<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/6720bfe0-5ba1-4e5e-b0da-47f239456f5b.jpg" alt="Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly. Muhammad Zulfikar/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly. Muhammad Zulfikar/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Gangguan ketertiban umum yang belakangan sering dilakukan wisatawan mancanegara (wisman) direspons pemerintah. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna H. Laoly menghentikan sementara kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) untuk 159 negara. Subkoordinator Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Achmad Nur Saleh menjelaskan, Keputusan Menkum HAM Nomor M.HH-GR.01.07 Tahun 2023 itu telah disahkan pada 7 Juni lalu. Sebelumnya, ada 169 negara yang menjadi subjek BVK. Dengan kepmen itu, praktis tinggal 10 negara yang masih berstatus BVK. Yakni, negara-negara ASEAN. Achmad menjelaskan, 169 negara yang mendapat fasilitas BVK sebelumnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016. Hasilnya, kunjungan wisman ke Indonesia melonjak drastis. Indonesia mampu menempati ranking ke-44 dari 117 negara dalam Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) pada 2021. Capaian itu membuat Indonesia mengungguli Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Achmad mengakui, pemberian BVK tersebut berdampak pada aspek-aspek kehidupan bernegara. Mulai ketertiban umum hingga penyebaran penyakit dari negara yang belum dinyatakan bersih atau bebas penyakit tertentu oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). &rsquo;&rsquo;Karena itu, jumlah penerima kebijakan tersebut diatur ulang,&rsquo;&rsquo; terangnya. BVK negara-negara ASEAN, lanjut Achmad, berlaku selama 30 hari dan tidak dapat diperpanjang. Untuk bisa tinggal lebih lama di Indonesia, orang asing bisa memilih jenis izin tinggal keimigrasian lainnya. "Seperti e-VOA (electronic visa on arrival), visa kunjungan, atau visa tinggal terbatas," paparnya. (tyo/c7/bay)

Menkum HAM Yasonna H. Laoly menghentikan sementara kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) untuk 159 negara.

Menkum HAM Yasonna H. Laoly Moratorium Bebas Visa 159 Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Desak-Pengesahan-RUU-TPKS-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual melakukan aksi menuntut pengesahan RUU TPKS di depan kompleks parlemen, Rabu (23/12/2021). Dalam aksinya mereka mendesak DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RU" width="100%">
<figcaption>Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual melakukan aksi menuntut pengesahan RUU TPKS di depan kompleks parlemen, Rabu (23/12/2021). Dalam aksinya mereka mendesak DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RU</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sejak disiapkan pada 2016, pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) berjalan lambat. Banyak tarik-ulur dan perdebatan. Presiden Joko Widodo pun mendorong adanya percepatan pembahasan sehingga RUU tersebut dapat segera disahkan.  ’’Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual perlu menjadi perhatian bersama, utamanya kekerasan seksual pada perempuan,’’ tegas Jokowi kemarin (4/1). Presiden menyatakan mencermati perjalanan RUU TPKS. ”Sejak dalam pembentukan pada 2016, hingga saat ini masih berproses di DPR,’’ lanjutnya.  Untuk itu, presiden memerintah menteri hukum dan hak asasi manusia (Menkum HAM) serta menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) segera berkoordinasi dan berkonsultasi dengan DPR. Jokowi ingin langkah cepat dalam pengesahan RUU tersebut.  Di samping itu, kepala negara telah meminta kepada gugus tugas pemerintah yang menangani RUU TPKS untuk segera menyiapkan daftar inventarisasi masalah (DIM). Dengan demikian, proses pembahasan bersama nanti bisa lebih cepat. Jokowi ingin pembahasan langsung masuk pokok-pokok substansi untuk memberikan kepastian hukum.  "Saya berharap RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini segera disahkan sehingga dapat memberikan perlindungan secara maksimal bagi korban kekerasan seksual di tanah air,” tegasnya.  Terpisah, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS Willy Aditya menyambut baik pernyataan Presiden Jokowi tersebut. Menurut dia, saat ini RUU TPKS sudah berada di tangan pimpinan DPR. Langkah selanjutnya adalah pengesahan di rapat paripurna untuk menetapkan sebagai RUU inisiatif DPR.  "Tim dari DPR siap menyambut tim dari Kemenkum HAM, Kementerian PPPA, maupun gugus tugas pemerintah untuk merumuskan langkah-langkah percepatan terkait hal ini,” kata Willy kemarin.  Legislator asal dapil Jatim XI itu menjelaskan, langkah percepatan dibutuhkan agar proses perumusan menjadi UU tidak memakan waktu terlalu lama. Setelah melalui perdebatan yang cukup alot di level panja, koordinasi Kemenkum HAM dan Kementerian PPPA dengan tim di DPR diharapkan bisa lebih cepat. Mengingat, ada dorongan dari presiden agar langsung masuk ke pokok-pokok substansi untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin perlindungan bagi korban kekerasan seksual.  Terlebih, saat ini terdapat situasi darurat kekerasan seksual. Pemerintah tentu menyadari sehingga apa yang dinyatakan Presiden Jokowi menjadi momentum kemajuan dalam upaya melindungi korban kekerasan seksual. ’’Saya yakin ini pula yang menjadi kesadaran presiden sehingga turun perintah ini kepada para pembantunya,” ungkapnya.

Koordinasi dengan DPR, Jokowi Utus Menkum HAM dan Menteri PPPA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Herman-dan-Yasonna.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry berharap proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ia juga mendukung agar posisi MK makin kuat sebagai pengawal Konstitusi, khususnya dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka.  Hal itu disampaikan oleh Herman selepas pembahasan tingkat I RUU Mahkamah Konstitusi antara Komisi III DPR RI bersama Menkumham, Menpan-RB, dan perwakilan Kemenkeu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (31/8).  "Melalui RUU ini harapannya dapat memperkuat posisi Mahkamah Konstitusi," ujar elite PDIP pria yang akrab disapa HH, Senin (31/8).  Menurut Herman, secara khusus di RUU ini, DPR bersama pemerintah menyetujui agar proses rekrutmen hakim MK di masing-masing lembaga negara, yakni Presiden, DPR, dan MA, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.  "Agar masyarakat bisa bersama-sama melakukan pengawasan terhadap proses rekrutmen tersebut," ujar politikus asal Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT). <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/25/08/2020/pemerintah-serahkan-dim-ruu-mahkamah-konstitusi-ke-dpr/">Pemerintah Serahkan DIM RUU Mahkamah Konstitusi ke DPR</a></li> </ul> Adapun dalam rapat tersebut seluruh fraksi di Komisi III DPR RI menyetujui pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau yang disebut RUU MK ini dilanjutkan ke pembahasan tingkat II.  Rapat ini merupakan lanjutan setelah pekan lalu pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tentang RUU MK. DIM RUU MK yang disampaikan pemerintah berjumlah total 121.  Sebanyak 101 di antaranya merupakan DIM yang dinyatakan tetap, 8 DIM bersifat redaksional, 10 DIM bersifat substansi, dan 2 lagi merupakan DIM yang bersifat substansi baru.  Pembahasan RUU MK lantas dilanjutkan oleh Panitia Kerja (Panja) RUU MK, yang menghasilkan sejumlah poin penting, di antaranya perubahan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK dari 2,5 tahun menjadi 5 tahun serta usia minimal hakim Mahkamah Konstitusi menjadi 55 tahun.  "Komisi III DPR menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak pemerintah yang mewakili Presiden, yaitu Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran yang diwakili oleh Direktur Jenderal Anggaran," tutur Herman saat menutup rapat.‎

HH: Proses Rekrutmen Hakim MK Harus Transparan dan Akuntabel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ilustrasi-harun-masiku-640x446-1.jpg" alt="Politisi PDIP Harun Masiku. (Kokoh Praba/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Politisi PDIP Harun Masiku. (Kokoh Praba/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rapat kerja Komisi III DPR dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna H. Laoly lagi-lagi menjadi momen menggali keberadaan buron KPK Harun Masiku. Padahal, rapat yang dimulai pukul 14.00 kemarin (24/2) mengagendakan pembahasan lanjutan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan RUU Pemasyarakatan. Dua RUU itu adalah hasil carry over periode 2014–2019.  Yasonna awalnya menjelaskan hasil kerja investigasi oleh tim gabungan pemeriksa terhadap perlintasan keimigrasian yang dibentuk Kemenkum HAM. Hasilnya, sepanjang 23 Desember 2019 hingga 10 Januari 2020, sistem informasi manajemen keimigrasian (simkim) mengalami masalah.  Sebanyak 120.661 orang tak tercatat ke sistem keimigrasian di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Termasuk Harun Masiku. Padahal, eks caleg PDI Perjuangan itu telah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020. Artinya, Harun berada di Indonesia sebelum KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 8 Januari.  Belakangan, pada 22 Januari, Direktorat Jenderal Imigrasi mengakui bahwa Harun telah kembali ke Indonesia pada 7 Januari. ”Itu betul-betul apes. Apes besar dan sangat memalukan untuk kali pertama,’’ kata Yasonna.  Atas kesalahan pada sistem simkim, dia juga keliru menyampaikan statemen bahwa Harun Masiku masih berada di luar negeri. Yasonna berdalih pernyataan itu berdasar laporan dari mantan Dirjen Imigrasi Ronny F. Sompie. Dia mengaku tidak akan mempertaruhkan integritas dirinya hanya untuk melindungi Harun. ’’Saya tidak akan mempertaruhkan integritas saya. Terlalu kecil lah,’’ ucapnya.  Penjelasan Yasonna langsung memantik reaksi keras sejumlah anggota komisi III. Salah satunya Benny K. Harman. Politikus Partai Demokrat itu mengatakan, wajah Yasonna semakin pucat saat menerangkan soal Harun Masiku. Dia meminta menteri asal PDIP itu tidak menyembunyikan informasi soal keberadaan tersangka KPK tersebut. ’’Saya lihat wajah Pak Yasonna makin pucat. Tidak usah disembunyikan. Buka saja,’’ tegasnya.  Benny menyampaikan, saat ini muncul tiga spekulasi terkait keberadaan Harun. Pertama, papar dia, Harun sudah dieksekusi mati. ”HM (Harun Masiku, Red) ditembak mati, ini sangat mungkin,” kata dia.  Spekulasi kedua, Harun sengaja disembunyikan. Saat berada di Indonesia seperti saat ini pun, yang bersangkutan sangat sulit ditemukan. Padahal, pencarian luas telah dilakukan aparat kepolisian ke semua daerah. Spekulasi ketiga, lanjut Benny, Harun menyembunyikan diri. ”Namun, untuk dugaan ketiga ini kecil kemungkinan,’’ ujarnya.  Nah, untuk mencari titik terang, dia mengusulkan dibentuk panitia kerja (panja) di komisi III. Panja tersebut khusus bekerja soal keberadaan Harun dan rumor miring terkait yang bersangkutan. ”Supaya ini tuntas dan tidak ada dusta di antara kita,’’ tandas politikus asal NTT itu.

Muncul Spekulasi Harun Masiku Ditembak Mati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/menkumham-ronny-sompie.jpg" alt="Menkum HAM Yasonna H. Laoly-Eks Dirjen Imigriasi Ronny F. Sompie. (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Menkum HAM Yasonna H. Laoly-Eks Dirjen Imigriasi Ronny F. Sompie. (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polemik kedatangan buron tersangka suap bekas Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Harun Masiku, di Bandara Soekarno-Hatta berbuntut. Kemarin (28/1) Menkum HAM Yasonna H. Laoly mencopot Ronny F. Sompie dari jabatannya sebagai Dirjen Imigrasi. Sebagai pengganti, Irjen Kemenkum HAM Jhony Ginting akan bertindak sebagai pelaksana harian (Plh).  Yasonna menegaskan, pencopotan itu terkait dengan pembentukan tim independen untuk meneliti sistem keimigrasian di Bandara Soekarno-Hatta. Tim tersebut terdiri atas unsur Kemenkominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Cybercrime Polri, dan Ombudsman. ’’Supaya tidak ada conflict of interest nanti, saya sudah memfungsionalkan Dirjen Imigrasi,’’ katanya di kompleks istana kepresidenan kemarin sore (28/1).  Selain Dirjen, direktur sisdik dan direktur sistem informasi keimigrasian turut diganti. Yasonna beralasan, langkah itu diambil agar tim independen bisa bekerja dengan baik. Bisa melacak mengapa terjadi delay sehingga kepulangan Harun baru diketahui belakangan.  Menurut Yasonna, memang ada perubahan dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (Simkim), yakni dari Simkim 1 ke Simkim 2. Saat itu ada pelatihan staf sehingga akses diputus sementara agar data dummy tidak masuk ke pusat. ’’Kenapa selesai itu (pelatihan, Red) nggak dibuka kembali akses itu?’’ ujarnya.  Karena itu, pihaknya meminta bantuan tim independen. Sebab, bila ditelusuri sendiri oleh imigrasi, publik tidak akan percaya. Tiga lembaga tersebut memiliki ahli di bidang masing-masing.  Sementara itu, Ombudsman dipilih karena merupakan pengawas birokrasi dan layanan publik. Diharapkan, mereka bisa menemukan fakta mengapa laporan ketibaan Harun bisa terlambat.  Saat ini Harun berstatus buron setelah dipastikan telah berada di Indonesia. Yasonna yang sebelumnya kukuh meyakinkan publik bahwa Harun berada di luar negeri harus meralat omongannya. Ada bukti video kedatangan Harun di Bandara Soekarno-Hatta pada 7 Januari lalu via Terminal 2F, sehari sebelum KPK meringkus Wahyu di bandara yang sama.  Yasonna menilai ada kejanggalan dalam Simkim sehingga laporan kedatangan Harun tidak sampai ke pusat. Karena itu, pihaknya baru mengetahui Harun sudah pulang beberapa hari setelah kasus suap tersebut terungkap.  Hingga tadi malam, Ronny belum memberikan tanggapan soal pencopotan dirinya. Pesan singkat maupun telepon dari koran ini tidak direspons.  Di bagian lain, KPK intensif mendalami perkara dugaan suap terkait dengan proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR itu. Kemarin dua komisioner aktif KPU, Arief Budiman dan Viryan Azis, diperiksa sebagai saksi sejak pukul 10.00.  Saat keluar gedung KPK sekitar pukul 17.00, Arief mengaku dicecar 22 pertanyaan oleh penyidik KPK. Mulai profil, jabatan, hingga tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai komisioner. ’’Juga terkait relasi saya dengan Pak Wahyu,’’ ungkap ketua KPU itu.

Alasan Menteri Yasonna Copot Ronny Sompie dan Rombak Ditjen Imigrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/remisi-susrama-dikaji-ulang-jokowi-saya-sudah-ngomong-ke-menkum-ham_m_.jpg" alt="Dari kiri ke kanan: Direktur PT Jawa Pos Koran Leak Kustiya, Presiden Joko Widodo, dan Iriana Joko Widodo saat berdiskusi di ruang redaksi Jawa Pos di Graha Pena Lantai 4 Surabaya, Sabtu (2/2)." width="100%">
<figcaption>Dari kiri ke kanan: Direktur PT Jawa Pos Koran Leak Kustiya, Presiden Joko Widodo, dan Iriana Joko Widodo saat berdiskusi di ruang redaksi Jawa Pos di Graha Pena Lantai 4 Surabaya, Sabtu (2/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pencabutan remisi terhadap I Nyoman Susrama, pembunuh jurnalis Jawa Pos Radar Bali AA Gde Bagus Narendra Prabangsa harusnya tinggal menunggu waktu. Presiden Jokowi sudah bertemu dengan Menteri Hukum dan Ham (Menkum HAM) Yasonna Laoly terkait polemik tersebut. ”Saya sudah ngomong ke Menkum HAM  5 hari lalu, apa bisa remisinya ditarik lagi? ucap Jokowi saat mengunjungi kantor redaksi Jawa Pos di Graha Pena lantai 4 Surabaya, Sabtu siang (2/2). Dari percakapan dengan Yasonna, Jokowi mendapatkan jawaban yang cukup jelas. Bahwa pencabutan remisi terhadap Susrama bisa dilakukan. ”(Yasonna) Bilangnya bisa kalau ada suara-suara yang meminta keadilan (agar remisi Susrama dicabut, Red). Oh ya sudah, kalau gitu direvisi (remisi),” tambah Jokowi. Seperti diketahui, gelombang tuntutan untuk mencabut remisi Susrama memang menggaung seantero negeri. Banyak kalangan menilai, remisi terhadap pembunuh jurnalis itu telah mencederai kebebasan pers. Pelan tapi pasti, pemerintah tampaknya mendengarkan aspirasi tersebut. Sebelumnya Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kemenkum HAM Sri Puguh Budi Utami mengatakan bahwa pihaknya sedang membahas kajian remisi tersebut, Jumat (1/1). Tak hanya internal Ditjen Pemasyarakatan, tapi juga pihak luar. “Sekarang (kemarin) saya baru mau ke kantor, kok. Menindaklanjuti, mau diskusi dengan teman-teman. Nanti kami ketemu dengan para pakar,” katanya.

Remisi Susrama Dikaji Ulang, Jokowi: Saya Sudah Ngomong ke Menkum HAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/ormas-bertentangan-dengan-pancasila-akan-ditambah-bukan-hanya-pki_m_103520.jpeg" alt="Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengertian organisasi masyarakat (Ormas) yang bertentangan dengan Pancasila di dalam UU Ormas akan diperluas. Selama ini, organisasi yang bertentangan dengan Pancasila di dalam undang-undang tersebut hanyalah Partai Komunis Indonesia (PKI). "Padahal yang bertentangan dengan Pancasila bukan hanya itu (PKI). Itu nanti kita perluas. Kita buka ruang," ujar Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1). Memang, kontitusi memungkinkan kebebasan berserikat dan berkumpul. Namun, kata Yasonna, tetap harus tunduk pada ketentuan perundang-undangan. "Saya katakan kemarin, kebebasan yang sebebas-bebasnya itu bukan kebebasan. Itu anarki. Kebebasan harus diikuti dengan tanggung jawab, kewajiban menjaga aturan yang berlaku," tegasnya. Lantas, perluasan larangan itu termasuk pada Ormas radikal atau yang suka membuat keributan? "Tentunya kan. Kalau merusak tatanan bangsa, membuat keonaran, kan termasuk," sebut dia. Lalu kapan revisi UU Ormas akan diajukan ke DPR? Yasonna mengatakan bahwa saat ini pemerintah tengah menyiapkannya. Namun yang pasti, pemerintah meminta agar revisi tersebut masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas. "Itu kan belum masuk prolegnas tapi nanti itu termasuk presiden sudah ratas, sudah lah prioritas, sudah lah itu dulu. Sedan disusun," pungkasnya. (dna/JPG)

Ormas Bertentangan dengan Pancasila akan Ditambah, Bukan Hanya PKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/11614_29315_yasona-laoly.jpg" alt="Menkum HAM Yasonna Laoly" width="100%">
<figcaption>Menkum HAM Yasonna Laoly</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Kabar gembira &nbsp;bagi korban salah hukum di Indonesia. Pemerintah sepakat akan merevisi nilai ganti rugi untuk korban yang dihukum tapi ternyata tidak bersalah. Hasil rapat bersama &lrm;Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) perwakilan Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Kementerian Keuangan, aturan ganti rugi akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Ganti Rugi Penegakan Hukum. PP ini akan berlaku untuk ganti kerugian terhadap orang salah tangkap, mengakibatkan luka dan meninggal.&nbsp; &quot;Dulu Rp 5 ribu sampai Rp 10 Juta. Sekarang kita ubah dan kita harapkan jadi kado, karena tanggal 10 peringatan hari HAM,&quot; kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly di kantornya, Selasa (24/11).&nbsp; Yasonna menjelaskan, dalam draf revisi PP ada beberapa poin berubah. Antara lain, ganti rugi salah tangkap yang tadinya Rp 5 ribu - Rp 1 juta berubah menjadi Rp 500 ribu - Rp 100 juta. &quot;Kalau meninggal Rp 50 juta sampai Rp 600 juta,&quot; ujarnya.&nbsp; Mantan politikus PDI Perjuangan itu menambahkan, untuk mendapat haknya korban telah menggugat ke pengadilan dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap.&nbsp; &quot;Itu nanti mereka harus gugat ganti rugi ke pengadilan. Misalnya kamu ditangkap polisi terbukti kamu dibebaskan. Ada salah tangkap,&quot; kata dia. &lrm;&lrm;(put/jpg) &nbsp; &nbsp;

Ganti Rugi Salah Hukum Naik, Ini Usulan Menkumham

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/11238_28898_MENKUM-HAM.jpg" alt="Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H Laoly." width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H Laoly.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly memastikan sanksi berat terhadap sejumlah pejabat Lapas Klas I Makassar. Termasuk Kepala Lapas, Tholib.&nbsp; Hal itu terkait kasus narapidana Jasmin yang bebas keluar masuk Lapas merupakan pelanggaran berat. Menurutnya, sesuai aturan agar seorang narapidana bisa keluar lapas harus mengantongi izin sakit. Di luar itu, tidak dibolehkan sama sekali. &quot;Orangnya sementara diperiksa. Pasti kita beri sanksi tegas. Apa sanksinya, tergantung rekomendasi Dirjen (Aidir Amin Daud, red),&quot; ujar Yasonna seperti yang dilansir Fajar (Jawa Pos Group), usai membuka Prakongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Grand Clarion Hotel, Jumat (20/11).&nbsp; Pelaksana Tugas Dirjen Administrasi dan Hukum Umum (AHU) Kemenkum HAM, Aidir Amin Daud membenarkan jika pihaknya sedang memproses kasus ini. Dia pun mengamini soal pemberian sanksi berat.&nbsp; &quot;Penundaan kenaikan pangkat itu juga sanksi berat. Makanya tunggu saja sampai kami bisa menyambil keputusan terkait kasus ini,&quot; ujar Aidir yang juga berulang tahun ke-57. Jusmin Dawi terjerat kasus korupsi pinjaman pada Bank BTN Syariah. Selama di dalam lapas, Jusmin diketahui bebas keluar masuk. Di siang hari, ia beraktivitas di luar Lapas dan baru kembali saat malam hari.&nbsp; Sementara itu, Kepala Divisi Permasyarakatan (Kadivpas) Kanwil Kemenkum HAM, Jauhar Fardin mengatakan, keluar masuknya Jusmin bukan untuk mengurusi bisnis. Jusmin memang diberi kewenangan sebagai Instrukstur Showroom, untuk memamerkan karya para tahanan Lapas. &quot;Tidak ada sanksi pencopotan. Yang ada adalah sanksi kedisiplinan, karena sebenarnya keluarnya Jusmin itu menguntungkan lapas, namun tetap melanggar,&quot; bebernya. Kepala Lembaga Permasyarakatan, Tholib mengakui kelalaian selama ini. Namun dirinya enggan disalahkan terlalu jauh. Apalagi, kasus Jusmin Dawi sudah terjadi sejak masa kepemimpinan kepala Lapas sebelumnya.&nbsp; &quot;Saya baru enam bulan. Tapi saya akui saya lalai dalam hal itu,&quot; jelas dia.&nbsp;(fai/JPG)

Menkum HAM Pastikan Pejabat Lapas Makassar Dapat Sanksi Berat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menkum ham

Berita Terkini