rp 13 triliun (kurs Rp 14.500 per USD). "Dijerat Pasal 12 huruf a/b UU Tipikor," papar sumber JawaPos.com. Penetapan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/24/08/2018/ditanya-isu-mundur-idrus-kalau-iya-kenapa-kalau-nggak-kenapa" target="_blank">Idrus Marham</a> dilakukan saat gelar perkara (ekspose) beberapa waktu lalu. Dalam ekspose yang dihadiri tim penyidik, pejabat teras KPK di bidang kedeputian penindakan hingga pimpinan KPK itu menyetujui status politikus Partai Golkar tersebut menjadi tersangka. Sebab, sudah terpenuhi dua alat bukti permulaan terjadinya tindak pidana korupsi. ’’SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) memang sudah dikirimkan ke IM kemarin,” imbuh sumber JawaPos.com lain. Kendati menyebut dijerat dengan pasal suap-menyuap, sumber tersebut belum mau membeberkan peran Idrus Marham. Termasuk, jumlah fee yang didapatkan Idrus dalam proyek bancakan tersebut. Dalam perkara ini, sebelumnya politikus Partai Golkar tersebut sudah diperiksa tiga kali oleh tim penyidik KPK. Usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1, Idrus Marham berulang kali membantah bila dirinya terlibat dalam rasuah tersebut. Terpisah, terkait adanya penyataan mundur Idrus, KPK hingga saat ini belum mengumumkan status hukum Idrus Marham.

Breaking News: Jadi Tersangka KPK, Idrus Marham Mundur dari Mensos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/berkunjung-ke-israel-ini-pesan-idrus-marhan-ke-gus-yahya_m_220494.png" alt="Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya melakukan kunjungan ke Israel." width="100%">
<figcaption>Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya melakukan kunjungan ke Israel.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) yang juga Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya melakukan kunjungan ke Israel. Namun, belakangan itu menjadi polemik di tanah air. Pasalnya Indonesia posisinya mendukung kemerdekaan Palestina, dan mengkritik pemindahaan kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem. Menteri Sosial (Mensos), Idrus Marham berpesan kepada Gus Yahya, apabila ingin ke negara lain, misalnya Israel perlu memberitahukan kepada masyarakat. Sehingga tidak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. "Jadi jangan setelah berkomunikasi komunimasi baru diketahui. Ini kan masalah cara saja," ujar Idrus di kediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Jalan Diponegoro, Jakarta, Jumat (15/6). Namun demikian apa yang dilakukan oleh Gus Yahya adalah baik. Karena mendukung perdamaian Palestina dari jajahan Israel. Bahkan Idrus yakin Gus Yahya mengenatui posisi Indonesia terhadap Israel. &lrm;"Niatnya saya kira adalah baik, dan saya punya keyakinan Yahya tahu posisi politik Indonesia," katanya Idrus mengakui kadang niat baik perlu dilakukan secara baik pula. Oleh sebab itu memang dibutuhkan komunikasi dari Gus Yahya kepada masyarakat adanya pertemuan itu. "Meskipun demikian kadang-kadang kan dalam hal komunikasi politik ini ada kendala-kendala yang tidak bisa dilakukan," pungkasnya. &lrm;Sekadar informasi, Gus Yahya bertolak ke Israel atas undangan Universitas Tel Aviv untuk menjadi pembicara dengan tema 'Shifting the Geopolitical Calculus; From Conflict to Cooperation'. Gus Yahya sempat berdialog dengan Forum Global Yahudi Amerika saat berkunjung ke Israel. Dalam forum dialog dengan Direktur Hubungan Antaragama Rabi David Rosen, Yahya mengatakan bahwa kunjungannya ke Israel kali ini tak lepas dari melanjutkan pekerjaan mantan Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Di pertemuan itu, Gus Yahya menyampaikan sejumlah hal, mulai dari langkah yang telah dilakukan Gus Dur sebelumnya, hubungan Yahudi dan Islam, hingga tentang kasih sayang untuk menyelesaikan suatu konflik.

Berkunjung ke Israel, Ini Pesan Idrus Marhan ke Gus Yahya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kunjungi-balai-penyandang-disabilitas-mensos-senang-diajari-menjahit_m_216359.jpeg" alt="Menteri Sosial Idrus Marham didampingi Dirjen Rehabilitasi Sosial Edi Suharto bersama Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat belajar menjahit dari siswa Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Idrus Marham didampingi Dirjen Rehabilitasi Sosial Edi Suharto bersama Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat belajar menjahit dari siswa Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (BBRSBG) Kartini, Temanggung, Jawa Tengah, Selasa. Mantan sekjen Golkar itu juga menjajal keterampilan menjahit bersama penyandang disabilitas intelektual.&nbsp; Idrus pun tak ragu menjajal keterampilan menjahit bersama penyandang disabilitas intelektual itu.&nbsp;Secara spontan Putri yang mendampingi&nbsp;pak menteri itu&nbsp;berteriak riang ketika sang mensos mampu menjahit beberapa bagian. "Hore, aku berhasil ngajarin Pak Menteri," serunya riang disambut disambut tawa Idrus. Idrus mengatakan, kemampuan anak-anak di balai sungguh luar biasa. "Saya punya keyakinan bahwa Putri bisa sampai hari ini adalah melalui proses yang panjang. Tidak serta merta. Ini sungguh luar biasa," katanya sebagaima dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com. Usai berdialog dengan anak-anak balai,&nbsp;Mensos juga melihat langsung berbagai fasilitas pelayanan rehabilitasi sosial di antaranya asrama penerima manfaat, gedung Instalasi Terapi Khusus (ITK) untuk melihat bagaimana penerima manfaat mendapatkan fisioterapi, terapi wicara, terapi perilaku, dan juga okupasi terapi.&nbsp; Dalam kunjungan kerja ini, didampingi Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial (Dirjen Rehsos) Edi Suharto dan Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Rachmat Koesnaedi. Diketahui, BBRSBG Kartini Temanggung merupakan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Sosial RI yang berada di bawah dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.&nbsp; Tugas balai besar ini adalah melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial, resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjut bagi penyandang disabilitas intelektual agar mampu berperan dan mandiri dalam kehidupan bermasyarakat. Istilah penyandang disabilitas intelektual (PDI) digunakan untuk menyebut anak yang mempunyai daya intelektual di bawah rata-rata. Dimana PDI mengalami hambatan perkembangan kecerdasan sehingga tidak mencapai tahap yang optimal. Pada tahun ini BBRSBG melayani 150&nbsp; penerima manfaat di dalam panti dan 490 penerima manfaat luar panti yaitu, program daycare sebanyak 10 orang, pelayanan Rehabilitasi Sosial Berbasis&nbsp; Keluarga (RSBK) sebanyak 355 penerima manfaat,&nbsp;dan Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat.

Kunjungi Balai Penyandang Disabilitas, Mensos Senang Diajari Menjahit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-garap-politisi-golkar-tak-ketinggalan-mensos-idrus-marham_m_214506.jpeg" alt="Mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham memberikan keterangan usai diperiksa di KPK." width="100%">
<figcaption>Mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham memberikan keterangan usai diperiksa di KPK.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satu per satu politisi Golkar harus memenuhi panggilan KPK. Panggilan itu terkait kasus dugaan korupsi di Bakamla tahun anggaran 2016. Setelah Koordinator Bidang Polhukam DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai diperiksa, kemarin giliran mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menghadap ke kantor antirasuah tersebut. Idrus yang kini menjabat Menteri Sosial itu diperiksa sebagai saksi untuk untuk tersangka Fayakhun Andriadi, mantan anggota Komisi I DPR dan bekas ketua DPD Golkar DKI Jakarta. Yorrys maupun Idrus diperiksa soal indikasi aliran dana pembahasan dan pengesahan rencana kerja dan anggaran (RKA) <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/14/212405/sambangi-kpk-politikus-golkar-ini-diperiksa-kasus-korupsi-bakamla" target="_blank">Bakamla</a>. Dugaan tersebut merupakan buntut penetapan Fayakhun sebagai tersangka. Fayakhun diduga menerima fee 1 persen atau senilai Rp 12 miliar di antara total anggaran Bakamla yang disahkan DPR Rp 1,2 triliun. Fayakhun juga ditengarai menerima USD 300 ribu dari pengesahan anggaran APBN Perubahan 2016 tersebut. Dana itu berasal dari Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah. Uang tersebut diberikan lantaran Fahmi yang merupakan suami Inneke Koesherawati mendapatkan proyek pengadaan satelit monitoring di Bakamla senilai Rp 222 miliar. Proyek tersebut merupakan bagian dari <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/15/212640/kasus-suap-proyek-bakamla-kpk-panggil-dirjen-anggaran-kemenkeu" target="_blank">RKA Bakamla</a> yang disahkan DPR waktu itu. Terkait dengan aliran dana <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/17/213271/kasus-suap-proyek-bakamla-kpk-panggil-kader-partai-golkar" target="_blank">kasus Bakamla</a> yang masuk ke kegiatan Partai Golkar, Idrus tidak mau memberikan keterangan. Dia meminta awak media menanyakannya kepada penyidik KPK.&nbsp;

KPK Garap Politisi Golkar, Tak Ketinggalan Mensos Idrus Marham

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sambangi-kpk-ternyata-mensos-idrus-marham-diperiksa-soal-kasus-suap_m_214325.jpeg" alt="Mensos Idrus Marham" width="100%">
<figcaption>Mensos Idrus Marham</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham tiba-tiba menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia datang sekitar pukul 14.10 WIB. Saat ditanya perihal kehadirannya di lembaga antirasuah, politikus Partai Golkar itu membantah diperiksa KPK. "Enggak ada apa-apa," singkatnya pada awak media, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (21/5). Namun, menurut Juru Bicara KPK<a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank"> Febri Diansyah</a>, kehadiran Idrus guna diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Fayakhun Andriati, dalam kasus dugaan suap pembahasan anggaran proyek pengadaan alat satelit monitoring (satmon) di Bakamla tahun anggaran 2016. "Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka FA," ujarnya saat dikonfirmasi. Dalam kasus ini, Fayakhun diduga menerima &lrm;hadiah atau janji berupa uang setelah memuluskan anggaran proyek Bakamla. Atas jasanya tersebut dia mendapatkan imbalan sebesar Rp 12 miliar atau satu persen dari proyek senilai Rp 1,2 triliun. Selain itu, Fayakhun juga diduga menerima dana suap sebesar USD 300 ribu. Uang tersebut diduga diterima Fayakhun dari proyek pengadaan di Bakamla. Sejumlah uang yang diterima Fayakhun tersebut berasal dari Direktur Utama Melati Technofo Indonesia (PT MTI), Fahmi Dharmawansyah melalui anak buahnya, M. Adami Okta. Uang tersebut diberikan dalam empat kali tahapan. &lrm;Selain itu, terdapat juga sejumlah nama anggota DPR yang disebut menerima suap terkait proyek pengadaan alat satelit monitoring di Bakamla. Yakni politikus PDI Perjuangan, TB. Hasanuddin dan Eva Sundari; Politikus Partai Golkar, Fayakhun Andriadi; Politikus NasDem, Bertus Merlas dan Donny Priambodo. Hal tersebut terungkap ketika Direktur PT Melati Technofo Indonesia (PT MTI), Fahmi Darmawansyah bersaksi untuk terdakwa mantan pejabat Bakamla, Nofel Hasan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, beberapa waktu lalu. Dalam kesaksiannya, Fahmi mengakui pernah memberikan uang sebesar Rp 24 miliar atau enam persen dari nilai total proyek alat satmon Bakamla sebesar Rp 400 miliar kepada Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi selaku narasumber Bakamla. Uang tersebut diduga telah disalurkan Ali Fahmi kepada sejumlah anggota DPR untuk meloloskan anggaran proyek Bakamla ini.&lrm; Namun, KPK belum dapat mendalami lebih lanjut keterangan dari Ali Fahmi. Sebab, Fahmi hingga hari ini belum diketahui keberadaannya. Terkait hal tersebut, dalam berbagai kesempatan para pihak anggota DPR yang dituding menerima duit pelumas proyek di Bakamla telah membantahnya.

Sambangi KPK, Ternyata Mensos Idrus Marham Diperiksa Soal Kasus Suap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mensos-idrus-marham-ikut-dalam-penutupan-lokalisasi-di-kalteng_m_212836.jpeg" alt="Mensos Idrus Marham" width="100%">
<figcaption>Mensos Idrus Marham</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Tahapan penutupan lokalisasi prostitusi di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, berjalan sesuai rencana. Menteri Sosial, Idrus Marham hari ini hadir dalam acara penutupan lokalisasi tersebut. Menurut Idrus, penutupan lokalisasi bukan sekedar melaksanakan aturan perundang undangan. Namun yang tak kalah penting, prostitusi bertentangan dengan ajaran agama. &ldquo;Negara juga berkewajiban mengangkat harkat dan martabat mereka, dan mempersiapkan masa depan mereka lebih baik,&rdquo; katanya, di Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Selasa (15/5). Penutupan lokalisasi, kata Idrus, menjadi tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Prostitusi Menuju Indonesia Bebas Lokalisasi Prostitusi Tahun 2019 di Jakarta, 19 April 2018 lalu.&nbsp; Sebagai tindak lanjut, hari ini ditutup tiga lokasi masing-masing berada di Dukuh Mola, di Simpang Kodok dan di RT 12 Desa Sungai Pakit. &ldquo;Prostitusi perbuatan amoral, bertentangan dengan ajaran agama apapun. Prostitusi juga masuk ke dalam kejahatan perdagangan orang (trafficking),&rdquo; tegasnya. Dengan ditutupnya lokalisasi di Kobar, sudah 151 dari total 168 lokalisasi prostitusi di Indonesia yang sudah ditutup. &ldquo;Lokalisasi yang belum ditutup saat ini tinggal 17 lokalisasi yang berada di 10 provinsi dan 15 kabupaten/kota,&rdquo; katanya. Setelah diitutup, pekerja seks komersial (PSK) akan dipulangkan ke keluarganya di daerah masing-masing.&nbsp; Kementerian Sosial akan menyiapkan dana pendukung sesuai tugas dan fungsinya, baik berkaitan dengan bantuan stimulan usaha, bantuan jaminan hidup, maupun transport lokal. Kemensos dan Pemda juga akan melakukan berbagai intervensi program, baik melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, bahkan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). &ldquo;Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati Nuhidayah. Karena ada kerja sama yang baik. Jadi sebelum penutupan pemda sudah memberikan penjelasan dengan baik serta memberikan sosialisasi tentang ide kepada semua pihak termasuk kepada mereka (PSK),&rdquo; tutur politisi Golkar ini. Setelah lokasi mereka mencari nafkah ditutup, Pemda dimana mereka dipulangkan akan melakukan pendampingan sehingga apara eks penghuni lokalisasi ini, memiliki rutinitas yang produktif dan bisa menjamin masa depan mereka.

Mensos Idrus Marham Ikut dalam Penutupan Lokalisasi di Kalteng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mensos-penutupan-lokalisasi-untuk-angkat-martabat-manusia_m_212837.jpeg" alt="Mensos mengatakan, penutupan lokalisasi bukan sekedar melaksanakan aturan perundang undangan. Namun yang tak kalah penting adalah prostitusi bertentangan dengan ajaran agama" width="100%">
<figcaption>Mensos mengatakan, penutupan lokalisasi bukan sekedar melaksanakan aturan perundang undangan. Namun yang tak kalah penting adalah prostitusi bertentangan dengan ajaran agama</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tahapan langkah penutupan lokalisasi di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, berjalan sesuai rencana. Menteri Sosial Idrus Marham hadir dalam acara penutupan lokalisasi di kabupaten yang menghadap ke Laut Jawa ini. Mensos mengatakan, penutupan lokalisasi bukan sekedar melaksanakan aturan perundang undangan. &ldquo;Namun yang tak kalah penting adalah prostitusi bertentangan dengan ajaran agama. Selain itu, negara juga berkewajiban mengangkat harkat dan martabat mereka, dan mempersiapkan masa depan mereka lebih baik,&rdquo; katanya, Selasa, (15/5). Penutupan lokalisasi, ujar Idrus, merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Prostitusi Menuju Indonesia Bebas Lokalisasi Prostitusi Tahun 2019 di Jakarta, 19 April 2018 lalu. Saat itu, diselenggaralan rapat koordinasi yang dihadiri bupati/wali kota dan kepala dinas sosial provinsi serta kepala dinas sosial kabupaten/kota yang di wilayahnya masih terdapat lokalisasi prostitusi. Sebagai tindak lanjut, hari ini ditutup tiga lokasi masing-masing berada di Dukuh Mola, di Simpang Kodok dan di RT 12 Desa Sungai Pakit. &ldquo;Prostitusi perbuatan amoral, bertentangan dengan ajaran agama apapun. Prostitusi juga masuk ke dalam kejahatan perdagangan orang." Dengan ditutupnya lokalisasi di Kobar, sudah 151 dari total 168 lokalisasi prostitusi di Indonesia yang sudah ditutup. &ldquo;Lokalisasi yang belum ditutup saat ini tinggal 17 lokalisasi yang berada di 10 provinsi dan 15 kabupaten/kota,&rdquo; kata Idrus. Setelah diitutup, pekerja seks komersial (PSK) akan dipulangkan ke keluarganya di daerah masing-masing. Kementerian Sosial akan menyiapkan dana pendukung sesuai tugas dan fungsinya, baik berkaitan dengan bantuan stimulan usaha, bantuan jaminan hidup, maupun transportasi lokal. Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah juga dapat melakukan berbagai intervensi program, baik melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, bahkan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). &ldquo;Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati Nuhidayah. Karena ada kerja sama yang baik. Jadi sebelum penutupan pemda sudah memberikan penjelasan dengan baik serta memberikan sosialisasi tentang ide kepada semua pihak termasuk kepada mereka (PSK),&rdquo; terang Idrus. Setelah lokasi mereka mencari nafkah ditutup, pemda di mana mereka dipulangkan akan melakukan pendampingan sehingga apara eks penghuni lokalisasi ini memiliki rutinitas yang produktif dan bisa menjamin masa depan mereka.

Mensos: Penutupan Lokalisasi untuk Angkat Martabat Manusia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/balai-rehabilitasi-sosial-bina-grahita-kemensos-raih-sertifikasi-iso_m_209863.jpeg" alt="Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (BBRSBG) Kartini Temanggung meraih sertifikat Internasional Organization for Standardization (ISO) 9001-2015" width="100%">
<figcaption>Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (BBRSBG) Kartini Temanggung meraih sertifikat Internasional Organization for Standardization (ISO) 9001-2015</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (BBRSBG) Kartini Temanggung meraih sertifikat Internasional Organization for Standardization (ISO) 9001-2015. Ini merupakan bentuk penghargaan terhadap kualitas pelayanannya. "Penghargaan ini tak lepas dari kerja keras dan komitmen seluruh pegawai sehingga prestasi ini dapat diraih," kata Kepala BBRSBG Kartini Temanggung, Murhardjani, Jumat, (4/5). Perolehan sertifikat ini melengkapi Sertifikat Sistem Manajemen Mutu sebelumnya, yaitu ISO 9001:2008 yang harus diupgrade ke ISO 9001:2015 versi terbaru. "Dengan prestasi ini, BBRSBG harus senantiasa melakukan perbaikan berkelanjutan agar BBRSBG semakin baik sebagai lembaga profesional dalam pelayanan rehabilitasi sosial yang telah berstandar internasional," ujarnya. Sertifikat ISO 9001-2015 diberikan oleh lembaga audit pengawasan dari Laksana Cahaya Mandiri (LCM). Lembaga ini berafiliasi dengan Badan Sertifikasi Equal Assurance berbasis di Western, Australia. The Equal Assurance sendiri merupakan badan penyelenggara ISO dengan standar terakreditasi oleh Joint Accreditation System of Australia and New Zealand. Sertifikat itu diserahkan oleh perwakilan The Equal Assurance, Ainur Laksono di aula BBRSBG Temanggung baru-baru ini. Ainur sekaligus mengucapkan selamat atas prestasi yang diraih tersebut. Ia mengatakan, sertifikasi 9001:2015 itu tidak lepas dari soliditas tim kerja BBRSBG Temanggung. Menurutnya, BBRSBG membuktikan komitmen dan jaminan terhadap mutu pelayanan. "Sertifikasi 9001:2015 ini merupakan pengakuan kepada perusahaan atau lembaga yang telah memenuhi standar internasional pada sistem manajemen mutunya," ujarnya. BBRSBG Kartini Temanggung adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Sosial RI yang berada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, khususnya Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas. Tugas balai besar ini adalah melaksanakan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas intelektual agar mampu mandiri dan berpartisipasi setara dengan lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. BBRSBG juga menjadi rujukan nasional, pengkajian dan penyiapan standar pelayanan, pemberian informasi dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Balai Rehabilitasi Sosial Bina Grahita Kemensos Raih Sertifikasi ISO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/alhamdulillah-honor-satuan-bakti-pekerja-sosial-naik_m_209281.jpeg" alt="Menteri Sosial Idrus Marham memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Satuan Bakti Pekerja Sosial" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Idrus Marham memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Satuan Bakti Pekerja Sosial</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Menteri Sosial Idrus Marham memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) yang telah menjalankan tugas dalam perlindungan anak dan rehabilitasi sosial anak di Indonesia. Ia mengucapkan selamat atas dedikasi segenap Sakti Peksos di seluruh Indonesia. "Alhamdulillah tahun ini Kementerian Sosial mulai memroses pembayaran jaminan ketenagakerjaan dan kematian sehingga seluruh Sakti Peksos terlindungi dalam melaksanakan tugas,&rdquo; kata Idrus dalam acara Gebyar Kinerja Sakti Peksos di Jakarta, Rabu, (2/5). Adanya jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan ini, terang Idrus, sangat penting untuk memberikan perlindungan dan jaminan saat melaksanakan tugas sebagai Peksos. Mengingat pekerjaan Sakti Peksos yang sangat berisiko seperti teror, intimidasi, perjalanan di daerah berbahaya dan sulit dijangkau. Saat ini, lanjutnya, terdapat 750 Sakti Peksos di seluruh Indonesia. Sebagai penghargaan terhadap peran Sakti Peksos Kementerian Sosial meningkatkan honor Sakti Peksos dari Rp 2,5 juta menjadi Rp 2,7 juta. Sementara untuk Supervisor Sakti Peksos dari Rp 2,7 juta menjadi Rp 3 juta. &ldquo;Upaya ini adalah bagian dari penghargaan terhadap profesi Peksos mengingat beban kerja yang berat, wilayah jangkauan yang sangat luas dan penuh risiko. Ditambah lagi harus bekerja tanpa mengenal batas waktu, semoga langkah kecil pemerintah saat ini menjadi penyemangat Anda semua dalam menjalankan tugas,&rdquo; kata Idrus. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Edi Suharto mengatakan, Gebyar Kinerja Sakti Peksos merupakan bagian dari proses evaluasi kinerja tahunan untuk mengetahui hasil dan kualitas pelaksanaan tugas perlindungan anak dan rehabilitasi sosial anak di daerah. Ia menjelaskan, kegiatan ini merupakan agenda rutin sekali dalam setahun. Tujuannya untuk memberikan penguatan kapasitas, koordinasi dan sinkronisasi tugas-tugas pendampingan anak. Dalam kegiatan ini juga diberikan penghargaan kepada Sakti Peksos yang berprestasi dan Sakti Peksos yang menunjukkan pengabdian luar biasa termasuk didalamnya Sakti Peksos yang mengalami kecelakaan dan bahkan meninggal dunia. &ldquo;Sakti Peksos bertugas merespon kasus kekerasan terhadap anak. Misalnya, di suatu daerah ada anak yg nengalami kekerasan fisik atau seksual yang dilakukan oleh orang dewasa seperti disekap dalam rumah. Sakti peksos berkoordinasi dengan kepolisian untuk segera menyelamatkan anak dengan membawa anak ke rumah aman terdekat. Misalnya di Save House di Bambu Apus, Jakarta Timur. Tindakan selanjutnya membawa pelaku ke pengadilan,&rdquo; papar Edi. Sakti Peksos, lanjut Edi, juga mendampingi anak yang berhadapan hukum. Misal anak yang melakukan pencurian. Sejalan dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) maka Sakti Peksos mendampingi anak agar anak tidak ditahan di kantor polisi atau dibawa ke lembaga peradilan yang menyebabkan anak di penjara di Lapas Anak. &ldquo;Sesuai dengan amanat UU SPPA anak berhadapan dengan hukum dengan tuntutan pidana di bawah 7 tahun wajib menerima Diversi (peradilan di luar sistem pidana) sesuai dengan prinsip Restorative Justice,&rdquo; kata Edi. Daripada dipenjara di lapas anak sekalipun, ujar Edi, Sakti Peksos akan mengusahakan agar anak berhadapan dengan hukum mengikuti Rehabilitasi Sosial di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) yakni panti rehabilitasi sosial untuk anak.

Alhamdulillah, Honor Satuan Bakti Pekerja Sosial Naik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mensos idrus marham

Berita Terkini