<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kemenristekdikti-ingin-naikkan-jumlah-publikasi-internasional_m_-scaled.jpg" alt="Ilustrasi: Menristekdikti Mohammad Nasir saat diwawancarai awak media beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Menristekdikti Mohammad Nasir saat diwawancarai awak media beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mengklarifikasi terkait undangannya kepada dosen-dosen asing yang sempat menjadi polemik di kalangan akademisi tanah air. Padahal, para profesor yang didatangkan dari luar negeri tidak semata-mata untuk menyaingi dosen Indonesia. Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Ali Ghufron Mukti mengatakan, pihaknya kini sedang menginisiasi program World Class Professor (WCP). Kegiatan itu diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara dosen dalam negeri dan profesor kelas dunia. Selain profesor dalam dan luar negeri, terlibat juga profesor dalam negeri yang berkelas dunia, bahkan para diaspora yang telah sukses meniti karier di kampus terbaik dunia. &ldquo;Program ini bukan mengundang profesor asing, tetapi berkolaborasi bersama profesor kelas dunia untuk memperkuat inovasi dan publikasi. Saat ini, ada 23 negara yang terlibat pada Program WCP,&rdquo; ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Jumat (16/11). Tercatat, jumlah perguruan tinggi penyelenggara Program WCP 2018 untuk Skema A sebanyak sembilan universitas yang terdiri atas delapan PTN yaitu UGM, UI, ITB, Unair, IPB, ITS UPI, Unsyiah dan satu PTS yakni UII. Sementara itu, untuk Skema B sebanyak 21 Universitas yang terdiri atas 15 PTN dan enam PTS. Program tersebut melebihi target Kemenristekdikti, yakni dari target 70 orang menjadi 115 orang. Dari jumlah tersebut, 67 orang mengikuti Skema A dan 48 orang mengikuti WCP Skema B. Annual Seminar World Class Professor sendiri menjadi ajang untuk mengevaluasi capaian Program WCP yang telah berlangsung dari Mei 2018. Kendati demikian, kegiatan dan lama penelitian bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, yakni dari dua sampai dengan empat bulan. Hingga saat ini, progres sementara dari capaian publikasi yang telah dimonitoring oleh tim pakar WCP sebesar 60 persen. Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menargetkan, program tersebut bisa menghasilkan 115 publikasi. Selain publikasi, pihaknya kini juga mendorong peningkatan jumlah sitasi, inovasi dan hak paten. Oleh sebab itu, penting bagi setiap universitas untuk terhubung dengan industri dan masyarakat. Lebih lanjut, Program WCP juga diharapkan mampu menambah profesor hebat berkelas dunia asal Indonesia. &ldquo;Jumlah profesor sekarang sudah lumayan banyak, dan diharapkan dengan program ini dapat memacu lektor untuk produktif sehingga bisa menjadi profesor. Namun, pekerjaan rumah selanjutnya menambah dosen berkualifikasi S-3 yang masih 31.054 orang. Untuk jumlah publikasi tahun ini kita sudah nomor dua di ASEAN, di bawah Malaysia dengan 20.610 publikasi terindeks Scopus,&rdquo; terang dia.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Kemenristekdikti Ingin Naikkan Jumlah Publikasi Internasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/miris-radikalisme-tidak-hanya-menyasar-kampus-sd-juga-mulai-terpapar_m_217609.jpeg" alt="Ilustrasi teroris" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi teroris</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penangkapan terduga teroris di Universitas Riau (UNRI) menambah daftar panjang keterlibatan akademisi dalam aksi radikal. Sebelumnya satu mahasiswa Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung juga terindikasi terlibat kelompok Islamic State Irak in Syria (ISIS). Menteri Riset Tekonologi dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti) <a href="https://www.jawapos.com/tag/12117/radikalisme" target="_blank">Mohamad Nasir </a>tidak menutupi jika institusi pendidikan telah disusupi kelompok-kelompok radikal. Bukan hanya tingkat Perguruan Tinggi, melainkan hingga sekelas Sekolah Dasar (SD) juga terindikasi terpapar ideologi terlarang itu. "Itu tidak hanya di Perguruan Tinggi, Di SMA, di SMP, SD juga terjadi hal yang sama. Gurunya terpapar mahasiswanya ikut terpapar, perguruan tinggi dosennya ikut terpapar," ungkap Nasir di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (4/6). Guna mencegah institusi terus terpapar paham radikalisme, Nasir akan menekankan pendidikan bela negara dan kebangsaan terhadap para peserta didik. Upaya ini akan dilakukan secara berkala. "Saya lakukan namanya bela negara dan wawasan kebangsaan. setelah keluarnya peraturan pelarangan terhadap HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) kami lakukan lebih giat lagi," imbuhnya. Sementara itu untuk pengawasan Kemenristekdikti juga telah membangun kerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Langkah ini sebagai upaya kejadian di UNRI tidak terulang kembali. "Sekarang saya berkolaborasi dengan BNPT supaya apa yang terjadi di Riau itu tidak (terulang lagi). Nanti itu (radikalisme bisa) muncul di mana-mana, mereka masuk kampus, mungkin di mana saja akan terjadi," lanjut Nasir. Kemenristekdikti dan BNPT juga akan memonitoring terhadap gerak-gerik tenaga pengajar maupun peserta didiknya. "Kami dalam hal ini monitoring semua para dosen dan mahasiswa nanti pendataan ini kami lakukan," pungkasnya.

Miris, Radikalisme Tidak Hanya Menyasar Kampus, SD Juga Mulai Terpapar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gagal-snmptn-tapi-ingin-kuliah-di-ptn-baca-ini-ada-beasiswa-juga-loh_m_1524374827_206479.jpeg" alt="Sejumlah siswa saat mengikuti SBMPTN. Salah satu jalur agar bisa kuliah di Perguruan Tinggi Negeri (PTN)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah siswa saat mengikuti SBMPTN. Salah satu jalur agar bisa kuliah di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bagi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang barus saja menyelesaikan Ujian Nasioanl (UN) dan masih galau ingin kuliah di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tapi sudah gagal di SNMPTN, jangan pesimis dulu. Karena masih ada puluhan ribuan kursi yang belum terisi. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengungkapkan, kursi untuk mahasiswa baru di PTN masih banyak. Karena mahasiswa baru yang diterima melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tercatat hanya 110.946 siswa. Sementara kuota mahasiswa baru untuk PTN sebanyak 340.667 orang. "Siswa yang belum diterima melalui SNMPTN jangan berkecil hati, karena masih dibuka kesempatan masuk PTN melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan jalur Seleksi Mandiri," kata Menteri Nasir. Menteri Nasir juga mengingatkan para siswa-siswi dari kalangan kurang mampu agar selalu semangat belajar dan menjaga impiannya untuk masuk PTN. Karena ada puluhan ribu beasisiwa yang sudah disiapkan. “Bagi calon mahasiswa yang kurang mampu, soal biaya biaya kuliah dan kebutuhan hidup saat kuliah nanti bisa dibantu. Karena Kemenristekdikti pada tahun ini telah mengalokasikan bantuan biaya pendidikan Bidikmisi bagi 90.000 orang,” tuturnya.. Nasir juga menegaskan, dirinya tidak ingin mendengan ada anak Indonesia yang putus sekolah karena tidak mampu. “Kalau ada 100 orang yang diterima di PTN tetapi tidak mampu dan tidak ada biaya dari orang tua nya, kami akan memberikan beasiswa kepada 100 orang tersebut," tambah Nasir.

Gagal SNMPTN Tapi Ingin Kuliah di PTN, Baca Ini, Ada Beasiswa Juga loh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dosen-asing-dibolehkan-ngajar-di-indonesia-dpr-bakal-panggil-nasir_m_204938.jpeg" alt="Wakil Ketua DPR Agus Hermanto tidak setuju dengan rencana masuknya dosen asing ke Indonesia untuk menjadi pengajar tetap." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Agus Hermanto tidak setuju dengan rencana masuknya dosen asing ke Indonesia untuk menjadi pengajar tetap.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peraturan Presiden (perpres) nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) kembali mengundang polemik. Pasalnya, muncul wacana Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) bakal membuka pintu bagi tenaga pengajar atau dosen asing masuk Indonesia.&nbsp; Menanggapi hal ini, Wakil ketua DPR yang membidangi Industri dan Pembangunan, Agus Hermanto mengaku tidak setuju terkait wacana masuknya dosen asing. Politikus partai Demokrat tersebut beralasan di Indonesia sudah banyak tenaga pengajar berkualitas. &ldquo;Jadi kalau secara khusus dosen asing itu didatangkan untuk mengajar di sini, rasanya saya kurang sepaham.&nbsp;Karena profesor-profesor di Indonesia sudah cukup canggih, cukup hebat dan cukup mumpuni. Sehingga tentunya perlu diberikan kesempatan yang lebih besar," ungkap Agus di komplek DPR Senayan, Jakarta, Senin (16/4). Bahkan, menurut Agus, diketahui saat ini banyak dosen-dosen Perguruan Tinggi turun gunung memasuki desa-desa guna melakukan pengabdian kepada masyarakat. Tenaga pengajar seperti ini selayaknya mendapat prioritas dari Kemenristekdikti. Namun, Agus mengaku setuju, jika adanya tenaga pengajar asing jika itu didatangkan dengan tujuan pertukaran pengetahuan, bukan sebagai dosen tetap di sebuah perguruan tinggi. "Saya melihat kalau tujuannya untuk pertukaran pengetahuan, rasanya itu bisa saja dilaksanakan," lanjut Agus. Lebih lanjut, Agus mengatakan, pihaknya akan memanggil Menristek Dikti M Nasir guna mengklarifikasi hal ini. Selain itu Komisi X dam VII DPR juga akan turut dimintai keterangan. "Tentunya seperti itu (memanggil Menteri), yang terkait dengan ristek dan pendidikan tinggi adalah Komisi X dan Komisi VII, sehingga dua komisi ini tentunya sudah dipersiapkan untuk meminta klarifikasi masalah ini," pungkas Agus.

Dosen Asing Dibolehkan Ngajar di Indonesia, DPR Bakal Panggil Nasir

Ancaman Mengerikan Sang Dosen Jika Mahasiswanya Tak Mau Ikut HTI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/pacu-perguruan-tinggi-vokasi_m_127305.jpeg" alt="Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Prof Mohamad Nasir pada peringatan Hari Pendidikan Nasional di ITS Selasa (2/5)." width="100%">
<figcaption>Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Prof Mohamad Nasir pada peringatan Hari Pendidikan Nasional di ITS Selasa (2/5).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tidak hanya bertujuan mengenang perjuangan dan jasa besar Ki Hadjar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, tapi juga momentum untuk merefleksikan berbagai upaya yang telah dan akan dilakukan untuk memajukan pendidikan nasional.&nbsp; Tema&nbsp;yang dipilih dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional di lingkungan perguruan tinggi tahun ini adalah &rsquo;&rsquo;Peningkatan Relevansi Pendidikan Tinggi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi&rsquo;&rsquo;. Tema ini untuk menekankan bahwa sekarang tiba saatnya perguruan tinggi melaksanakan Tridarma Pendidikan Tinggi agar lebih memperhatikan dampak aktivitasnya terhadap pengembangan ekonomi, terutama di daerah.&nbsp; &rsquo;&rsquo;Perguruan tinggi harus lebih dapat memerankan dirinya sebagai agent of economic development di samping agent of education dan agent of research and development,&rsquo;&rsquo; jelas Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Prof Mohamad Nasir &nbsp;pada peringatan Hari Pendidikan Nasional di ITS Selasa (2/5).&nbsp; Peningkatan relevansi pendidikan tinggi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi bisa dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, dalam bidang pendidikan, perguruan tinggi harus mampu menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja serta industri. Pasalnya, perguruan tinggi telah lama mendapat kritik dari dunia kerja dan industri bahwa lulusan perguruan tinggi tidak memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan industri.&nbsp; Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah diamanatkan tiga jenis pendidikan tinggi untuk dilaksanakan di Indonesia. Yaitu, pendidikan tinggi akademik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, perguruan tinggi vokasi untuk mengembangkan keterampilan, dan perguruan tinggi profesi untuk mengembangkan keahlian khusus.&nbsp; Untuk menyelaraskan lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri, pemerintah saat ini fokus mengembangkan pendidikan vokasi yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga yang ahli dan terampil di bidangnya.&nbsp; &rsquo;&rsquo;Sekarang ini hanya 6 persen perguruan tinggi di Indonesia yang menjalankan vokasi dalam bidang science, technology, engineering and mathematic (STEM),&rsquo;&rsquo; kata Prof Nasir.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Selain itu, peran industri dalam melaksanakan pendidikan vokasi masih sangat minim. Untuk lebih meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja dan industri, ke depan jumlah perguruan tinggi vokasi harus ditingkatkan dan keterlibatan industri harus diintensifkan. Lulusan perguruan tinggi vokasi harus memiliki sertifikat kompetensi di samping ijazah.&nbsp; Untuk itu, Kementerian Ristekdikti telah mencanangkan program revitalisasi pendidikan vokasi. Pada tahap awal, ada 12 politeknik negeri dan 1 politeknik kesehatan yang mengikuti program revitalisasi tersebut. Revitalisasi mencakup pembangunan kompetensi, restrukturisasi program keahlian dan kurikulum sesuai dengan kebutuhan industri, serta pembangunan infrastuktur fasilitasi industri untuk praktik kerja atau pemagangan bagi mahasiswa dan dosen.&nbsp; &rsquo;&rsquo;Tujuannya jelas, yaitu untuk mengembangkan pendidikan vokasi yanglink and match dengan industri,&rsquo;&rsquo; lanjut Prof Nasir.&nbsp; Dengan adanya revitalisasi pendidikan tinggi vokasi itu, diharapkan politeknik bisa menghasilkan tenaga kerja profesional dan dapat mendukung 14 kawasan ekonomi khusus (KEK) serta pusat-pusat pertumbuhan di seluruh Indonesia. Selain itu, diharapkan dapat menjawab tantangan persaingan pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di sektor kesehatan, pariwisata, jasa logistik, jasa online, jasa angkutan udara, produk berbasis agro, barang elektronik, perikanan, produk berbasis karet, tekstil dan pakaian, otomotif, serta produk berbasis kayu.&nbsp; Dalam bidang penelitian, kata Prof Nasir, peningkatan relevansi pendidikan tinggi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi bisa dilakukan melalui hilirisasi penelitian di perguruan tinggi.&nbsp; &rsquo;&rsquo;Penelitian yang dilakukan perguruan tinggi tidak boleh hanya berhenti setelah bisa menghasilkan publikasi, prototipe, atau paten. Harus dilanjutkan sampai mencapai technology readiness level (TRL) 9, kemudian dikerjasamakan dengan industri agar bisa diproduksi dan dipasarkan secara masal,&rsquo;&rsquo; tegasnya.(tih/c5/wir)&nbsp;

Pacu Perguruan Tinggi Vokasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/11715_29426_MENTERI-DIKTI.jpg" alt="Menteri RIstek Dikti melantik empat rektor, di gedung Menteri Ristek Dikti, Rabu (25/11)" width="100%">
<figcaption>Menteri RIstek Dikti melantik empat rektor, di gedung Menteri Ristek Dikti, Rabu (25/11)</figcaption>
</figure>JawaPos.com-&nbsp;Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristek-Dikti) Muhammad Nasir mengingatkan besarnya tantangan Indonesia. Salah satu tantangan adalah pemberlakuan kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan ASEAN Community, terutama kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). &quot;Pimpinan perguruan tinggi harus mampu mengemban tugas memajukan pendidikan tinggi mulai dari dosen, mahasiswa maupun penelitian,&quot; tandas &nbsp;Menteri&lrm; Nasir di gedung Dikti lantai II, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (25/11) Mantan Rektor Universitas Diponogoro (Undip) itu meminta para&nbsp; pimpinan perguruan tinggi mengawal kesiapan daerah menghadapi era persaingan bebas di kawasan ASEAN (MEA). &quot;Artinya para rektor menjalankan tugas rutin namun keluar dari kebiasaan (out of box) dengan memperhatikan dan menjalankan tata kelola manajemen yang baik,&quot; jelas Nasir usai melantik empat &nbsp;rektor. Rektor yang dilantik adalah &lrm;Rektor Universitas Lampung (Unila) Hasriadi Mat Akin, Rektor Universitas Sriwijaya (Unsri) Anis Saggaff, Rektor Universitas Andalas (Unand) Tafdil Husni dan Direktur Politeknik Ambon MV Putuhena. Nasir memesan para&nbsp; pimpinan kampus supaya bisa meningkatkan tradisi akademik dengan memanfaatkan laboratorium. &nbsp; Bahkan, Nasir menyentil penelitian dan publikasi perguruan tinggi yang masih tertinggal jauh dibanding negara lain. &quot;Tingkatkan produktivitas penelitian dan publikasi yang berkualitas, baik melalui joint research maupun riset mandiri,&quot; pungkasnya. Rektor Unila Hasriadi&nbsp;mengaku telah siap menghadapi pasar bebas ASEAN dengan melakukan pembenahan kurikulum maupun&nbsp;lainnya. &quot;Yang jelas kami siap, nanti akan kami lakukan identifikasi dan melihat apa saja yang dibutuhkan&lrm; untuk MEA,&#39; ucapnya.(hyt/JPG)

Menteri Ristek Dikti Sindir 4 Pimpinan Kampus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/7868_25330_Bima-Haria-Wibisana.jpg" alt="Bima Haria Wibisana" width="100%">
<figcaption>Bima Haria Wibisana</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibasana blak-blakan mengutarakan pegawi negeri sipil (PNS) di lembaga mana paling banyak dan paling sedikit daftar ulang di e-PUPNS. Kata Bima, catatan BKN per 21 Oktober sebanyak &nbsp;3,5 juta PNS telah terdaftar di e-PUPNS. &nbsp;Masih &nbsp;ada 700 ribu PNS belum memasukkan data di server e-PUPNS, terbanyak dari Kemenristek Dikti. &ldquo;Sebagian besar PNS berasal dari &nbsp;pegawai Kemenristek Dikti,&quot; ujar Bima saat menghadiri acara reform corner ke 24 di Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (21/10).&nbsp; Bima menambahkan, BKN akan mengingatkan pegawai Kemenristek Dikti yang belum terdaftar, supaya pendataan ulang hingga Februari 2016 mendatang. &quot;Kalau tidak mengisi e-PUPNS maka pegawai Kemenristek Dikti dinyatakan mundur atau pensiun dini,&quot; tandasnya. (had/JPG)

Kata BKN PNS Kemenristek Dikti Termalas Registrasi e-PUNPS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/7084_24488_Menristek-dikti-muhammad-nasrullah.jpg" alt="Muhammad Nasir" width="100%">
<figcaption>Muhammad Nasir</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Menteri &nbsp;Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) Muhammad Nasir &nbsp;akan mengkaji penerimaan mahasiswa dari jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Ristek Dikti menilai SNMPTN kurang berkualitas dibanding Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). &quot;Saya melihat laporan sementara, SBMPTN dilihat dari prestasi akademik (mahasiswa) lebih baik dari SNMPTN, ini yang harus kami kaji, apakah karena pengukuran&nbsp;SNMPTN tidak jelas atau bagaimana,&quot; ucap Nasir di Kemenristek Dikti, Jakarta, Senin (12/10). Nasir mengatakan hasil evaluasi proses SNMPTN akan menentukan kuota &nbsp;masing-masing mahasiswa baru setiap perguruan tinggi negeri. Kata Nasir, &nbsp;besar kemungkinan tidak lagi 50 persen dari total jumlah mahasiswa baru. &quot;Jumlahnya berapa persen akan dipertimbangkan, apakah nanti 40:40 atau 60:20 masih akan dikaji,&quot; tandasnya. (had/JPG)

Pak Menteri Kok Kuota SNMPTN Dikurangi?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/08/2104_19046_asrul-sany.jpg" alt="Asrul Sani, anggota DPR RI" width="100%">
<figcaption>Asrul Sani, anggota DPR RI</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Penetapan status tersangka dari Bareskrim Mabes Polri kepada salah satu calon pimpinan (capim) KPK membuat semua kalangan tersentak. Selain panitia seleksi (pansel) capim KPK yang kecolongan, &nbsp;anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun mengaku terkejut dengan salah satu kandidat capim komisi antirasuah yang menyandang status tersangka. Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan, warning dari Polri telah ada sejak rekam jejak 48 calon &lrm;ditetapkan. Saat itu, Bareskrim dalam tahap penyidikan terhadap satu capim KPK itu. Namun, mereka belum bisa menetapkan dua alat bukti untuk menetapkannya sebagai tersangka. &quot;Sebetulnya, Bareskrim telah memberi catatan terhadap satu calon tersebut,&quot; ujarnya saat dihubungi jawaPos.com, Jumat malam (28/8). Seharusnya, lanjut Arsul, pansel KPK melakukan klarifikasi secara terus menerus ke Bareskrim. Terlebih, sebelum menetapkan 19 capim komisi antirasuah itu. &quot;Tampak komunikasi lanjutan tidak dilakukan,&quot; serunya. Jika Bareskrim tidak membongkar persoalan tersebut, kata Arsul, bisa saja salah satu dari delapan calon yang akan disodorkan &lrm;ke Presiden Joko Widodo adalah dia yang berstatus tersangka. Untuk itu, politikus PPP itu menyarankan pansel capim KPK mendalami kembali track record 19 capim tersebut sebelum menwtapkan 8 calon. Merka diminta melihat data dan masukan dari penegak hukum maupun kelompok masyarakat sipil. &quot;Jangan sampai nanti ada diantara delapan capim itu yang memiliki masalah hukum serius,&quot; pungkasnya.(dna/JPG)

Pansel Capim KPK Kecolongan, Kata DPR Ini Masalahnya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menristek dikti

Berita Terkini