<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/24/IMG-20240123-WA0025-1807393180.jpg" alt="MenKopUKM Teten Masduki saat menyaksikan penandatanganan Letter of Intent (LOI) oleh Deputi bidang Kewirausahaan Siti Azizah dengan Chief Executive Officer PUM." width="100%">
<figcaption>MenKopUKM Teten Masduki saat menyaksikan penandatanganan Letter of Intent (LOI) oleh Deputi bidang Kewirausahaan Siti Azizah dengan Chief Executive Officer PUM.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menjajaki peluang kerja sama dengan PUM Netherlands Senior Experts di Belanda. Kerja sama ini dilakukan salah satunya agar target penciptaan wirausaha baru di Indonesia sebesar 1 juta di tahun 2024 dapat tercapai. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Letter of Intent (LOI) oleh Deputi bidang Kewirausahaan Siti Azizah dengan Chief Executive Officer PUM. MenKopUKM Teten Masduki menilai PUM Netherlands Senior Experts telah berhasil dalam menciptakan iklim usaha bagi start-up di 36 negara dengan total proyek 1.300 - 1.700 per tahun bagi 45.000 wirausaha. Keberhasilan PUM ini akan direplikasi melalui program pemerintah di Indonesia agar semakin besar peluang terciptanya wirausahawan baru. "Sebagai upaya kami untuk mengoptimalkan proses dan hasil inkubasi usaha yang selama ini telah berlangsung, kami bermaksud untuk menjajaki prospek kerja sama dengan PUM Netherlands Senior Experts. Salah satu area fokus yang menarik dari apa yang dilakukan PUM terkait program partnership adalah penerapan SDG&rsquo;s nomor 8 (Decent Work dan Economic Growth)," kata MenKopUKM Teten Masduki dalam kunjungan kerjanya di Belanda, Selasa (23/1). MenKopUKM Teten mengaku terkesan dengan dukungan yang diberikan oleh 1.300 volunteer experts PUM kepada 800-1600 UKM di 36 bidang usaha yang berbeda setiap tahunnya. Dengan inisiatif tersebut dia berharap Dalam upaya peningkatan rasio kewirausahaan ini, kata MenKopUKM, pemerintah Indonesia telah mendirikan SMESCO, sebuah organisasi yang berspesialisasi dalam memberikan layanan promosi dan pemasaran kepada UKM Indonesia. "(Layanan) ini termasuk informasi pasar, alat pemasaran, promosi produk, jaringan pemasaran, distribusi, konsultasi pemasaran, dan inkubasi pemasaran. Tujuan kami adalah membekali UKM dengan keterampilan dan sumber daya yang diperlukan untuk berkembang baik di pasar domestik maupun global," jelas Menteri Teten. Lebih lanjut, Menteri Teten mengungkapkan bahwa sejak tahun 2021, pemerintah Indonesia melalui KemenKopUKM telah melaksanakan program inkubasi wirausaha pemula melalui kemitraan dengan 20 lembaga inkubator bisnis yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Upaya ini telah berhasil menginkubasi lebih dari 350 startup. "Mayoritas mitra lembaga inkubator bisnis ini telah bekerja sama dan berasal dari perguruan tinggi negeri dan swasta. Sisanya berasal dari bentukan pemerintah daerah di Indonesia," lanjut Teten. Untuk melanjutkan langkah-langkah tersebut, pihaknya akan berkolaborasi dengan PUM Netherlands Senior Experts di Belanda agar target implementasi program SDG&rsquo;s nomor 8 di tahun 2030 juga bisa tercapai. Beberapa program SDG's yang dimaksud dalam poin 8 tersebut di antaranya adalah untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai kondisi nasional. Selain itu juga diharapkan bisa mencapai produktivitas ekonomi yang lebih tinggi melalui diversifikasi. "Kami juga menargetkan untuk bisa mendorong kebijakan yang berorientasi pada pembentukan usaha formal dan pertumbuhan UMKM melalui pemutakhiran teknologi dan inovasi," ungkapnya. MenKopUKM Teten juga berharap kolaborasi dan sinergi dari peluang kerja sama ini mampu mendorong efisiensi konsumsi dan produksi sumber daya global. Selanjutnya dapat menurunkan proporsi kaum muda yang tidak bekerja sehingga mereka memiliki kesempatan kerja yang produktif dan layak. "Ditargetkan juga mampu mendorong pariwisata berkelanjutan dan memperkuat kapasitas lembaga keuangan," tandas Teten Masduki.

ementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menjajaki peluang kerja sama dengan PUM Netherlands Senior Experts di Belanda.

Kejar Target 1 Juta Wirausaha di 2024, MenKopUKM Jajaki Kerja Sama dengan PUM Netherlands Senior Experts

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/02/menkop-3659036526.jpg" alt="Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM), Teten Masduki saat melihat-lihat pameran UMKM, Cerita Nusantara 2023 di JCC." width="100%">
<figcaption>Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM), Teten Masduki saat melihat-lihat pameran UMKM, Cerita Nusantara 2023 di JCC.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM), Teten Masduki menekankan pentingnya mengembangkan ekosistem bisnis yang berkelanjutan dengan melakukan pendekatan secara klaster. Hal itu dia sampaikan dalam acara 'Cerita Nusantara: Unveiling the Story of Indonesia Artistry' yang diselenggarakan oleh Kemenkop UKM bersama Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), di Jakarta Convention Center (JCC). "Klaster itu bisa dari produknya maupun klaster wilayah. Contoh di Garut, kami mendirikan pabrik konveksi untuk menghasilkan produk olahan kulit seperti jaket, sepatu, dan tas," ungkap Teten, beberapa waktu lalu. Selain itu, dari sisi pembiayaan sudah terdapat KUR klaster. Klasterisasi, menurut Teten, membuat pengembangan pelatihan pada UMKM menjadi lebih mudah. "Mereka tidak lagi harus memikirkan cara mengembangkan produknya, bahan baku dari mana karena bisa langsung dipasok, hingga didukung marketingnya," ujar Teten. Cerita Nusantara 2023 adalah sebuah perayaan besar wastra, kriya Nusantara, dan produk lokal sebagai wujud nyata dari upaya Kemenkop UKM dan Dekranas dalam membangun ekosistem usaha kriya dan wastra serta wirausaha berbasis teknologi, termasuk startup di Indonesia. Perjalanan Cerita Nusantara telah dimulai sejak 2021 melalui Cerita Wastra yang berkeinginan mendampingi pelaku wastra, dan dilanjut dengan menyelenggarakan Cerita Kriya pada tahun 2022. Program tersebut telah berhasil memberdayakan lebih dari 10.000 perajin selama dua tahun terakhir. Acara ini juga memberikan apresiasi kepada pelaku usaha kriya dan wastra yang telah memberikan kontribusi signifikan. Penilaian apresiasi ini didasarkan pada kriteria inovasi, keberlanjutan, dan dampak sosial. Tak ketinggalan, dalam Cerita Nusantara juga terdapat business matching dan financial pitching bagi pelaku usaha startup agar dapat mengakses pembiayaan. Lalu, ditutup dengan entrepreneur awarding kepada para pelaku usaha sebagai bentuk apresiasi atas berbagai kontribusi yang diberikan. Yayasan Perempuan Tangguh Indonesia (PTI) menjadi salah satu partisipan dalam kegiatan ini. Cerita Nusantara 2023 menandai kerja sama strategis dengan PTI, yang fokus pada pemberdayaan disabilitas. Ketua Umum Yayasan PTI, Myra Winarko mengungkapkan, dukungan dari Kemenkop UKM dan Dekranas memberikan peluang besar bagi 31 juta kaum disabilitas di Indonesia. PTI, sebagai inkubator bisnis bagi disabilitas, telah menjalankan berbagai program pembinaan di seluruh Indonesia. Ini termasuk pelatihan untuk membuat telur asin, make-up artis, melukis, dan memasak, yang telah membantu banyak disabilitas menjadi lebih mandiri dan masuk ke pasar kerja.&nbsp;"PTI telah berkomitmen menjawab tantangan pembangunan ekosistem digital bagi kaum disabilitas, dari hulu hingga hilir. Ke depannya, PTI juga berencana mengembangkan platform sendiri untuk terus mendukung pembinaan dan pemasaran digital bagi disabilitas," kata Myra. Pada tahun ini, kerja sama Kemenkop dan PTI difokuskan dalam membangun beberapa badan usaha disabilitas untuk menjadi inkubator bisnis INWIDITA. Kerja sama ini terdiri dari enam jenis usaha disabilitas yang akan mendapatkan pelatihan capacity building dan business matching untuk mencari investor yang cocok dengan badan usaha tersebut.

Dalam Cerita Nusantara juga terdapat business matching dan financial pitching bagi pelaku usaha startup agar dapat mengakses pembiayaan.

MenkopUKM Ingatkan Strategi Klasterisasi untuk Pengembangan UMKM, PTI Berdayakan Disabilitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/04/IMG-20231004-WA0004-2664022886.jpg" alt="Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki. (Dok. KemenkopUKM)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki. (Dok. KemenkopUKM)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, wilayah Wakatobi di Sulawesi Tenggara (Sultra), memiliki potensi sektor kelautan yang sangat besar. Salah satunya komoditas unggulan rumput laut yang bisa menjadi bagian dari program hilirisasi nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Negara kita masih mengimpor gandum cukup besar, padahal riset menyebutkan sebesar 30 persen gandum bisa disubstitusi dari olahan rumput laut. Jika potensi ini terus dimaksimalkan, Wakatobi bisa menjadi penghasil rumput laut nomor satu dunia," kata Teten Masduki dalam acara pembukaan Expo UMKM pada Wakatobi Wonderful Festival and Expo (Wakatobi WAVE) Tahun 2023, di Wakatobi, Sultra, Jumat (4/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Teten menjelaskan, secara global industri rumput laut diperkirakan mampu mencatatkan pertumbuhan tahunan 10,5 persen dengan pendapatan menyentuh USD 48 miliar atau setara Rp 734,4 triliun pada 2030. Sedangkan Indonesia adalah produsen rumput laut terbesar kedua di dunia yang menghasilkan 27,86 persen dari 35,8 juta ton produksi rumput laut dunia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, sekitar 65 persen produk rumput laut yang diekspor masih berupa bahan mentah/non olahan. Padahal menurut Menteri Teten, rumput laut memiliki potensi untuk diolah menjadi bahan baku industri farmasi, kecantikan, dan lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk itu Presiden Jokowi dalam konsep industrialisasi berusaha melibatkan para pelaku koperasi dan UMKM. Sehingga yang mengolah nanti harus koperasi dan UMKM, jangan yang besar-besar supaya kue ekonomi bisa dinikmati oleh semuanya," jelas Teten.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hilirisasi terus didorong lantaran sejalan dengan rencana Pemerintah yang sedang menyiapkan Indonesia di tahun 2045 sebagai negara maju, yakni negara yang pengetahuan dan teknologinya terus berkembang, dengan pendapatan per kapita tinggi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adalun hari ini pendapatan per kapita Indonesia baru mencapai USD 4.500. Sedangkan untuk menjadi negara maju yang ditargetkan tercapai 20 tahun lagi, minimal dibutuhkan USD 13.000 pendapatan per kapita.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat ini 97 persen lapangan kerja disediakan sektor mikro dan kecil, rata-rata usahanya masih bersifat ekonomi subsisten, hanya memenuhi kebutuhan keluarga dan bersifat informal. Kita bisa gagal menjadi negara maju kalau tidak segera menyediakan lapangan kerja berkualitas. Salah satu program menuju negara maju yaitu, program industrialisasi atau hilirisasi," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun berharap, Expo UMKM Wakatobi WAVE Tahun 2023 bisa menyemangati semua pihak khususnya Wakatobi yang mulai mengarahkan evolusi UMKM menjadi bagian rantai pasok dunia dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi atau industrialisasi bahan baku laut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, Bupati Wakatobi Haliana mengungkapkan, data dari Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Wakatobi menunjunjukkan terdapat 32.321 pelaku UMKM. Dan dari jumlah tersebut, yang memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) sebanyak 1.100 usaha. Kemudian dari 47 koperasi yang memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK) sebanyak 30 koperasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Diharapkan jumlah tersebut semakin meningkat. Karena saat ini pembuatan NIB NIK sangat dimudahkan agar bisa dimanfaatkan UMKM, untuk mengakses permodalan dan kapasitas usaha ke depan," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Haliana juga berharap, expo dan festival setiap tahun yang digelar di Wakatobi, menjadi bentuk dukungan nyata bagi UMKM. Dengan menggelar expo, tak hanya membantu UMKM berpromosi tapi juga memperluas akses informasi UMKM agar mereka berkolaborasi sehingga usaha semakin berkembang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Begitu juga dengan kehadiran PLUT di Wakatobi, bisa menjadi tempat berteduh bagi UMKM, sehingga bisa saling mendukung dan menopang demi kemajuan UMKM di Wakatobi," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Negara kita masih mengimpor gandum cukup besar, padahal riset menyebutkan sebesar 30 persen gandum bisa disubstitusi dari olahan rumput laut

MenkopUKM Dorong Hilirisasi Pangan, Olahan Rumput Laut Bisa Gantikan 30 Persen Impor Gandum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/04/IMG-20231004-WA0004-2664022886.jpg" alt="Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki. (Dok. KemenkopUKM)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki. (Dok. KemenkopUKM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengakui memiliki kekhawatiran bahwa DPR tidak akan mengesahkan RUU Perkoperasian jika harus menunggu hingga tahun 2024 yang merupakan tahun politik. "Ini memang yang paling riskan karena ini sudah masuk tahun politik&nbsp;injury time&nbsp;dan ini memang perlu komitmen dari semua pihak terutama juga dari pimpinan DPR karena kalau tidak selesai di tahun ini agak riskan ini bisa selesai, ini sangat&nbsp;urgent," kata MenKopUKM di temui di Sabuga, Bandung, Rabu (11/10). Menteri Teten menuturkan Surat Presiden (Surpres) terkait penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 19 September 2023 dan telah diterima DPR. Dalam surat tersebut Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Hukum dan HAM akan mewakili pemerintah dalam membahas RUU tersebut. "Nah karena itu kita berharap pimpinan DPR memprioritaskan pembahasan RUU teras itu dalam masa sidang yang akan datang (pasca reses)," ucapnya. Teten mengatakan, dua hal pokok utama yang akan direvisi adalah memperbaiki ekosistem bisnis koperasi agar koperasi bisa beroperasi layaknya korporasi yang masuk ke berbagai sektor usaha. Kedua, meningkatkan pengawasan terhadap koperasi terutama yang paling riskan saat ini adalah koperasi simpan pinjam. Menurutnya, koperasi pinjam karena koperasi simpan pinjam sudah tumbuh sangat besar dengan&nbsp;value&nbsp;yang juga sangat besar. Namun, model pengawasannya masih seperti koperasi kecil yang mengandalkan pengawasan internal saja. Padahal pada undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) sudah diatur bahwa koperasi simpan pinjam skala menengah dan besar harus diawasi oleh pengawas eksternal. Sedangkan untuk koperasi skala kecil masih bisa diawasi secara internal.

"Perlu komitmen dari semua pihak terutama juga dari pimpinan DPR, karena kalau tidak selesai di tahun ini agak riskan ini bisa selesai".

Sudah Sibuk Tahun Politik, Teten Masduki Pesimistis RUU Perkoperasian Bisa Disahkan pada 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/25/IMG-20230925-WA0005-2190358684.jpg" alt="Kunjungan Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki di kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Jawa Barat, Minggu (24/9)." width="100%">
<figcaption>Kunjungan Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki di kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Jawa Barat, Minggu (24/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Para pelaku usaha dan industri tekstil di Jawa Barat (Jabar) terancam berhenti berproduksi. Hal ini imbas praktik predatory pricing atau penjualan dengan harga jauh di bawah modal di platform social commerce. Untuk diketahui, praktik predatory pricing tersebut secara nyata mulai dirasakan para pelaku usaha tekstil setelah mengalami penurunan permintaan sehingga menekan omzet. Bahkan berdampak pada penurunan produksi dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi pegawai UMKM. Hal ini diketahui dalam kunjungan Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki di kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Jawa Barat, Minggu (24/9). "Kami bersama para pelaku industri pakaian jadi dan tekstil membahas tentang hal ini dan memang ada penurunan yang cukup drastis karena pelaku UMKM yang memproduksi pakaian muslim, kerudung, pakaian jadi yang dijual di pasar grosir seperti Tanah Abang, ITC Kebon Kelapa, Pasar Andir terpantau anjlok. Akibatnya permintaan terhadap pakaian, kain, dan tekstil menurun drastis," ucap Menteri Teten, Minggu (24/9). Dalam diskusi tersebut hadir sejumlah pelaku usaha tekstil terdiri dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung (IPKB), Paguyuban Textile Majalaya, dan KADIN Kabupaten Bandung. Menteri Teten mengatakan, produk mereka kalah bersaing bukan karena kualitas, tetapi soal harga yang tidak masuk Harga Pokok Penjualan (HPP) pelaku UKM/IKM tekstil yang tidak mampu bersaing. "Saya mendapat informasi ada indikasi marak impor pakaian jadi maupun produk tekstil yang tak terkendali. Harga yang murah ini adalah predatory pricing di platform online, memukul pedagang offline dan dari sektor produksi konveksi juga industri tekstil dibanjiri produk dari luar yang sangat murah," kata MenKopUKM. Menurut MenKopUKM, hal itu terjadi juga karena didorong adanya aturan safe guard yang tidak berjalan dengan semestinya. Untuk itu, Pemerintah berupaya untuk membenahi dan berkoordinasi dengan Mensesneg untuk langkah ke depan. "Sebab sekali lagi, kewenangan ini ada di Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Presiden Jokowi pun sudah mengatakan secepatnya ada Undang-Undang yang mengaturnya,&rdquo; jelas Teten. &ldquo;Presiden sudah menyampaikan akan meninjau kembali perdagangan online, yang dalam waktu dekat akan dibahas. Itu termasuk yang sudah kita usulkan Permendag Nomor 50 Tahun 2020 kan sudah selesai tinggal ditetapkan saja," imbuh Teten. Tak hanya itu, MenKopUKM juga merasa perlu ada HPP khusus di produk tekstil. Sebab di Tiongkok sendiri, mereka menerapkan model barang masuk di sana tidak boleh di bawah HPP. "Kalau kita terapkan itu, bisa melindungi industri dalam negeri," tandas MenKopUKM.

Hal ini imbas praktik predatory pricing atau penjualan dengan harga jauh di bawah modal di platform social commerce.

Imbas Predatory Pricing, Industri Tekstil di Jabar Terancam Berhenti Produksi 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Teten-Masduki.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menyetujui koperasi diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini sesuai dengan usulan DPR dalam draf Rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).  Pernyataan ini disampaikan Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki yang ditemui JawaPos.com di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa (22/11). Namun ia memastikan, pengawasan usaha simpan pinjam koperasi bisa memiliki kompartemen khusus di dalam RUU PPSK. Sehingga, secara pengawasan dilakukan berbeda dengan perbankan pada umumnya.  Teten menyebut, hingga saat ini pihaknya sedang mencoba melakukan pembahasan dengan Komisi XI agar ada kompartemen khusus untuk koperasi di dalam RUU PPSK.  "Karena koperasi simpan pinjam ini kalau pakai standar pengawasannya perbankan, disamakan. Ini nanti kurang cocok dengan koperasi yang selama ini menjadi alternatif pembiayaan untuk masyarakat kecil. Pengawasannya akan dilakukan secara khusus, tidak disamakan dengan perbankan," kata Teten.  Ia menjelaskan, RUU PPSK saat ini didesain dengan spirit agar seluruh sektor keuangan bisa diawasi OJK. Terlebih, dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan Kemenkop UKM tidak memiliki fungsi pengawasan keuangan.  Sebab, ujar Teten, koperasi bisa mengawasi dirinya sendiri oleh anggota, rapat anggota, atau badan pengawas yang berasal dari pengurus koperasi. Lebih lanjut ia membeberkan, pengawasan koperasi di bawah OJK dinilainya sangat penting karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan pinjaman dari koperasi lantaran belum bisa mengakses bank.  Ditambah ada 30 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum bisa mengakses pembiayaan formal karena kendala kolateral. Ia mengatakan di situ lah kehadiran koperasi sangat diperlukan karena diharapkan mampu memberikan kemudahan pembiayaan kepada masyarakat.  "Kehadiran koperasi masih dibutuhkan. Tetapi pemerintah harus melindungi masyarakat dari kegiatan usaha keuangan, di sisi lain, memang kita terus harus meningkatkan kesehatan koperasi, supaya ada tata kelola yang baik, transparan, akuntabel. Kalau ada koperasi bermasalah bisa diselesaikan seperti perbankan," tandasnya.

Pemerintah Setuju Koperasi Diawasi OJK, Teten Minta Hal ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/TETEN5.jpg" alt="Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (Saifan Zaking/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (Saifan Zaking/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyebut, Rungkun Awi yang berada di Desa Tugu Selatan, Cisarua sudah mulai menjadi titik ekonomi baru bagi masyarakat di sekitarnya. Menurutnya, kawasan hutan bambu, bekas pembuangan sampah tersebut, jika dikelola dengan baik dapat berubah menjadi kegiatan kebudayaan dan kesenian masyarakat. "Wilayah tersebut dekat dengan Jakarta dan diharapkan akan menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat, dengan memberdayakan produk unggulan UMKM setempat," ujarnya dalam keterangan resminya, Jumat (31/7). Teten menjelaskan, jika dikelola dan digarap dengan baik, maka Rungkun Awi akan memiliki nilai ekonomi yang luar biasa. Pihaknya juga ingin menunjukkan kepada masyarakat disekitar lokasi, untuk menghargai potensi, daerah dan alamnya. Sebab hal itu akan berdampak pada meningkatnya perekonomian bagi masyarakat setempat. "Misalnya di hari Sabtu dan minggu kita akan buka pasar rakyat. Dimana para petani bisa menjual hasil bumi, makanan. Ini bakal menarik. Saya optimis. Asal digarap dengan baik," katanya. Dengan hutan bambu alamiah Rungkun Awi yang bisa juga dimanfaatkan untuk sektor pariwisata, kata dia, pihaknya akan merumuskan langkah agar bisa bersinergi, dan sektor UMKM bisa tumbuh di kawasan tersebut. Ia menegaskan, pemerintah akan mendorong tumbuhnya entrepreuneurship masyarakat, melalui sektor-sektor yang selama ini tidak dilirik, yaitu memanfaatkan alam untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan. Teten mencontohkan, disejumlah negara, banyak dikembangkan pertumbuhan pusat-pusat ekonomi masyarakat. "Yang penting kita harus tumbuhkan entrepreneurship masyarakat. Kalau tadinya dengan modal besar, dengan usaha dikota. Kita tunjukkan bisa mulai usaha dikampungnya sendiri. Apa adanya. Jadikan bisa memiliiki nilai ekonomi. Disitulah pentingnya pemberdayaan, ditengah kekuatan ekonomi masyarakat itu sendiri," pungkasnya. https://www.youtube.com/watch?v=wBBGqDXn3R4

Teten Dorong Rungkun Awi Cisarua Menjadi Titik Ekonomi Baru Masyarakat

MenkopUKM

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#MenkopUKM

Berita Terkini