<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/05/Konferensi-Pers-Menteri-Hukum-Terkait-Pemberlakuan-UU-KUHP-KUHAP-dan-UU-Penyesuaian-Pidana-Baru-5JPG-2633815135.jpg" alt="Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bersama Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej dan pejabat lainnya memberikan keterangan dalam konferensi pers terkait pemberlakuan UU KUHP, UU KUHAP, dan UU Penyesuaian Pidana yang baru di Gedung Sekretariat Jen" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bersama Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej dan pejabat lainnya memberikan keterangan dalam konferensi pers terkait pemberlakuan UU KUHP, UU KUHAP, dan UU Penyesuaian Pidana yang baru di Gedung Sekretariat Jen</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pemerintah menjamin ketentuan penghinaan terhadap penguasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berpendapat. Pasal 218 dan Pasal 240 KUHP dalam baru yang mulai berlaku pada Januari 2026 justru dirumuskan secara ketat dan hanya dapat diproses melalui mekanisme delik aduan. Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menjelaskan, rumusan kedua pasal tersebut merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2006. Dalam putusan itu, MK membatalkan Pasal 134, 136, dan 137 KUHP lama, sekaligus menegaskan bahwa penghinaan terhadap penguasa tidak boleh menjadi delik biasa. &ldquo;Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah bersama DPR membentuk pasal penghinaan terhadap lembaga negara yang bersifat terbatas dan merupakan delik aduan,&rdquo; kata Supratman dalam konferensi pers di kantor Kemenkum, Jakarta, Senin (5/1). Ia menjelaskan, objek delik aduan dalam pasal ini dibatasi secara ketat hanya pada lembaga negara utama. Yakni Presiden dan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, proses hukum hanya dapat berjalan apabila terdapat pengaduan resmi dari masing-masing pihak tersebut. &ldquo;Pengaduan hanya dapat dilakukan secara langsung oleh pimpinan lembaga yang bersangkutan,&rdquo; tegas Supratman. Menurutnya, pengaturan ini penting sebagai upaya melindungi harkat dan martabat negara. Ia menegaskan, hampir seluruh negara di dunia memiliki regulasi serupa untuk menjaga kehormatan kepala negara dan pimpinan lembaga tinggi negara. Presiden dan Wakil Presiden, lanjut Supratman, merupakan personifikasi negara. Oleh karena itu, perlindungan terhadap keduanya tidak dapat dilepaskan dari perlindungan terhadap negara itu sendiri. Selain itu, ketentuan tersebut juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial untuk mencegah konflik horizontal akibat penghinaan yang melampaui batas. Meski demikian, pemerintah memastikan kebebasan berekspresi tetap dijamin. Supratman menegaskan adanya perbedaan yang jelas antara kritik dan penghinaan. &ldquo;Yang dilarang adalah penistaan dan fitnah. Kritik, termasuk yang disampaikan melalui unjuk rasa, tetap diperbolehkan,&rdquo; imbuhnya. Senada, Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej menyampaikan, KUHP baru memberikan batasan yang jauh lebih spesifik dibandingkan aturan sebelumnya. &ldquo;Dalam KUHP lama, penghinaan terhadap Ketua Pengadilan Negeri atau Kapolres bisa terjerat. Namun, di KUHP baru, objeknya dipersempit hanya pada lembaga negara tertentu dan wajib melalui mekanisme delik aduan,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

KUHP baru batasi pasal penghinaan pejabat dan pemerintah lembaga bersifat delik aduan, wajib ada laporan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara.

Menkum Supratman: Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Baru Bersifat Delik Aduan, Berlaku Bila Presiden Melapor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/12/PknOj9hWn2rZPkUHoE9jSJcBPcOobEHfWRH8aqCm-2710738782.jpg" alt="Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meresmikan Posbankum di Kelurahan Gayungan, Kota Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meresmikan Posbankum di Kelurahan Gayungan, Kota Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Pemerintah terus berupaya untuk memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat hingga tingkat paling bawah. Salah satunya dengan mendirikan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di desa dan kelurahan.&nbsp; Di Jawa Timur, ada 8.494 Posbakum, menjadikan provinsi ini memiliki Pos Bantuan Hukum terbanyak di Indonesia, setelah Provinsi Jawa Tengah. Hal itu disampaikan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.&nbsp; "Kunjungan ini dalam rangka meresmikan pendirian 100 persen Posbankum di Jatim. Ini adalah provinsi dengan jumlah pos bantu (terbanyak) setelah Jawa Tengah,&rdquo; tutur&nbsp;Supratman Andi Agtas setelah meresmikan Posbankum di Gayungan, Surabaya, Jumat (12/12). Menurut dia, Jawa Timur bukan hanya berhasil memenuhi target pendirian Posbankum secara kuantitatif, tetapi juga menunjukkan bagaimana praktik penyelesaian masalah hukum yang patut dicontoh. &ldquo;Saya melihat satu penyelesaian kasus yang luar biasa di kelurahan ini. Ada persoalan sensitif terkait kerukunan antarumat beragama, dan masyarakat berhasil menyelesaikannya secara damai,&rdquo; imbuh Supratman Andi Agtas. Secara khusus, Menkum Supratman menyoroti penyelesaian kasus sensitif terkait rumah ibadah di Kelurahan Gayungan, Surabaya, di mana warga Muslim dan jemaat Kristiani, sepakat untuk menyelesaikan secara damai.&nbsp; &ldquo;Ada 1 kasus isunya sensitif tentang kerukunan umat beragama bisa terwujud. Ini mengingatkan penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta demi persatuan bangsa. Semangat itu hidup kembali di Surabaya,&rdquo; ucap Menkum Supratman. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Haris Sukanto mengatakan, Jatim adalah provinsi dengan cakupan wilayah besar dan kondisi geografis yang menantang. "Jawa Timur memiliki luas wilayah mencapai 48.033 km&sup2; dengan 512 pulau dan 3 pulau terluar. Secara administratif terbagi menjadi 9 kota dan 29 kabupaten, 777 kelurahan, dan 7.717 desa,&rdquo; beber Haris. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program Posbankum. Tantangan selanjutnya adalah keberagaman budaya di Jawa Timur dan memastikan layanan hukum benar-benar berjalan optimal.&nbsp; &ldquo;Karakteristik masyarakat kami begitu beragam, setidaknya ada 6 suku besar, di antaranya Jawa, Madura, Osing, Tengger, Bawean, dan Samin. Belum lagi sub-etnis serta komunitas etnis lain seperti Tionghoa dan Arab,&rdquo; tambah Haris. Saat ini, lanjut Haris, Jawa Timur memiliki 16.988 paralegal posbankum. &nbsp;Dari jumlah tersebut, 229 paralegal sudah mendapatkan pelatihan paralegal dari pelatihan paralegal serentak Angkatan I dan Angkatan II 2025.&nbsp; "Kami akan terus meningkatkan kapasitas mereka. Kami memastikan tidak ada lagi wilayah administratif setingkat desa atau kelurahan yang tidak memiliki akses bantuan hukum dasar," tandas Haris.

Pemerintah mendirikan 8.494 Pos Bantuan Hukum di Jawa Timur untuk memperluas akses hukum bagi masyarakat

Akses Bantuan Hukum Lebih Merata, Jawa Timur Punya 8.492 Posbakum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/01/85gyNCvYtCfeOHCIPXpLeZ3tZOWEpZtfrEri75n6-1-2179682004.jpg" alt="Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memberikan keterangan kepada awak media usai menyerahkan Keppres soal Abolisi dan Amnesti, Jumat (1/8). (Febry Ferdian/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memberikan keterangan kepada awak media usai menyerahkan Keppres soal Abolisi dan Amnesti, Jumat (1/8). (Febry Ferdian/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas kembali menegaskan bahwa pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong), adalah bagian upaya Presiden untuk membangun rekonsiliasi nasional. Bukan bentuk intervensi terhadap proses hukum. Hal itu disampaikan Supratman dalam konferensi pers malam ini, Jumat (1/8) usai menyerahkan Keputusan Presiden (Keppres) kepada sejumlah lembaga penegak hukum. Supratman menjelaskan, Keppres terkait pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan juga amnesti kepada 1.178 orang, termasuk Hasto Kristiyanto dan Yulius Paunganan, baru saja diterima dan langsung diserahkan kepada lembaga terkait. &ldquo;Jadi kemarin jumlahnya ada yang saya salah sebutkan ya. Kalau amnesti itu jumlahnya 1.178. Karena ada ketambahan salah satunya adalah Pak Hasto dan yang kedua ada atas nama Yulius. Itu kasus ITE juga,&rdquo; ujar Supratman dalam keterangannya di Kantor Kemenkum, Kuningan, Jakarta.&nbsp; Yulius Paunganan diketahui terjerat kasus penghinaan kepada kepala negara melalui media elektronik. Supratman menjelaskan, inisiatif pemberian amnesti dan abolisi datang dari Presiden sendiri, namun tidak pernah didasarkan pada nama-nama tertentu. &ldquo;Ide tentang amnesti dan abolisi itu dari awal tapi sama sekali tidak pernah membicarakan tentang orang. Dari awal Bapak Presiden memang menginginkan karena beliau selalu berpikir tentang keutuhan NKRI, " ungkap dia.&nbsp; <h2>Rekonsiliasi Nasional jadi Semangat Abolisi dan Amnesti</h2> Menurut dia, semangat utama dari kebijakan ini adalah rekonsiliasi nasional, apalagi Indonesia tengah menyongsong usia ke-80 tahun kemerdekaan dan target besar Indonesia Emas 2045. &ldquo;Presiden punya pertimbangan bagaimana seluruh kekuatan politik itu bisa bersama-sama membangun Republik ini. Maka dibutuhkan kebesaran dan kebersamaan,&rdquo; lanjutnya. Daftar penerima amnesti terdiri dari berbagai kategori. Termasuk pengguna narkotika, penderita gangguan jiwa, pasien paliatif, disabilitas intelektual, dan lansia di atas 70 tahun. Dari total 1.178 orang yang mendapat amnesti, hanya satu yang terkait kasus korupsi, yakni Hasto Kristiyanto. &ldquo;Untuk yang sekarang sekali lagi adalah ini bentuk Presiden ingin ada rekonsiliasi nasional,&rdquo; jelas Supratman. Dia juga menegaskan bahwa Presiden tetap konsisten dalam upaya pemberantasan korupsi, meski memberikan abolisi dan amnesti kepada orang yang divonis bersalah karena melanggar UU Tipikor. &ldquo;Tentu Presiden dalam hal ini untuk kegiatan pemberantasan pidana korupsi sekali lagi tidak akan menurun. Presiden sudah berkali-kali, bukan hanya setelah beliau menjadi presiden. Kami mendampingi beliau sudah sekian lama dan itu tidak pernah berubah, " papar dia.&nbsp; Dia memastikan amnesti dan abolisi diberikan berdasarkan nama yang diminta Presiden. Terkait terdakwa lainnya yang terjerat kasus yang sama dengan Hasto dan Tom Lembong, tidak diberikan keistimewaan serupa.&nbsp; Keppres yang berlaku sejak 1 Agustus ini telah ditindaklanjuti oleh Menteri IMIPAS dan lembaga eksekutor terkait.

Menteri Hukum Supratman Agtas mengungkapkan amnesti untuk Hasto Kristiyanto dan abolisi untuk Tom Lembong jadi upaya rekonsiliasi nasional.

Tegaskan Pemberian Amnesti dan Abolisi Bukan Intervensi Hukum, Menkum Supratman: Presiden Berpikir Tentang Keutuhan NKRI

Menkum Supratman

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Menkum Supratman

Berita Terkini

Menkum Supratman: Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Baru Bersifat Delik Aduan, Berlaku Bila Presiden Melapor

Akses Bantuan Hukum Lebih Merata, Jawa Timur Punya 8.492 Posbakum

Tegaskan Pemberian Amnesti dan Abolisi Bukan Intervensi Hukum, Menkum Supratman: Presiden Berpikir Tentang Keutuhan NKRI

Download Aplikasi JawaPos.com