<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/27/VsT6i706Lk79lpMCBGbIrgh0LjNX76dTyg3a3Zrb-916328090.jpg" alt="Menteri PANRB Rini Widyantini. (Divhumas Polri)" width="100%">
<figcaption>Menteri PANRB Rini Widyantini. (Divhumas Polri)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;&ndash; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini menegaskan, kebijakan flexible working arrangement atau yang lebih dikenal dengan bekerja dari mana saja (work from anywhere/WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) bukanlah kewajiban. Kebijakan ini justru bersifat opsional dan khusus.</p> <p>Artinya, instansi pemerintah boleh menggunakan aturan ini dan boleh juga untuk memilih tidak. Kebijakan WFA dapat diterapkan apabila instansi tengah melakukan pengaturan terkait fleksibilitas kerja baik itu soal lokasi maupun waktu kerja bagi ASN di lingkungannya. Hal ini ditekankan olehnya dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (30/6).&nbsp;</p> <p>&ldquo;Fleksibilitas kerja ini bersifat opsional, jadi bukan kewajiban,&rdquo; ujarnya.&nbsp;</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kepribadian/016207751/orang-yang-sudah-dewasa-secara-emosional-biasanya-merahasiakan-7-hal-ini-menurut-psikologi">Orang yang Sudah Dewasa secara Emosional Biasanya Merahasiakan 7 Hal Ini Menurut Psikologi</a></strong>&nbsp;</p> <p>Selain itu, dia memastikan, aturan ini dibuat dengan melalui survei dan uji coba di beberapa instansi. Hingga akhirnya dibuat pedoman yang dapat diadopsi oleh instansi lainnya. Itu pun, dengan mengukur capaian berbasis kinerja guna memastikan kualitas layanan publik tetap terjaga.&nbsp;</p> <p>Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan MenPANRB Nomor 4 Tahun 2025. Dalam aturan terseut ditegaskan pula mengenai jenis fleksibilitas kerja ASN hingga karakteristik tugas apa yang dapat dilaksanakan secara fleksibel ini.</p> <p>&ldquo;Jadi penerapannya tidak bisa diberikan kepada semua tugas atau semua pegawai begitu saja, tetapi harus memenuhi kriteria yang ada,&rdquo; tegasnya.&nbsp;</p> <p>Selain itu, dia menggaris bawahi jika kebijakan fleksibilitas kerja ini bukan berarti memberikan kelonggaran disiplin kepada pegawai ASN. Sebab, ASN tetap wajib menjalankan tugas sesuai kode etik.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/016207754/ramalan-zodiak-capricorn-1-juli-2025-cinta-karir-keuangan-dan-kesehatan">Ramalan Zodiak Capricorn 1 Juli 2025: Cinta, Karir, Keuangan dan Kesehatan</a></strong>&nbsp;</p> <p>Kemudian, soal fleksibilitas waktu, Rini mengatakan, prinsipnya tidak terikat dengan jam kantor tapi tetap memenuhi hari dan jam kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. &ldquo;Kemudian pegawai yang diberikan fleksibilitas ini bukan pegawai yang sedang menjalankan hukuman disiplin dan bukan pegawai baru,&rdquo; sambungnya.&nbsp;</p> <p>Nantinya, dalam pelaksanaannya, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) harus melakukan pemantauan dan evaluasi berkala atas kebijakan WFA yang berlaku. Evaluasi dilakukan maksimal enam bulan sekali sebagai bahan perbaikan selanjutnya.&nbsp;</p>

MenPANRB menegaskan kebijakan WFA bagi ASN bersifat opsional, bukan kewajiban, dengan evaluasi berkala untuk menjaga kualitas layanan publik

MenPANRB Rini: WFA ASN Bersifat Opsional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/29/seleksi-3718480381.jpg" alt="ILUSTRASI Seleksi PPPK 2025. (Jawapos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Seleksi PPPK 2025. (Jawapos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II masih berlangsung di sejumlah provinsi di tanah air hingga 16 Mei 2025 mendatang.</p> <p>Adapun mekanisme seleksi kompetensi PPPK Tahap II ini tidak berbeda dengan yang sudah dilakukan pada Tahap I, yakni sama-sama menggunakan standar berbasis Computer Assisted Test atau CAT BKN sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2024 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode CAT BKN.</p> <p>Untuk diketahui, pelaksanaan ujian CAT BKN dilakukan dengan berorientasi pada sistem digital sehingga pelamar dapat langsung mengetahui memenuhi Nilai Ambang Batas atau tidak, sesaat setelah mengerjakan seluruh soal.</p> <p>Tidak hanya itu, bahkan masyarakat umum kapan pun dan di mana pun tanpa datang ke lokasi ujian juga dapat memantau skor peserta ujian melalui layanan Live Score yang tersedia di tayangan kanal Youtube BKN.</p> <p>Live Score seleksi PPPK Tahap II dapat dicek melalui akun Youtube Official CAT untuk pantauan skor di Tilok BKN Pusat, dan masing-masing official Youtube Kantor Regional dan UPT BKN se-Indonesia sesuai wilayah masing-masing tilok.</p> <p>Lebih rinci, berikut ini daftar Link live Score Seleksi Kompetensi PPPK Tahap II, pada Selasa, 29 April 2025:</p> <p>1. &nbsp;Live Score Seleksi Kompetensi PPPK Tahap II &nbsp;di BKN Pusat</p> <p>https://www.youtube.com/@officialcatbkn/streams</p> <p>2. Live Score Seleksi PPPK Tahap II di Kanreg III BKN Bandung</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=FHr7RevpZm4</p> <p>3. Live Score Seleksi Kompetensi PPPK Tahap II di BKN Bengkulu</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=7eXvk-7VvhE</p> <p class="class-paragraph">4. &nbsp;Live Score Seleksi Kompetensi PPPK Tahap II di BKN Serang</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=N0ws7ZWm3cU</p> <p>5. Live Score Seleksi Kompetensi PPPK Tahap II di BKN Palembang</p> <p>https://www.youtube.com/@CATKANREGVIIBKNPALEMBANG/streams</p> <p>6. Live Score Seleksi Kompetensi PPPK Tahap II di BKN Banyuwangi</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=KJysAHZJzYM</p> <p>7. Live Score Seleksi Kompetensi PPPK Tahap II di BKN Surabaya</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=Wr-h4O95mjo</p> <p>8. Live Score Seleksi Kompetensi PPPK Tahap II di BKN Ternate</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=b57LTAM2taM</p> <p>9. Live Score Seleksi Kompetensi PPPK Tahap II di BKN Medan</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=yatGH5LI0Pw</p> <p>10. Live Score Seleksi Kompetensi PPPK Tahap II di BKN XI Manado</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=BAGksAHYmAU</p>

Seleksi kompetensi PPPK Tahap II berlangsung hingga 2025, masyarakat dapat memantau live score ujian secara online.

Link Live Score Seleksi Kompetensi PPPK Tahap II, Cek Di Sini!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/09/JKT_HALAL-BIHALAL-DI-BALAIKOTA_HANUNG-HAMBARA_08042025-3-1744734671.jpg" alt="ILUSTRASI ASN. (Hanung Hambara/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI ASN. (Hanung Hambara/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah akhirnya membeberkan soal progres pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebelumnya, pelaksanaan pemindahan terus diundur seiring dengan pergantian kepemimpinan dan bertambahnya jumlah Kementerian/Lembaga (K/L).</p> <p>Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengungkapkan terkait dengan rencana pemindahan ASN ke IKN, pihaknya sudah melayangkan surat penundaan kepada seluruh K/L di Kabinet Merah Putih. Surat tersebut telah ditandatangani pada 24 Januari 2025.</p> <p>Dia menjelaskan, penundaan itu dilakukan sebagai bentuk pertimbangan atas strategi pembangunan IKN terbaru dan kesiapan infrastruktur seiring dengan bertambahnya jumlah K/L. Sehingga diharapkan, pemindahan ASN ke IKN dapat dilakukan secara relevan, terarah, dan selaras dengan prioritas nasional.</p> <p>"Inti surat tersebut adalah bahwa pemindahan K/L dan Pegawai ASN yang direncanakan tahun 2024, belum dapat dilaksanakan. Mengingat terjadinya penataan organisasi, tata kerja sebagian Kementerian dan Lembaga pada Kabinet Merah Putih, dan K/L pada Kabinet Merah Putih dan surat tersebut sedang pada tahap konsolidasi internal pada masing-masing instansinya," kata Menteri Rini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDO) bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (22/4).</p> <p>"Selain itu sampai akhir tahun 2024 masih dilakukan terhadap penyesuaian gedung perkantoran dan unit hunian untuk ASN terkait dengan berubahnya jumlah Kementerian dan Lembaga," sambungnya.</p> <p>Lebih lanjut, Menteri Rini menyampaikan soal kepastian pemindahan ASN ke IKN masih menunggu arahan baru dari Presiden Prabowo Subianto. Terlebih, kata Rini, mengenai Peraturan Presiden (Perpres) soal pemindahan IKN masih belum ditandatangani oleh Prabowo hingga hari ini.</p> <p>"Oleh karena itu rencana pemindahan ASN ke IKN tentunya belum dapat dilaksanakan, adapun jadwal pemindahannya nanti akan kami belum mendapatkan arahan dari Bapak Presiden," ujar Rini.</p> <p>"Mengingat juga Perpres mengenai pemindahan sampai hari ini juga belum ditandatangani oleh Bapak Presiden," lanjutnya.</p> <p>Adapun sebelumnya, pada akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo, Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (PANRB), Abdullah Azwar Anas mengatakan pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan mulai Januari 2025 dari sebelumnya dijadwalkan sekitar September dan Oktober tahun ini.<br />&nbsp;<br />Anas mengklaim, jadwal pemindahan ini telah sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo yang didapatnya melalui Mensesneg Pratikno.</p> <p>&ldquo;Saya kemarin sudah dapat perintah ditanya terus sama wartawan ini kapan pindah ke IKN. Tadinya September ke Oktober arah Presiden bukan soal apa. Tadi Pak Menteri PU, Kepala OIKN Tadi sampaikan sudah selesai tapi kita diminta ekosistemnya dibereskan,&rdquo; kata Anas dalam acara Gebyar Pelayanan Prima di Hotel Sheraton Grand, Jakarta Selatan, Selasa (8/10).<br />&nbsp;<br />&ldquo;Tapi semalam saya dapat perintah dari Bapak Presiden melalui Pak Pratikno. Dapat perintah Januari ASN pindah ke IKN,&rdquo; sambungnya.</p>

"Inti surat tersebut adalah bahwa pemindahan K/L dan Pegawai ASN yang direncanakan tahun 2024, belum dapat dilaksanakan," kata Menteri Rini.

Pemindahan ASN ke IKN Masih Ditunda, Kepastiannya Tunggu Arahan Presiden Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/16/CASN-2754764165.jpg" alt="Pemerintah akan angkat lebih dari 1,1 juta CASN 2024. (dok. Humas Kementerian PANRB)" width="100%">
<figcaption>Pemerintah akan angkat lebih dari 1,1 juta CASN 2024. (dok. Humas Kementerian PANRB)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Proses pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun anggaran 2024 berjalan lambat. Dari 542 instansi yang mengadakan seleksi CPNS, baru 32 instansi yang menerbitkan surat keputusan (SK) pengangkatan.&nbsp;</p> <p>Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menjabarkan statistik penetapan nomor induk pegawai (NIP) atau NIPPPK. Secara nasional, dari 542 instansi yang mengadakan seleksi CPNS, instansi yang telah menerbitkan NIP tercatat sebanyak 374 instansi.</p> <p>Kemudian, dari jumlah tersebut, yang sudah menerbitkan SK pengangkatan sebanyak 32 instansi.&nbsp;"Sementara dari 612 instansi yang membuka formasi PPPK tahap I, 436 di antaranya sudah terbit NIP, dan 44 instansi sudah menerbitkan SK pengangkatan," papar Zudan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penetapan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi TA 2024 pada Rabu (16/4).</p> <p>Rapat dilaksanakan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Rapat virtual ini turut dihadiri oleh seluruh instansi pusat maupun pemerintah daerah yang membuka formasi CASN TA 2024.</p> <p>Adapun beberapa instansi yang telah menerbitkan SK Pengangkatan ASN ini di antaranya Pemerintah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Kota Tasikmalaya, dan Pemerintah Kabupaten Garut.&nbsp;</p> <p>Untuk CASN Kabupaten Tasikmalaya secara resmi menerima keputusan pengangkatan dengan Terhitung Masa Tanggal atau TMT 01 April 2025. Zudan menyerahkan SK pengangkatan kepada 124 CPNS dan 79 Calon PPPK Pemerintah Kota Tasikmalaya secara simbolik, Senin (14/4). SK pengangkatan dengan TMT yang sama juga diterima CASN Kabupaten Garut. Zudan menyerahkan SK pengangkatan kepada 156 CPNS dan 1.571 PPPK Pemkab Garut pada Selasa (15/4).&nbsp;</p> <p>Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini mendorong kepala instansi pusat dan daerah agar segera menyelesaikan pemberkasan dan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP). Diharapkan, penyelesaian proses seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 rampung tepat waktu.&nbsp;</p> <p>"Kami membutuhkan komitmen konkret dari instansi untuk segera menyusun dan menandatangani Surat Keputusan pengangkatan," tegas Rini.</p> <p>Ia juga mengimbau agar instansi menyediakan anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung terkait pengangkatan CASN di instansinya masing-masing. Berdasarkan data BKN per 19 Maret 2025, jumlah CASN TA 2024 yang diperkirakan akan diangkat mencapai lebih dari 1,1 juta.</p> <p>Angka ini terdiri dari CPNS sebesar 179.025 orang dan PPPK tahap I sebanyak 677.593 orang. Masih ada sekitar 328.515 peserta yang diproyeksikan akan diangkat sebagai PPPK melalui seleksi tahap II, yang mana proses seleksi masih berjalan.</p> <p>"Perlu dicatat bahwa angka-angka tersebut masih bersifat estimasi karena proses seleksi dan pemberkasan masih berjalan," ungkapnya.&nbsp;</p> <p>Selain itu, ia pun kembali menekankan bahwa kebijakan afirmasi pengangkatan pegawai non-ASN hanya berlaku hingga pengadaan CASN 2024 saja. Setelahnya, seluruh pengadaan ASN akan dilaksanakan secara murni berdasarkan sistem merit, sesuai amanat Undang-Undang No. 20/2023 tentang ASN.&nbsp;</p> <p>Dia menegaskan, hal ini dilakukan bukan untuk menutup akses masyarakat menjadi abdi negara. Akan tetapi, justru sedang membuka ruang yang lebih adil, transparan, dan kompetitif bagi seluruh warga negara untuk menjadi bagian dari birokrasi pemerintah.</p> <p class="class-paragraph">Untuk itu, Rini meminta agar seluruh tahapan pengangkatan CASN ini diselesaikan sesuai tenggat waktu. Yakni, pengangkatan CPNS dipercepat paling lambat pada Juni 2025. Sedangkan PPPK diselesaikan paling lambat pada Oktober 2025. Penyelesaian pengangkatan ini dilakukan sesuai kesiapan masing-masing instansi.</p> <p>"Melalui rakor ini saya berharap terbentuk kesamaan persepsi antar-instansi terkait urgensi dan teknis percepatan pengangkatan CASN TA 2024. Semua instansi dapat bergerak serempak, agar target pengangkatan Juni dan Oktober 2025 benar-benar tercapai," tegasnya.</p> <p>Dari sisi lain, ia mewanti-wanti agar instansi tidak lagi melakukan rekrutmen pegawai non-ASN atau sejenisnya. Hal ini sesuai mandate dari UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Dikhawatirkan, perekrutan di luar skema pusat bisa berdampak pada keseramutan penataan kepegawaian seperti sebelum-sebelumnya.</p>

"Kami membutuhkan komitmen konkret dari instansi untuk segera menyusun dan menandatangani Surat Keputusan pengangkatan," tegas Rini.

32 Instansi Terbitkan SK Pengangkatan PNS TA 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/15/kemenristek-1866488502.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini. (Zalzilatul Hikmia/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini. (Zalzilatul Hikmia/Jawapos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;&ndash; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini angkat bicara soal isu mundurnya ratusan peserta yang lolos seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) tahun anggaran 2024. Ia mengatakan, masih akan mengecek data lengkapnya.</p> <p>Rini mengaku, sudah mendengar terkait isu mundurnya ratusan CPNS formasi dosen Kemendikti Saintek ini. Dari info yang didengarnya, ada sekitar 700 orang yang mundur.</p> <p>"Tapi kami tentunya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu (jumlah pastinya, red)," ujarnya disela sosialisasi Peraturan Presiden nomor 19 Tahun 2025 di Kantor Kemendikti Saintek, Jakarta, Selasa (15/4).</p> <p>Pasalnya, hingga kini proses pengisian daftar riwayat hidup (DRH) dalam rangka pengusulan nomor induk pegawai (NIP) masih terus berjalan di seluruh instansi pemerintah.&nbsp;Menurutnya, sebagian besar alasan mereka mundur berkaitan dengan penempatan atau penugasan yang didapatkan.</p> <p>Diduga, penempatan tidak sesuai harapan. Karenanya, dia mengingatkan kembali, bahwa sebagai calon CPNS harus siap ditempatkan di mana saja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sejak awal.</p> <p>"Tetapi memang yang perlu diperhatikan ini memang masalah penempatan ataupun penugasan yang akan mereka dapatkan (sebagai PNS, red)," ungkapnya.</p> <p>Rini melanjutkan, pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait hal ini. Ia pun meminta Mendikti Saintek Brian Yuliarto untuk melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap calon CPNS yang mengundurkan diri dari formasi dosen Kemendikti Saintek.</p> <p>"Termasuk dampaknya terhadap pengisian formasi dosen di perguruan-perguruan tinggi," jelasnya.</p> <p>Sebagai informasi, isu mundurnya ratusan calon CPNS ini ramai di media sosial X. Dari lembar pengumuman nomor: 5590/A.A3/KP.01.01/2025 tentang pembatalan kelulusan peserta pada seleksi penerimaan CPNS Kemendikti Saintek yang tersebar, diketahui ada 653 peserta yang mengundurukan diri sebagai CPNS Kemendikti Saintek Anggaran 2024 di masa akhir pengisian DRH dalam rangka pengusulan NIP.</p> <p>Kemudian, terdapat 61 peserta yang dianggap mengundurkan diri sebagai CPNS Kemendikti Saintek tahun anggaran 2024 karena tidak dapat menyelesaikan pegisian DRG sampai dengan batas waktu yang ditentukan.</p> <p>Banyak spekulasi yang muncul terkait mundurnya ratusan peserta yang sejatinya sudah lolos seleksi ini. Antara lain soal penempatan yang tidak sesuai ekspektasi hingga pertimbangan gaji dan tunjangan.</p> <p>Namun, sejatinya, di laman resmi SSCASN sejak awal sudah disampaikan jenis formasi yang dibuka lengkap bersama penjelasan singkat soal jobdesk hingga perkiraan jumlah gaji. Termasuk, aturan penempatan sesuai kebutuhan.</p>

Ratusan peserta CPNS Kemendikti Saintek mundur, MenPANRB Rini Widyantini akan cek data dan alasan mundur terkait penempatan dan gaji.

Ratusan Peserta Calon CPNS Kemendikti Saintek Mundur, Begini Kata MenPANRB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/06/menteri-panrb-4039047630.jpg" alt="Menteri PANRB Rini Widyantini. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Menteri PANRB Rini Widyantini. (Nurul Fitriana/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian PANRB (KemenPANRB) menetapkan penyesuaian Flexible Working Arrangement (FWA) pada 8 April 2025.</p> <p>Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN tersebut diatur dalam SE Menteri PANRB No. 3 Tahun 2025 yang ditandatangani langsung Menteri PANRB Rini Widyantini pada Jumat (4/4).</p> <p>Penyesuaian ini diberlakukan untuk mengurangi kepadatan arus balik pada masa libur Hari Raya Idul Fitri 1446 H dan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947.</p> <p>&ldquo;Kita ingin memastikan pelayanan publik tetap berjalan dan mobilitas masyarakat saat arus balik tetap aman dan nyaman. Penyesuaian pelaksanaan tugas ini dilakukan dengan mempertimbangkan fleksibilitas dan tetap memastikan terjaganya kualitas layanan,&rdquo; kata MenPANRB, Rini Widyantini di Jakarta, Jumat (4/4).</p> <p>Langkah ini diambil juga untuk memastikan kelancaran, keamanan, dan keselamatan mobilitas masyarakat pada saat arus balik, sekaligus menjaga produktivitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.</p> <p>Melalui SE tersebut, instansi pemerintah pusat dan daerah diminta untuk mengatur pelaksanaan tugas kedinasan ASN dengan memanfaatkan skema FWA dan tetap menyesuaikan karakteristik tugas masing-masing instansi.&nbsp;</p> <p>Namun, penyesuaian ini juga harus mempertimbangkan akuntabilitas, keterukuran kinerja, serta tidak mengganggu layanan publik kepada masyarakat.</p> <p>Tak hanya itu, Menteri Rini menekankan pentingnya kolaborasi antarpimpinan instansi untuk mengelola pelaksanaan tugas selama masa arus balik Lebaran dan Nyepi.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Pelayanan publik adalah wajah pemerintah. Momen arus balik menjadi wujud nyata bagaimana kita bisa menjaga kualitasnya dengan tetap memberikan ruang bagi ASN untuk menjalankan tugas secara adaptif, sebagaimana arus mudik yang dapat dilakukan dengan baik,&rdquo; tutup dia.</p> <p>Sebelumnya, pada SE Menteri PANRB No. 2 Tahun 2025, pengaturan FWA dilaksanakan selama 4 hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idulfitri dan Hari Raya Nyepi. Tepatnya pada Senin, 24 Maret 2025 hingga Kamis, 27 Maret 2025.</p> <p>Setelahnya, dilakukan penyesuaian dengan menambahkan satu hari yaitu pada Selasa 8 April 2025 nanti.&nbsp;Harapannya, pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan bersifat esensial ini bisa berjalan dengan baik melalui pengaturan jadwal kerja yang efisien.</p> <p class="class-paragraph">Tak hanya itu, instansi terkait juga diharapkan menyiapkan petugas pelayanan yang memadai serta sistem pendukung berbasis teknologi informasi, seperti yang dilakukan pada masa mudik.</p> <p>&nbsp;</p>

KemenPANRB menetapkan penyesuaian Flexible Working Arrangement bagi ASN untuk mendukung pelayanan publik saat arus balik lebaran.

Kurangi Kepadatan Arus Balik Lebaran 2025, MenPANRB Rini Widyantini Tetapkan Penyesuaian FWA untuk ASN pada 8 April

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/22/rini-widyantini-2513350670.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini menegaskan ASN tidak boleh berpihak pada orientasi politik tertentu dan diharuskan netral jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Menurut Rini, ASN sebagai penyelenggara pelayanan publik tidak sepatutnya berpihak dalam kepentingan politik, tetapi harus mementingkan kepentingan masyarakat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun," tegas Menteri Rini dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (19/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Rini menjelaskan ada beberapa area yang kerap dilanggar oleh ASN. Pertama, adanya dukungan dana pemenangan untuk pembuatan alat&nbsp; peraga baik kampanye maupun serangan fajar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian area kedua, yakni kerap ada 'titipan' proyek kegiatan dalam APBD untuk kepentingan politik. Ketiga, adanya permintaan bantuan pengerahan massa saat deklarasi atau kampanye.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara area keempat adalah mobilisasi suara baik dari ASN maupun publik seperti RT, RW,&nbsp; Kelurahan, dan&nbsp; kecamatan. "Ada juga intimidasi dan bujukan terhadap jabatan ASN melalui kepala daerah yang terlibat kontestasi politik," jelas Rini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Rini menegaskan bahwa netralitas ASN harus sesuai dengan core values ASN BerAKHLAK pada nilai Loyal. ASN berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Meski tak bolet terlibat aktif dalam politik praktis, ASN tetap memiliki hak politik, yakni hanya pada bilik suara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">ASN diharuskan netral untuk mencegah spekuliasi bahwa pilkada dipengaruhi oleh pihak tertentu, serta membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat pada proses demokrasi. "ASN menjaga pelayanan publik agar tidak dipengaruhi oleh pertimbangan politik, memastikan kebijakan pemerintah fokus pada kepentingan umum," pungkasnya.</div>

"Setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,” tegas Menteri Rini.

Menteri PANRB Tegaskan ASN Harus Netral pada Pilkada Serentak 2024, Berikut 4 Pelanggaran yang Sering Dilakukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/22/rini-widyantini-2513350670.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengungkapkan penataan PNS atau bursa transfer PNS untuk mengisi kementerian baru Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto akan menjadi rencana kerja 100 hari usai resmi dilantik pada Senin (21/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengatakan, bursa transfer atau penataan aparatur sipil negara (ASN) ini dilakukan untuk mengisi kekosongan Sumber Daya Manusia (SDM) di sejumlah kementerian baru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk program 100 hari, Kementerian PANRB tentunya pada satu bulan pertama punya kerja yang cukup besar, terutama untuk melakukan penataan terhadap kementerian-kementerian yang baru saja dibentuk. Jadi kita punya 48 kementerian dan sekian lembaga," kata Rini saat ditemui di kantornya, Senin (21/10) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, perihal penataan PNS di kementerian baru, pihaknya masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) tentang transisi yang segera diteken dan dirilis oleh Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasalnya, dengan Perpres transisi tersebut, Kementerian PANRB juga bisa segera merilis Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen ASN yang merupakan turunan dari UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN bisa diterbitkan. Rini mengklaim, di RPP Manajemen ASN itulah pihaknya sudah mempersiapkan penataan SDM untuk dibanyak K/L.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selanjutnya kita masih punya PR kaitannya dengan masalah transformasi SDM karena kita juga baru keluar UU Nomor 20, PP-nya masih menunggu untuk di tandatangan dan disitu banyak transformasi SDM yang sudah kita persiapkan. Disitu juga tentunya ada cara kita secara step by step untuk kita kerjakan. Jadi itu yang kita lakukan di 100 hari," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, ia memastikan tak hanya melakukan penataan terhadap SDM-nya. Ke depan, pihaknya dengan berkoordinasi bersama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga akan melakukan penataan Kementerian/Lembaga (K/L) itu dari sisi fungsinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlebih, kata Rini, ada cukup banyak K/L yang dipecah di era Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena ada beberapa yang dipecah dan kami tentunya bersama-sama dengan Mensesneg dan Menkeu kita akan menata, bukan hanya menata fungsinya, tetapi juga bagaimana kita menata untuk SDM yang akan mengisi kementerian-kementerian baru yang baru dibentuk tadi," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya soal bursa transfer alias penataan ASN, Rini juga menyebut bahwa dalam rencana kerja 100 hari, pihanya akan melanjutkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Ditargetkan bisa dirilis dalam bentuk Rilis Terbatas Tahap 2 (Beta), dari sebelumnya baru Rilis Terbatas Tahap 1 (Alpha).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentunya ada kerja besar dan saya akan melanjutkan yang sudah dirilis Pak Anas yakni dengan SPBE, kita sudah punya INADigital, kita baru Alpha rilis dan mudah-mudahan Beta rilis sudah bisa dilakukan dalam 100 hari kerja," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Perihal penataan PNS di kementerian baru, pihaknya masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) tentang transisi.

Jadi Rencana Kerja 100 Hari Pertama, Menteri PANRB Bakal Lakukan Penataan PNS untuk Isi Kementerian Baru Kabinet Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/08/IMG-20241008-WA0020-1184662178.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas memastikan dirinya telah menandatangani persetujuan kenaikan tunjangan profesi hakim. "Terkait tunjamgan hakim, saya kemarin telah mendapatkan arahan dan kami sudah tandatangan pengajuan terkait dengan tunjangan hakim," kata Anas usai acara Gebyar Pelayanan Prima 2024 di Jakarta Selatan, Selasa (8/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia tidak menyebut secara detail kenaikan tunjangan itu. Hanya saja, pihaknya sudah menggodok secara cepat sejumlah skenario sembari dikoordinasikan langsung bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Beberapa skenario yang sekarang sedang kita koordinasikan secara cepat bersama Menteri Keuangan dan diharmonisasi dengan Menkumham dan Sekneg," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, mantan Bupati Banyuwangi ini juga mengungkapkan bahwa dirinya sudah melakukan komunikasi dengan beberapa Kementerian dan Lembaga terkait, pada Senin sore (7/10). Adapun hasilnya, seluruh K/L tinggal menunggu Sekretariat Negara untuk segera menerbitkan formula baru terkait tunjangan hakim di seluruh Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami kemarin langsung <em>approve</em> (kenaikan tunjangan hakim) untuk kami kirim ke Setneg. Mudah-mudahan tidak terlalu lama segera akan ada formula terkait dengan tunjangan untuk hakim yang ada di berbagai daerah di Indonesia," bebernya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Anas memastikan pihaknya telah memberikan persetujuan sesuai dengan ketentuan. Bahkan khusus tahun ini, pihaknya telah membuka formasi halim dengan cukup besar jumlahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tentu Kementerian PANTB telah memberikan berbagai persetujuan sesuai dengan ketentuan. Mulai formasi hakim yang tahun ini cukup besar, begitu juga terkait dengan SDM yang ada di MA yang secara bertahap kita tuntaskan,&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, salah seorang bagian dari Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) mengeluhkan besaran gaji dan tunjangan hakim yang dianggap terlalu kecil. Atas hal itu, pihaknya mengajukan kenaikan tunjangan sebesar 242 persen. Alasannya, gaji hakim tak pernah naik sejak 12 tahun lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal, sejumlah pihak selalu mengatakan bahwa seorang hakim harus menyelesaikan urusan hidupnya sendiri dan harus merdeka dalam mengambil keputusan. "Kami tidak berharap kaya kok, tapi bagaimana bila hakim-hakim tidak merdeka dalam persoalan finansial," terang seseorang itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keluhan itu disampaikan karena hakim adalah satu-satunya pejabat negara yang dilarang memiliki usaha atau bisnis. Berbeda dari pejabat negara lain yang masih boleh memiliki usaha.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Suharto menuturkan, sebenarnya pimpinan MA telah melakukan proses agar segera diterbitkan peraturan pemerintah (PP) yang baru menggantikan PP 94/2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Draf PP baru itu telah diusulkan sejak tahun lalu. "Posisinya sebenarnya keluarnya PP pengganti tersebut," terangnya kepada Jawa Pos kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">PP baru itu telah diterbitkan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Terdapat delapan item yang diusulkan MA ke Kemen PAN-RB. Namun, empat baru yang disetujui. Yakni, gaji pokok, tunjangan hakim, uang pensiun, dan tunjangan kemahalan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Kami kemarin langsung approve (kenaikan tunjangan hakim) untuk kami kirim ke Setneg," kata Menpan RB Azwar Anas.

Akhirnya, Menteri PANRB Setujui Kenaikan Tunjangan Hakim Usai Dikeluhkan Tak Naik Sejak 12 Tahun Silam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/14/Screenshot_20240914-073708_Instagram-1850607304.jpg" alt="Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tiba di Vietnam untuk kunjungan kerja, Jumat (13/9). (Instagram @prabowo)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tiba di Vietnam untuk kunjungan kerja, Jumat (13/9). (Instagram @prabowo)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Rapat Paripurna DPR RI secara resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) jadi Undang-Undang (UU). Pengesahan RUU ini memperluas kinerja dan jumlah anggota Wantimpres yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan presiden.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berdasarkan laporan Ketua Badan Legislasi terdapat usulan penyempurnaan Undang-Undang tentang perubahan UU Wantimpres perlu kami beri tahukan bahwa Rapat konsultasi pengganti rapat bamus 12 September 2024 telah menyetujui usulan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan Undang-Undant Wantimpres akan diputuskan dalam Rapat Paripurna 19 September 2024," kata Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus saat memimpin Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lodewijk menjelaskan, terdapat penyesuaian dalam rumusan Pasal 8 huruf g RUU Wantimpres terkait syarat anggota Wantimpres yang awalnya berbunyi, 'Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih'.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengutarakan, usulan tersebut diubah, sehingga berbunyi, 'Tidak pernah diancam atau dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap'. Legislator Fraksi Partai Golkar itu menanyakan kepada para anggota dewan yang hadir, terkait usulan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Maka kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap usulan penyempurnaan rumusan Pasal 8 huruf g RUU tentang Wantimpres apakah dapat disetujui?" tanya Lodewijk.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setuju," timpal para anggota yang hadir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengesahan RUU Wantimpres menjadi Undang-Undang ini turut dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas. Adapun, salah satu poin krusial dalam RUU Wantimpres itu menggunakan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia dari sebelumnya hanya Dewan Pertimbangan Presiden.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Pengesahan RUU ini memperluas kinerja dan jumlah anggota Wantimpres yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan presiden.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menpanrb

Berita Terkini