<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/10/JKT_-Baleg-DPR-bahas-RUU-Kementerian-Negara-dan-RUU-Wantimpres_Salman-Toyibi-6JPG-1889705426.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyampaikan tanggapan pemerintah pada rapat kerja dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyampaikan tanggapan pemerintah pada rapat kerja dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 merupakan upaya pemerintah menyelesaikan penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015149996/pramono-anung-akan-bersua-dengan-anies-baswedan-dan-ahok-jelang-debat-pilgub-jakarta">Pramono Anung akan Bersua dengan Anies Baswedan dan Ahok Jelang Debat Pilgub Jakarta</a></strong><br /><br />Hal ini selaras dengan formasi PPPK yang ditetapkan pemerintah bagi Sejumlah 1.031.554 dari total 1.280.547 formasi CASN 2024 per 22 Agustus 2024.<br /><br />"Seleksi PPPK tahun 2024 kita fokuskan untuk penataan pegawai non-ASN, sehingga 100 persen formasi PPPK akan dibuka untuk pegawai non-ASN di Instansi Pemerintah," kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.<br /><br />Adapun seleksi PPPK 2024 resmi dibuka mulai tanggal 1 Oktober yang dibagi menjadi 2 periode pendaftaran.<br /><br />Periode I dibuka 1--20 Oktober 2024 yang diperuntukkan bagi Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023), Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) sesuai pangkalan data (database) THK-II di BKN, serta Tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN.<br /><br />Sementara Periode II dimulai 17 November hingga 31 Desember 2024 untuk pelamar tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah (termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah)<br /><br />"Calon pelamar seleksi PPPK bisa mendaftar melalui portal https://sscasn.bkn.go.id sebagai situs resmi pendaftaran ASN secara nasional. Silakan mencermati mekanisme seleksi PPPK berdasarkan KepmenPANRB yang sudah kita terbitkan," ujarnya.<br /><br />Kementerian PANRB juga telah menerbitkan tiga peraturan terkait kebijakan Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024.<br /><br />Aturan tersebut yakni Keputusan Menteri PANRB Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK T.A 2024; KepmenPANRB No. 348/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) Guru di Instansi Daerah T.A 2024; serta KepmenPANRB Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) Kesehatan T.A 2024.<br /><br />Pendaftaran Seleksi PPPK diumumkan berdasarkan Surat Plt. Kepala BKN Nomor: 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024.<br /><br />Prioritas kelulusan seleksi PPPK tahun 2024 secara berurutan diberlakukan bagi pelamar prioritas; eks THK-II sesuai database THK-II di BKN; non-ASN terdata di database BKN; serta non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah.<br /><br />"Seleksi PPPK tahun 2024 dilaksanakan dengan computer assisted test (CAT) dengan penentuan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik. Dalam seleksi tidak ada nilai ambang batas, namun pelamar akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik," jelas mantan Bupati Banyuwangi tersebut.<br /><br />Untuk diketahui, dalam seleksi PPPK hanya terdapat dua tahapan, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.<br /><br />Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.<br /><br />Selanjutnya akan ada Wawancara. Seleksi wawancara dilakukan berbasis komputer yang digunakan untuk menilai integritas dan moralitas peserta.<br /><br />Berikut tautan Surat Plt. Kepala BKN terkait Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK T.A 2024: https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2024/09/S-Instansi-Jadwal-Seleksi-Pengadaan-PPPK-T.A.-2024-DS.pdf. (*)</p>

seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 merupakan upaya pemerintah menyelesaikan penataan te

Menpan RB Abdullah Azwar Anas Sebut Seleksi PPPK Selesaikan Upaya Penataan Tenaga Non-ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/27/IMG-20240827-WA0025-3010806588.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong>-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan kepindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur menunggu pembangunan infrastruktur digital selesai.</p> <p>&nbsp;<strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015049409/jelang-kualifikasi-piala-dunia-2026-maarten-paes-mulai-latihan-bersama-skuad-garuda-di-jeddah">Jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026, Maarten Paes Mulai Latihan Bersama Skuad Garuda di Jeddah</a></strong></p> <p>Azwar mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak ingin terburu-buru untuk memutuskan kepindahan ASN, karena masih menunggu penyempurnaan infrastruktur digital.</p> <p>"Karena kalau ASN ke IKN bukan hanya soal pindah kantor tapi berubah budaya digital, jadi infrastruktur digital selesai dan lain-lain," kata Azwar Anas saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.</p> <p>Azwar menjelaskan bahwa rumah susun untuk ASN telah siap untuk dihuni bagi ASN yang mulai pindah secara bertahap. Namun, Presiden Joko Widodo, kata Azwar, memberikan arahan bahwa kepindahan ASN berkantor ini menunggu kesiapan perkantoran maupun sistem digitalnya.</p> <p>Saat ditanya lebih lanjut soal mundurnya kepindahan ASN dari jadwal semula pada September, Azwar mengatakan bahwa keputusan itu masih menunggu hunian dan perkantoran selesai.</p> <p>Presiden Jokowi pun sebelumnya mengatakan bahwa ia menunggu kesiapan Bandara di IKN selesai dan dapat digunakan, sebelum memastikan dirinya pindah dan berkantor di IKN.</p> <p>"Kita tunggu skema-nya sambil menunggu penyelesaian secara tuntas hunian dan perkantoran. Kemarin Menteri PU dan Otorita menyampaikan ada keterlambatan karena cuaca, sehingga bandara belum bisa dituntaskan," ujar Azwar.</p> <p>Dalam kesempatan sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan tidak ingin memaksakan kepindahan aASN ke IKN seperti yang direncanakan pada bulan September, jika belum siap. "Rencana masih September, tetapi juga melihat di sini. Sekali lagi kita tidak ingin memaksakan, tidak ingin memaksakan," kata Presiden Jokowi pada Agustus lalu.</p> <p>Presiden mengatakan bahwa kepindahan ASN disesuaikan dengan kondisi di lapangan, seperti sudah siapnya rumah susun (rusun) ASN untuk dihuni. <strong>(*)</strong></p>

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan kepindahan aparatur sipil negara (ASN)

Menpan RB Abdullah Azwar Anas Sebut Kepindahan ASN ke IKN Tunggu Infrastruktur Digital Selesai

<div id="m#msg-f:1796639906489289381" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/18/Screenshot_2024-04-18-10-20-11-198_comgoogleandroidgm-edit-1784842364.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan progres terkait tunjangan pionir PNS yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014551180/membaca-6-tafsir-mimpi-pasangan-berselingkuh-berdasarkan-kondisi-dan-apa-yang-harus-dilakukan">Membaca 6 Tafsir Mimpi Pasangan Berselingkuh Berdasarkan Kondisi dan Apa yang Harus Dilakukan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anas menyebut, kebijakan terkait insentif yang akan diberikan kepada PNS yang bersedia pindah ke IKN hampir final. Anas mengaku hal tersebut nantinya akan diumumkan setelah dirinya melaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Rapat Terbatas (Ratas) pekan depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk insentif khusus terkait tunjangan pionir saya belum bisa mengumumkan di tempat ini, karena masih menunggu ratas dalam waktu dekat. Tapi kami sudah simulasikan secara lebih komprehensif,"&nbsp; kata Anas di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu (17/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mudah mudahan minggu depan setelah Ratas, kami bisa laporkan ke teman-teman. Tapi skemanya sudah kami siapkan," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Anas memastikan, bahwa tunjangan pionir akan diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan mulai pindah pada September 2024 mendatang. Adapun komponennya, terdiri dari biaya pengepakan, biaya tunggu atau penginapan transit di Balikpapan, dan biaya transportasi terdiri dari tiket pesawat searah serta transportasi lokal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komponen tersebut tak hanya diberikan untuk satu orang PNS, namun berikut dengan keluarga hingga asisten rumah tangga (ART). Dilihat dari jumlahnya, terdiri dari 1 ASN, 1 pasangan ASN, 2 anak, dan 1 ART.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi nanti mulai kepindahan pengepakan barang, transportasi dan sebagainya akan dibantu," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait besaran tunjangan pionir yang akan diperoleh, Anas menyebut nantinya akan disesuaikan dengan tunjangan kinerja (tukin) yang diperoleh ASN tersebut. Meskipun berbeda-beda, mantan Bupati Banyuwangi ini memastikan nilainya akan tetap menarik bagi ASN yang pindah ke IKN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada kementerian yang tukinnya masih 80 persen, 70 persen, ada yang sudah 100 persen, itu mempengaruhi selisihnya ini untuk kita jadikan tunjangan pionir. Jadi tunjangan pionir kita siapkan dan pasti akan menarik," ucap dia. (*)</div> </div> </div> </div> </div>

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan progres

Menpan RB Ungkapkan Tunjangan Pionir PNS yang Pindah ke IKN segera Diumumkan usai  Ratas Pekan Depan

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/26/IMG-20230926-WA0020-2412903952.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas." width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan progres terkait tunjangan pionir PNS yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anas menyebut, kebijakan terkait insentif yang akan diberikan kepada PNS yang bersedia pindah ke IKN hampir final. Anas mengaku akan melaporkannya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Rapat Terbatas dalam waktu dekat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hampir selesai. Kemarin baru akan kami laporkan di ratas, tapi skemanya sudah mulai ada," kata Anas saat ditemui di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, Rabu (27/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anas tidak memastikan kapan ratas tersebut akan digelar. Hanya saja, saat ditanya perihal waktu pelaksanaan Ratas terkait tunjangan pionir, dia menyatakan akan dilakukan pada bulan ini atau sebelum libur lebaran. "Bulan ini Insya Allah," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Bupati Banyuwangi ini juga mengatakan, usai dilaporkan dalam Ratas untuk disetujui Presiden Jokowi. Selanjutnya, detail skema dari tunjangan tersebut baru bisa diumumkan ke publik setelah disetujui juga oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah kami laporkan di Ratas ke Presiden, jika beliau kemudian setujui dan Kementerian Keuangan oke. Nanti baru bisa kami umumkan. Tapi skenario nya sudah keliatan," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Anas juga sempat membeberkan bahwa paket tunjangan pionir yang akan diberikan ke PNS yang pindak ke IKN salah satunya adalah tunjangan kepindahan alias biaya packing.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Biaya packing tersebut meliputi sejumlah keluarga PNS yang ditanggung, meliputi satu ASN, pasangan ASN, dua anak, dan satu Asisten Rumah Tangga (ART).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tetapi komponennya adalah pertama siapa saja yang akan ditanggung, untuk pemindahan itu, satu ASN, pasangan ASN, dua anak, dan juga satu ART," kata Anas beberapa waktu lalu di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat konferensi pers THR dan Gaji ke-13.</div> <p>&nbsp;</p>

Anas menyebut, kebijakan terkait insentif yang akan diberikan kepada PNS yang bersedia pindah ke IKN tinggal menunggu persetujuan Jokowi.

Tunjangan Pionir PNS yang Pindah ke IKN Hampir Selesai, Menteri PANRB: Tunggu Persetujuan Presiden Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/28/image-1-147578931.jpg" alt="Abdullah Azwar Anas di kantor Kementerian PANRB/ Sumber: menpan.go.id" width="100%">
<figcaption>Abdullah Azwar Anas di kantor Kementerian PANRB/ Sumber: menpan.go.id</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah memastikan pegawai honorer dan perangkat desa tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR). Pasalnya, kedua jabatan itu secara status tidak termasuk sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, THR hanya akan diberikan kepada honorer yang telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Honorer tidak dapat (THR) kecuali yang sudah diangkat PPPK," kata Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (15/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hijrah-ramadan/014445011/ramadhan-2024-jadwal-buka-puasa-bagi-wilayah-kota-jawa-tengah-dan-sekitarnya-pada-jumat-15-maret-2024">Ramadhan 2024: Jadwal Buka Puasa Bagi Wilayah Kota Jawa Tengah dan Sekitarnya pada Jumat 15 Maret 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga menegaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perangkat desa, termasuk kepala desa bukanlah ASN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga, kata Tito, seluruhnya tidak berhak untuk mendapatkan THR sebagaimana biasa diperoleh oleh PNS, CPNS, hingga TNI/Polri yang secara status kepegawaian diakui oleh undang-undang yang berlaku. Salah satunya, UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Aturannya tidak ada dalam UU Desa itu perangkat desa itu bukan ASN, sama dengan kepala desa, itu bukan ASN. Baik dalam UU ASN dan UU Desa statusnya jelas bukan ASN," tegas Tito.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, tak hanya PNS, THR juga akan diberikan kepada sejumlah pejabat negara, TNI/Polri hingga para staf khusus di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L). Adapun daftar penerima THR 2024, meliputi PNS dan Calon PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Wakil Menteri, Staf Khusus di lingkungan K/L, Dewan Pengawas KPK, Pimpinan dan Anggota DPRD, Hakim Ad hoc.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hijrah-ramadan/014445000/ramadhan-2024-jadwal-buka-puasa-bagi-wilayah-yogyakarta-dan-sekitarnya-pada-jumat-15-maret-2024">Ramadhan 2024: Jadwal Buka Puasa Bagi Wilayah Yogyakarta dan Sekitarnya pada Jumat 15 Maret 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu, Pimpinan, Anggota, dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Lembaga Nonstruktural (LNS), Pimpinan dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada BLU, Pimpinan dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Lembaga Penyiaran Publik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Perguruan Tinggi Negeri Baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta, Aparatur negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.</div>

MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, THR hanya akan diberikan kepada honorer yang telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan PPPK

MenPAN-RB Pastikan Honorer dan Perangkat Desa Tak Dapat THR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/26/IMG-20230926-WA0020-2412903952.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas." width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.</figcaption>
</figure> <div class="adM" dir="auto">&nbsp;</div> <div class="adM" dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menjanjikan kepada PNS yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) akan mendapat insentif dan percepatan karir atau kenaikan pangkat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bagi mereka yang bertugas di 3T untuk waktu tertentu, akan mendapat kenaikan pangkat dan karier yang lebih cepat, dan seterusnya," kata Anas dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anas mengatakan, insentif diberikan sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi pemerintah terhadap pengabdian yang telah dilakukan PNS. Di sisi lain, Anas memastikan bahwa persebaran ASN menjadi substansi krusial dalam RPP tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasalnya, kata Anas, saat ini talenta-talenta ASN masih terpusat di kota-kota besar saja. Sementara masih terdapat kekurangan kebutuhan pegawai untuk daerah 3T.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita memberikan ruang percepatan karir bagi talenta muda yang berprestasi dan berkinerja tinggi. Tidak hanya talenta muda, ASN yang mengabdi di daerah 3T juga akan mendapatkan percepatan karir," ujar Anas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, aturan ini juga membahas terkait penghargaan ASN mulai dari penghasilan, tunjangan, jaminan sosial, lingkungan kerja, dan bantuan hukum. Sehingga nantinya, komponen penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi kinerja ASN dan lingkungan yang lebih kompetitif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anas memastikan, terkait insentif hingga percepatan karier akan tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengatur manajemen aparatur sipil negara (ASN) yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini untuk menjadikan ASN lebih kompetitif, meningkatkan motivasi kerja pegawai ASN, serta memberikan jaminan terpenuhinya dasar hidup yang adil dan layak bagi pegawai ASN," jelas Anas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Menteri Anas menyebut aspek substansial dari RPP ini sudah terpenuhi 100 persen. Harapannya, RPP ini dapat membawa perubahan positif bagi kemajuan ASN. &ldquo;RPP ini harus bisa transformatif dan tentunya implementatif di lapangan sebagaimana arahan Bapak Presiden," pungkas Menteri Anas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p>

"Bagi mereka yang bertugas di daerah 3T untuk waktu tertentu, akan mendapat kenaikan pangkat dan karier yang lebih cepat, dan seterusnya,"

Pemerintah Janji PNS di Daerah 3T Bakal Dapat Insentif dan Cepat Naik Pangkat

<p dir="ltr"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/28/image-1-147578931.jpg" alt="Abdullah Azwar Anas di kantor Kementerian PANRB/ Sumber: menpan.go.id" width="100%">
<figcaption>Abdullah Azwar Anas di kantor Kementerian PANRB/ Sumber: menpan.go.id</figcaption>
</figure> </strong></p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp; Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Interim.</p> <p>Mengutip laman resmi Kementerian PANRB, penunjukkan ini dilakukan untuk menggantikan sementara Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly yang sedang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.</p> <p dir="ltr">Penunjukkan itu disebutkan dalam surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-20/M/D-3/AN.00.03/12/2023 tertanggal 7 Desember 2023 yang ditujukan kepada Menteri PANRB. Surat tersebut memuat tentang Penunjukan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Ad Interim.</p> <p dir="ltr">&ldquo;Berkenaan dengan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.HH-UM.03.07-212 tanggal 22 November 2023, yang ditujukan kepada Presiden, hal Permohonan Izin Melakukan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, dengan hormat kami beri tahukan bahwa Bapak Presiden berkenan menunjuk Menteri PANRB sebagai Menteri Hukum dan HAM Ad Interim,&rdquo; bunyi surat tersebut, dikutip Jumat (15/12).</p> <p dir="ltr">Penunjukkan Menteri PANRB sebagai Menteri Hukum dan HAM Ad Interim berlangsung selama Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.</p> <p dir="ltr">Adapun Menteri Yasonna melangsungkan tugas negara di luar negeri tersebut pada tanggal 14 sampai dengan 20 Desember 2023.</p>

Penunjukkan ini dilakukan untuk menggantikan sementara Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly yang sedang melakukan perjalanan dinas ke luar

Jokowi Tunjuk Azwar Anas Jadi Menkumham Gantikan Yasonna Laoly

<div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1785242904393804635" data-legacy-message-id="18c674f6822deb5b"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":1d9" class="ii gt"> <div id=":1d8" class="a3s aiL "> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/07/BAHLIL-950661756.jpg" alt="Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia" width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia</figcaption>
</figure> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr"><br /><strong>JawaPos.com-</strong>Permintaan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)&nbsp;<span class="il">Bahlil</span>&nbsp;Lahadalia untuk bisa mendapat kenaikan tunjangan kinerja (tukin) untuk pegawainya mendapat angin segar. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas memberi sinyal positif.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/013546283/10-makanan-yang-bisa-meningkatkan-daya-ingat-dan-menghindari-penurunan-kognitif-akibat-bertambahnya-usia">10 Makanan yang Bisa Meningkatkan Daya Ingat dan Menghindari Penurunan Kognitif Akibat Bertambahnya Usia</a></strong><br /><br />Ditemui usai acara ASN Culture Festival 2023 di Jakarta, Kamis (14/12), Anas berjanji akan menelaahnya permintaan tersebut. &ldquo;Ya nanti akan kita kaji,&rdquo; ungkapnya.<br /><br />Sebagai informasi, permintaan kenaikan tukin tersebut disampaikan&nbsp;<span class="il">Bahlil</span>&nbsp;pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat koordinasi nasional (rakornas) investasi 2023, Kamis (7/12). Ia bahkan membandingkan besaran tukin anak buahnya dengan pegawai kementerian lain seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP).&nbsp; <div>&nbsp;</div> <div>Padahal, pegawai BKPM juga memiliki peran besar untuk menghadirkan investor ke Tanah Air.&nbsp;<span class="il">Bahlil</span>&nbsp;pun mengibaratkan, tidak akan ada yang dipetik oleh pemetik jika tidak ada yang didatangkan ke dalam negeri.&nbsp;<br /><br />&ldquo;Kalau menteri kan tidak perlu bayar tukin Pak (Jokowi, red). Tapi kalau mereka-mereka yang di depan saya ini pak, kata mereka &lsquo;kenapa kementerian lain yang menerima pajak saja tukinnya tinggi tapi yang mendatangkan (investasi, red) kok nggak naik-naik,&rdquo; tuturnya.<br /><br /><span class="il">Bahlil</span>&nbsp;juga sempat menyinggung realisasi investasi yang selalu naik tiap tahun. Pada 2022 misalnya, realisasi investasi sudah mencapai Rp 1.207,2 triliun. Angka tersebut berada di atas target Jokowi sebesar Rp 1.200 triliun. Capaian ini juga disebutnya naik 34 persen dari realisasi di tahun sebelumnya, yakni Rp 901 triliun.<br /><br />&ldquo;Tapi mohon maaf pak, kami mohon kebijaksanaan bapak agar di saat saya setelah jadi menteri investasi di periode bapak tidak ada lagi beban yang saya tinggalkan untuk para yang di depan saja pak. Karena bagi kami, pak, yang bapak ajarkan adalah pemimpin yang baik adalah yang mampu memperjuangkan anggota dan bawahannya,&rdquo; rayunya.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013545807/usai-diperiksa-kpk-terkait-dugaan-korupsi-bansos-rudy-tanoe-pilih-bungkam">Usai Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Bansos, Rudy Tanoe Pilih Bungkam</a></strong><br /><br />Jokowi pun menanggapi hal tersebut dengan senyuman. Ia lantas mengatakan, jika hal tersebut sudah diurus. Namun, Presiden mengaku tak senang atas permintaan&nbsp;tersebut karena kerap dilakukan secara terbuka. (*) <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gA gt acV">&nbsp;</div>

permintaan kenaikan tukin ini disampaikan Bahlil pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat koordinasi nasional (rakornas) investasi

Bahlil Minta Tambahan Tukin, MenPANRB Janji Akan Kaji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/26/WhatsApp-Image-2023-07-26-at-084615-2864745857.jpg" alt="Sebanyak 1.476 guru PPPK Pemkot Surabaya menerima SK pengangkatan." width="100%">
<figcaption>Sebanyak 1.476 guru PPPK Pemkot Surabaya menerima SK pengangkatan.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah menargetkan pada akhir 2024 akan menuntaskan rekrutmen 1 juta guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas saat bertemu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim, pada Senin (27/11) hari ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri PANRB mengatakan, target 1 juta guru PPPK adalah wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM. Di mana pendidikan menjadi salah satu kuncinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Hari ini saya bertemu dengan Mas Nadiem untuk mendetilkan terkait hal tersebut. Alhamdulillah, kami optimistis tahun 2024 target 1 juta guru PPPK bisa beres karena sekarang progresnya signifikan,&rdquo; ujar Anas di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (27/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/humaniora/013292082/simak-doa-hajat-agar-dimudahkan-dalam-menghadapi-tes-seleksi-cpns-dan-pppk-2023">Simak Doa Hajat Agar Dimudahkan dalam Menghadapi Tes Seleksi CPNS dan PPPK 2023</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anas mengatakan, pemenuhan tenaga guru di antaranya melalui program rekrutmen 1 juta guru PPPK adalah atensi Presiden Joko Widodo. Rekrutmen 1 juta guru PPPK tersebut berasal dari tenaga guru non-ASN (honorer) dan THK-II yang selama ini telah mengabdi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013296908/pemprov-sulsel-janji-segera-bayarkan-gaji-pppk">Pemprov Sulsel Janji Segera Bayarkan Gaji PPPK </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, target tersebut ditetapkan lantaran pada tahun 20245 mendatang, negara ini akan masuk menjadi empat besar ekonomi dunia sehingga membutuhkan SDM unggul, dan bapak/ibu guru berperan sangat signifikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Mudah-mudahan pertemuan dengan Mas Nadiem ini akan menjadi formula yang baik, dan kita akan terus menyisir dan memastikan tidak ada yang tertinggal agar target pemenuhan kebutuhan 1 juta guru PPPK dapat terpenuhi,&rdquo; tambah Anas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengatakan, kolaborasi dengan Kementerian PANRB merupakan langkah untuk mengakselerasi pemenuhan 1 juta guru PPPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini memang menjadi komitmen pemerintah untuk melaksanakannya dan Pak Menteri PANRB sangat support secara cepat sehingga kami yakin ini bisa terpenuhi,&rdquo; jelas Nadiem.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, selama beberapa tahun terakhir, rekrutmen guru PPPK terus berlangsung. Pada 2021 dan 2022 terdapat sekitar 544.000 guru PPPK yang berasal dari guru honorer dan THK-II.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dan hingga rekrutmen 2023 diprediksi akan tercapai sekitar 840.000 guru PPPK. Adapun kekurangannya akan dipenuhi pada 2024. Bahkan nantinya secara total dapat terproses lebih dari 1 juta guru PPPK.</div>

target 1 juta guru PPPK adalah wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM. Di mana pendidikan menjadi salah satu kuncinya.

Kabar Gembira, Pemerintah Targetkan Rekrut 1 Juta Guru PPPK Pada 2024

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/17/azwar-anas-di-bali-510805598.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas saat mengecek pelaksanaan SKD untuk formasi di lingkungan Kejaksaan Agung di BKN Kantor Regional Bali, (17/11)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas saat mengecek pelaksanaan SKD untuk formasi di lingkungan Kejaksaan Agung di BKN Kantor Regional Bali, (17/11)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengecek pelaksanaan seleksi kompetensi dasar (SKD) untuk formasi di lingkungan Kejaksaan Agung di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional Bali, Jumat (17/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013296743/elite-pdip-ungkap-mahfud-md-bakal-pimpin-doa-bersama-tokoh-madura-sikapi-situasi-nasional">Elite PDIP Ungkap Mahfud MD Bakal Pimpin Doa Bersama Tokoh Madura Sikapi Situasi Nasional</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anas memastikan semua tahapan tes berjalan transparan dan akuntabel. Masyarakat jangan percaya bila ada orang/lembaga yang mengaku dapat membantu meloloskan seleksi CASN.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tesnya online, Computer Assisted Test (CAT), nilai langsung keluar, live score, tanpa jeda sehingga tidak bisa diintervensi siapapun, bahkan itu ditampilkan live di Youtube. Prosesnya juga kita tambahi pakai face recognition, sehingga tak ada lagi joki tes," jelas Anas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Didampingi Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto dan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali R. Narendra Jatna. Anas memaparkan, tahun ini pemerintah membuka formasi yang sangat besar di lingkungan Kejaksaan, yaitu mencapai 7.846 CPNS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Formasi di Kejaksaan ada sekitar 7.800, sedangkan jumlah pelamarnya mencapai lebih dari 173.000. Artinya ini sangat kompetitif. Semoga semua lancar dan nantinya melahirkan talenta unggul untuk mendukung kerja-kerja Kejaksaan,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan titik lokasi pelaksanaan seleksi CASN 2023 kini mencapai 365 tempat, di antaranya di BKN, politeknik kesehatan di sejumlah kota, lokasi mandiri instansi, serta luar negeri.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, secara jumlah titik lokasi pada tahun ini terjadi peningkatan ratusan persen dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya sebanyak 105 titik lokasi. &ldquo;Penambahan titik lokasi diharapkan membuat peserta tidak terlalu jauh dalam mengakses tempat tes,&rdquo; ujar Haryomo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013296719/pengungsi-rohingya-kembali-masuk-ke-wilayah-aceh-warga-dan-pemerintah-tolak-karena-hal-ini">Pengungsi Rohingya Kembali Masuk ke Wilayah Aceh, Warga dan Pemerintah Tolak karena Hal Ini</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, pada tahun ini, pemerintah telah menetapkan sebanyak 572.496 formasi ASN, dengan rincian di 72 instansi pemerintah pusat sebanyak 78.862 ASN, dan di pemerintah daerah 493.634 ASN. <strong>(*)</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengecek pelaksanaan SKD untuk formasi di lingkungan Kejaksaan Agung di Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Menpan RB Abdullah Azwar Anas

Berita Terkini

Menpan RB Abdullah Azwar Anas Sebut Seleksi PPPK Selesaikan Upaya Penataan Tenaga Non-ASN

Menpan RB Abdullah Azwar Anas Sebut Kepindahan ASN ke IKN Tunggu Infrastruktur Digital Selesai

Menpan RB Ungkapkan Tunjangan Pionir PNS yang Pindah ke IKN segera Diumumkan usai Ratas Pekan Depan

Tunjangan Pionir PNS yang Pindah ke IKN Hampir Selesai, Menteri PANRB: Tunggu Persetujuan Presiden Jokowi

MenPAN-RB Pastikan Honorer dan Perangkat Desa Tak Dapat THR

Pemerintah Janji PNS di Daerah 3T Bakal Dapat Insentif dan Cepat Naik Pangkat

Jokowi Tunjuk Azwar Anas Jadi Menkumham Gantikan Yasonna Laoly

Bahlil Minta Tambahan Tukin, MenPANRB Janji Akan Kaji

Kabar Gembira, Pemerintah Targetkan Rekrut 1 Juta Guru PPPK Pada 2024

Cek Seleksi ASN Kejaksaan di Bali, Menteri PANRB Pastikan Tidak Ada Joki dan Hasil Tes Tayang di YouTube

Download Aplikasi JawaPos.com