<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/KPK-Tahan-Imam-Nahrawi-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengenakan rompi orange usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Jumat, (27/9/2019). Imam Nahrawi ditahan KPK dalam kasus dugaan suap dana hibah dari pemerintah terhadap KONI melalui Kemenpora. Foto" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengenakan rompi orange usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Jumat, (27/9/2019). Imam Nahrawi ditahan KPK dalam kasus dugaan suap dana hibah dari pemerintah terhadap KONI melalui Kemenpora. Foto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - pelaksanaan program Gowes Pesona Nusantara tahun 2017 dan 2018 yang digelar oleh Kemenpora era Imam Nahrowi (IM) dipertanyakan. Acara itu diduga telah menghabiskan anggaran sekitar Rp 50 miliar per tahunnya.  Sekjen Persatuan Organisasi Kepemudaaan Nasional (Poknas), Chairul Razak mempertanyakan pelaksanaan program tersebut, karena dirinya menduga ada penyelewengan dalam penggunaan anggaran Gowes Pesona Nusantara 2017 dan 2018. Di mana, diduga ada jatah fee 6 persen dari pagu anggaran Rp 50 miliar untuk pejabat tertentu dan ada dana sekitar Rp 1,48 miliar ditalangi pihak swasta.  "Kita pertanyakan pelaksanaan anggaran Gowes Pesona Nusantara. Kami tengarai adanya ketidakberesan dalam penggunaannya. Kemenpora perlu bersikap lebih transparan, karena menyangkut dana publik," kata Chairul dalam keterangan tertulisnya, Minggu (16/1). <a href="https://www.jawapos.com/nasional/14/01/2021/jadi-calon-tunggal-kapolri-komjen-listyo-pilih-tak-banyak-bicara/">Baca Juga: Jadi Calon Tunggal Kapolri, Komjen Listyo Pilih Tak Banyak Bicara</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/11/01/2021/luhut-tragedi-sriwijaya-air-harus-jadi-evaluasi/">Baca Juga: Luhut: Tragedi Sriwijaya Air Harus Jadi Evaluasi</a> Terkait data pelaksanaan anggaran program Gowes Pesona Nusantara, kata Chairul, pihak Poknas juga mengaku sudah mempelajarinya. "Kita ada data dan sudah kami pelajari. Banyak orang dalam yang terlibat," pungkasnya.  “Harapannya masalah ini menjadi momentum dan modal untuk Menteri, Zainudin Amali dalam melakukan upaya bersih-bersih terhadap pegawai nakal yang dapat mencoreng kinerjanya serta mencegah terjadinya dugaan penyimpangan anggaran lagi,” tegasnya.

Telan Anggaran Rp 50 Miliar, Poknas Soroti Program Gowes Kemenpora

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/JKT17-Time-Out-Taufik-Hidayat-din1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespon permintaan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Imam Nahrawi agar Taufik Hidayat menjadi tersangka kasus suap.  Dalam sidang yang berlangsung virtual di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (19/6) Imam mengatakan bahwa legenda bulu tangkis Indonesia itu telah mengaku menjadi perantara uang senilai Rp 1 miliar.  Dalam persidangan sebelumnya (6/5), Taufik mengatakan menyerahkan uang yang dibungkus dalam plastik berwarna hitam itu kepada mantan asisten pribadi Imam, Miftahul Ulum.  Lokasi penyerahan uang terjadi di rumah Taufik, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.  Namun, Imam dengan tegas membantah telah memerintahkan Taufik untuk memberikan duit tersebut. Imam berkukuh tak pernah mendapat informasi apapun dari Taufik.  Atas dasar inilah, Imam menegaskan bahwa Taufik harusnya juga menjadi tersangka.  "Begini, KPK dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka bukan karena ada permintaan pihak manapun," kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi Senin (22/6). "KPK dalam menetapkan tersangka, dasarnya adalah setidaknya ada dua bukti permulaan yang cukup," imbuhnya.  Kendati demikian, Ali tak menampik bahwa KPK akan mengembangkan perkara kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Imam dan Miftahul Ulum. Terlebih, sejumlah mantan pejabat Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) juga telah terjerat dan kasusnya telah berkekuatan hukum tetap.  "Pengembangan perkara ini sangat mungkin dilakukan KPK. Ini sejauh fakta-fakta hukum sebagaimana keterangan saksi-saksi yang ada saling bersesuaian satu sama lain. Lalu kemudian, ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka," tegas Ali.  Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Imam dengan hukuman penjara selama 10 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.  Selain itu, Imam Nahrawi juga dituntut hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama lima tahun terhitung setelah selesai menjalani hukuman pidana pokok.  Imam bersama sang asisten pribadi Miftahul Ulum, dianggap terbukti menerima suap sebesar Rp 11,5 miliar. Uang itu berasal dari mantan Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy dan mantan Bendahara KONI Johnny E. Awuy.  Perilaku lancung itu ditempuh dengan tujuan agar Imam mempercepat proses pencairan dana hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora RI dalam tahun kegiatan 2018.  Imam juga dianggap terbukti mendapatkan gratifikasi dengan nilai keseluruhan Rp 8.648.435.682.

KPK Respon Permintaan Imam Nahrawi Agar Taufik Hidayat Jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Taufik-Hidayat-Deddy-Corbuzier.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kuasa hukum mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Wa Ode Nur Zainab mengatakan bahwa KPK sangat bisa memproses dugaan aliran uang yang menuju Taufik Hidayat.  Tindakan itu, ucap Wa Ode bisa langsung dilakukan tanpa harus menunggu fakta persidangan. Sebab, sebelumnya, pemeriksaan saksi sudah dilakukan di KPK. Lalu itu berlanjut dalam proses persidangan.  Berdasar fakta persidangan, imbuh Wa Ode, Taufik mengaku memang tidak pernah mendapat perintah langsung dari Imam untuk menjadi perantara penerimaan uang Rp 1 miliar.  Uang yang terbungkus plastik berwarna hitam itu, kata Taufik, diserahkan kepada mantan asisten pribadi Imam, Miftahul Ulum. Lokasi penyerahan uang terjadi di rumah Taufik, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.  Saat itu, Taufik menjabat sebagai Wakil Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima).  “Sangat disayangkan jika fakta persidangan tidak diproses oleh KPK,” kata Wa Ode ketika dihubungi, JawaPos.com Minggu (21/6).  Wa Ode menambahkan, ketika pembacaan pledoi di persidangan pada Jumat (19/6), Imam menyebut ada nama Taufik dalam sangkaan dokumen praperadilan KPK.  Di sana, Taufik tertulis menerima dana dari KONI pusat sebesar Rp 7 miliar. Itu masih ditambah dengan dana lain senilai Rp 800 juta yang diterima dari mantan direktur keuangan Satlak Prima Tomy Suhartanto. “Kalau Pak Imam tersangka, Taufik Hidayat juga harus jadi tersangka,” kata Wa Ode.  Wa Ode menuturkan, timnya berharap kepada KPK untuk segera menetapkan Taufik sebagai tersangka.  "Kami berharap KPK bisa mendalami soal TH yang menerima uang Rp 1 M dari Satlak Prima. KPK sudah sepatutnya secara hukum dapat melakukan penyelidikan terhadap dugaan TH menerima uang dari Satlak Prima," ucapnya.  "Apalagi nyatanya KPK sudah mempunyai bukti adanya TH telah menerima uang sekitar Rp 7 M, sebagaimana bukti yang diajukan KPK saat Praperadilan Pak Imam Nahrawi," tambah Wa Ode.  Wa Ode juga menyesalkan sikap mantan pemain bulu tangkis nomor satu dunia itu yang justru lebih banyak berkoar tentang kasus ini di luar persidangan.  Dia menyebut Taufik tidak pantas berbicara soal ini kecuali kepada pihak yang bersangkutan. Pada 11 Mei lalu, dalam kanal Youtube Deddy Corbuzier, Taufik mengatakan tidak tahu-menahu ke mana uang tersebut bakal mengalir.  Ini berlainan dengan keterangan Taufik sebagai saksi persidangan.  Jaksa Penuntut Umum KPK sendiri telah menuntut Imam dengan hukuman penjara selama 10 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.  Selain itu, Imam Nahrawi juga dituntut hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama lima tahun terhitung setelah usai menjalani hukuman pidana pokok.  Imam bersama sang asisten pribadi Miftahul Ulum, dianggap terbukti menerima suap sebesar Rp 11,5 miliar. Uang itu berasal dari mantan Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy dan mantan Bendahara KONI Johnny E. Awuy.  Suap itu bertujuan agar Imam mempercepat proses pencairan dana hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora RI pada tahun kegiatan 2018. Imam juga dianggap terbukti mendapatkan gratifikasi dengan nilai keseluruhan Rp 8.648.435.682.  Di sisi lain, Taufik tidak merespon permintaan wawancara JawaPos.com terkait kasus suap ini.

Tim Imam Nahrawi Minta KPK Tetapkan Taufik Hidayat Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Taufik-Hidayat-Diperiksa-KPK-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Mantan Atlet bulu tangkis Taufik Hidayat usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/8/2019). Taufik diperiksa KPK untuk pengembangan kasus korupsi di lingkungan Kemenpora. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Mantan Atlet bulu tangkis Taufik Hidayat usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/8/2019). Taufik diperiksa KPK untuk pengembangan kasus korupsi di lingkungan Kemenpora. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Mantan Menpora Imam Nahrawi memberikan pernyataan yang mengejutkan saat pembacaan pembelaan alias pledoi pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (19/6).  Dalam sidang yang berlangsung virtual itu, Imam mengatakan bahwa legenda bulu tangkis Indonesia Taufik Hidayat pernah menerima uang sebesar Rp 7 miliar dan Rp 800 juta.  Peraih emas Olimpiade Athena 2004 itu, tambah Imam, menggunakan uang tersebut dalam pengurusan perkara di Kejaksaan Agung.  Saat itu, Taufik menjabat sebagai Wakil Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima). Namun, Imam tidak merinci perkara apa yang diurus Taufik di Kejagung. Selain itu, selama persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK juga tidak mengelaborasi keterangan yang disampaikan Imam.  “Itu hilang seolah-olah tenggelam entah mengapa dan ke mana," kata Imam.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/JKT-1-RIKSA-PERDANA-DITAHAN-IMAM-FED-2.jpg" alt="Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi bersiap menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (15/10/2019). Imam diperiksa perdana usai ditahan sebagai tersangka kasus suap pemberian dana hibah KONI. FOTO :" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi bersiap menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (15/10/2019). Imam diperiksa perdana usai ditahan sebagai tersangka kasus suap pemberian dana hibah KONI. FOTO :</figcaption>
</figure> Mantan Menpora Imam Nahrawi ketika hendak menjalani pemeriksaan di KPK, Selasa (15/10/2019). (Federik Tarigan/Jawa Pos).  Selain itu, Imam mengatakan bahwa KPK harusnya menetapkan Taufik sebagai tersangka dalam kasus suap.  Latar belakangnya terjadi dalam persidangan Rabu, 6 Mei lalu. Saat itu, Taufik mengaku menjadi kurir penerima uang senilai Rp 1 miliar. Uang itu akan diberikan kepada Imam. Namun, Taufik mengatakan tidak secara langsung menerima perintah dari Imam.  Taufik mengatakan menyerahkan uang yang dibungkus dalam plastik berwarna hitam itu kepada mantan asisten pribadi Imam, Miftahul Ulum. Lokasi penyerahan uang, menurut mantan pemain nomor satu dunia itu terjadi di rumah pribadinya, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.  Dalam keterangan di kanal Youtube Deddy Corbuzier (11/5), Taufik mengaku bahwa dia tidak mengetahui bahwa itu adalah uang suap.  Imam sendiri dengan tegas membantah telah memerintahkan Taufik untuk memberikan duit tersebut. Imam berkukuh tak pernah mendapat informasi apapun dari Taufik. Menurut Imam, Taufik dan Ulum telah bermain api dengan menyeret-nyeret namanya.  “Yang Mulia, dengan tegas (Taufik) tidak pernah konfirmasi dan memberitahu saya dan istri saya tentang penerimaan atau aliran dana tersebut,” ucap Imam.  “Akan tetapi, ternyata mereka mengalokasikan sendiri tanpa perjanjian tertulis. Saya tidak pernah tahu uang-uang tersebut mengalir,” tambah politikus PKB tersebut.  "Seharusnya bila ini dipaksakan menjadi perkara suap, secara logika Taufik Hidayat juga menjadi tersangka suap sebagai perantara," ucap Imam lagi.  Sementara itu, JawaPos.com berusaha untuk meminta konfirmasi kepada Taufik soal keterangan Imam. Namun, dia memilih bungkam. Sepanjang hari ini (21/6), Taufik sama sekali tidak merespon permintaan wawancara dari JawaPos.com.  Telepon tidak diangkat. Pesan singkat yang dikirimkan juga hanya dibaca.  Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Imam dengan hukuman penjara selama 10 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.  Selain itu, Imam Nahrawi juga dituntut hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama lima tahun terhitung setelah selesai menjalani hukuman pidana pokok.  Imam bersama sang asisten pribadi Miftahul Ulum, dianggap terbukti menerima suap sebesar Rp 11,5 miliar. Uang itu berasal dari mantan Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy dan mantan Bendahara KONI Johnny E. Awuy.  Perilaku lancung itu ditempuh dengan tujuan agar Imam mempercepat proses pencairan dana hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora RI dalam tahun kegiatan 2018.  Imam juga dianggap terbukti mendapatkan gratifikasi dengan nilai keseluruhan Rp 8.648.435.682.

Dituding Imam Nahrawi Terima Uang Rp 7,8 M, Taufik Hidayat Bungkam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Taufik-Hidayat-Diperiksa-KPK-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Mantan Atlet bulu tangkis Taufik Hidayat usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/8/2019). Taufik diperiksa KPK untuk pengembangan kasus korupsi di lingkungan Kemenpora. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Mantan Atlet bulu tangkis Taufik Hidayat usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/8/2019). Taufik diperiksa KPK untuk pengembangan kasus korupsi di lingkungan Kemenpora. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota tim kuasa hukum mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, La Ode Umar Bonte menyesalkan sikap legenda bulu tangkis Indonesia Taufik Hidayat.  Taufik yang notabene adalah mantan Wakil Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) itu, tiba-tiba tampil di publik usai menjadi saksi dalam sidang perkara dugaan suap dana hibah KONI.  Di luar persidangan, ucap La Ode, Taufik menempatkan dirinya seolah manusia suci. Terutama kalimat yang menyebut dia hanya menjadi perantara uang yang diduga suap untuk asisten pribadi Imam Nahrawi, Miftahul Ulum.  La Ode menyatakan bahwa fakta persidangan justru menunjukkan sebaliknya. Taufik yang juga mantan staf khusus Nahrawi itu menerima aliran dana senilai Rp 1 miliar. Duit itu berasal dari Satlak Prima.  Namun, peraih emas Olimpiade Athena 2004 itu malah banyak membela diri di luar persidangan. "Jadi ada motivasi apa dia ngomong seperti itu di media, menantang kalau dia sangat suci begitu? Sebelum pemeriksaan saksi dia nggak ngomong apa-apa. Terus setelah pemeriksaan saksi dia ngomong kayak gitu, seolah-olah dia sangat suci gitu loh," kata La Ode, Minggu (17/5).  Dalam perbincangannya di kanal Youtube Deddy Corbuzier, Taufik mengaku hanya menjadi perantara dan membantah menerima uang suap. Taufik juga tidak tahu bahwa itu adalah uang suap. Taufik mengaku kepada Deddy bahwa setahu dia itu adalah duit yang dimaksudkan untuk hal lain. Misalnya untuk donasi.  Bahkan, Taufik menyebut olahraga di Indonesia tidak akan maju siapapun menterinya. Sebab, ada banyak tikus yang berkeliaran dan bersarang di Kemenpora.  Berdasarkan fakta persidangan, kata La Ode, sejumlah saksi telah membantah keterangan Taufik yang mengklaim hanya menjadi kurir. Dia menyebut, fakta persidangan justru mengungkap Taufik menerima uang tersebut.  "Dia itu menerima aliran dana dari satlak prima sebesar Rp 1 miliar. Tapi yang dia bongkar di luar, seolah dia perantara. Itu tidak fair!" sembur La Ode.  Dia menambahkan, fakta persidangan menyebutkan bahwa Taufik menerima uang di rumahnya. Hal ini tidak nyambung dengan pernyataan Taufik yang menyebut dirinya cuma jadi perantara.  "Fakta persidangan, kenyataannya, saksi itu (Taufik) membantah dia menjadi perantara uang, tapi dia sendiri yang menerima uang di rumahnya. Kesaksian orang itu tidak bisa diabaikan karena disumpah," tegas La Ode.  Taufik sendiri, kata La Ode, mengakui dirinya tidak pernah mendapat perintah dari Menpora untuk menjadi perantara uang yang diduga suap. "Artinya berdasarkan kesaksiannya sendiri di bawah sumpah, Imam Nahrawi tidak pernah memerintahkan Taufik Hidayat untuk menjadi perantara dalam urusan uang haram apapun," tegas La Ode.  Oleh karena itu, tim kuasa hukum Nahrawi meminta KPK untuk mengembangkan perkara dugaan suap dana hibah KONI. Hal ini untuk mendalami fakta persidangan mengenai aliran uang ke Taufik.  "Kami sangat menyayangkan jika nanti fakta persidangan itu tidak diproses lebih lanjut oleh KPK. Padahal semestinya, tanpa harus menunggu fakta persidangan terlebih dahulu, KPK sudah bisa memproses Taufik," ucap La Ode.  La Ode meminta Taufik untuk menjadi sosok tanpa dosa yang mengail di air keruh. Dia mengharapkan, KPK juga ikut mengelaborasi pernyataan Taufik dari saksi-saksi lainnya.  "Untuk saat ini, kami menunggu pemeriksaan saksi secara keseluruhan dan kami menilai perlu ada terobosan serius KPK terhadap saudara Taufik Hidayat," ucap La Ode.  Dalam persidangan pada Rabu (6/5), Taufik mengaku menerima uang Rp 1 miliar. Uang itu kemudian dia serahkan kepada Miftahul Ulum selaku asisten pribadi Imam Nahrawi.  Di sisi lain, dalam dakwaan Jaksa KPK disebutkan pada Januari 2018, Direktur Perencanaan dan Anggaran Satlak Prima Tommy Suhartanto menyampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Satlak Prima 2016-2017 Edward Taufan Pandjaitan alias Ucok bahwa ada permintaan uang dari Nahrawi.  Tommy lalu meminta Ucok menyiapkan uang Rp 1 miliar untuk diserahkan kepada Nahrawi melalui stafsusnya, Miftahul Ulum. Ucok mengambil uang Rp 1 miliar itu dari anggaran program Satlak Prima.  Setelah itu, Asisten Direktur Keuangan Satlak Prima Reiki Mamesah mengambil uang tersebut. Dia lantas menyerahkannya kepada Taufik di rumah pribadi Taufik, Jalan Wijaya, Kebayoran Baru.  Taufik lantas menyerahkan uang Rp 1 miliar yang dibungkus dalam plastik berwarna hitam itu kepada Imam melalui tangan Ulum.  Nahrawi sendiri didakwa menerima uang suap senilai Rp 11,5 miliar dan gratifikasi Rp 8,648 miliar dari sejumlah pejabat Kemenpora dan Komite Olahraga Nasional Indonesia.  Di sisi lain, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S. Dewa Broto mengatakan bahwa pihaknya mempersilakan KPK untuk memeriksa isi Kemenpora.  Bagi Gatot, hal itu justru lebih baik untuk memastikan siapa saja yang diduga menjadi tikus seperti yang sudah dituduhkan oleh Taufik Hidayat.  “Monggo itu hak mereka untuk memeriksa Kemenpora. Supaya tidak ada prasangka. Lebih bagus kalau ketahuan tikusnya,” kata Gatot saat dihubungi, Minggu (17/5).  "Dan ini juga sesuai kebijakan Menpora Zainudin Amali yang saat ini sejak dilantik, terus melakukan pembenahan terhadap tata kelola administrasi dan keuangan Kemenpora,” imbuh Gatot.

Kuasa Hukum Nahrawi: Bukan Kurir, Taufik Hidayat Penerima Uang Suap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/JKT17-Time-Out-Taufik-Hidayat-din1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Taufik Hidayat membuat banyak pernyataan ’’seru’’ saat tampil di kanal YouTube Deddy Corbuzier pada Minggu (10/5). Mulai menuduh separo institusi Kemenpora diisi koruptor hingga dugaan kepada PP PBSI bahwa dia diasingkan.  Namun, Kemenpora dan PBSI kompak tidak mau menanggapi hujatan peraih emas Olimpiade Athena 2004 tersebut.  Sesmenpora Gatot S. Dewa Broto menyatakan, pihaknya tidak ingin berpolemik terkait dengan pernyataan Taufik. ’’Kami yang tahu kondisi internal dan tahu siapa the real dia (Taufik, Red). Ini bulan puasa,’’ katanya singkat saat dimintai konfirmasi Jawa Pos kemarin (12/5).  Taufik cukup keras mengomentari Kemenpora. Dia menuturkan bahwa olahraga Indonesia tidak akan maju siapa pun menteri yang menjabat. Sebab, korupsi di Kemenpora disebutnya sudah mengakar.  ’’Itu harus setengah (penghuni, Red) gedung dibongkar. Tikusnya banyak, banyak banget,’’ ujar Taufik ketika itu.  Taufik pernah menjabat wakil kepala Satlak Prima (Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas) pada periode 2016–2017. Pengalaman tersebut membuka matanya pada hal yang dianggapnya tidak benar. Pria kelahiran Bandung, 10 Agustus 1981, itu mencontohkan akomodasi bagi atlet pelatnas.  ’’Misalnya, 500 atlet pelatnas disewakan hotel. Harga sewa per kamar Rp 500 ribu. Kalau masukin banyak orang, kan kita suka dapat diskon. Itu dikalikan sebulan berapa coba,’’ ungkapnya.  Masalah lain yang membuatnya gemas adalah birokrasi berbelit. Akibatnya, atlet sulit mendapatkan fasilitas terbaik untuk berlatih. Padahal, olahraga tidak bisa ditunda. Kapan pun ada agenda turnamen harus siap.  ’’Tapi, bujetnya susah. Dananya ada, tapi prosesnya lama. Begitu duit sampai (di atlet), nilainya sudah beda (dikorupsi, Red),’’ jelasnya.  Menurut Taufik, penyebabnya adalah olahraga di Indonesia tidak pernah menjadi prioritas. Akibatnya, Menpora yang ditunjuk juga bukan orang yang benar-benar memahami olahraga.  Bukan hanya Kemenpora, PBSI juga tidak luput dari komentar pedasnya. Bapak dua anak itu menyebut organisasi PBSI kusut di dalam. Mantan pemain yang terkenal dengan backhand smash tersebut menuding banyak orang di jajaran pengurus yang tidak mengerti badminton.  Taufik sendiri berstatus sebagai staf ahli pembinaan dan prestasi PP PBSI periode 2016–2020. ’’Di dalam banyak orang yang takut gue berada di situ. Makanya, gimana caranya gue dimatiin,’’ ucapnya.  Sekretaris Jenderal PP PBSI Achmad Budiharto tidak ingin terlalu menanggapi tuduhan tersebut. Disinggung tentang ada tidaknya kemungkinan menuntut Taufik, dia menyerahkan kepada Wiranto selaku ketua umum.  ’’Nanti beliau yang mencermati apa yang harus dilakukan. Ini kan yang bisa jawab pimpinan. Prinsipnya, kami tidak ingin ribut yang tidak perlu lah,’’ kata Budi.  Sayang, Taufik tidak mau merespon ketika Jawa Pos meminta konfirmasi pada pernyataan-pernyataannya kepada Deddy Corbuzier. Jawa Pos sudah menelepon lima belas kali sepanjang Selasa sampai Rabu, 12-13 Mei 2020. Namun, Taufik tidak sekalipun mau menjawab. Pesan yang dikirimkan kepada dia juga tidak berbalas.

Kemenpora dan PP PBSI Cueki Komentar-Komentar Taufik Hidayat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Taufik-Hidayat-Diperiksa-KPK-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Mantan Atlet Bulutangkis Taufik Hidayat usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/8/2019). Taufik diperiksa KPK untuk pengembangan kasus korupsi di lingkungan Kemenpora. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Mantan Atlet Bulutangkis Taufik Hidayat usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/8/2019). Taufik diperiksa KPK untuk pengembangan kasus korupsi di lingkungan Kemenpora. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Legenda bulu tangkis Indonesia Taufik Hidayat berkomentar sangat pedas kepada dua institusi olahraga nasional.  Yakni Kementerian Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora) dan Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI). Hal itu diungkapkan Taufik di kanal Youtube Deddy Corbuzier, Senin (11/5).  Dalam obrolan dengan Deddy tersebut, peraih emas Olimpiade Athena 2004 itu mengungkapkan bahwa setengah gedung Kemenpora harus dibongkar. "Tikusnya banyak banget," kata Taufik. "Siapapun menterinya, kalau nggak diganti setengah gedung, olahraga akan tetap seperti itu," tambahnya.  Taufik berkomentar saat ditanya tentang peran dia dalam dugaan penerimaan gratifikasi yang menjerat mantan Menpora Imam Nahrawi.  Peran Taufik pada kasus korupsi Nahrawi, untuk kali pertama terungkap dalam sidang dakwaan eks asisten pribadi Nahrawi, Miftahul Ulum di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta (9/5).  Dalam kasus itu, Taufik menjadi perantara dalam penyerahan uang gratifikasi senilai Rp 1 miliar kepada Nahrawi. "Gue akui gue salah. Tapi gue nggak berpikir panjang saat dimintain tolong. Cuma sekali itu (menyerahkannya, Red)," kata Taufik.  Taufik sendiri mengaku tidak menyangka itu adalah uang suap. Namun yang jelas, Taufik pernah menyerahkan bungkusan plastik berwarna hitam kepada Ulum di garasi rumahnya.  Dalam perkara ini, Nahrawi didakwa telah menerima uang suap sebesar Rp 11,5 miliar untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).  Suap itu diduga berasal dari Ending Fuad Hamidy selaku Sekretaris Jenderal KONI dan Bendahara Umum KONI Johnny E Awuy.  Selain mengkritik Kemenpora yang penuh dengan 'tikus', Taufik juga menilai kalau sebenarnya organisasi bulu tangkis Indonesia begitu kusut.  "Gue masuk ke PBSI saja, mereka takut. Gue orang bulu tangkis juga loh. Gue nggak diterima di sana. Banyak yang takut gue ada di situ (PBSI, Red). Makanya bagaimana caranya gue dimatiin, nggak bisa gerak. Kamu kira di PBSI itu semua tahu tentang bulu tangkis?” ujar Taufik kepada Deddy.  "Bingung nggak? Awalnya, sebelum mereka jadi pengurus di sana, mereka bisa-bisanya minta ketemu gue setiap hari, minta masukan. Begitu masuk jadi pengurus, gue ditendang. Bangs*t juga ini orang," tambahnya lantas tertawa.  Namun, Taufik tidak menyebut siapa orang yang dia maksud.  Menanggapi komentar Taufik, Sekretaris Jenderal PP PBSI Achmad Budiharto mengungkapkan bahwa kritikan adalah hal yang sudah biasa. Namun, untuk kali ini, Budiharto mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menjawabnya. Sebab kritikan tersebut mengarah ke instansi. Bukan semata prestasi atlet.  “Biarin saja Mas, nggak perlu ditanggapi, kami nunggu dari pak ketua (Ketum PBSI Wiranto) saja. Kami sudah laporkan juga ke beliau perihal masalah tersebut. Itu kan masalah institusi. Nanti dia (Taufik Hidayat) mau masuk ke mana, pak ketua yang menentukan,” jelas Budiharto ketika dikonfirmasi JawaPos.com.  Pada awal kepengurusan Wiranto, Desember 2016, Taufik juga masuk dalam struktur. Dia menjadi staf ahli bidang pembinaan dan prestasi bersama pemain-pelatih legendaris Christian Hadinata.  Menyikapi hal itu, Budiharto menyerahkan semuanya kepada Wiranto. “Untuk itu, urusannya ketua yang mengatur. Nanti kalau ada kabar selanjutnya, kami beritahukan lagi,” katanya.  Setelah pensiun sebagai atlet bulu tangkis pada Juli 2013, Taufik sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) periode 2016-2017. Dia juga menjadi Staf Khusus di Kemenpora pada 2017-2018.  Taufik yang sekarang berusia 38 tahun adalah salah seorang tunggal putra terbaik dalam sejarah Indonesia. Selain meraih emas Olimpiade Athena 2004, dia juga menjadi juara dunia 2005.  Pada 2000 ketika masih berusia 19 tahun, Taufik untuk kali pertama mencapai ranking satu dunia.

Soal Komentar Pedas Taufik Hidayat, Sekjen PBSI Telah Lapor ke Wiranto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Zainudin-Amali-Raka-Denny.jpg" alt="Zainudin Amali di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Zainudin Amali di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Setelah serah terima jabatan menteri pemuda dan olahraga Kamis lalu (24/10), Zainudin Amali langsung melakukan road show ke beberapa pelatnas cabor SEA Games 2019. Jumat (25/10) dia mengunjungi latihan panahan, atletik, dan karate.  Kemarin (28/10) Amali meninjau tenis lapangan, angkat besi, pencak silat, hingga voli di Sentul. Apa saja rencananya dalam menyelesaikan berbagai masalah sebelum SEA Games digelar? Berikut petikan wawancara dengan penerus Imam Nahrawi itu.  Bagaimana Anda melihat persiapan cabor dengan target 45 emas SEA Games 2019 yang dicanangkan pemerintah?  Saya kira sudah sesuai dengan yang direncanakan. Tetapi, tentu kami minta kepada cabor untuk lebih dibina lagi. Dari yang saya dengar, tuan rumah semaunya sendiri untuk mengatur mana yang kira-kira memungkinkan jadi juara umum atau tidak.  Optimistis dengan target empat besar?  Mudah-mudahan bisa. Doakan terus.  Apa yang akan Anda lakukan dalam waktu yang relatif singkat ini?  Semaksimal mungkin, ketika saya sudah selesai di kantor, lalu akan keliling ke cabang olahraga. Saya tipikal yang senang bertemu dengan cabor langsung supaya tahu apa yang mereka keluhkan.  Bagaimana cara menjawab keluhan tersebut?  Saya kira tiap-tiap cabor keluhannya tidak sama. Kami memahami itu bahwa dengan segala keterbatasan, (pelatnas) masih bisa jalan. Itu luar biasa. Setiap kali jalan, saya selalu bawa Ibu Deputi (Yuni Purwanti, Red) untuk mencatat langsung. Catatan-catatan itu akan dilihat mana yang harus segera dipenuhi, mana yang bisa nanti.  Dana pelatnas belum cair sekitar 30 persen menjadi masalah buat cabor. Bagaimana solusinya?  Insya Allah akan cair sesuai dengan tahapannya. Tetapi, sekali lagi saya tegaskan, tidak ada niat dari Kemenpora untuk menahan-nahan. Kalau perlu, kami yang akan datang ke cabor untuk urusan itu. Tidak cukup menunggu di Kemenpora, kami akan jemput bola dengan datang ke cabang olahraga masing-masing.  Kenapa pencairan selalu terlambat?  Karena penggunaan APBN harus hati-hati. Saya sudah bilang ke teman-teman di Kemenpora, tidak boleh ada satu rupiah pun yang penggunaannya menyimpang. Kalau terlambat, itu urusan administrasi. Tetapi, kalau bisa dipercepat, administrasinya lengkap, ya jangan dilambat-lambatin. Sekarang eranya kerja cepat. Karena dedikasi dan loyalitas cabor sudah mereka tunjukkan. Ada atau belum adanya bantuan pemerintah, pelatnas sudah jalan. Itu harus diapresiasi.  Kalau memang kami tidak punya anggaran, persyaratan administrasi tidak memungkinkan, kami akan undang dan sampaikan. Kami akan bicara transparan karena kami ini adalah mitra. Kemenpora tanpa cabang olahraga tidak berarti apa-apa. Cabor menjadi ujung tombak pembinaan maupun prestasi.  Harapan Anda untuk di SEA Games nanti?  Pengembangan olahraga di berbagai negara mulai berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Saya kira, sebagai bangsa, kita tidak boleh kalah. Dari 267 juta penduduk Indonesia, masak sih kalah dengan negara yang jumlahnya tidak sebanyak kita?  Presiden Jokowi menyampaikan kepada saya untuk tolong diperhatikan prestasi olahraga kita. Apalagi yang termasuk cabang olahraga Olimpiade. Jadi, kami fokus ke situ. Asian Games tentunya, peringkat harus dipertahankan. Kewajiban teman-teman atlet kepada pengurus yang sudah memperhatikan berbagai kebutuhan adalah dengan prestasi.  SEA Games tinggal beberapa hari lagi. Kita harus tunjukkan bahwa kita bisa. Kita Indonesia, kita juara.

Dari 267 Juta Penduduk Indonesia, Masak Sih Kalah?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/KPK-Tahan-Imam-Nahrawi-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengenakan rompi orange usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Jumat, (27/9/2019). Imam Nahrawi ditahan KPK dalam kasus dugaan suap dana hibah dari pemerintah terhadap KONI melalui Kemenpora. Foto" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengenakan rompi orange usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Jumat, (27/9/2019). Imam Nahrawi ditahan KPK dalam kasus dugaan suap dana hibah dari pemerintah terhadap KONI melalui Kemenpora. Foto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Menpora Imam Nahrawi telah selesai menjalani pemeriksaannya di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (15/10). Sedianya Imam diperiksa kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan dana hibah dari pemerintah kepada KONI melalui Kemenpora.  Bekas anak buah Presiden Jokowi itu diperiksa untuk tersangka Miftahul Ulum, eks asisten pribadinya. Imam memilih bungkam setelah menjalani pemeriksaan selama 3,5 jam di lantai 2 Gedung KPK.   Sesekali, dia hanya menampakkan senyum dari wajahnya. Imam Nahrawi memilih langsung menaiki mobil tahanan KPK tanpa menghiraukan sejumlah pertanyaan yang dilontarkan awak media.  Disinyalir, pemeriksaan terhadap eks menteri Jokowi itu akan memperdalam bukti keterlibatan dirinya dan asisten pribadinya dalam pengurusan proposal dana hibah KONI.  "Penyidik akan mendalami keterangan yang bersangkutan sepanjang pengetahuannya dalam kasus ini," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah.  Diketahui, KPK pada Rabu (18/9) mengumumkan Imam dan asisten pribadinya Miftahul Ulum sebagai tersangka. Imam diduga menerima uang dengan total Rp 26,5 miliar.  Uang tersebut diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora Tahun Anggaran 2018, penerimaan terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima, dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan Imam selaku Menpora.  Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Menpora dan pihak Iain yang terkait. Adapun rinciannya, dalam rentang 2014-2018, Menpora melalui Ulum diduga telah menerima uang sejumlah Rp14,7 miliar.  Selain penerimaan uang tersebut, dalam rentang waktu 2016-2018, Imam diduga juga meminta uang sejumlah total Rp11,8 miliar. KPK pun telah menahan keduanya selama 20 hari pertama.  Atas perbuatannya, Imam dan Ulum disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Diperiksa KPK 3,5 Jam, Eks Menpora Imam Nahrawi Memilih Bungkam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/SEA-Games-Atletik-1.jpg" alt="Rio Maholtra saat tampil pada final 110m lari gawang senior putra pada kejurnas atletik 2019 di Stadion Pakansari Bogor, Minggu 4/8/19. Rio menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 14.11 detik. Foto: Chandra Satwika/Jawa Pos." width="100%">
<figcaption>Rio Maholtra saat tampil pada final 110m lari gawang senior putra pada kejurnas atletik 2019 di Stadion Pakansari Bogor, Minggu 4/8/19. Rio menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 14.11 detik. Foto: Chandra Satwika/Jawa Pos.</figcaption>
</figure>Prestasi gilang-gemilang di Asian Games 2018 ternyata benar-benar memabukkan. Bikin lupa segalanya. Termasuk persiapan SEA Games 2019 Filipina. Digarap dengan setengah hati, tidak banyak yang bisa kita harapkan...  ---  PASCA Asian Games 2018, pelatnas memang seperti mati suri. Pendanaan dari Kemenpora macet. Proposal pengajuan anggaran bolak-balik direvisi. Alasannya macam-macam. Tidak detail lah, tidak realistis lah.  Alhasil, cabor tidak berani memanggil atlet untuk dilatih secara terpusat di Jakarta (atau daerah lain yang ditunjuk). Hanya bulu tangkis, atletik, dan angkat besi saja yang bisa berjalan berkat dukungan sponsor.  Cabor baru berani memanggil atlet setelah dana dicairkan oleh Kemenpora. Itu terjadi sekitar pertengahan tahun ini. Padahal, event dua tahunan itu digelar mulai 30 November nanti. Jika dihitung dari pencairan dana, pelatnas baru digelar intensif dua bulan terakhir.  Nah, saat pelatnas baru berjalan, badai menyerang.  Menpora Imam Nahrawi ditetapkan tersangka korupsi oleh KPK pada 18 September lalu. Padahal, banyak detail pelaksanaan SEA Games yang harus diurus oleh menteri asal Bangkalan, Madura, tersebut. Misalnya, penunjukan Chef de Mission (CdM ) alias kepala kontingen. Juga, finalisasi cabor.  Sesmenpora Gatot S. Dewa Broto mengakui persiapan SEA Games 2019 sangat jauh dari kata ideal. Secara tersirat dia juga menyampaikan bahwa prestasi Indonesia tahun ini tidak mungkin melebihi edisi 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia. Kala itu, kita terperosok di peringkat kelima. Di bawah Malaysia, Thailand, Vietnam, bahkan negara mungil Singapura.  "SEA Games kurang dari dua bulan, golden moon-nya sebetulnya sudah lewat,'' ucap Gatot kemarin. "Makanya bisa peringkat kelima itu sudah bagus. Peringkat keempat, lebih bagus lagi. Jangan bayangkan kita menjadi juara umum. Siapa sih yang tidak mau juara umum? Tapi kita harus realistis," pinta dia.  Kemarin, pihak kemenpora merilis daftar cabor yang akan diikuti Indonesia. Kita bakal terjun di 45 cabor, dengan target 45 emas. Total atlet yang diberangkatkan mencapai 673 orang. Lebih banyak daripada kontingen SEA Games 2017 yang hanya 534 dari 36 cabor. Idealnya, dengan jumlah atlet lebih banyak, kita bisa meraih lebih banyak emas daripada dua tahun lalu. Saat itu, kita mengumpulkan 38 emas, 63 perak, dan 90 perunggu.  Ketua KOI Erick Thohir beranggapan jumlah tersebut sudah pas. Tidak terlalu gemuk. Apalagi, ada aturan skuad dengan komposisi 60-40. Yakni 60 persen atlet muda, 40 persen senior. Jadi, kalau kontingen SEA Games kali ini banyak diisi atlet muda, bagi Erick, tidak masalah.  "Tiap multievent itu tidak bisa disamaratakan,'' kata Erick, ketika ditemui di Wisma Kemenpora, Jakarta, kemarin. ''Yang namanya SEA Games merupakan sasaran antara. Kalau memang dananya ada, saya rasa juga bukan masalah sedikit dan kurang. Tapi ini kesempatan mereka (atlet) berlatih tanding," lanjut dia.  Masalahnya, tidak semua cabor siap dengan komposisi itu. Apalagi jika mereka dibebani target tinggi. Seperti atletik dan bulu tangkis. Juga angkat besi. Sebagai cabor andalan, mereka menerjunkan atlet senior yang lebih banyak daripada juniornya. Sekjen PB PASI Tigor Tanjung mengatakan, dari 35 atlet yang dikirim ke Filipina nanti, lebih dari separonya sudah berpengalaman di event internasional.  "Pada dasarnya kami setuju banget SEA Games diberikan kepada atlet muda sebagai batu loncatan. Namun, proses tidak bisa seketika,'' kata Tigor kemarin. ''Bisa saja sih kebijakan itu kami berlakukan. Tapi, tidak dapat medali ya kurang elok," lanjut dia.  Kemenpora menargetkan induk segala cabang olahraga itu bisa meraih lebih dari empat emas. Apakah itu memungkinkan? Tigor tidak menjawab gamblang. Dia malah mengingatkan bahwa selama persiapan cabornya juga mengalami banyak kendala. Sudah begitu, pihaknya tidak boleh menerjunkan Lalu Muhammad Zohri yang harus fokus Olimpiade Tokyo 2020.  "Susah pasang target. Dengan suasana seperti ini, saya rasa tidak pada tempatnya kami pasang target,'' ucap Tigor. ''Biar hasilnya nanti bagaimana. Yang jelas siap melakukan yang terbaik," tambah dia.

Indonesia Setengah Hati Hadapi SEA Games 2019

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menpora imam nahrawi

Berita Terkini