<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/06/Menteri-Hukum-Supratman-Andi-Agtas-2JPG-1209615626.jpg" alt="Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, merespons viralnya di media sosial seorang perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) bernama Kezia Syifa yang disebut-sebut bergabung menjadi anggota Army National Guard Amerika Serikat (AS). Supratman menegaskan, informasi tersebut perlu diverifikasi kebenarannya. Ia menyatakan, pemerintah tidak bisa mengambil kesimpulan sebelum memastikan status dan keterlibatan yang bersangkutan secara faktual. &ldquo;Itu harus diverifikasi terlebih dahulu, kebenarannya,&rdquo; kata Supratman kepada wartawan, Kamis (22/1). Ia menegaskan, secara prinsip setiap WNI dilarang bergabung dengan kesatuan militer negara asing tanpa izin resmi dari Presiden. &ldquo;Prinsipnya setiap WNI tidak boleh bergabung dengan kesatuan tentara asing kecuali atas izin Presiden,&rdquo; ujarnya. Lebih lanjut, Supratman menyebut konsekuensi hukum akan berlaku secara otomatis, jika benar Kezia Syifa bergabung menjadi tentara asing tanpa mendapatkan izin dari Presiden. &ldquo;Kalau bergabung tidak dengan izin Presiden maka kewarganegaraan WNI yang bersangkutan otomatis hilang,&rdquo; tegas Supratman. Pemerintah, kata dia, akan menelusuri dugaan keterlibatan Kezia Syifa dalam struktur militer Amerika Serikat sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Menurutnya, verifikasi diperlukan agar penegakan hukum dilakukan secara objektif. "Setelah didapatkan bukti-bukti bahwa benar WNI tersebut terlibat, maka bisa ditindaklanjuti oleh Kementerian Imigrasi untuk pencabutan dokumen perjalanan, termasuk paspor yang bersangkutan," imbuhnya. Sebagaimana diketahui, media sosial dihebohkan oleh beredarnya video seorang perempuan muda yang disebut sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) mengenakan seragam militer Amerika Serikat (AS). Perempuan tersebut tampak berhijab dan berpose menggunakan atribut Army National Guard. Viralnya video tersebut kemudian memantik diskursus publik terkait aturan kewarganegaraan Indonesia, khususnya ketentuan yang melarang WNI bergabung dengan tentara asing tanpa izin resmi dari Presiden RI. &nbsp;

Menkum jelaskan konsekuensi WNI bergabung tentara asing tanpa izin Presiden. Viral Kezia Syifa jadi tentara AS.

Viral Kezia Syifa jadi Tentara AS, Menkum: Kalau Tidak Izin Presiden Otomatis Hilang Kewarganegaraannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Abdul-Fickar-Fadjar-Hendra-Eka.jpg" alt="Abdul Fickar Hadjar. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Abdul Fickar Hadjar. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pernyataan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU/XXIII/2025 tidak berlaku surut, bagi anggota Kepolisian yang sudah menduduki jabatan sipil, viral di media sosial. Putusan itu ditafsirkan berlaku bagi Polisi yang baru akan menduduki jabatan sipil. Pakar hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengamini bahwa putusan MK memang tidak berlaku surut. Namun, ia menegaskan bahwa Anggota Kepolisian yang menduduki jabatan sipil tetap harus pensiun atau mundur dan kembali ke institusi Polri. "Itu tafsir kacau, bahwa putusan MK tidak berlaku surut ya betul, tetapi amar putusan yang menyatakan bahwa polisi yang ditempatkan di luar tupoksinya berdasarkan UU Kepolisian tetap harus memilih pensiun atau melepas jabatan dan kembali ke kepolisian," kata Fickar saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (21/11). Fickar menjelaskan, setiap Anggota Kepolisian yang menduduki jabatan di kementerian dan lembaga seharusnya mundur atau pensiun, sebagaimana putusan MK. Ia menegaskan, putusan MK itu seharusnya juga berlaku bagi Polisi yang saat ini menduduki jabatan sipil. Sehingga tidak hanya berlaku ke depan, bagi polisi yang akan menduduki jabatan sipil di kementerian/lembaga. "Ya, selama statusnya masih polisi maka harus mundur dari jabatan atau pensiun. Jadi tidak relevan itu berlaku surut atau tidak," tegasnya. Sebelumnya, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan anggota kepolisian tidak boleh menduduki jabatan sipil, tidak berlaku surut. Sehingga, ia menekankan kepolisian yang saat ini menduduki jabatan sipil tidak perlu kembali menarik anggotanya ke Korps Bhayangkara. "Putusan MK itu wajib kita jalankan, tetapi itu tidak berlaku surut. Artinya bagi semua pejabat Polri yang sudah terlanjur menjabat, tidak wajib untuk mengundurkan diri untuk saat ini," ujar Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11). Namun, ia tidak mempermasalahkan jika Polri menarik anggotanya yang saat ini menduduki jabatan sipil di kementerian dan lembaga. "Kecuali atas dasar kesadaran Polri untuk menarik anggotanya dari kementerian," ucapnya. Politikus Partai Gerindra itu mengamini bahwa putusan MK nomor 114/PUU-XXIII/2025 bersifat final dan mengikat. Ia menekankan, putusan itu berlaku bagi anggota polisi yang akan menduduki jabatan sipil ke depan. "Tidak berlaku dalam pengertian, bagi mereka yang akan diusulkan menduduki jabatan berikutnya, ke jabatan sipil," pungkasnya. Sebagaimana diketahui, MK mengabulkan seluruh permohonan uji materi terhadap UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Putusan itu dibacakan dalam sidang yang digelar di Jakarta, Kamis (13/11). Salah satu poin pentingnya adalah pembatalan ketentuan pengecualian yang sebelumnya memungkinkan polisi aktif menduduki jabatan di luar institusi Polri. Dalam Pasal 28 ayat (3) UU Polri disebutkan bahwa anggota kepolisian dapat menempati jabatan di luar Polri setelah mengundurkan diri atau pensiun. Namun, pada bagian penjelasan pasal tersebut terdapat frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri", yang selama ini dijadikan dasar untuk menempatkan anggota Polri aktif pada jabatan sipil. MK kemudian menyatakan frasa itu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

Menkum Supratman menjelaskan putusan MK tidak berlaku surut, pakar hukum menegaskan polisi harus mundur dari jabatan sipil.

Menkum Supratman Sebut Putusan MK Tak Berlaku Surut, Pakar: Tafsir Kacau, Polisi Harus Tetap Pensiun dan Kembali ke Institusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/08/supratman-andi-unpad-1986275838.jpg" alt="Menteri Supratman Andi Agtas. (Abdul Rahman/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Supratman Andi Agtas. (Abdul Rahman/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa putusan Mahkamah Kontitusi (MK) yang memerintahkan anggota kepolisian tidak boleh menduduki jabatan sipil, tidak berlaku surut. Sehingga, ia menekankan kepolisian yang saat ini menduduki jabatan sipil tidak perlu kembali menarik anggotanya ke Korps Bhayangkara. "Putusan MK itu wajib kita jalankan, tetapi itu tidak berlaku surut. Artinya bagi semua pejabat Polri yang sudah terlanjur menjabat, tidak wajib untuk mengundurkan diri untuk saat ini," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11). Namun, ia tidak mempermasalahkan jika Polri menarik anggotanya yang saat ini menduduki jabatan sipil di kementerian dan lembaga. "Kecuali atas dasar kesadaran Polri untuk menarik anggotanya dari kementerian," ucapnya. Politikus Partai Gerindra itu mengamini bahwa putusan MK nomor 114/PUU-XXIII/2025 bersifat final dan mengikat. Ia menekankan, putusan itu berlaku bagi anggota polisi yang akan menduduki jabatan sipil ke depan. "Tidak berlaku dalam pengertian, bagi mereka yang akan diusulkan menduduki jabatan berikutnya, ke jabatan sipil," tegasnya. Meski demikian, ia mengakui bahwa putusan MK tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan masukan terhadap Komisi Percepatan Reformasi Polri. Hal itu akan menjadi pembahasan, terkait kementerian dan lembaga mana saja yang memiliki keterkaitan erat dengan tugas kepolisian. "Sebagai tim Reformasi Polri nanti kita akan bicarakan, menyangkut terkait kementerian mana yang sebenarnya punya keterkaitan dengan tugas fungsi pokok kepolisian, di luar seperti yang ada sekarang. Kalau kayak BNN, BNPT, Kementerian Hukum, atau semua direktorat-direktorat di kementerian yang memiliki Direktorat Penegakan Hukum. Nah nanti di undang-undang kepolisian akan diatur secara limitatif di dalam batang tubuh undang-undang," pungkasnya.

Menteri Hukum (Menkum) menyatakan putusan MK yang memerintahkan anggota kepolisian tidak boleh menduduki jabatan sipil tidak berlaku surut

Menteri Hukum Supratman Sebut Putusan MK Tak Berlaku Bagi Polisi yang saat Ini Duduki Jabatan Sipil

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:r2q:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/29/IMG-20250129-WA0035-2843975838.jpg" alt="Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas (tengah baju putih) saat konferensi pers di di Gedung Kemenkum, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas (tengah baju putih) saat konferensi pers di di Gedung Kemenkum, Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, menyatakan pengesahan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) mementingkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Ia membantah, RKUHAP yang baru saja disahkan DPR RI menjadi Undang-Undang menghadirkan kesewenang-wenangan terhadap masyarakat. "Secara umum bahwa KUHAP kali ini, yang pertama adalah mementingkan perlindungan hak asasi manusia, yang kedua soal restoratif justice, yang ketiga memberi kepastian terhadap dan perluasan untuk objek pra-peradilan," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11). "Nah, ketiga hal itu menghilangkan kesewenang-wenangan yang mungkin dulu pernah terjadi, dan itu sangat baik buat masyarakat," sambungnya. Supratman memastikan, KUHAP baru tetap mengatur aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa penyitaan hingga penyadapan harus melalui pengadilan. Ia membantah KUHAP baru memberikan kesewenang-wenangan terhadap aparat. "Semua yang namanya upaya paksa kan tetap harus lewat pengadilan, kecuali ada kondisi-kondisi tertentu," tegasnya. Meski demikian, ia tak menampik terdapat usulan untuk membuat aturan secara khusus terkait Undang-Undang Penyadapan. Bahkan, hal itu juga telah diperintah dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK). "Jadi bukan hanya Komisi III dan Pemerintah. MK memerintahkan khusus penyadapan dibuat Undang-Undang tersendiri," imbuhnya. Sebelumnya, DPR RI secara resmi mengesahkan RKUHAP menjadi Undang-Undang. Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna ke-8 masa persidangan II tahun sidang 2025&ndash;2026, yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/11). Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, Adies Kadir, dan Saan Mustopa. Dalam forum tersebut, pimpinan DPR meminta persetujuan seluruh anggota Dewan terkait pengesahan RKUHAP. &ldquo;Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?&rdquo; tanya Puan kepada para anggota dewan. &ldquo;Setuju,&rdquo; jawab para anggota dewan. </div> </div> </div> </div>

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, menyatakan pengesahan RKUHAP mementingkan perlindungan HAM

Menkum Supratman Klaim KUHAP Baru Mampu Berikan Perlindungan HAM, Bantah Beri Kesewenangan Aparat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/10/Screen-Shot-2025-10-10-at-112940-2762594078.png" alt="Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyerahkan secara langsung Surat Keputusan (SK) kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) periode 2025-2030. (Ridwan/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyerahkan secara langsung Surat Keputusan (SK) kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) periode 2025-2030. (Ridwan/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyerahkan secara langsung Surat Keputusan (SK) kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) periode 2025-2030. Penyerahan itu diterima oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PSI Raja Juli Antoni di kantor Kementerian Hukum (Kemenkum), Jakarta, Jumat (10/10). "Hari ini saya menyerahkan surat keputusan Menteri Hukum, baik menyangkut soal anggaran dasar partai, kepengurusan kepada sekjen Partai Solidaritas Indonesia. Saya baru menerima mendiskusinya kemarin, hari ini sudah selesai," kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas saat menyerahkan SK kepengurusan PSI periode 2025-2030. Supratman menjelaskan, SK kepengurusan PSI ditandatangani pada Kamis malam (9/10). Menurutnya, pengesahan SK PSI itu untuk memberikan kepastian hukum dalam menjalankan roda kepengurusan partai. "Karena itu, sekali lagi ini bagian dari transformasi yang kami lakukan dalam rangka pelayanan kepada semua pemangku kepentingan yang berkepentingan di Kementerian Hukum untuk mendapatkan layanan kepastian, termasuk di dalamnya adalah Partai Solidaritas Indonesia," ucap Supratman. Supratman mengklaim dirinya hanya mengetahui susun pengurus PSI dengan Ketua Umum Kaesang Pangarep dan Sekjen Raja Juli Antoni. Ia menegaskan, tidak mengetahui apakah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) masuk ke dalam susuna pengurus DPP PSI. Pasalnya, Ketua Dewan Pembina PSI yang disebut-sebut inisial J sampai saat ini belum mau dibongkar oleh PSI. "Saya mohon maaf, saya cepat-cepat buru-buru tandatangannya. Jadi nggak hafal satu-satu, yang saya hafal Pak Kaesang (Ketua Umum), sama Pak Sekjen (Raja Juli Antoni. Yang lain nanti silakan tanyakan kepada Pak Sekjen," tegasnya. Dalam kesempatan yang sama, Sekjen DPP PSI Raja Juli Antoni, menyampaikan terima kasih atas pengesahan SK dari Kemenkum. Ia mengapresiasi pelayanan birokrasi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan baik. "Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya Pak Menteri. Karena kami merasa sangat dilayani, bahkan tidak hanya dilayani, dilayani dengan super cepat sekali," ujar Raja Juli. "Jadi kalau Pak Prabowo sudah menjanji layanan hukum yang baik, terutama dengan sistem digitalisasi, saya kira Kementerian Hukum adalah salah satu contoh terbaik di Indonesia ini," sambungnya. Pria yang menjabat sebagai Menteri Kehutanan (Menhut) itu menyampaikan, pihaknya baru menyerahkan SK kepengurusan PSI secara dari daring, pada Kamis (9/10) kemarin. Namun, pada malam hari mendapat kabar bahwa SK kepengurusan PSI sudah disahkan. "Kami baru memasukkan kemarin dengan sistem OSS secara online, kemudian ternyata malam hari sudah telepon, malam hari kemarin sudah berkomunikasi, pagi hari ini kami sudah terima SK, kepengurusan AD/ART dan sebagainya. Jadi kami ingin mengucapkan terima kasih atas kerja yang sangat baik, sangat super cepat ini," pungkasnya. Sebelumnya, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep melantik pengurus DPP PSI periode 2025-2030, di Jakarta, Jumat (26/9). Kaesang berpesan agar jajaran pengurus PSI bekerja dengan serius untuk kemajuan partai dan masyarakat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/016625926/resmi-gabung-psi-eks-waketum-partai-nasdem-ahmad-ali-duduk-bersebelahan-dengan-kaesang">Resmi Gabung PSI, Eks Waketum Partai NasDem Ahmad Ali Duduk Bersebelahan dengan Kaesang</a> Berikut merupakan sejumlah daftar pengurus DPP PSI 2025-2030: Dewan Pembina Ketua: Bapak J Sekretaris: Grace Natalie Anggota: Kaesang Pangarep Raja Juli Kristian Widodo Mahkamah Partai Ketua: Nasrullah Sekretaris: Agus Anggota: Anthony Winza Ketua Umum: Kaesang Pangarep Ketua Harian: Ahmad Ali Wakil Ketua Umum: Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka Wakil Ketua Umum: Ronald Aristone Sinaga Wakil Ketua Umum: Andi Budiman Wakil Ketua Umum: Endang Tirtana Wakil Ketua Umum: Aan rochyanti Ketua Bidang Politik: Bestari Barus Ketua Bidang Industri Kreatif: Rony Imanuel

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyerahkan secara langsung Surat Keputusan (SK) kepengurusan PSI periode 2025-2030.

Menteri Hukum Sahkan SK Kepengurusan PSI 2025-2030, Sosok J Masih jadi Misteri

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/06/Screen-Shot-2025-10-06-at-164111-2631571507.png" alt="Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memediasi konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) antara kubu Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto di kantor Kemenkum, Jakarta, Senin (6/10). (Isimewa)." width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memediasi konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) antara kubu Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto di kantor Kemenkum, Jakarta, Senin (6/10). (Isimewa).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas memediasi konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP, antara kubu Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya dualisme kepemimpinan PPP yang berkepanjangan, setelah Muktamar X di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (27/9). Supratman menjelaskan, pihaknya telah menerima surat dari PPP yang berisi pemberitahuan tentang perubahan susunan kepengurusan hasil diskusi internal antara dua kubu yang sebelumnya sempat berselisih.&nbsp; Menindaklanjuti hal tersebut, Kemenkumham resmi menerbitkan surat keputusan (SK) mengenai struktur kepengurusan PPP hasil kesepakatan.&nbsp; &ldquo;Hari ini saya mengeluarkan surat keputusan Menteri Hukum yang baru, dimana Pak Haji Muhamad Mardiono tetap menjadi Ketua Umum PPP, kemudian Pak Agus menjadi Wakil Ketua Umum, kemudian Pak Gus Taj Yasin menjadi Sekretaris Jenderal dan Fauzan menjadi Bendahara Umum," kata Supratman di kantor Kemenkum, Jakarta, Senin (6/10). Supratman berharap, keputusan ini dapat membawa suasana sejuk di internal partai dan mengakhiri ketegangan yang sempat mencuat.&nbsp; &ldquo;Mudah-mudahan dengan keluar SK yang baru ini ada kesejukan kembali kepada keluarga besar PPP,&rdquo; ujar Supratman. Ia juga meminta pengurus PPP yang baru segera melengkapi susunan kepengurusan secara penuh, agar proses administrasi di Kemenkum dapat diselesaikan tanpa hambatan.&nbsp; &ldquo;Kami dari Kementerian Hukum berharap mudah-mudahan nanti sesegera mungkin untuk bisa melengkapi susunan kepengurusan yang lengkap, dan Kementerian Hukum siap untuk segera mungkin menerbitkan SK yang baru juga,&rdquo; tegasnya. Dalam kesempatan tersebut, Supratman juga mengingatkan pentingnya soliditas internal PPP menjelang agenda politik nasional ke depan. Ia menilai, partai dengan sejarah panjang seperti PPP memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi dan stabilitas politik nasional. Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa PPP di bawah kepengurusan baru akan segera menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) sebagai langkah konsolidasi.&nbsp; &ldquo;Saya sampaikan bahwa PPP akan segera menyelenggarakan Mukernas dan itu akan dilakukan oleh pengurus yang baru hari ini. Waktunya nanti kami serahkan sepenuhnya, tetapi saya bermohon untuk bisa dalam segera mungkin itu bisa dilakukan,&rdquo; pungkasnya. </div>

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas memediasi konflik internal PPP , antara kubu Muhamad Mardiono dan Agus  Supratman

Tak Ingin Polemik Dualisme PPP Berkepanjangan, Menkum Tegaskan Mardiono Ketua Umum dan Taj Yasin Sekjen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/21/New-Project-9-871562513.jpg" alt="Eks Marinir yang bergabung di militer Rusia Satria Arta Kumbara. (TikTok @zsorm689)" width="100%">
<figcaption>Eks Marinir yang bergabung di militer Rusia Satria Arta Kumbara. (TikTok @zsorm689)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa Satria Arta Kumbara, eks prajurit Marinir TNI AL yang mengaku bergabung menjadi tentara Rusia, otomatis telah kehilangan status kewarganegaraan Indonesia jika terbukti bergabung dalam militer negara lain. &ldquo;Saya tegaskan, jika seorang WNI menjadi tentara di negara asing maka secara otomatis yang bersangkutan akan kehilangan kewarganegaraan. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 23 huruf d dan e,&rdquo; kata Supratman kepada wartawan, Rabu (23/7). Merujuk Pasal 23 huruf (d) menyatakan bahwa WNI kehilangan kewarganegaraan jika masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. Sedangkan huruf (e) menyebutkan bahwa WNI juga kehilangan kewarganegaraan jika secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia hanya dapat dijabat oleh WNI. Hal ini juga merujuk pada Pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI. &ldquo;Rekan-rekan bisa membaca detil isi aturan ini, karena semuanya sudah sangat jelas,&rdquo; lanjutnya. Terkait kasus Satria Arta Kumbara, Supratman menegaskan tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan secara administratif yang dilakukan oleh negara. Karena jika terbukti menjadi tentara asing, maka kewarganegaraan Satria hilang secara otomatis karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. &ldquo;Jadi saya pertegas, tidak ada pencabutan oleh negara. Kehilangan status WNI itu otomatis, jika terbukti menjadi tentara asing tanpa izin Presiden,&rdquo; ucap Supratman. Pernyataan ini disampaikan setelah nama Satria Arta Kumbara kembali menjadi perbincangan publik. Sebab, muncul video pernyataannya yang mengungkapkan penyesalan karena bergabung dengan tentara asing. Satria Arta Kumbara bahkan menyampaikan keinginan untuk kembali menjadi WNI. Meski begitu, Supratman menuturkan hingga saat ini Kemenkum belum menerima laporan resmi, baik dari individu bersangkutan maupun perwakilan RI di luar negeri, yang menyatakan status Satria Arta Kumbara sebagai tentara negara asing. &ldquo;Jika memang yang bersangkutan terbukti menjadi tentara asing, maka untuk kembali menjadi WNI, dia harus menempuh jalur permohonan pewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum, sesuai ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2006 dan PP Nomor 2 Tahun 2007. Proses ini dikenal sebagai naturalisasi murni,&rdquo; pungkasnya.

Pasal 23 huruf (d) UU Kewarganegaraan menyatakan bahwa WNI kehilangan kewarganegaraan jika masuk dinas tentara asing tanpa izin Presiden.