<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menteri-bambang-sebut-alasan-fokus-ke-industri-kelautan-dan-perikanan_m_.jpg" alt="Menter PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro" width="100%">
<figcaption>Menter PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Curah hujan yang tinggi ditambah beberapa persoalan saluran menjadi penyebab najir di kawasan Jabodetabek. Karena itu Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brojonegoro‎ meminta masyarakat jangan hanya bisa mengeluh melainkan harus bisa belajar dari negara tetangga Jepang.  "Indonesia salah satu negara dengan potensi bencana tinggi dan karenanya kita tidak bisa sekedar komplen atau mengeluh, harus belajar dari negara lain," ujar Bambang di Kantor BPPT, Jakarta, Jumat (3/1).  Bambang mengatakan, masyarakat Indonesia harus terbiasa dengan menghadapi bencana. Seperti di Jepang, ekonomi dan kegiatan masyarakat bisa tetap berjalan meskipun daerah tersebut rawan akan bencana.  "Indonesia itu potensi bencananya banyak. Tetapi kita harus belajar dari negara lain bagaimana caranya hidup menjalankan kegiatan sehari hari ekonomi berjalan tanpa hambatan meskipun daerah tempat kita tinggal itu adalah daerah yang rawan bencana," katanya.  Menurut Bambang, di setiap musim ada saja potensi bencananya. Sehingga negara dengan dua musim yakni kemarau dan hujan masyarakatnya harus terbiasa dengan adanya bencana seperti halnya negara Jepang.  "Kita juga sadar sebagai negara dengan dua musim kemarau dan hujan punya potensi bencana yang terkait hidrometeologis," ungkapnya.  Bambang mencontohkan, di musim kemarau yang mengancam adalah kebakaran hutan dan lahan. Sementara di musim penghujan ini ancamannya adalah banjir.  "Oleh karena itu kita tetap harus menyiapkan diri ketika masuk musim kemarau. Maka upaya modifikasi cuaca pun akan dilakukan," katanya.

Menristek: Masyarakat Harus Belajar, Jangan Cumanya Bisa Ngeluh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-Tolak-RKUHP-Di-Jakarta-Ricuh-Dery-Ridwansah-10.jpg" alt="Mahasiswa memblokade Jl. Gatot Subroto di Depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019). Aksi menuntut pembatalan RKUHP yang saat ini ditunda pengesahannya oleh DPR itu berujung ricuh. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Mahasiswa memblokade Jl. Gatot Subroto di Depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019). Aksi menuntut pembatalan RKUHP yang saat ini ditunda pengesahannya oleh DPR itu berujung ricuh. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Belum lama ini Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengancam akan memberikan sanksi kepada para rektor yang gagal mencegah mahasiswanya turun ke jalan. Namun, ancaman tersebut ditanggapi dengan santai oleh Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Jamal Wiwoho.  Seperti dilansir dari Jawa Pos Radar Solo, Minggu (29/9), Ia tak mau ambil pusing akan ancaman Menristekdikti. Sebab menurutnya, mahasiswa UNS yang mengikuti aksi pada 24 September lalu tidak dikerahkan oleh pihak kampus.  Hal ini diperkuat dengan surat edaran yang menegaskan kalau kampus tidak terlibat dalam aksi tersebut. Bahkan, ungkap Jalam, surat edaran tersebut telah dikeluarkan pada 23 September, sehari sebelum aksi Bengawan Melawan terjadi.  “Dalam surat itu, kami memerintahkan kepada mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan bahwa kegiatan akademik tetap berjalan seperti biasa. Sehingga tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Dalam aksi tersebut, kami juga meminta agar tidak melibatkan UNS dalam bentuk apapun,” terang Jamal pada Jumat (27/9).  Maka dengan adanya surat tersebut, lanjut Jamal, segala hal yang dilakukan atas aksi tersebut menjadi tanggung jawab pribadi. Sebab, aksi tersebut bukan atas nama universitas. Karena itu, ketika menristekdikti memberi warning kepada rektor terhadap aksi tersebut, Jamal tidak khawatir.  Namun, Jamal menyatakan, ia tetap memandang demo itu bisa dilakukan sepanjang sebagai saluran informasi. Ia pun meyakini, mahasiswan UNS yang turun ke jalan tidak akan bersikap anarkistis.  “Kalau sebagai saluran informasi, pada prinsipnya, saya setuju. Tapi yang tidak saya setujui adalah cara-cara anarkistis. Itu tidak bisa kami toleransi. Karena kami tidak mendidik mahasiswa untuk itu,” tukasnya.  Sebelumnya, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir meminta para rektor untuk mencegah mahasiswa melakukan demo. Jika gagal, dia mengancam akan memberi sanksi.  Nasir mengatakan, sanksi bagi rektor tergantung pada kondisinya. Jika terbukti melakukan pengerahan, sanksinya akan keras.  “Sanksi keras ada dua, bisa SP (Surat Peringatan) pertama, SP dua. Kalau sampai menyebabkan kerugian pada negara dan sebagainya ini bisa tindakan hukum,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (26/9).

Rektor UNS Abaikan Ancaman Menristekdikti soal Demo Mahasiswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Demo-mahasiswa-RKUHP-Ali.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Demonstrasi mahasiswa yang meluas di berbagai daerah membuat pemerintah gerah. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M. Nasir meminta para rektor mencegah mahasiswa kembali turun ke jalan. Jika gagal, dia mengancam akan memberikan sanksi.  Nasir menyampaikan hal itu setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Presiden Jakarta kemarin (26/9). Presiden memerintah Nasir untuk mengajak mahasiswa mengedepankan dialog. ”Arahannya adalah jangan sampai kita menggerakkan massa, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak diinginkan,” ujarnya.  Sanksi bagi rektor bergantung pada kondisinya. Jika terbukti melakukan pengerahan, sanksinya akan keras. ”Sanksi keras ada dua, bisa SP (surat peringatan) pertama, SP kedua. Kalau sampai menyebabkan kerugian pada negara dan sebagainya, ini bisa tindakan hukum,” imbuhnya.  Dia beralasan, aksi demonstrasi mahasiswa bukan cara yang tepat. Sebab, dikhawatirkan ada kelompok lain yang memanfaatkan. Menurut Nasir, tuntutan mahasiswa sudah diakomodasi DPR melalui beberapa pertemuan. ”Jangan sampai ada para penunggang gelap,” ujar mantan rektor Universitas Diponegoro itu.  Hari ini Nasir dijadwalkan mengisi kuliah umum di Universitas Negeri Semarang. Dalam kesempatan itu, menteri berusia 59 tahun tersebut sekaligus akan mengajak mahasiswa berdialog. Membahas dan menjelaskan RUU yang menjadi kontroversi di masyarakat. Nasir tidak menutup kemungkinan akan melakukan road show ke kampus-kampus.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/oke-Demo-Mahasiswa-di-Surabaya-Khusaini-2a-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Gerakan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Mahasiswa melakukan unjuk rasa di depan Kantor DPRD Jawa Timur, Surabaya, Rabu (25/9). Ribuan mahasiswa yang datang menyampaikan enam tututan mahasiswa yang disuarakan yaitu mendesak pemerintah menerbitkan Perppu pembatalan UU KPK,  (Ahmad Khusaini /Jawa Pos)  Pernyataan Menristekdikti tersebut menuai kritik. Dosen Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor Basuki Wasis yang mewakili Kaukus Kebebasan Akademik Indonesia menegaskan bahwa mahasiswa dan akademisi di kampus memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Kemudian, tradisi berpikir kritis merupakan upaya pengembangan pengetahuan ilmu dan teknologi. Ancaman sanksi yang disampaikan Menristekdikti, kata dia, bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Surabaya untuk Kebebasan Akademis yang digagas pada 2017. ”Mendesak kepada Presiden Jokowi dan Menristekdikti untuk meminta maaf,” katanya.  Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati juga menilai kebijakan tersebut tak hanya tidak tepat, tapi juga inkonstitusional. ”Ini tindakan melanggar hukum UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum,” ujarnya.  Menurut Asfin, kebijakan tersebut akan menambah rentetan kesalahan sikap pemerintah dalam merespons aksi mahasiswa. Sebelumnya, negara justru menanggapi aksi demo mahasiswa dengan kekerasan, pengejaran, dan penangkapan. ”Bahkan, ada yang sedang makan saja ditangkap,” ungkapnya.  Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengingatkan pemerintah agar tidak menggunakan cara-cara Orde Baru untuk membungkam suara mahasiswa dengan menjatuhkan sanksi kepada rektor. Sebab, itu adalah cermin kemunduran dalam berdemokrasi. ”Jika Menristekdikti menekan mahasiswa melalui rektor, itu sudah keliru. Menteri berlaku otoriter.”

Pemerintah Jangan Gunakan Cara Orde Baru Bungkam Suara Mahasiswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Evakuasi-Mahasiswa-Demo-Salman.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masifnya aksi penolakan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Rancangan Undang-Undang (RUU) kontroversial sperti RKUHP dan RUU Pemasyarakatan (PAS) oleh kelompok mahasiswa tidak didengar oleh pemerintah. Namun, pemerintah melalui Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir, mengancam rektor untuk dapat mencegah mahasiswa melakukan aksi demonstrasi.  Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar menilai, sikap pemerintah yang menekan aspirasi publik dengan cara membungkam penyampaian di muka umum merupakan tindakan otoriter. Menurutnya, hal itu merupakan langkah represif pemerintah terhadap sejumlah aksi demontrasi terkait penolakan UU KPK dan sejumlah RUU kontroversial.  "Makin otoriter saja pemerintah kita saat ini. Ciri-ciri pemerintahan otoriter adalah menggunakan segala cara untuk menghalau, menekan, atau melawan suara publik. Dalam hal ini Menristekdikti sudah jadi agen represif," kata Haris melalui pesan singkatnya, Kamis (26/9).  Padahal tugas Menristekdikti Mohammad Nasir tak lain adalah untuk meningkatkan mutu kualitas perguruan tinggi. Haris menyesalkan pernyataan represif yang dikeluarkan Nasir tersebut.  "Sementara aksi mahasiswa adalah wujud dari intelektualitas. Jika kampus diminta cegah mahasiswa demontrasi, itu adalah bentuk pengkhianatan Menristekdikti pada kecerdasan mahasiswa," sesal Haris.  Haris pun menyesalkan tindakan represif terhadap mahasiswa yang disisir karena melakukan aksi unjuk rasa. Padahal mengeluarkan pendapat di muka umum telah diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998.  "Termasuk sweeping. Apa dasar sweeping? Kalau semua yang demo ditangkap, apakah itu artinya demonstrasi adalah kejahatan?" tegas Haris.  Sebelumnya, <a href="https://www.jawapos.com/nasional/26/09/2019/menristekdikti-bakal-sanksi-rektor-yang-gerakkan-mahasiswa-demo/">Menristekdikti Mohammad Nasir</a> meminta para rektor untuk mencegah mahasiswa melakukan demo. Jika gagal, dia mengancam akan memberi sanksi.  Sanksi bagi rektor tergantung pada kondisinya. Jika terbukti melakukan pengerahan, sanksinya akan keras.  "Sanksi keras ada dua, bisa SP (Surat Peringatan) pertama, SP dua. Kalau sampai menyebabkan kerugian pada negara dan sebagainya ini bisa tindakan hukum," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (26/9).  Nasir mengatakan, pihaknya akan fokus pada rektor selaku pimpinan. Jika rektor tidak berhasil menertibkan para dosen, maka rektorlah yang bertanggungjawab.  Menurut Nasir, aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa bukanlah cara yang tepat. Sebab, pihaknya khawatir ada kelompok lain yang memanfaatkan situasi tersebut.  "Kalau saya lihat ada sebagian yang murni, ada yang sebagian ditunggangi. Gak jelas ini, karena ikut campur di dalamnya," tukasnya.

Menristekdikti Ancam Rektor, Haris Azhar: Sudah jadi Agen Represif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menteri-nasir-minta-btn-turunkan-bunga-kredit-pendidikan_m_203250.jpeg" alt="Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir." width="100%">
<figcaption>Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir meminta para rektor untuk mencegah mahasiswa melakukan demo. Jika gagal, dia mengancam akan memberi sanksi.  Nasir mengatakan, sanksi bagi rektor tergantung pada kondisinya. Jika terbukti melakukan pengerahan, sanksinya akan keras.  "Sanksi keras ada dua, bisa SP (Surat Peringatan) pertama, SP dua. Kalau sampai menyebabkan kerugian pada negara dan sebagainya ini bisa tindakan hukum," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (26/9).  Lantas, apakah sanksi juga berlaku terhadap dosen yang mengerahkan?  Nasir mengatakan, pihaknya akan fokus pada rektor selaku pimpinan. Jika rektor tidak berhasil menertibkan para dosen, maka rektorlah yang bertanggungjawab.  Menurut Nasir, aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa bukanlah cara yang tepat. Sebab, pihaknya khawatir ada kelompok lain yang memanfaatkan situasi tersebut.  "Kalau saya lihat ada sebagian yang murni, ada yang sebagian ditunggangi. Gak jelas ini, karena ikut campur di dalamnya," imbuhnya.  Berdasarkan pengalamannya bertanya kepada mahasiswa yang aksi, ada banyak di antaranya yang tidak paham isu.  "Apa sih yang kamu demokan? Saya tanya. (Dia jawab) Enggak tahu, ikut-ikutan. Nah, ini ada yang menggerakkan," kata Nasir.  Nasir menambahkan, pihaknya mempersilakan mahasiswa mengritik atau tidak sepakat dengan kebijakan pemerintah. Namun dia berharap, kritik tersebut disampaikan dengan cara dialog.  "Karena dia orang akademik, orang yang punya intelektual yang baik," imbuhnya.

Menristekdikti Bakal Sanksi Rektor yang Gerakkan Mahasiswa Demo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/JKT-JAMBORE-MOBIL-dan-MOTOR-LISTRIK-ITS-TIBA-DI-JAKARTA-ali8.jpg" alt="Direktur PLN Regional Jawa Bagian Barat Haryanto WS (kanan) menumpangi mobil listrik Lowo Ireng tiba di garis finish di gedung PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya Jakarta, Selasa (3/9/2019). Usai menempuh jarak sekitar 900 kilometer dari Surabaya, Jawa" width="100%">
<figcaption>Direktur PLN Regional Jawa Bagian Barat Haryanto WS (kanan) menumpangi mobil listrik Lowo Ireng tiba di garis finish di gedung PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya Jakarta, Selasa (3/9/2019). Usai menempuh jarak sekitar 900 kilometer dari Surabaya, Jawa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sosialisasi kendaraan listrik di Indonesia semakin masif. Hal tersebut dilakukan demi meningkatkan minat masyarakat dan menarik investor kendaraan listrik. Rabu(9/4) untuk kali pertama pameran khusus kendaraan listrik, Indonesia Electric Motor Show, dihelat di Jakarta. Event berlangsung di Balai Kartini pada 4-5 September 2019.  "Acara ini mempunyai misi untuk menggugah kesadaran masyarakat bahwa penggunaan kendaraan yang bersifat ramah lingkungan sudah sepatutnya mendapat tempat," ujar Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza saat sesi opening.  Sebanyak 45 exhibitor dari kementerian, BUMN, akademisi, stakeholder, industri komponen pendukung, dan agen pemegang merek dari Jepang, Tiongkok, Eropa, hingga tak ketinggalan produk dalam negeri Indonesia turut hadir dalam event tersebut.  Beberapa APM yang berpartisipasi memamerkan produk andalannya di IEMS, antara lain, Toyota, Mitsubishi, Nissan, Wuling, dan DFSK. "Kami berkomitmen untuk berkontribusi pada penyebaran kendaraan listrik," ujar Executive General Manager PT Toyota Astra Motor Fran siscus Soerjopranoto.  Pabrikan Tiongkok tak mau kalah. Wuling memboyong dua produk, E200 dan E100. "Di negara asalnya, dua model ini sudah dipasarkan dan kini kami bawa ke pameran IEMS 2019," ujar Senior Brand Manager Dian Asmahani.  Menristekdikti Mohamad Nasir mengatakan, mengembangkan kendaraan listrik di tanah air tidak mudah. Diperlukan ekosistem yang mendukung. Bukan hanya unsur perekayasa dan peneliti, melainkan juga sinergisitas antara kementerian dan lembaga serta dunia industri untuk mengembangkan produk tersebut.  "Untuk membangun fasilitas pendukung seperti tempat pengisian baterai di tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat, PLN harus berpartisipasi. Terkait dengan bea cukai suku cadang, Kemenkeu harus masuk, dan lain sebagainya," ujar menteri 59 tahun itu.  Begitu pula dukungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memenuhi komponen dalam negeri kendaraan listrik.

Perkuat Ekosistem Kendaraan Listrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/MENRISTEKDIKTI-MOTOR-LISTRIK-FED-2.jpg" alt="Menristekdikti MNasir menjajal Gesits, sepeda motor listirk karya anak bangsa, di Kemayoran, Jakarta, Rabu (10/4). (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menristekdikti MNasir menjajal Gesits, sepeda motor listirk karya anak bangsa, di Kemayoran, Jakarta, Rabu (10/4). (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengumumkan rektor asing pertama di Indonesia, Jang Youn Cho. Profesor asal Korea Selatan (Korsel) itu akan memimpin Universitas Siber Asia.  Nasir memperkenalkan Cho di hadapan para rektor perguruan tinggi negeri/swasta, peneliti, serta dosen yang hadir dalam pembukaan kegiatan ilmiah Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) di Grand Inna Beach Hotel, Bali, kemarin (26/8). Cho pernah menjabat wakil presiden Hankuk University periode 2014-2017. Sekaligus menjadi rektor Cyber Hankuk University of Foreign Studies pada periode yang sama.  "Rektor asing harus pernah memimpin perguruan tinggi. Cho mempunyai pengalaman memimpin Hankuk University dan sekarang dia menjadi rektor di Universitas Siber Asia," ujar Nasir.  Cho adalah profesor bidang akuntansi. Pengalaman akademisnya kebanyakan didapat dari Amerika Serikat. Dia meraih gelar PhD di University of Florida pada 1983. Kemudian, menjadi asisten profesor hingga menyandang gelar profesor dari Nebraska-Lincoln University pada 1997.  Saat krisis keuangan melanda Asia pada 1997, Cho memutuskan untuk kembali ke Korsel. Dia membantu pemerintah menata administrasi keuangan dan bisnis negara. Dua tahun berselang, Cho menjadi wakil ketua Dewan Standar Akuntansi Korsel.  Pengalaman kepemimpinan di kampus baru dimulai pada 2006. Dia menjabat dekan Sekolah Tinggi dan Pascasarjana Bisnis Hankuk University selama empat tahun.  Cho menuturkan, visinya adalah berfokus meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di lima bidang. Yakni, manajemen, akuntansi dan perpajakan, komunikasi, sistem informasi, serta teknologi. ''Karena Industri 4.0 bukan hanya teknologi. Banyak aspek. Semua harus terintegrasi dalam big data,'' jelas pria 66 tahun itu.  Pada acara itu pula, Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan (YMIK) menerima izin prinsip pendirian Universitas Siber Asia dari Menristekdikti M. Nasir. Universitas Siber Asia, tutur Ketua Pengurus YMIK Ramlan Siregar, merupakan universitas swasta berbasis full online learning pertama di Indonesia.  Di sisi lain, guru besar ilmu hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyatakan, Universitas Siber Asia berada di bawah naungan YMIK. Artinya, saat ini kampus tersebut belum menerima mahasiswa.

Sederet Pengalaman Rektor Asing Pertama di Indonesia asal Korsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menristekdikti-hanya-beri-50-kursi_m_-scaled.jpg" alt="Menteri Ristekdikti Mohamad Nasir saat ditemui di gedung Kemenristekdikti, Senayan, Jumat (7/9). (Yesika/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Ristekdikti Mohamad Nasir saat ditemui di gedung Kemenristekdikti, Senayan, Jumat (7/9). (Yesika/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) terus mematangkan rencana mendatangkan rektor asing. Mereka kini menyusun syarat dan kualifikasinya. Sebab, belum tentu rektor asing memiliki kualitas baik.  "Kami akan lakukan global bidding untuk mencari rektor asing," ucap Menristekdikti Mohamad Nasir saat ditemui di kantornya kemarin. Setidaknya, lanjut dia, ada tiga kompetensi yang harus dipenuhi warga negara asing untuk menjabat rektor di perguruan tinggi negeri (PTN) tanah air. Yakni, memiliki jejaring dengan komunitas peneliti luar negeri, berpengalaman mengelola perguruan tinggi, dan mempunyai inovasi untuk meningkatkan mutu riset.  Menurut Nasir, selama ini tantangan untuk seorang rektor sangat rendah. Syarat yang ditentukan juga sangat minimal.  Di antaranya, pernah menjabat ketua jurusan. Tidak ada syarat memiliki jejaring yang kuat dengan komunitas peneliti di luar negeri. Mayoritas PTN mencari rektor hanya dari kalangan internal akademisi maupun guru besarnya. "Syarat itu kan terlalu kecil. Kalau standarnya kita naikkan, malah tidak ada yang mendaftar. Tapi, jika kita buka lebih luas (rekrutmen rektor, Red), ternyata ada potensi yang lebih besar," terang mantan rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang tersebut.  Sementara itu, Kemenristekdikti harus mengkaji dan memperbaiki peraturan dan regulasi untuk memuluskan program rektor asing. Sebab, setiap kampus negeri memiliki statuta yang disahkan dalam beberapa peraturan pemerintah terkait syarat dan ketentuan rektor. Universitas Indonesia, misalnya. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2013 disebutkan bahwa syarat utama rektor adalah warga negara Indonesia.  Kemudian, PP 52/2015 tentang Statuta Undip menyatakan bahwa seorang rektor harus WNI, dosen Undip, dan berstatus pegawai negeri sipil. Begitu pula dengan statuta Universitas Gadjah Mada. "Ini masalah. Karena itu, harus kita perbaiki peraturan pemerintah itu," ujar Nasir.  Di sisi lain, menteri 59 tahun tersebut mengaku pernah di-bully oleh forum rektor saat kali pertama memaparkan wacana program rektor asing pada 2016. "Dianggap nanti kita inlander (ejekan orang Belanda untuk kaum pribumi, Red), dijajah, dan sebagainya," ungkap dia. Tapi, cercaan itu tidak menyurutkan semangatnya. Justru tahun ini dia lebih galak.  Nasir berpedoman, kalau tidak ada kompetisi, tidak ada daya saing. "Ini era di mana kita harus berani berkompetisi," imbuhnya.  Sementara itu, wacana impor rektor memantik perhatian para guru besar (gubes) di Indonesia. Salah satunya Prof Kacung Marijan, gubes ilmu politik Universitas Airlangga (Unair).  Menurut dia, rencana impor rektor tersebut adalah implikasi dari kompetisi yang kuat antar perguruan tinggi (PT) dunia.  Menurut dia, rektor memang salah satu hal penting dari keseluruhan sistem pengelolaan PT. Namun, ada yang lebih penting dari itu. Yakni, pengelolaan ekosistem di dalam PT. "Yang penting ekosistemnya dulu. Kalau ekosistem sudah bagus, baru memungkinkan untuk berkompetisi dengan yang lainnya," kata Kacung kemarin.  Kacung menyatakan, saat ini pemerintah baru membangun ekosistem. Itu pun belum cukup bagus untuk pertumbuhan PT yang baik. Bisa saja ketika mendatangkan rektor asing dan ekosistemnya tidak bagus, PT tetap tidak berkembang. "Sekarang pemerintah itu mau ekosistem yang seperti apa? Apakah kita mau mengikuti Jerman, Singapura, Malaysia, Eropa, atau Belanda?" ujarnya.  Di Jerman seluruh biaya PT ditanggung pemerintah. Mulai riset hingga perkuliahan. Kemudian, di Australia biaya pendidikan untuk warga lokal lebih kecil dan warga asing lebih mahal. "Jadi, harus membangun ekosistemnya dulu. Seperti kebijakan program pendidikan mau dibuat seperti apa," katanya.  Saat ini banyak orang Indonesia yang kuliah di Malaysia dan Singapura jika dibandingkan dengan sebaliknya. Sangat mungkin itu terjadi karena kualitas yang ditawarkan Malaysia lebih bagus.

Ubah Statuta PTN untuk Datangkan Rektor Asing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pendaftar-snmptn-berkurang-menristekdikti-beri-penjelasan_m_.jpg" alt="Menristekdikti Mohammad Nasir saat di Surabaya, Rabu (20/2)." width="100%">
<figcaption>Menristekdikti Mohammad Nasir saat di Surabaya, Rabu (20/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana menempatkan rektor asing di kampus-kampus negeri terus memicu pro-kontra. Meski demikian, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) tetap jalan terus. Mereka bahkan telah mengajukan usulan tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Keterlibatan rektor asing diharapkan mampu mendongkrak peringkat perguruan tinggi Indonesia di panggung dunia.  Menristekdikti Mohamad Nasir mengatakan, selama ini daya saing kampus-kampus di Indonesia terbilang rendah. Sebab, mereka tidak punya pembanding. Masing-masing merasa sebagai yang terbaik, tapi hanya di kandang sendiri. "Manakala kita kompetisikan dengan universitas luar negeri, ya kita jauh sekali," kata Nasir.  Menurut dia, kunci untuk meningkatkan peringkat dan kualitas perguruan tinggi dalam negeri adalah kerja sama dan kolaborasi dengan negara lain. Bisa mendatangkan rektor maupun dosen dari luar negeri. Regulasi yang menghambat akan ditata ulang. Mulai peraturan pemerintah sampai peraturan menteri. Nasir menuturkan, pihaknya sudah membentuk tim riset dan kajian untuk mewujudkan wacana tersebut. "Paling lambat 2020 kita mulai," katanya.  Mengenai perguruan tinggi negeri (PTN) mana yang menjadi sasaran, mantan rektor Universitas Diponegoro Semarang itu masih melakukan pemetaan. Pihaknya akan memilah PTN yang siap dan belum siap. Rencananya, ada dua hingga lima kampus negeri yang dipimpin rektor asing hingga 2024. Lama jabatan mereka empat tahun.  Nasir juga sedang membahas anggaran yang dibutuhkan untuk mendatangkan rektor asing. Pembahasan tersebut dilakukan dengan Kementerian Keuangan. Membahas gaji yang diterima, membandingkan dengan gaji yang diterima di negara lain, hingga kebijakan yang harus dilakukan agar tidak mengganggu stabilitas keuangan PTN.  Pejabat 59 tahun itu berharap masuknya rektor asing mampu menempatkan PTN Indonesia dalam daftar 100 besar dunia secara bertahap. Kemenristekdikti akan menerapkan key performance indicators (KPI) agar rektor asing itu benar-benar bekerja 100 persen.  "Kamu bisa tidak tingkatkan ranking perguruan tinggi ini menjadi 200 besar dunia. Setelah itu tercapai, berikutnya 150 besar dunia. Kemudian, 100 besar dunia. Harus meningkatkan publikasinya, mendatangkan dosen asing, mendatangkan mahasiswa asing, bahkan mahasiswa Indonesia bisa kirim ke luar negeri," urai Nasir.  Apa keunggulan rektor asing jika dibandingkan dengan akademisi dalam negeri? Menurut Nasir adalah pola pikirnya. Bahwa mengembangkan perguruan tinggi tidak hanya sampai meluluskan sarjana. Tapi, harus memikirkan kompetensi para lulusan. Dengan demikian, hasil riset bisa menghasilkan inovasi dan berguna untuk kemajuan industri.  Mengenai kriteria rektor luar negeri yang akan dipilih, tim Kemenristekdikti sedang membahas agar mampu mencapai target 100 besar dunia dalam empat sampai lima tahun mendatang. "Bisa open bidding atau undangan. Yang jelas, harus memiliki reputasi dari rekam jejaknya. Tidak mesti orang asing itu baik, belum tentu," terangnya. Dia sedikit membocorkan, tidak tertutup kemungkinan pihaknya akan menawarkan akademisi dari Australia untuk menjadi rektor PTN.  Nasir menyadari, kebijakan tersebut mendapat banyak perlawanan dari para rektor di Indonesia. Banyak yang berteriak menolak. Namun, menurut dia, langkah tersebut harus tetap dilakukan. Sebab, praktik rektor asing memimpin PTN atau perguruan tinggi publik di suatu negara lumrah dilakukan di luar negeri. Terutama di negara-negara Eropa. Bahkan, Singapura melakukan hal serupa.  Nanyang Technological University (NTU) yang didirikan pada 1981, misalnya. Kampus tersebut menjadi contoh sukses karena bisa masuk 50 besar dunia dalam waktu 38 tahun setelah dipimpin rektor dan sebagian dosen dari Amerika Serikat. "Karena rektor asing dan kolaborasinya yang ada di Singapura, (NTU) bisa mendatangkan mahasiswa dari Amerika, Eropa, bahkan Indonesia ke sana," jelas pria kelahiran Ngawi itu.  Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (pur) Moeldoko mengatakan, presiden menyetujui rencana merekrut rektor dari luar negeri di beberapa kampus Indonesia. "Dalam sebuah kesempatan, presiden pernah menyampaikan bahwa rencana itu perlu kita uji coba," ujar dia kemarin (1/8).  Moeldoko menjelaskan bahwa hal itu bertujuan, antara lain, menciptakan iklim kompetitif. Dengan adanya rektor dari luar negeri, akademisi di dalam negeri diharapkan terpacu untuk meningkatkan kapasitas personalnya. "Itu juga bagus. Saya mohon jangan dilihat dari sisi yang sempit," imbuhnya.  Dalam konteks persaingan global, indeks atau posisi perguruan tinggi Indonesia belum berada pada level ideal. Karena itu, pemerintah mencoba mencari cara untuk mendongkraknya. Salah satunya dengan mencoba rektor dari luar negeri. "Presiden sesungguhnya niat baiknya ingin bawa orang Indonesia berkompetisi," tuturnya.

Selamat Datang Rektor Asing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/478985-pendaftar-snmptn-tinggal-tunggu-hasil-kelulusan-23-maret_c_285251.jpg" alt="Ilustrasi suasana kuliah masuk PTN. (pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi suasana kuliah masuk PTN. (pixabay)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kemenristekdikti meminta rektor perguruan tinggi negeri (PTN) untuk memperhatikan kemampuan ekonomi calon mahasiswa yang melalui jalur mandiri dalam menetapkan uang pangkal atau sumbangan pembangunan institusi (SPI). Bagi yang tidak mampu, bisa saja tidak dikenakan SPI atau pungutan lain, selain uang kuliah tunggal (UKT) atau SPP. Seleksi tetap harus berdasar prestasi dan pendekatan lokalitas.  Kuota jalur mandiri juga ditetapkan maksimal 30 persen dari daya tampung. "Dari kuota tersebut, jika mahasiswa yang diterima dari golongan kaya, kalau bayar lebih, ya silakan. Tapi, jika mahasiswa itu dari kalangan tidak mampu, rektornya wajib memberikan solusi," kata Menristekdikti Mohamad Nasir kemarin (19/7).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/unduh-aplikasi-utbk-sbmptn-dari-jauh-hari_m_.jpg" alt="Menristekdikti Mohamad Nasir. (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menristekdikti Mohamad Nasir. (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Menristekdikti Mohamad Nasir. (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)  Di antara jalan keluar, lanjut Nasir, calon mahasiswa itu bisa diajukan ke bidikmisi. Mereka juga bisa memilih untuk membayar UKT di level I sebesar Rp 500 ribu atau Rp 1 juta untuk level II per semester. Nasir menegaskan, SPI yang besar bukan jaminan diterima di PTN. Proses seleksi juga berdasar nilai akademik dan lokalitas daerah. Nasir tidak memungkiri, banyak pendaftar dari Jakarta yang menyasar kampus-kampus negeri di daerah. Bahkan hingga luar pulau.  Jika tidak dikontrol, mereka akan mematikan potensi siswa daerah lantaran kalah bersaing. Tujuan pemerataan pendidikan tidak berjalan. Bisa muncul persepsi bahwa kampus negeri hanya milik siswa ibu kota dan berduit. "Ada anggapan calon mahasiswa mengisi uang pangkal mahal terus diterima, tidak ada seperti itu. Yang ada malah mengisi mahal tapi tidak diterima," jelasnya.

Uang Pangkal Besar Belum Tentu Lolos Jalur Mandiri PTN

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menristekdikti

Berita Terkini