<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/1656664688047.jpg" alt="Menpan RB Tjahjo Kumolo. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Menpan RB Tjahjo Kumolo. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat menyatakan, pihaknya belum memikirkan nama untuk mengganti posisi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo. Diketahui, Menpan RB Tjahjo Kumolo meninggal dunia pada Jumat (1/7).  "Belum, kita masih dalam suasana berduka ya, berduka karena Pak Tjahjo ini seorang tokoh yang hidupnya, pengabdiannya betul-betul untuk bangsa negara dan senior partai yang bener-bener membantu Ibu Megawati dan membesarkan PDI Perjuangan," kata Djarot di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (3/7).  Menurut Djarot, PDIP masih dalam suasana berduka. Dia menyebut, menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pengganti almarhum Tjahjo di Kabinet Indonesia Maju.  "Jadi kita masih dalam suasana berduka, tentu saja kita sadari maklumi bahwa itu adalah kewenangan dari Pak Jokowi," ucap Djarot.  Anggota Komisi IV DPR RI ini menyatakan, pihaknya tidak pernah meminta jatah menteri kepada Jokowi. Sebab, PDIP mendukung penuh arah kebijakan pemerintahan Jokowi, mengingat Jokowi merupakan kader PDIP.  "Kita tidak pernah meminta-minta jatah. Serahkan semuanya kepada Pak Jokowi untuk kebaikan negeri ini supaya mereka semua ini para pembantu Presiden itu betul-betul bisa bekerja keras untuk mewujudkan visi misi Pak Jokowi dan mewariskan legacy yang baik bagi bangsa kita ini termasuk di Kementerian PANRB," tegas Djarot.  Sebagaimana diketahui, Menpan RB Tjahjo Kumolo meninggal dunia di RS Abdi Waluyo, Jakarta Pusat, Jumat (1/7) sekitar pukul 11.01 WIB. Tjahjo meninggal dunia karena mengalami infeksi paru-paru, almarhum Tjahjo telah dimakamkam di TMP Kalibata, Jakarta Selatan.

PDIP Serahkan Pengganti Jabatan Menteri PANRB ke Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-30-at-5.39.21-PM.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Jumat.  “Atas nama pemerintah, negara, dan rakyat Indonesia, saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya,” kata Presiden Jokowi melalui unggahan akun resminya di Instagram @jokowi dipantau di Jakarta, Jumat.  Presiden Jokowi kini sedang berada di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden UEA Sheikh Mohamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan.  “Saya tengah berada dalam lawatan di luar negeri ketika mendengar kabar duka dari Tanah Air bahwa Bapak Tjahjo Kumolo telah berpulang ke Rahmatullah di Jakarta pada hari Jumat pukul 11.10 WIB. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun,” ucap Presiden.  Presiden Jokowi mengenang Tjahjo Kumolo sebagai seorang tokoh pemuda, politisi, yang berpulang di puncak pengabdiannya kepada negara sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).  “Semoga segala amal ibadah almarhum diterima oleh Allah Swt dan segenap keluarga yang ditinggalkan kiranya kuat dan tabah,” kata Presiden Jokowi.  Tjahjo Kumolo meninggal dunia di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta, pukul 11.10 WIB, Jumat, setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit tersebut sejak pertengahan Juni 2022.  Jenazah Tjahjo Kumolo disemayamkan di Rumah Dinas Menteri PAN RB di Kompleks Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta.

Dari UAE, Jokowi Sampaikan Belasungkawa untuk Tjahjo Kumolo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/tjahjo-kumolo.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sosok almarhum Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo disebut mengutamakan rakyat. Hal itu diungkapkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.  Khofifah menyebut Tjahjo selalu mengutamakan rakyat dalam berbagai agenda. Termasuk dalam kunjungan-kunjungan kementerian.  ”Beliau mengupayakan kesetaraan perlakuan bagi masyarakat,” kata Khofifah, Jumat (1/7).  Apa yang dilakukan Tjahjo, kata Khofifah, sebagai bentuk egalitarianisme politik. Rakyat menjadi mayoritas utama dalam kegiatan berpolitik.  ”Beliau selalu berpesan soal unregistered people. Pesannya, jangan sampai ada masyarakat yang tidak terdaftar sehingga program tidak bisa dijangkau,” ulang Khofifah.  Khofifah lalu menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya Tjahjo pada Jumat (1/7). ”Atas nama pemprov dan masyarakat Jatim kami sampaikan innalilahi wa innailaihi rojiun,” ujar Khofifah.  Khofifah berharap semoga amal ibadah Tjahjo Kumolo yang juga politikus PDI Perjuangan itu diterima. Kemudian, khilafnya diampuni. ”Kami berdoa supaya Pak Tjahjo Kumolo dipanggil dalam keadaan khusnul khatimah,” terang Khofifah.  Khofifah menyebut sempat berteman dengan Tjahjo Kumolo ketika masih menjadi pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). ”Saya berteman dengan beliau saat mengurus KNPI,” tutur Khofifah.  Persahabatan mereka, kata Khofifah, berlanjut hingga ketika keduanya menjabat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). ”Kami berkawan sejak di DPR lalu sama-sama di kabinet. Beliau mendagri saya mensos,” papar Khofifah.  Khofifah menambahkan, persahabatannya bersambung dengan posisi ketika Tjahjo menjadi Menpan RB. Tjanjo sering berkunjung dan bertemu dengan Khofifah.  ”Kemudian bertemu di beberapa kunjungan beliau,” ucap Khofifah.

Selama Hidup, Tjahjo Kumolo Mengutamakan Warga yang Tak Terdaftar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/1656664688047.jpg" alt="Menpan RB Tjahjo Kumolo. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Menpan RB Tjahjo Kumolo. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo pada Jumat (1/7).  ”Atas nama Pemprov dan masyarakat Jatim kami sampaikan innalilahi wa innailaihi rojiun,” kata Khofifah.  Khofifah berharap semoga amal ibadah Tjahjo Kumolo yang juga politikus PDI Perjuangan itu diterima. Kemudian, khilafnya diampuni.  ”Kami berdoa supaya Pak Tjahjo Kumolo dipanggil dalam keadaan khusnul khatimah,” ujar Khofifah.  Khofifah menyebut, dia sempat berteman dengan Tjahjo Kumolo ketika masih menjadi pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). ”Saya berteman dengan beliau saat mengurus KNPI,” tutur Khofifah.  Persahabatan mereka, kata Khofifah, berlanjut hingga ketika keduanya menjabat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). ”Kami berkawan sejak di DPR lalu sama-sama di kabinet. Beliau mendagri, saya mensos,” ujar Khofifah.  Lalu, kata Khofifah, persahabatannya bersambung dengan posisi ketika Tjahjo menjadi Menpan RB. Tjanjo sering berkunjung dan bertemu dengan Khofifah. ”Kemudian bertemu di beberapa kunjungan beliau,” terang Khofifah.

Gubernur Khofifah Sampaikan Duka Cita Atas Berpulangnya Tjahjo Kumolo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Peti-Jenazah-Tjahjo-Kumolo.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peti jenazah Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dibalut bendera merah putih. Saat ini, jenazah disemayamkan di rumah duka, Jalan Widya Chandra 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (1/7).  Sejumlah pejabat negara terlihat melayat ke rumah duka, mereka di antaranya Ketua DPR RI Puan Marani, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kall dan sejumlah pejabat negara lainnya.  Moeldoko menyampaikan langsung ucapan duka cita kepada istri almarhum Tjahjo Kumolo, Erni Guntari. Moeldoko mengharapkan, agar almarhum Tjahjo Kumolo meninggal dunia dalam keadaan baik.  "Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Saya ikut belasungkawa atas wafatnya bapak Tjahjo Kumolo. Saya mendoakan beliau husnul khotimah," tutur Moeldoko.  Moeldoko memandang, almarhum Tjahjo Kumolo adalah sosok tokoh yang selalu menyelesaikan setiap tugas dan tanggungjawabnya. Tjahjo, lanjut Moeldoko, juga telah berhasil melakukan terobosan-terobosan dalam reformasi birokrasi.   "Saya sangat mengenal dekat beliau. Almarhum sosok yang concern terhadap pekerjaannya, pekerja keras, dan sangat menginginkan kualitas aparatur Indonesia berkembang," ucap Moeldoko.   Ia juga mengenang almarhum Tjahjo Kumolo sebagai sosok yang ramah dan selalu tampil tenang dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya.   "Sangat humble orangnya. Tentunya kita semua kehilangan," pungkas Moeldoko.   Seperti diberitakan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo meninggal dunia, di RS Abdi Waluyo Jakarta, pukul 11.00 WIB, Jum'at (1/7).   Sebelumnya, Mendagri 2014-2019 tersebut menjalani perawatan intensif sejak dua pekan terakhir, karena mengalami infeksi paru-paru. Jenazah Tjahjo Kumolo akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata Jakarta Selatan.

Peti Jenazah Menpan RB Tjahjo Kumolo Dibalut Bendera Merah Putih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/tjahjo-kumolo.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo meninggal dunia di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta. Tjahjo meninggal Jumat (1/7) pukul 11.10 WIB, setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit tersebut sejak pertengahan Juni.  Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini mengonfirmasi berita duka tersebut. ”Bapak Menteri telah dipanggil Allah SWT pada hari ini (1/7) pukul 11.10 WIB. Kami mohon doa dari Bapak/Ibu dan rekan-rekan sekalian, semoga beliau diterima di sisi-Nya,” ujar Rini dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Jumat (1/7).  Dia menyampaikan, terkait proses pemakaman akan diinfokan lebih lanjut.  Kabar meninggalnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo juga dibemarkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.  ”Betul, kita tunggu dari keluarga terlebih dahulu,” kata Hasto kepada JawaPos.com, Jumat (1/7). <h3>Tjahjo Dirawat Sebelum Rakernas PDIP</h3> Terkait kabar sakitnya Tjahjo, sempat diinformasikan Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat. Namun, Djarot tidak menjelaskan secara rinci penyakit yang dialami Tjhajo selama menjalani perawatan.  Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menyebut kalau mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan itu telah menjalani perawatan secara intensif di rumah sakit sebelum pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP pada 21 Juni 2022.  ”Sebelum pelaksanaan Rakernas PDIP beliau (Tjahjo) sudah dirawat di rumah sakit. Makanya, saat pelaksanaan Rakernas beliau tidak hadir,” kata Masinton yang juga anggota DPR itu.  Masinton tidak mengetahui secara pasti penyakit apa yang diderita Tjahjo Kumolo, namun informasi yang diterimanya Tjahjo Kumolo mengalami komplikasi. ”Yang saya dengar beliau sakit komplikasi,” kata Masinton.

Menpan RB Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/DPR-Menpan-RB-060720-Ak-3.jpg" alt="Menpan RB Tjahjo Kumolo. Akbar Nugroho Gumay/Antara" width="100%">
<figcaption>Menpan RB Tjahjo Kumolo. Akbar Nugroho Gumay/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Tjahjo Kumolo dikabarkan sedang menjalani perawatan di sebuah rumah sakit. Informasi ini dibenarkan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat.  "Benar, beliau lagi dirawat dan perlu istirahat," kata Djarot dikonfirmasi, Jumat (24/6).  Anggota DPR RI ini tak menjelaskan secara rinci penyakit dan rumah sakit Tjahjo menjalani perawatan. Djarot hanya meminta publik untuk mendoakan kesembuhan Tjahjo, sehingga mantan Mendagri itu bisa kembali beraktivitas seperti semula.  "Mohon doanya agar beliau segera sehat dan bugar kembali," ujar Djarot.  Djarot juga tidak bisa memberikan informasi saat disinggung Tjahjo yang dikabarkan masuk unit perawatan intensif.Dia hanya mengajak publik untuk mendoakan kesembuhan Tjahjo yang saat ini sedang menjalani perawatan.  "Saya belum tahu (informasi Tjaho masuk unit perawatan intensif, red) yang penting doakan saja agar Mas Tjahjo segera sembuh, ya," pungkas Djarot.

Menpan RB Tjahjo Kumolo Dikabarkan Jatuh Sakit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/DPR-Menpan-RB-060720-Ak-3.jpg" alt="Menpan RB Tjahjo Kumolo. Akbar Nugroho Gumay/Antara" width="100%">
<figcaption>Menpan RB Tjahjo Kumolo. Akbar Nugroho Gumay/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo memastikan akan ada sanksi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus seleksi tahun 2021. Sebab, tindakan mereka dianggap merugikan negara dari aspek anggaran maupun formasi yang menjadi kosong.  Tjahjo meminta kementerian/lembaga terkait khususnya Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar formasi yang ditinggalkan tersebut bisa diisi kembali apabila proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) belum dilakukan. Supaya kondisi ini tidak terjadi kembali, sistem pengadaan CPNS dan PPPK secara keseluruhan akan diperkuat.  “Kami dalam Tim Panselnas bersama BKN dan instansi terkait lainnya akan memperketat proses seleksi hingga CPNS dan PPPK tersebut diterima. Seandainya ada di antara mereka mengundurkan diri seperti yang terjadi saat ini, akan diberi sanksi yang tegas dan berat agar tidak merugikan negara dan memiliki efek jera dikemudian hari,” kata Tjahjo kepada wartawan, Selasa (31/5).  Dalam pengadaan CPNS, pemerintah telah menghitung secara seksama jumlah SDM yang dibutuhkan. Termasuk dengan biaya yang harus dianggarkan dalam penyelenggaraan seleksinya.  “Dengan biaya itu, pemerintah seharusnya mendapatkan ASN yang dibutuhkan. Namun karena ada yang mengundurkan diri, formasinya jadi kosong. Biaya yang dikeluarkan besar, tapi tidak mendapatkan SDM-nya,” jelasnya.  Berdasarkan Pasal 54 PermenPANRB No. 27/2021 tentang Pengadaan PNS, pelamar yang telah lulus seleksi akan diangkat menjadi CPNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan NIP oleh BKN. Jika mengundurkan diri diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk periode satu tahun berikutnya.  Hal ini juga berlaku untuk PPPK yang mengundurkan diri dimana tercantum dalam Pasal 35 PermenPANRB No. 29/2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional dan Pasal 41 PermenPANRB No. 28/2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021.  Namun demikian, kewenangan PPK dalam memberikan sanksi tambahan bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan ditetapkan oleh PPK pada saat pengumuman seleksi dengan konsekuensi yang diberikan kepada pelamar.  Sebelumnya, BKN mengungkap terdapat 100 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang mengundurkan diri. Seluruhnya tersebar dibanyak instansi atau kementerian.  Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BKN, Satya Pratama mengatakan, CPNS yang mengundurkan diri memiliki berbagai alasan. Namun, alasan apapun tetap tidak dibenarkan untuk mundur setelah proses seleksi seluruhnya dilalui.  "Alasannya sebenarnya bermacam-macam, tapi nggak ngaruh juga sih. Mau dia bilang gaji tidak tidak sesuai ekspektasi, lokasi kerja tak sesuai eksperasi, mau kehilangan motifasi apapun itu, intinya saat mereka sudah ikut seleksi dari awal sampai akhir mereka harusnya berkomitmen dong jadi PNS," kata Satya saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (27/5).  Satya mengatakan, sejak awal pembukaan formasi CPNS sudah jelas perihal nominal gaji, lokasi penempatan dan lain sebagainya. Sehingga pelamar sudah tahu sebelum memutuskan terus mengikuti seleksi.

Tjahjo Balkal Beri Sanksi Tegas dan Berat untuk CPNS yang Mundur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/icw-minta-polisi-seret-aktor-intelektual-teror-bom-ke-pimpinan-kpk_m_.jpg" alt="aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana saat berkunjung ke kantor KPK, di Jakarta, Kamis (10/1). Intan Piliang" width="100%">
<figcaption>aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana saat berkunjung ke kantor KPK, di Jakarta, Kamis (10/1). Intan Piliang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengomentari pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo yang mengapresiasi kinerja KPK di bawah komando Firli Bahuri. Hal ini dengan mendasarkan operasi tangkap tangan (OTT) dua menteri, membuktikan tingkat literasi pejabat di Indonesia masih sangat rendah.  "Bagaimana tidak, ia hanya menilai KPK dari penangkapan Edhy Prabowo dan Juliari Peter Batubara semata. Padahal, kalau saja mau membaca dan melihat kualitas penanganan perkara dua menteri tersebut, maka sebenarnya hasilnya sangat buruk, bahkan terkesan Pimpinan KPK enggan untuk memproses hukum perkara suap ekspor benih lobster dan pengadaan bansos sembako di Kementerian Sosial," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Jumat (24/12).  Dalam perkara Edhy misalnya, ungkap Kurnia, KPK hanya menuntut mantan menteri tersebut dengan hukuman lima tahun penjara. Padahal pasal yang digunakan memungkinkan untuk tuntutan lebih berat lagi, seperti 20 tahun penjara.  "Lalu, mengapa hanya dituntut satu tahun di atas pidana minimalnya?," cetus Kurnia.  Sedangkan untuk perkara yang menjerat Juliari, kejanggalannya jauh lebih banyak. Kurnia membeberkan, kejanggalan yang terjadi mulai dari waktu penggeledahan yang sangat lama, keengganan memanggil sejumlah pihak sebagai saksi, ketidakmauan mengembangkan tindak pidana suap, menghilangnya sejumlah nama politisi di dalam surat dakwaan KPK, hingga tuntutan yang sangat tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat.  Selain itu, penyidik-penyidik yang menangani dua perkara itu juga diberhentikan secara paksa oleh Pimpinan KPK melalui Tes Wawasan Kebangsaan.  "Jadi, apa yang bisa dibanggakan dari KPK terkait OTT Edhy Prabowo dan Juliari P Batubara?," tegas Kurnia.  Oleh karena itu, ICW ingin mengatakan, jarang-jarang juga KPK dipimpin oleh figur yang dua kali melanggar kode etik, melakukan maladministrasi dan melanggar HAM seperti Firli Bahuri.  Sebelumnya, Menpan-RB Tjahjo Kumolo mengapresiasi kinerja Firli Bahuri dalam memimpin KPK. Dia berpandangan, jarang dalam satu periode ada dua menteri yang tertangkap tangan oleh KPK.  Memang terdapat dua menteri dalam jajaran kabinet Presiden Joko Widodo yang terkena OTT KPK. Keduanya yakni mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.  “Jarang dalam satu periode, dua menteri tertangkap OTT,” ucap Tjahjo, Kamis (23/12).  Menurutnya, prestasi tersebut tak terlepas dari penguatan sistem yang dilakukan KPK pimpinan Firli Bahuri.  Tjahjo juga lantas mengingatkan ke seluruh jajaran kementerian/lembaga agar lebih berhati-hati dalam menyikapi area-area yang rawan tindak pidana korupsi, khususnya terkait reformasi birokrasi.  “Karena reformasi birokrasi yang merupakan visi misi bapak Presiden dan Wakil Presiden, jangka pendek adalah bagaimana memotong mata rantai birokrasi yang panjang menjadi pendek, mempercepat proses pelayanan masyarakat secara transparan dalam arti mana yang harus bayar, bayarnya berapa, selesai dalam berapa menit, berapa hari, terbuka, dan ketiga mempercepat proses perizinan investasi agar pertumbuhan perekonomian di daerah bisa berjalan dengan baik,” tandas Tjahjo.

ICW: Apa yang Bisa Dibanggakan dari KPK Dipimpin Firli Bahuri Cs?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menpan-dan-RB-Tjahjo-Kumolo-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Menpan dan RB Tjahjo Kumolo berbicara saat mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan seleksi CPNS 2019 di tengah pandemi Covid-19. Foto:" width="100%">
<figcaption>Menpan dan RB Tjahjo Kumolo berbicara saat mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan seleksi CPNS 2019 di tengah pandemi Covid-19. Foto:</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak pandang bulu dalam mengusut dugaan praktik korupsi, termasuk menggencarkan operasi tangkap tangan (OTT). Menurutnya, korupsi adalah kejahatan luar biasa dan musuh bersama.  Hal ini disampaikan Tjahjo peringatan Hari Korupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh pada 9 Desember 2021. Dia pun mengharapkan, Hakordia harus dijadikan momentum untuk menguatkan upaya pemberantasan korupsi.  "Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tentunya selalu mendukung upaya pemberantasan korupsi di negeri ini dengan segala kewenangan yang kami miliki," kata Tjahjo dalam keterangannya, Senin (29/11).  Politikus PDI Perjuangan ini menyampaikan, KPK sampai saat ini masih tetap tegas. Serangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang telah dilakukan setidaknya jadi bukti bahwa KPK terus bekerja. Disamping terus mengintensifkan kerja pencegahan.  "OTT KPK jadi bukti lembaga ini tidak tebang pilih, sebagai bukti, OTT KPK terhadap menteri, pihak swasta, para kepala daerah, dan para pejabat atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Tentunya sebagai salah satu instrumen penindakan OTT harus ditingkatkan terus," ujarnya.  Tjahjo juga mengklaim, pihaknya tidak bosan untuk mengingatkan pejabat publik dan jajaran ASN pada area rawan korupsi yang harus diwaspadai. Hal ini meliputi perencanaan anggaran, hibah dan bansos, pajak dan retribusi, pengadaan barang dan jasa, serta jual beli jabatan.  Terlebih, Thajo menyampaikan reformasi birokrasi yang kini terus dilakukan, tak hanya untuk membuat birokrasi menjadi lincah dan efektif. Tapi juga, untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi.  Sehingga, kerja birokrasi selain efektif, efisien tapi juga transparan. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pembangunan zona integritas adalah beberapa dari sekian ikhtiar komitmen pemerintah mewujudkan pemerintahan yang bersih.  "Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian atau lembaga dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat atau komitmennya untuk mewujudkan WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik," pungkasnya.

Tjahjo Minta KPK Tak Pandang Bulu saat Lakukan OTT

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Menpan RB Tjahjo Kumolo

Berita Terkini