<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/30/menkopolkam-984614875.jpg" alt="Menkopolkam Budi Gunawan didampingi Menhut Raja Juli Antoni dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memeriksa pasukan dalam sebuah upacara.&nbsp;(BNPB)" width="100%">
<figcaption>Menkopolkam Budi Gunawan didampingi Menhut Raja Juli Antoni dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memeriksa pasukan dalam sebuah upacara.&nbsp;(BNPB)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah berupaya keras mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menjadi "tradisi" di musim kemarau. Karena itu bakal dibentuk desk karhutla di enam provinsi.&nbsp;Desk Karhutla bertugas mencegah dan menangai karhutla secara dini.</p> <p>Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menuturkan, Pemerintah Indonesia sangat serius dalam upaya manangani karhutla pada 2025. Desk Karhutla dibentuk berdasarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2020. "Desk Karhutla ini nantinya akan berada di bawah komando BNPB sebagai penanggung jawab," tegasnya.</p> <p>Selain itu, BNPB juga diamanahi oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan dukungan pendampingan penanggulangan karhutla, kolaborasi kegiatan peningkatan sosial ekonomi masyarakat hingga memberikan dukungan Kementerian Kehutanan untuk penyelesaian tumpang tindih peraturan.</p> <p>"Kemudian untuk Kemenpolkam memiliki tanggung jawab atas tertibnya pelaksanaan tugas keanggotaan Desk Karhutla berdasarkan regulasi dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Pengarah dan Pengendali," tuturnya dalam keterangan tertulisnya hari ini (30/4).</p> <p>Desk Karhutla tidak hanya berlaku di Riau, desk ini juga akan dibentuk di enam wilayah lain yakni Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Lima wilayah ini yang selama ini menjadi kawasan prioritas penanganan karhutla.&nbsp;"Lalu wilayah ke enam Kalimantan Timur sebagai satu provinsi dengan penanganan khusus," urainya.</p> <p>Hingga akhir April ini, lanjutnya, yang telah menetapkan siaga darurat karhutla baru Riau. Karena di daerah lain masih fokus untuk menanggulangi bencana hidrometerologi basah seperti banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem.</p> <p>"Dalam desk ini, BNPB akan mendukung mulai dari pendanaan hingga peralatan termasuk logistik yang dibutuhkan dalam operasi. Dalam implementasinya, dukungan tersebut akan diserahkan kepada gubernur yang kemudian akan di-estafetkan kepada kabupaten dan kota yang membutuhkan," ujarnya. <strong>(idr)</strong></p>

Pemerintah Indonesia membentuk desk karhutla di enam provinsi untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan secara dini.

BNPB Bentuk Desk Karhutla di Enam Provinsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/18/IMG-20250318-WA0007-3952412954.jpg" alt="Penyerahan zakat profesi dari Menko Polkam Budi Gunawan melalui Baznas di Jakarta. (Humas Baznas)" width="100%">
<figcaption>Penyerahan zakat profesi dari Menko Polkam Budi Gunawan melalui Baznas di Jakarta. (Humas Baznas)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ramadhan kerap dimanfaatkan sebagai momen untuk membayar zakat. Tidak hanya zakat fitrah menjelang Idul Fitri, zakat mal atau zakat harta lainnya juga dilakukan. Seperti Menkopolkam Budi Gunawan (BG) yang membayarkan zakat profesinya melalui Badan Zakat Nasional (Baznas).</p> <p>Penyaluran zakat profesi BG bersamaan dengan pejabat di Kemenko Polkam lainnya. Simbolis penyerahan digelar dalam acara Peringatan Nuzulul Quran, Penyerahan Zakat Profesi, dan Santunan Anak Yatim Piatu dan Dhuafa, di Masjid Daarussalaam Kemenko Polkam pada Senin (17/3).</p> <p>Ketua DKM Masjid Daarussalaam Brigjen Pol Adhi Satya Perkasa menegaskan, penyaluran zakat profesi adalah bentuk membersihkan harta yang dimiliki para pegawai Kemenko Polkam. Tujuannya agar membawa keberkahan rezeki di masa yang akan datang. &ldquo;Hari ini, kita menyerahkan zakat profesi sesuai dengan arahan Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, dari sisihan pendapatan pegawai kita," kata Adhi Satya Perkasa, Senin (17/3).</p> <p>Kedepannya, Adhi Satya Perkasa berharap seluruh ASN tetap bisa menyisihkan rezeki untuk dizakatkan dan dibersihkan. &ldquo;Kita sangat mempercayai bahwa apa yang kita keluarkan dan kita zakatkan, harta yang kita sisihkan akan semakin melimpah dan rezeki kita akan terus bertambah,&rdquo; tambahnya.</p> <p>Melalui kegiatan itu, Adhi berharap semakin banyak pegawai Kemenko Polkam yang terdorong untuk menunaikan zakat melalui jalur resmi seperti Baznas.</p> <p>Dalam kesempatan tersebut, Kemenko Polkam membagi dua bagian penyaluran yang telah dilaksanakan sejak Oktober 2024 sampai Februari 2025. Penyaluran pertama berupa zakat profesi dari pegawai Kemenko Polkam dan penyaluran kedua berasal dari zakat profesi pejabat Kemenko Polkam.</p> <p>Bentuk santunan lain yang disalurkan oleh Kemenko Polkam adalah santunan kepada 50 anak yatim piatu yang diberikan langsung di Masjid Daarussalaam Kemenko Polkam, serta 120 anak yatim piatu yang akan diserahkan melalui kunjungan langsung ke yayasan yatim piatu yang telah ditentukan.</p> <p>Pimpinan Baznas Bidang Pengumpulan, Rizaludin Kurniawan mengapresiasi langkah Kemenko Polkam dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai zakat profesi. Sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial dan membantu mereka yang kurang mampu.</p> <p>"Zakat sebagai bagian dari kewajiban mengajarkan kita mengenai arti tauhid sosial yang bertujuan untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Kami mengajak seluruh pegawai dan pejabat di Kemenko Polkam untuk menunaikan zakat melalui Baznas,&rdquo; ucapnya.&nbsp;</p>

Menkopolkam Budi Gunawan membayarkan zakat profesi melalui Badan Zakat Nasional (Baznas). Penyaluran itu dilakukan juga oleh ASN kemenko.

Tunaikan Rukun Islam dan Sempurnakan Puasa, Menkopolkam Budi Gunawan Serahkan Zakat Profesi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/23/IMG_2322JPG-1020734403.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk Harvey Moeis menjalani sidang. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk Harvey Moeis menjalani sidang. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Putusan ringan terhadap terdakwa korupsi tambang timah Harvey Moeis kembali memperkuat adanya fenomena hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan berjanji berupaya menangani fenomena hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas alias ketidakadilan.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Budi menuturkan bahwa terkait adanya istilah penanganan hukum itu tajam ke bawah tapi, tumpul ke atas tentu akan ditangani. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan rasa keadilan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tunggu episode selanjutnya," ujarnya menjawab pertanyaan <em>Jawa Pos</em>.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ditanya kapan akan menangani fenomena yang berakar dari terjadinya ketidakadilan, Budi mengatakan, kalau dijawab sekarang tentunya bukan rahasia."Tunggu ya," ujarnya lantas mengangguk.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ini Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola serta Peningkatan Penerimaan Devisa Negara melakukan penindakan tegas. Desk yang dipimpin Jaksa Agung telah mengembalikan kerugian negara dalam kasus korupsi tambang timah ilegal dan kasus sawit mencapai Rp 6,7 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Uang ini yang berhasil diselamatkan," paparnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015482808/jaksa-agung-sanitiar-burhanuddin-dalami-dugaan-tiga-hakim-yang-menyidangkan-kasus-harvey-moeis-terima-suap">Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin Dalami Dugaan Tiga Hakim yang Menyidangkan Kasus Harvey Moeis Terima Suap</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, dalam kasus yang sama, Kejagung juga telah menetapkan lima tersangka korporasi baru. Hal itu juga menunjukkan pemerintah tegas dalam menangani kasus korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk tersangka baru Pak Jaksa Agung yang menjelaskan," paparnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan, Kejagyng telah menetapkan lima korporasi perusahaan sebagai tersangka dalam kasus korupsi tambang timah. Yakni, PT RBT, PT SB, PT SIP, PT TIN, dan PT PIP</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kerugian negara akibat kerusakan lingkungan yang dilakukan lima perusahaan tersebut juga telah dihitung. Yakni, Kerugian untuk kerusakan lingkungan untuk PT RBT ada RP 38,5 triliun, PT FB sekitar Rp 23,6 triliun, PT SIP mencapai Rp 24,3 triliun,&nbsp; PT TIN sekitar Rp 23,6 triliun, dan terakhir PT PIP mencapai Rp 42 triliun.&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita bersyukur bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi selama ini bisa ditangani, insyaallah dana ini apabila nanti bisa kita ambil akan digunakan untuk perbaikan-perbaikan lingkungan," terang Jaksa Agung.</div>

Budi Gunawan berjanji berupaya menangani fenomena hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas alias ketidakadilan.

Akan Tangani Ketidakadilan Kasus Harvey Moeis , Menkopolkam Budi Gunawan: Tunggu Episode Selanjutnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/07/BG-di-Sentul2-1734308362.jpeg" alt="Budi Gunawan dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024. (Kemenko Polkam)" width="100%">
<figcaption>Budi Gunawan dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024. (Kemenko Polkam)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Tiga lembaga hukum dalam Kabinet Merah Putih mendapat sorotan dari Anggota Komisi I DPR Rudianto Tjen. Dia melihat sinergitas TNI, Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) sangat dibutuhkan untuk mengintegrasikan strategi keamanan nasional.</p> <p>"Pemerintahan Prabowo Subianto dinilai mengambil langkah signifikan dalam memperkuat koordinasi antara TNI, Polri dan Kejagung dalam penetapan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024," ungkap Rudianto kepada wartawan, Kamis (7/11).</p> <p>Anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu menuturkan, sinergi TNI, Polri, dan Kejagung di bawah komando Menteri Koordinasi Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan. Nah, Budi Gunawan dituntut untuk mampu menyikronisasikan ketiga lembaga vital itu dalam program kementerian yang sedang dipimpinnya.</p> <p>&ldquo;Keputusan ini adalah titik krusial dalam upaya pengintegrasian strategi keamanan nasional, di tengah tantangan politik dan keamanan yang terus berkembang,&rdquo; ujar Rudianto.</p> <p>Sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 Perpres 139/2024, Menko Polkam memiliki peran sentral dalam mengoordinasikan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Digital, TNI, Polri, Kejaksaan Agung, serta instansi terkait lainnya.</p> <p>"Melalui mekanisme koordinasi ini, Menkopolkam berfungsi untuk memastikan bahwa isu-isu terkait politik, keamanan, dan pertahanan berjalan sinergis dalam satu payung kebijakan," tambahnya.</p> <p>Menurut Rudianto, hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi hambatan birokrasi yang kerap terjadi di antara instansi dan lembaga terkait, serta meningkatkan efektivitas respons terhadap isu-isu nasional dan internasional yang mempengaruhi stabilitas negara.</p> <p>"Langkah ini bukan hanya menyangkut penguatan struktur birokrasi, namun juga sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan kontemporer di bidang keamanan," papar Rudianto.</p> <p>"Melalui sinergi TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung via koordinasi Menko Polkam, kita menciptakan pondasi untuk meningkatkan responsivitas dan efisiensi kebijakan keamanan,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Rudianto menyampaikan, selama ini TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung memiliki peran dan mandat yang saling terkait. Keputusan ini diharapkan menjadi jalan untuk mengurangi fragmentasi kebijakan di antara lembaga tersebut.</p> <p class="class-paragraph">&ldquo;Dalam konteks keamanan modern, ancaman bisa datang dari berbagai arah dengan sifat yang sangat dinamis. Kebijakan ini akan memungkinkan integrasi operasi dan strategi keamanan, baik dalam menghadapi ancaman tradisional seperti konflik teritorial maupun ancaman non-tradisional, seperti keamanan siber dan kriminalitas lintas batas,&rdquo; pungkasnya.</p>

Menkopolkam Budi Gunawan dituntut untuk mampu menyinergikan tiga lembaga vital negara. Yaitu, TNI, Polri, dan Kejagung.

PDIP Soroti Peran Menkopolkam Budi Gunawan dalam Koordinasikan Sinergitas TNI, Polri, dan Kejagung

<div id="m#msg-f:1814523174216089951" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/22/IMG_20241022_143246-2349054960.jpg" alt="Menko Polkam Budi Gunawan saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024) (ANTARA/Walda Marison)" width="100%">
<figcaption>Menko Polkam Budi Gunawan saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024) (ANTARA/Walda Marison)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1814523174216089951-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="ltr"><strong><br /></strong> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com -</strong> Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyampaikan bahwa persoalan judi online menjadi salah satu atensi Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, Kemenko Polkam juga akan bekerja keras mengupayakan pemberantasan judi online di Indonesia.</p> <strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/015265473/intip-5-daftar-makanan-mempercepat-penyembuhan-penderita-penyakit-tbc">Intip 5 Daftar Makanan Mempercepat Penyembuhan Penderita Penyakit TBC</a></strong> <p dir="ltr">Keterangan itu disampaikan oleh Budi Gunawan di Jakarta pada Jumat (1/11). Menurut dia ada beberapa hal yang diarahkan oleh Presiden Prabowo kepada Kemenko Polkam. Diantaranya terkait dengan penyelundupan, kejahatan siber, dan kejahatan lain yang merugikan devisa negara.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Beliau (Presiden Prabowo Subianto) concern kan untuk (masalah) judi. Jadi, kejahatan siber antara lain judi online. Kejahatan digital, kami ambil (bereskan) judi online dulu,&rdquo; kata Budi Gunawan.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Diakui oleh pejabat yang biasa dipanggil BG itu, pemecahan Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam)&nbsp; berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab Kemenko Polkam. Menurut dia, saat ini Kemenko Polkam membawahi beberapa kementerian dan lembaga bidang politik dan keamanan.</p> <p dir="ltr">&rdquo;Kami mengkoordinir mulai dari menteri pertahanan, mendagri, menteri luar negeri, menkomdigi, panglima TNI, kemudian kapolri dan jaksa agung,&rdquo; terang BG.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Khusus urusan hukum, dia menyampaikan bahwa saat ini sudah ada Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Namun demikian, urusan hukum tetap beririsan dengan kerja-kerja Kemenko Polkam. &rdquo;Hukumnya itu lebih kepada penegakan hukum, ada di sini,&rdquo; jelasnya. (*)</p> <div class="signature-text"> <div class="gmail_signature" dir="ltr" data-smartmail="gmail_signature"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyampaikan bahwa persoalan judi online menjadi salah satu

Menko Polkam Budi Gunawan Sebut Pemberantasan Judi Online Jadi Salah Satu Concern Presiden Prabowo

menkopolkam

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menkopolkam

Berita Terkini

BNPB Bentuk Desk Karhutla di Enam Provinsi

Tunaikan Rukun Islam dan Sempurnakan Puasa, Menkopolkam Budi Gunawan Serahkan Zakat Profesi

Akan Tangani Ketidakadilan Kasus Harvey Moeis , Menkopolkam Budi Gunawan: Tunggu Episode Selanjutnya

PDIP Soroti Peran Menkopolkam Budi Gunawan dalam Koordinasikan Sinergitas TNI, Polri, dan Kejagung

Menko Polkam Budi Gunawan Sebut Pemberantasan Judi Online Jadi Salah Satu Concern Presiden Prabowo

Download Aplikasi JawaPos.com