<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Dufan-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="DIBUKA KEMBALI: Pengunjung mencoba wahana permainan saat berwisata di Dufan, Ancol, Jakarta, kemarin (20/6). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>DIBUKA KEMBALI: Pengunjung mencoba wahana permainan saat berwisata di Dufan, Ancol, Jakarta, kemarin (20/6). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pascapandemi Covid-19, diperkirakan terjadi paradigma dan tren berwisata baru. Turisme akan mengarah pada kesehatan dan kenyamanan pada berbagai sektor, mulai atraksi, akomodasi, preferensi produk, transportasi, hingga higienitas.  Menurut Direktur Komunikasi Pemasaran Kemenparekraf Martini M. Paham, saat normal baru akan ada tiga skenario traveler. Pertama, travel defense atau mereka yang berwisata tanpa memikirkan kondisi yang saat ini terjadi. Kedua, travel phobia adalah yang tidak mau berwisata.  Ketiga, travel wise, yakni traveler yang sangat memperhatikan banyak aspek, terutama protokol kesehatan.  ”Kami berharap para milenial bisa menjadi pionir untuk cepat beradaptasi di era kenormalan baru yang serbadigital ke depan,” katanya.  Selain itu, Martini berharap kaum milenial Indonesia dapat membantu menyebarkan kampanye ”di Indonesia saja”. Sebab, pascapandemi Covid-19, pemerintah mendorong wisata domestik berperjalanan kembali sebelum fokus menggarap pasar wisatawan mancanegara.  Destinasi yang akan disiapkan untuk implementasi protokol kesehatan adalah Bali. Pulau Dewata merupakan magnet bagi wisatawan mancanegara maupun domestik. Di sisi lain, Bali, terutama Nusa Dua, juga memiliki fasilitas yang memadai.  Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio pun terus berkoordinasi untuk memastikan kesiapan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali. Dia juga mengingatkan, pembukaan destinasi tak boleh buru-buru. Ketergesa-gesaan justru akan memicu terjadinya peningkatan jumlah pasien Covid-19. ”Sektor pariwisata sangat bergantung dengan kepercayaan wisatawan terhadap rasa aman dan nyaman,” katanya.  Bali, kata sang gubernur, I Wayan Koster, telah mempersiapkan tiga tahapan untuk implementasi protokol kesehatan menyambut kenormalan baru. Tahap pertama dilakukan pada 9 Juli. ”Kami mulai membuka untuk pergerakan di Bali dalam beberapa sektor, kecuali pendidikan dan pariwisata,” ujarnya.  Tahap kedua akan dilakukan pada Agustus mendatang dengan catatan apabila pergerakan tahap pertama kondusif dan berhasil. Tahap itu diperuntukkan wisatawan Nusantara.  Setelah tahap kedua berhasil, berlanjut ke tahap ketiga dengan mulai membuka destinasi bagi wisatawan mancanegara pada September. ”Tapi, ini hanya persiapan dan ancang-ancang, bukan jadwal pelaksanaan,” ungkapnya.  Hotel-hotel juga sudah menyiapkan diri menyambut wisatawan saat new normal. Mereka memperbarui standar kesehatan sejak 5 Juni sesuai anjuran Gugus Tugas Covid-19 dan World Health Organization (WHO).  Protokol kesehatan meliputi menjaga jarak, menyediakan hand sanitizer dan keran tempat cuci tangan, menyemprotkan disinfektan secara berkala, dan melakukan sterilisasi alat makan. Bahkan, ada yang secara kreatif mengganti nama new normal menjadi new lifestyle untuk menghilangkan kesan suram. ”Kami membuat panduan protokol pencegahan Covid-19. Sudah diedarkan ke semua hotel dan sudah dilaksanakan,” beber Hariyadi Sukamdani, ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia.  Meski demikian, kata Hariyadi, belum semua hotel buka. Sebab, permintaannya masih kecil. Masyarakat masih enggan bepergian dan masih ada kekhawatiran lantaran pandemi Covid-19 belum benar-benar reda. Mayoritas menunggu sampai awal Juli.  Namun, berbeda halnya dengan bisnis restoran yang sudah buka. Dalam kondisi new normal, pengelola bisnis hotel dan restoran dituntut untuk menghitung ulang kapasitas dan membatasi jumlah tamu. Angkanya tidak harus separo daya tampung total. Bisa dikurangi 40 persen atau 30 persen, bergantung besar restoran, gedung pertemuan, dan hotelnya.  ”Orang yang sedang tidak makan harus selalu menggunakan masker. Industri ini membutuhkan keyakinan dari tamu dan pelanggan,” jelas Hariyadi.  Hal serupa dilakukan oleh Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA). Ketua Umum ASITA Rusmiati menerangkan, lebih dari 90 persen biro perjalanan menghentikan usahanya sementara.  Total kerugian diperkirakan mencapai USD 3,9 miliar. Karena itu, pembukaan kembali pariwisata diharapkan bisa membuat industri tour and travel bangun dari tidur panjang.  Ada beberapa inovasi yang dipersiapkan. Antara lain, membuat paket domestik untuk lokasi terdekat lebih dulu. Kemudian, membuat paket keluarga yang terpisah dengan transportasi, dalam arti wisatawan menggunakan kendaraan sendiri. Juga menggalakkan penggunaan audio guide sehingga peserta tidak harus mendengarkan bersama dalam jarak dekat.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=RQx3pl8jX24  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=_pVgmyESp4M  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=4z4Nvx9O-9A

Hai Milenial, ”Di Indonesia Saja Dulu”

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/JKT1-MENTERI-wisnutama-RAKA1.jpg" alt="Wishnutama saat berjalan memasuki Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019). Menurut rencana Presiden Joko Widodo akan memperkenalkan jajaran kabinet barunya kepada publik hari ini usai dilantik Minggu (20/10/2019) kemarin untuk masa jabat" width="100%">
<figcaption>Wishnutama saat berjalan memasuki Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019). Menurut rencana Presiden Joko Widodo akan memperkenalkan jajaran kabinet barunya kepada publik hari ini usai dilantik Minggu (20/10/2019) kemarin untuk masa jabat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pandemi Covid-19 terus memukul sektor pariwisata. Hingga pekan ini, jumlah tenaga kerja yang dirumahkan mencapai 1,4 juta orang. Sedangkan pekerja informal yang terdampak sebanyak 314.833 orang. Dengan demikian, secara keseluruhan jumlahnya mencapai 1,7 juta orang.  Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memastikan para pekerja di bidang pariwisata, termasuk restoran dan perhotelan, bisa mendapatkan program-program prioritas perlindungan ketenagakerjaan.  Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusubandio kemarin (1/5) menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). ”Nanti pekerja yang di-PHK dan dirumahkan dimasukkan dalam program kartu prakerja secara bertahap dalam 4–5 minggu ke depan,” katanya.  Dia menjelaskan, dampak Covid-19 pada sektor pariwisata telah dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Jokowi. Saat itu, dia melaporkan bahwa pariwisata adalah sektor yang paling terpukul. Bahkan, jika diakumulasi untuk restoran dan pariwisata, dampaknya sekitar 70 persen.  Problem pariwisata juga dibahas Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo dalam pertemuan para menteri pariwisata negara-negara ASEAN, Rabu (29/4). ”Kerja sama yang kuat dibutuhkan untuk menangani dampak Covid-19 dalam sektor pariwisata di kawasan ASEAN,” ujarnya kemarin.  Pertemuan tersebut menghasilkan joint statement yang memuat tujuh poin kesepakatan bersama seluruh menteri pariwisata negara-negara ASEAN. Salah satunya adalah sepakat mendukung pengembangan dan implementasi rencana pemulihan krisis pasca Covid-19 serta membangun kemampuan pariwisata ASEAN.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=MUMR7Sf2mac  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=vOKBHdbG4sA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=9haQ6jkf5U0

1,7 Juta Pekerja Pariwisata Terdampak Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/WISHNUTAMA-PUPR.jpg" alt="Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (7/2). (Saifan Zaking/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (7/2). (Saifan Zaking/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pekerja seni hingga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) akan mendapatkan bantuan sosial (bansos) dan Kartu Prakerja dari pemerintah. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusubandio mengatakan, pemberian bansos kepada pegiat seni ini akan dilaksanakan bersama dengan Kementerian Sosial (Kemensos).  "Presiden mengarahkan (bansos) ke Kementerian Sosial, jadi ini sifatnya bantuan tunai yang lebih langsung, tapi memang nilai uangnya tetap sama dan kami bekerjasama dengan Kementerian Sosial dan kami juga sudah berkoordinasi," terang dia melalui telekonferensi pers, Kamis (16/4).  Selain itu, Kemenparekraf juga akan memfasilitasi terkait Kartu Prakerja kepada para pekerja yang berkerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang di rumahkan maupun yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).  "Berkaitan dengan Kartu Prakerja, dari Kemenparekraf harus bisa memanfaatkan peluang yang ada untuk membantu teman-teman di pariwisata," tutur dia.  Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) untuk memberikan fasilitas tersebut. Di mana nantinya akan ada 1,1 juta tenaga kerja dari sektor pariwisata yang akan mendapat pelatihan Kartu Prakerja.  "Dari Menkop UKM ada sekitar 2,1 juta UMKM yang terkait pariwisata akan kita bantu bersama-sama dengan Menkop dan ini sedang kita lakukna pembicaraan dengan mensos agar tepat sasaran," jawab dia.

Pekerja Seni Hingga UMKM Akan Dapat Bansos dan Kartu Prakerja