<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/image-3.jpg" alt="Ilustrasi Covid-19. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Covid-19. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bambang Brodjonegoro menceritakan memiliki pengalaman penting dalam menghadapi sebuah krisis. Salah satunya pada saat awal-awal Indonesia menghadapi pandemi Covid-19. Pada saat itu, Bambang duduk sebagai Menteri Riset dan Teknologi (Menristek).  Dia menceritakan, pada awal-awal krisis pandemi Covid-19 itu, semua orang tidak tahu apa yang terjadi. ’’Dari semua bidang. Baik itu bidang kedokteran sampai pimpinan bingung bagaimana menghadapi Covid-19 yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya,’’ kata Bambang saat menjadi pembicara di forum Lead The Fest 2022 yang digelar PemimpinID di Jakarta pada Selasa (9/8) malam.  Mantan Menteri Keuangan itu mengatakan, sebagai Menristek dirinya tidak bisa diam begitu saja mengikuti aliran penanganan Covid-19 saat itu. Akhirnya Bambang menakhodai pembentukan konsorsium riset penanganan Covid-19. Konsorsium ini melibatkan perguruan tinggi, lembaga riset, kementerian dan lembaga, serta pihak swasta.  ’’Tujuan konsorsium saat itu paling tidak bagaimana kita bertahan di tengah pandemi,’’ tutur Bambang.  Ketika konsorsium sudah dibentuk dan bekerja, ternyata diketahui saat itu Indonesia tidak memiliki produk ventilator atau alat bantu pernafasan sendiri. Semua produk ventilator di rumah sakit berasal dari luar negeri atau produk impor.  Padahal saat itu kebutuhan ventilator sangat tinggi sampai membludak. Pasalnya banyak pasien Covid-19 kondisinya darurat dan membutuhkan bantuan pernafasan lewat ventilator. Ketika ingin membeli ventilator dengan cara impor, negara lain juga banyak yang membutuhkan. Akhirnya konsorsium mendorong riset dan inovasi ventilator.  Akhirnya diputuskan siapa yang bisa membuat ventilator dengan tipe yang paling sederhana dahulu. Lembaga yang bisa menerima tantangan itu, diberikan alokasi anggaran khusus. Akhirnya keluar produk ventilator dari ITB. Kemudian disusul produk serupa dari UI, LIPI, dan BPPT.  ’’Sampai akhirnya ventilator jadi hal yang biasa,’’ tutur Bambang.  Dalam kesempatan itu, dia ingin menyampaikan kepada para generasi muda bahwa pemimpin harus bisa berhadapan dengan kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di mana kondisi tersebut menuntut sebuah kebijakan yang tepat.  Kegiatan Lead The Fest 2022 digelar oleh PemipinID dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai bidang. CEO PemimpinID Dharmaji Suradika berharap para generasi muda bisa memetik ilmu dari dari para ahli yang dihadirkan dalam kegiatan tahunan tersebut.  ’’Kepemimpinan itu bukan hanya tentang memimpin organisasi,’’ ucap Dharmaji .

Mantan Menristek Ungkap Kondisi Genting pada Awal Pandemi Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Bambang-Brodjonegoro-Raka-Denny.jpg" alt="Bambang Brodjonegoro di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Bambang Brodjonegoro di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kemenristek segera dilebur dengan Kemendikbud. Di pengujung masa tugasnya sebagai Menristek, Bambang Brodjonegoro menyampaikan sejumlah pesan. Di antaranya mendorong supaya usaha rintisan atau startup di Indonesia terus bermunculan. Baik itu di lingkungan pendidikan tinggi, lembaga penelitian, atau lainnya.  Bambang mengatakan ekosistem inovasi di Indonesia semakin kuat. Di antaranya melalui penguatan triple helix. Yaitu kolaborasi antara dunia penelitian, dunia usaha, dan pemerintah sebagai regulator.  "Untuk menunjang ekosistem lebih lengkap, para peneliti perlu terus mendorong lahirnya startup," kata Menristek Bambang dalam sebuah webinar, Rabu (14/4).  Lebih spesifik lagi Bambang mengatakan startup yang harus didorong supaya terus bertumbuh adalah startup berbasis teknologi. Selain itu, dia mengatakan Indonesia masih butuh lebih banyak entrepreneur atau wirausahawan sehingga bisa membawa teknologi yang mereka kembangkan.  "Ini kunci Indonesia jadi negara maju," jelasnya.  Jadi, ke depan orang kaya di Indonesia bukan lagi yang memiliki industri rokok. Atau juga bukan lagi yang memiliki tambang batu bara atau pemain impor dan ekspor. Tetapi pengusaha yang besar karena daya saing dan memanfaatkan teknologi. Bambang juga mengapresiasi geliat perguruan tinggi untuk menumbuhkan startup berbasis teknologi.  Salah satu perguruan tinggi yang baru saja meluncurkan startup berbasis teknologi adalah Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Melalui Pusat Inkubator dan Bisnis Kewirausahaan (PIBK), UMJ menghadirkan startup marketplace atau e-commerce bernama Xpooz.  Koordinator tim IT PIBK-UMK Jumail menuturkan aplikasi e-commerce Xpooz merupakan pioner marketplace di lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah (PTMA). Dia menjelaskan Xpooz menjadi marketplace untuk produk-produk dari kampus, mahasiswa, dosen, karyawan, sampai alumni dan mitra UMJ.  Rektor UMJ Endang Sulastri menyampaikan rasa bangga atas lahirnya inovasi e-commerce tersebut. Menurut Endang, kampusnya selama ini menaruh perhatian serius pengembangan jiwa kewirausahaan para mahasiswanya. Terlebih dengan berlakunya kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang digagas Kemendikbud saat ini.  ’’Kehadiran Xpooz menjadi praktik langsung pengembangan kewirausahaan usai mahasiswa memperoleh teori di dalam kelas,’’ katanya. Melalui kegiatan pengembangan itu, dia berharap mahasiswa nantinya siap menjadi entrepreneurship dan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat.

Pesan Bambang Brodjonegoro di Penghujung Masa Tugas Sebagai Menristek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/angka-kemiskinan-turun-melambat-ini-kata-bos-bappenas_m_231895.jpg" alt="Menristek Bambang Brojonegoro" width="100%">
<figcaption>Menristek Bambang Brojonegoro</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR RI telah menyetujui peleburan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Hal ini pun membuat Menristek/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bambang Brodjonegoro, sedih.  "Saya pribadi merasa tidak enak dan sedih, saya ini jadi menristek terakhir, karena Kemenristek tidak lagi jadi kementerian yang berdiri sendiri," jelas dia dalam diskusi daring, Minggu (11/4).  Salah satu alasan peleburan ini, kata dia karena terdapat pihak yang merasa bahwa BRIN harus menjadi badan lembaga mandiri. Hal ini lah yang membuat Peraturan Presiden (Perprs) BRIN tidak segera diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meskipun sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2020.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/11/04/2021/menristek-kecewa-perpres-brin-tak-pernah-diundangkan-kemenkumham/">Menristek Kecewa Perpres BRIN Tak Pernah Diundangkan Kemenkumham</a>  "Perpres itu tidak pernah diundangkan oleh kemenkumham, sudah ditandatangani tapi belum diundangkan, jadi tidak efektif karena tidak diundangkan," ujarnya.  Dirinya pun juga meminta maaf kepada seluruh pihak di BRIN. Sebab, selama lebih dari satu tahun ini tidak memiliki kejelasan akan status mereka.  "Saya mohon maaf karena selama setahun mereka tidak punya status yang jelas, tapi saya juga terima kasih karena sebagai relawan mereka tetap bekerja. BRIN yang harusnya menjadi utuh, lengkap dengan eselonisasi dan deputi, itu tidak pernah muncul," tutur dia.  Ia pun menghormati keputusan tersebut. Terkait posisi dan format BRIN selanjutnya, ia mengaku tidak mengetahuinya. "Itu keputusan yang sudah diambil, saya belum tau detilnya gimana dan itu lah yang akan berlangsung, nggak tau BRIN formatnya gimana," imbuhnya.  Lalu, apa yang terjadi dengan para Lembaga Pemerintah Non Kementerian di bawah Kemenristek/BRIN pun dia juga belum mengetahui. Kemungkinan, semua akan dilebur menjadi satu dalam BRIN.  "Saya juga susah menebak, karena kalau versi saya para LPNK itu eksis sebagai institusi, hanya statusnya yang berubah, dari LPNK yang sifatnya birokratis menjadi lembaga penelitian yang tidak birokratis tapi tetap membawa nama masing-masing, tapi ada versi yang menginginkan semua dilebur ke dalam BRIN. Ini tentu kita harus menunggu gimana perkembangannya," pungkas dia.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3sjFBCzkjbE

Bambang Brodjonegoro Sedih Jadi Menristek Terakhir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Menristek-Bambang-Brodjonegoro-Dery-Ridwansah.jpg" alt="Bambang Brodjonegoro." width="100%">
<figcaption>Bambang Brodjonegoro.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Riset dan Teknologi akan digabungkan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sementara itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan menjadi lembaga otonom pemerintah.  Mengenai pemisahan itu, Menristek/KaBRIN Bambang Brodjonegoro pun mengaku kecewa karena Peraturan Presiden (Perprs) BRIN tidak pernah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Padahal, dengan diundangkannya Perpres tersebut, organisasi di bawah Kemenristek itu dapat berjalan mulus mengupayakan inovasi teknologi dalam negeri.  "Unfortunately, setahun kemudian Perpres itu tidak pernah diundangkan oleh Kemenkumham, sudah ditandatangani tapi belum diundangkan, jadi tidak efektif karena tidak diundangkan," ujar dia dalam diskusi daring, Minggu (11/4).  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/11/04/2021/pakar-bilang-merger-kemenristek-kemendikbud-akan-mundurkan-riset/">Pakar Bilang, Merger Kemenristek-Kemendikbud Akan Mundurkan Riset</a>  Ia pun mengungkapkan alasan tidak kunjung diundangkannya Perpres tersebut, yakni terdapat sejumlah pihak yang merasa BRIN seharusnya berdiri sendiri. Artinya, tidak perlu menjadi organisasi di bawah kementerian.  "Rupaya penyebab tidak munculnya karena ada pihak yang tidak menginginkan, (berpikir) bahwa BRIN harus dipisah, BRIN katanya harusnya adalah organisasi yang melakukan penelitian secara konkrit. Ya akhirnya deadlock selama setahun, Perpres tidak pernah keluar, sampai akhirnya karena sudah setahun, saya harus menyampaikan bahwa ini sudah tidak mungkin lagi diteruskan, karena akan sangat sulit kementerian tanpa organisasi, sehingga akhirnya keputusannya dipisah," ucap Bambang.  Dirinya juga selalu mengusulkan, jika BRIN harus sebagai lembaga yang berdiri sendiri, kementeriannya dikembalikan kepada fungsi sebelumnya yang juga membawahi pendidikan tinggi. Sebab, menurutnya kombinasi antara riset inovasi dan pendidikan tinggi adalah yang paling tepat.  "Saya sudah mengusulkan kalau dipisah, BRIN dipisah sebagai badan, kementerian kembali ke Kemenristekdikti, karena pendidikan tinggi itu memang heavy-nya (menitikberatkan) di riset, dan lembaga riset dengan dikti itu komponen utama yang bisa melakukan kegiatan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi di Indonesia," ujarnya.  "Tapi rupanya usulan saya bukan usulan yang diambil, yang diambil itu yang digabungkan ke Kemendikbud, karena dikti ada di sana, ristek gabung ke Kemendikbud," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3sjFBCzkjbE

Menristek Kecewa Perpres BRIN Tak Pernah Diundangkan Kemenkumham

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/herbal-1.jpg" alt="Menristek/Kepala BRIN Bambang P.S. Brodjonegoro. Prisca Triferna/Antara" width="100%">
<figcaption>Menristek/Kepala BRIN Bambang P.S. Brodjonegoro. Prisca Triferna/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/BRIN) Bambang Brodjonegoro meminta kepada sektor swasta untuk ikut ambil andil dalam inovasi teknologi dalam negeri.  Sebab, kata dia dibandingkan hanya mengeluarkan uang hanya untuk CSR (corporate social responsibility) atau amal, baiknya mereka juga menyisihkan pendapatan perusahaan untuk membantu pengembangan teknologi dalam negeri.  "Kita perlu membiasakan sektor swasta menjadikan inovasi, membiasakan sektor swasta menjadi RnD dan inovasi sebagai mainstream bisnis mereka, bukan lagi hanya CSR atau hanya charity, tetapi benar-benar menjadi unsur yang membuat produk mereka tetap kompetitif," ujarnya dalam webinar Improving The Knowledge and Innovation Ecosystem for a Better Indonesia, Selasa (16/3).  Hal ini telah diterapkan oleh Korea Selatan, di mana di negeri ginseng tersebut perusahaan swasta menyumbang 70 persen pendanaan untuk riset dan inovasi. Sementara pemerintah hanya 30 persen.  "Indonesia 80 persen, pemerintah 20 perden non-pemerintah, jadi terbalik dan terbaliknya itupun dengan kondisi di mana rasio gross expenditure of RnD terhadap GDP kita baru 0,2 persen, Korea sudah 4,3 persen," ucapnya.  Selain itu, ia juga mengharapkan kementerian/lembaga dapat ikut mendorong inovasi teknologi. Dengan begitu, Indonesia dapat bersaing dan keluar dari ketergantungan impor.  "Kementerian-kementerian lembaga yang terkait bisa saling berkolaborasi untuk mewujudkan inovasi sebagai mainstream di dalam pertumbuhan atau pembangunan Indonesia yang tidak hanya berorientasi pertumbuhan tetapi juga pemerataan," tutup Bambang.

Sektor Swasta Diminta Ikut Danai Pengembangan Teknologi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Menristek-Bambang-Brodjonegoro-Dery-Ridwansah.jpg" alt="Bambang Brodjonegoro." width="100%">
<figcaption>Bambang Brodjonegoro.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Korea Selatan dan Jepang saat ini dikenal sebagai salah satu negara dengan inovasi teknologi tercanggih di dunia. Berbeda dengan Indonesia yang saat ini masih terus mengembangkan inovasinya. Namun, apakah Indonesia harus meniru inovasi teknologi Korea Selatan dan Jepang?  Kata Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/BRIN) Bambang Brodjonegoro, Indonesia tidak perlu untuk melakukan hal tersebut. Sebab, keadaan yang dialami dua negara itu dengan Indonesia berbeda.  "Kalau kita hanya mengikuti Korea dan Jepang kemungkinan case berbeda, Korea dan Jepang itu negara tidak punya sumber daya alam sumber daya alam yang sangat terbatas, sehingga mereka memang habis-habisan melakukan inovasi di bidang teknologi," jelasnya dalam webinar Improving The Knowledge and Innovation Ecosystem for a Better Indonesia, Selasa (16/3).  Sementara itu, Indonesia akan kaya sumber daya alamnya dengan beragam keanekaragaman hayati yang paling besar di dunia. Jadi, tidak mungkin Indonesia dapat meniru Korea Selatan dan Jepang.  "Berarti inovasi kita barangkali tidak bisa meniru persis seperti yang dilakukan oleh Korea dan Jepang, sebaliknya kita harus membuat suatu arus baru, yaitu inovasi yang berbasiskan sumber daya alam dan di sisi lain inovasi yang mendorong kemampuan di dalam teknologi digital," tambahnya.  Namun, Korea Selatan dan Jepang tetap dapat menjadi referensi penting dalam pengembangan teknologi. Untuk inovasi, Indonesia lebih cocok untuk meniru dari Amerika Latin, yakni Chile.  "Tidak ada salahnya kita melihat negara seperti Chile, mereka adalah negara Amerika Latin yang sudah lolos dari middle income trap, lebih dulu dari Brasil dan Argentina. Berbasis sumber daya alam yang mereka miliki, khususnya di bidang pertambangan, yang di mana industri metal di Turki industri baja berkembang pesat setelah mereka melakukan upaya nilai tambah dari hasil tambang tersebut," imbuhnya.  Tentunya untuk mendorong inovasi, perlu penguatan kerjasama antara ilmuwan dengan entrepreneur. Ini merupakan hal penting, yakni bagaimana membawa hasil inovasi ke pasar, mempunyai daya saing dan akhirnya bisa diterima oleh pasar.  "Di situlah peran yang namanya start up atau pengusaha pemula berbasis teknologi sebagai enterpreneur yang membawa teknologi tersebut dan inilah yang harus benar-benar kita groom di Indonesia, bonus demografi yang kita miliki harus diarahkan agar dalam waktu yang tidak lama lagi, Indonesia punya new generation of entrepreneur," pungkasnya.

Menristek Tidak Mau Tiru Inovasi Teknologi Korea dan Jepang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Menristek-Bambang-Brodjonegoro-Dery-Ridwansah.jpg" alt="Bambang Brodjonegoro." width="100%">
<figcaption>Bambang Brodjonegoro.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/BRIN) Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa Indonesia tidak bisa lolos dari middle income trap atau terus terjebak sebagai negara dengan pendapatan menengah.  Hal ini, kata dia dipicu oleh perekonomian dalam negeri yang hanya berfokus pada komoditas sumber daya alam. Oleh karenanya, Indonesia akan tetap menjadi negara berkembang.  "Secara jujur, kita tidak bisa bermimpi untuk bisa lolos dari middle income trap, mengingat perjalanan selama ini kita lebih fokus satu kepada ekonomi yang berbasis sumber daya alam dan kita menekankan kepada efisiensi pada struktur perekonomian," terang dia dalam webinar Improving The Knowledge and Innovation Ecosystem for a Better Indonesia, Selasa (16/3).  Ia mengetahui bahwa pemanfaatan sumber daya alam itu memberikan manfaat dalam bentuk pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Namun, itu ada batasnya.  "Tampaknya ada batas atau ada limit dari model pertumbuhan seperti itu, harus ada terobosan harus ada breakthrough dan terobosan tersebut ada pada inovasi," ujarnya.  Ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi itu harus menjadi landasan pembangunan dan sebaiknya benar-benar menjadikan hal itu sebagai dasar dan arus utama pergerakan ekonomi dalam negeri.  "Kalau kita menjadikan ilmu pengetahuan teknologi inovasi sebagai arus utama, maka dengan sendirinya juga kita bisa menciptakan ekonomi berbasis inovasi yang inklusif," jelasnya.  Salah satu negara yang berhasil dengan mengedepankan inovasi adalah Tiongkok, bahkan pertumbuhan perekonomiannya bisa tumbuh hingga dua digit dengan memaksimalkan inovasi teknologi. Dengan itu juga, negara berjuluk Tirai Bambu tersebut menurunkan angka kemiskinan.  "Mereka mendorong penggunaan inovasi khususnya teknologi untuk pengurangan kemiskinan sehingga pada saat yang sama ketika Tiogkok naik kelas, cepat sekali menjadi salah satu negara dengan GDP terbesar di dunia dan posisinya saat ini hampir menjadi negara berpendapatan tinggi, di sisi lain mereka juga berhasil mengurangi tingkat kemiskinan secara drastis, sekaligus tentunya menjaga pemerataan pendapatan antar penduduk," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=FdnSCSuzjsk

Menristek Sebut Inonesia Tidak Bisa Lolos Dari Middle Income Trap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bangun-infrastruktur-inggris-berbagi-pengalaman-dengan-indonesia_m_225004.jpeg" alt="Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro" width="100%">
<figcaption>Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di tengah pelaksanaan Rakernas BPPT, Menristek Bambang Brodjonegoro menyinggung persoalan penggunaan produk inovasi dalam negeri. Dia mengatakan saat ini bukan masanya berbangga sebagai bangsa perakit.  Dia menjelaskan penggunaan produk inovasi dalam.meheri harus terus ditingkatkan. "Harus kita sikapi dengan dua pendekatan," katanya dalam jumpa pers rangkaian Rakernas BPPT di Jakarta (8/3). Pendekatan pertama adalah menggunakan produk inovasi atau yang dibuat oleh bangsa Indonesia.  Lalu pendekatan kedua adalah meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) sebuah produk. Dia menjelaskan untuk bisa mengklaim sebuah produk adalah karya anak bangsa, TKDN-nya harus lebih dari 50 persen.  Untuk mewujudkan peningkatan TKDN itu, Bambang mengatakan pendekatan soal produk yang dibuat di dalam negeri harus diubah. "Selama ini kita terlalu cepat puas menganggap produk yang dirakit di Indonesia atau pabriknya di Indonesia itu sebagai produk Indonesia," katanya.  Padahal bisa jadi Indonesia hanya ketempatan sebagai lokasi perakitannya saja. Sementara materialnya berasal dari luar negeri. Bahkan teknologinya juga seratus persen dari negara asal produsen produk tertentu. Bambang menegaskan kebiasaan cepat puas dengan produk rakitan di Indonesia itu harus direvisi.  Pada tahap awal revolusi industri dia tidak mempermasalahkan rasa bangga terhadap produk yang dirakit di Indonesia. Tetapi saat ini bagi Bambang sudah buka zamannya lagi puas sebagai negara perakit. Bangsa Indonesia harus bisa memproduksi atau menghasilkan inovasi. Kalaupun itu produk asing, unsur TKD-nya harus lebih dari 50 persen.  Ada dua cara meningkatkan TKDN atau kocak content. Yaitu dengan terlibat di manufakturnya atau di sisi riset dan pengembangannya. Bambang mengingatkan kepada para peneliti atau perekayasa Indonesia supaya tidak hanya mempelajari teknologi orang lain. Tetapi juga memberikan sentuhan atau inovasi sehingga nilainya meningkat.  Kepala BPPT Hammam Riza mengatakan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri perlu inovasi yang baik. Iklim inovasi bisa tumbuh baik jika didukung sebuah ekosistem yang baik pula. Ekosistem inovasi meliputi peneliti, industri, dan pemerintah. "Kolaborasi ketiganya penting," katanya.  Sehingga perlu dibangun kolaborasi antara ketiga unsur itu. Supaya inovasi atau hasil penelitian bisa dihilirisasi atau dikomersilkan. Selama ini masih sering terjadi fenomena hasil penelitian masuk lembah kematian dan tidak bisa masuk tahap komersialisasi. Hammam mengatakan pemerintah memiliki peran strategis untuk memadukan kolaborasi antara peneliti dengan dunia industri. "Dunia industri itu baik BUMN atau swasta," jelasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=K3FyVly7BP4

Menristek: Sekarang Bukan Masanya Puas Jadi Bangsa Perakit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Deddy-Sitorus.jpg" alt="Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Sitorus, meminta Menristek Bambang Brodjonegoro tidak memicu polemik terkait Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Deddy menilai Menristek sangat tidak etis melemparkan isu terkait BRIN di ruang publik.  “Menristek seharusnya membaca dengan detail tentang BRIN sesuai UU Nomor 11/2019 tentang Sistem Nasional IPTEK,” kata Deddy kepada wartawan, Rabu (17/2).  Menurut Deddy, UU Nomor 11/2019 tentang Sistem Nasional IPTEK secara jelas dan tegas mengamanatkan bahwa BRIN dibentuk langung oleh Presiden (Pasal 48 ayat 1), sehingga struktur dari badan itu merupakan kewenangan Presiden, bukan Kementerian Ristek atau Menristek.  “Oleh karena itu tidak pantas Menristek berkoar-koar di media massa, seharusnya bertanya kepada Presiden, jangan bikin gaduh,” katanya.  Lebih jauh lagi menurut Deddy, tidak ada satu pun pasal atau ayat yang memerintahkan atau memberikan kewenangan kepada Kemenristek atau Menristek dalam kerangka BRIN.  “Sesuai dengan UU 11/2019 maka masalah perlu tidaknya pembentukan Dewan Pengarah merupakan kewenangan penuh Presiden, bukan Menristek,” tuturnya.  Deddy melanjutkan, masalah struktur BRIN menjadi bias karena munculnya Perpres 74/2019, di mana pada pasal 6 menyebut bahwa Kepala BRIN dijabat oleh Menteri Riset dan Teknologi. Tetapi menurut Deddy, Perpres itu hanya berlaku hingga 31 Desember 2019 dan harus di-review kembali sebab isinya bisa dikatakan melampaui perintah UU.  “Sebagai peraturan turunan, seharusnya Perpres dipandang mengacu kepada hirarki penyusunan UU dan tunduk pada UU 12/2011. UU Sinasipek pada Pasal 48 secara jelas sudah menyatakan bahwa secara kelembagaan, BRIN tidak didesain untuk digabung atau berada di bawah Kemenristek tetapi terpisah dan mandiri,” ujarnya.  Oleh karena itu, kata Deddy, Kementerian Sekretariat Negara harus segera melakukan revisi terhadap KEPPRES 113/P tentang Pembentukan Kementerian Negara yang mencantumkan Menristek sekaligus dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional.  Menurut Deddy, KEPPRES 113/P itu adalah produk administrasi yang harus direvisi agar tidak ditafsirkan melampaui atau bertentangan dengan UU.  “Tidak ada masalah jika KEPPRES itu direvisi sebab sebagai produk administrasi memang tidak sejalan dengan hirarki di atasnya,” ungkap dia.  Deddy menuturkan, BRIN itu dibentuk sebagai ujung tombak sekaligus pelaksana dari kegiatan inovasi dan riset nasional, bukan sebagai institusi pembuatan kebijakan. Sementara kebijakan negara di bidang riset dan teknologi merupakan ranah dari Kemenristek, sehingga lingkup tugasnya lebih condong kepada upaya memfasilitasi dan meningkatkan kemampuan bangsa dalam melakukan riset dan teknologi.  “Seharusnya Menristek memahami dan mengerti bahwa BRIN itu dibentuk untuk menjadi akselerator bagi kegiatan riset dan inovasi yang mendesak dan fundamental bagi pemerintah,” katanya.  Deddy menegaskan, tugas Kemenristek mempersiapkan agar bangsa ini memiliki tenaga peneliti dan inovator teknologi sebanyak-banyaknya, menciptakan ekosistem yang baik untuk lahirnya para peneliti yang andal dan memiliki kapasitas yang dibutuhkan dan yang paling penting adalah mendorong sinergi antara stakeholder yang berkepentingan dengan riset dan teknologi.  “Sederhananya, Kemenristek itu ada di hulu sementara BRIN ada di hilir. Kalau digabung maka yang terjadi adalah tambahan birokrasi, sementara BRIN dirancang untuk bergerak mandiri dan akseleratif,” pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/IJHE4T0LEDY

Polemik Badan Riset, DPR Minta Menristek Tak Buat Gaduh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Vaksinasi-Covid-19-Untuk-Tenaga-Kesehatan-Lansia-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Petugas medis menunjukan vaksin Covid-19 buatan Sinovac tahap 1 di Puskesmas Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (9/2/2021). Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memulai vaksinasi tenaga kesehatan di atas 60 tahun setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)" width="100%">
<figcaption>Petugas medis menunjukan vaksin Covid-19 buatan Sinovac tahap 1 di Puskesmas Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (9/2/2021). Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memulai vaksinasi tenaga kesehatan di atas 60 tahun setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah memperkirakan pandemi Covid-19 bisa dikendalikan pada September tahun ini. Namun, harapan itu bisa tercapai jika beberapa catatan terpenuhi.  Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas <a href="https://www.jawapos.com/tag/suharso-monoarfa/">Suharso Monoarfa</a> menyatakan, catatan pertama adalah menurunkan angka reproduksi efektif atau penularan berada di angka 0,9 dari saat ini 1,2.  ”Hasil estimasi, wabah mulai terkendali pada September 2021. Itu tercapai jika terjadi penurunan kasus baru secara konsisten,” ujarnya kemarin (9/2).  Angka 0,9 kasus baru per hari bisa dicapai dengan efikasi <a href="https://www.jawapos.com/tag/vaksin-sinovac/">vaksin Sinovac</a> 65 persen. Asumsinya, vaksin diberikan dua dosis per orang dengan jeda 14 hari. Dengan begitu, efek perlindungan optimal tercapai 14 hari setelah vaksinasi kedua.  Kemudian, vaksinasi untuk masyarakat umum dapat dimulai pada 1 Maret dengan 31 ribu <a href="https://www.jawapos.com/tag/vaksinator/">vaksinator</a>. Setiap vaksinator bisa memvaksin 30 orang per hari. Dengan jumlah orang yang perlu divaksin mencapai 70,98 juta orang dan pemberian vaksin sebanyak 141,96 juta suntikan, total vaksinasi per hari harus mencapai 930 ribu suntikan. ”Target vaksinasi tercapai dalam 167 hari. Hasil estimasinya, wabah mulai terkendali pada September 2021,” jelas Suharso.  Namun, dia menekankan bahwa penurunan kasus baru hingga 0,9 per hari itu bukan berarti <a href="https://www.jawapos.com/tag/herd-immunity/">herd immunity</a> dapat tercapai. Herd immunity baru bisa dicapai dalam waktu 15 bulan sejak penyuntikan vaksin pertama dilakukan pada Januari 2021. ”Dengan begitu, herd immunity 70 persen di Indonesia akan dicapai pada Maret 2022,” ungkap alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) tersebut.  Dia menuturkan, hasil yang lebih cepat juga bisa diperoleh. Asalkan, pemerintah mendapatkan tambahan vaksin Pfizer, <a href="https://www.jawapos.com/tag/astrazeneca/">AstraZeneca</a>, dan Novavax yang mempunyai efikasi lebih tinggi.  Sementara itu, vaksinasi masal Covid-19 berpotensi menghasilkan cukup banyak limbah <a href="https://www.jawapos.com/tag/jarum-suntik/">jarum suntik</a>. Dengan sasaran vaksinasi mencapai 181 juta orang dan disuntik dua kali, potensi limbah jarum suntik yang dihasilkan 362 juta jarum.  Rata-rata berat jarum suntik adalah 1 gram untuk setiap lima jarum. Jika ditotal, potensi sampah jarum suntik hasil vaksinasi Covid-19 mencapai 72,4 ton.  Menristek Bambang Brodjonegoro menegaskan, limbah medis penanganan Covid-19 harus dikelola dengan baik. Mulai masker, baju hazmat, sampai jarum suntik bekas vaksinasi. ”Jangan sampai nanti ada berita Indonesia tidak bisa mengatasi limbah jarum suntik,” katanya.  Bambang mengakui, menangani limbah 362 juta jarum suntik bukan perkara mudah karena di luar kebiasaan produksi limbah jarum suntik sehari-hari. Dia berharap vaksinator di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengelola limbah jarum suntik dengan baik.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/08/02/2021/dari-air-liur-aroma-ketiak-sampai-pelebur-jarum-suntik/">Dari Air Liur, Aroma Ketiak, sampai Pelebur Jarum Suntik</a>  Dia bersyukur LIPI menghadirkan inovasi alat penghancur jarum suntik (APJS) pada 2008. Kemudian, sekarang keluar APJS LIPI generasi kedua yang memiliki sejumlah keunggulan jika dibandingkan dengan generasi pertama.  Inovator APJS LIPI Bambang Widyatmoko menyatakan, penghancuran jarum suntik dengan inovasinya cukup mudah dan cepat. Hanya dalam waktu 10 detik, jarum suntik bisa hancur menjadi serbuk. Karena prosesnya menggunakan panas yang tinggi, otomatis bakteri atau virus yang berpotensi menempel di jarum suntik tersebut musnah.  Menurut dia, ada sejumlah keunggulan di APJS generasi kedua. Salah satunya, teknologi elektrode geser. APJS generasi kedua menggunakan teknik self-heating sehingga lebih aman dari risiko korsleting. Alat itu juga bisa menghancurkan tabung suntik atau spet.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Qj4d337lV5M

Vaksinasi Masal Picu 72,4 Ton Limbah Jarum Suntik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menristek

Berita Terkini