<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/06/100_nawa-686665620.jpg" alt="SAH MENJABAT: Marsekal Madya Mohamad Tonny Harjono saat dilantik sebagai KSAU sekaligus kenaikan pangkat sebagai marsekal oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (5/4)." width="100%">
<figcaption>SAH MENJABAT: Marsekal Madya Mohamad Tonny Harjono saat dilantik sebagai KSAU sekaligus kenaikan pangkat sebagai marsekal oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (5/4).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Selama dua periode memimpin Republik Indonesia (RI), Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan enam kali pergantian Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).</p> <p>Dari enam orang nomor satu di TNI AU itu, satu di antaranya berhasil mendapat kepercayaan untuk menjadi panglima TNI. Dia adalah Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto yang saat ini masih bertugas di kabinet Jokowi-Ma&rsquo;ruf sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).</p> <p>Berikut deretan KSAU di era pemerintahan Jokowi:</p> <p><strong>1. Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia</strong></p> <p>Berdasar keterangan dari laman resmi TNI AU, Ida Bagus Putu Dunia bertugas sebagai KSAU sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih menjabat. Dia dilantik pada 17 Desember 2012. Tugasnya sebagai KSAU berlangsung lebih kurang dua tahun sampai akhirnya diganti oleh pejabat baru pada 2 Januari 2015. Ida Bagus Putu Dunia menjadi KSAU pertama di era pemerintahan Jokowi. Dia menjalani karir di TNI AU sebagai penerbang pesawat tempur.</p> <p><strong>2. Marsekal TNI Agus Supriatna</strong></p> <p>Berbeda dengan Marsekal TNI (Purn) Ida Bagus Putu Dunia, Agus Supriatna adalah KSAU pertama yang dilantik dan diberhentikan oleh Presiden Jokowi. Dia memulai tugasnya pada 2 Januari 2015 dan menyudahi tugas itu pada 18 Januari 2017. Agus adalah lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) 1983. Setelah lulus dari AAU, dia menjadi penerbang tempur dengan callsign Dingo. Agus merupakan penerbang tempur yang pernah mengawaki pesawat A-4 Skyhawk dan F-5 dan F-16. Karirnya berjalan baik sampai dia menjadi KSAU.</p> <p><strong>3. Marsekal TNI Hadi Tjahjanto</strong></p> <p>Hadi Tjahjanto merupakan KSAU ketiga di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Dia merupakan salah seorang perwira tinggi TNI yang mendapat kepercayaan luar biasa besar dari Jokowi. Hadi merupakan KSAU yang akhirnya diberi mandat menjadi panglima TNI. Dia dilantik menjadi KSAU pada 18 Januari 2017. Kemudian digantikan oleh juniornya pada 17 Januari 2018. Bukan untuk pensiun atau purnatugas, melainkan untuk menjadi panglima TNI.</p> <p>Hadi adalah satu-satunya KSAU di era Jokowi yang merasakan menjadi panglima TNI. Kepercayaan Jokowi kepada Hadi masih terasa sampai hari ini. Sebab, dia masih diberi kepercayaan menjadi Menko Polhukam.</p> <p><strong>4. Marsekal TNI Yuyu Sutisna</strong></p> <p>Yuyu Sutisna adalah pengganti Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto. Dia dilantik menjadi KSAU pada 17 Januari 2018. Tugasnya berlangsung sampai 20 Mei 2020. Yuyu adalah lulusan AAU 1986. Dia merupakan salah seorang penerbang tempur andalan TNI AU. Yuyu tercatat pernah duduk dalam kokpit pesawat tempur F-5 Tiger dengan callsign Lion. Yuyu &rdquo;Lion&rdquo; Sutisna juga pernah menduduki sejumlah posisi strategis di Angkatan Udara. Termasuk diantaranya komandan lanud dan panglima kotama TNI AU.</p> <p class="class-paragraph"><strong class="read__others"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014516272/jabat-ksau-marsdya-tni-tonny-harjono-berpeluang-jadi-panglima-tni-jenderal">Jabat KSAU, Marsdya TNI Tonny Harjono Berpeluang Jadi Panglima TNI Jenderal</a></strong></strong></p> <p><strong>5. Marsekal TNI Fadjar Prasetyo</strong></p> <p>Fadjar Prasetyo dipilih menjadi KSAU dari jalur agak berbeda. Dia mendapat kepercayaan itu setelah menduduki jabatan panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) II. Komando itu termasuk organisasi baru di bawah Mabes TNI. Saat bertugas sebagai panglima Kogabwilhan II, Fadjar mendapat pangkat baru. Yakni, marsekal madya atau perwira tinggi bintang tiga.</p> <p>Dari posisi itu, Fadjar kemudian naik menjadi KSAU. Dia dilantik oleh Presiden Jokowi pada 20 Mei 2020. Tugas sebagai KSAU dia jalani sampai pensiun dan digantikan oleh pejabat baru pada 5 April 2024.</p> <p><strong class="read__others"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014523428/ksau-marsekal-mohamad-tonny-harjono-sambut-alutsista-modern">KSAU Marsekal Mohamad Tonny Harjono Sambut Alutsista Modern</a></strong></strong></p> <p><strong>6. Marsekal TNI M. Tonny Harjono</strong></p> <p>KSAU pengganti Marsekal TNI Fadjar Prasetyo adalah Marsekal TNI M. Tonny Harjono. Tonny adalah lulusan AAU 1993. Tonny termasuk salah seorang penerbang tempur komplet yang dimiliki oleh TNI AU. Dia mampu menerbangkan berbagai jenis pesawat tempur. Mulai Hawk MK-53, F-16, sampai Sukhoi SU 27/30. Semua bisa dia terbangkan. Serupa dengan Fadjar, Tonny juga menjadi KSAU lewat Kogabwilhan II. Sebelum dipercaya mengisi posisi nomor satu di TNI AU, Tonny adalah panglima Kogabwilhan II. Sampai hari ini, Tonny masih bertugas sebagai KSAU.</p>

Dari enam KSAU selama pemerintahan Presiden Jokowi, satu di antaranya diangkat jadi Panglima TNI. Kini Hadi Tjahjanto jabat Menkopolhukam.

6 KSAU Sepanjang 10 Tahun Era Presiden Jokowi, 1 Lanjut Jadi Panglima TNI dan Kini Masuk Kabinet

<div id="m#msg-f:1805461636215872091" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/24/IMG-20240724-WA0061-864686183.jpg" alt="Prajurit TNI mengusung peti jenazah almarhum Wakil Presiden ke-9 Hamzah Haz di Jalan Tegalan, Matraman, Jakarta, Rabu (24/7/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Prajurit TNI mengusung peti jenazah almarhum Wakil Presiden ke-9 Hamzah Haz di Jalan Tegalan, Matraman, Jakarta, Rabu (24/7/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Presiden (Wapres) ke-9 RI Hamzah Haz telah dimakamkan secara kenegaraan di tempat pemakaman keluarga Desa Jogjogan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (24/7). Pusara Hamzah Haz berada tepat di samping sang istri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014899597/jelang-akhir-tahun-animo-berlibur-ke-luar-negeri-bergeliat">Jelang Akhir Tahun, Animo Berlibur ke Luar Negeri Bergeliat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto bertindak sebagai inspektur upacara pemakaman mendian Hamzah Haz. Upacara yang berlangsung selama 30 menit itu berlangsung penuh haru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Letusan tembakan ke udara mengiringi penurunan jenazah Hamzah Haz. Setelah itu perwakilan keluarga menabur bunga di atas makam Hamzah Haz.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hadi menyampaikan, kepergian Hamzah Haz tak hanya menyisakan bagi keluarga, tapi juga membawa duka seluruh masyarakat Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Upacara kebesaran kenegaraan ini dilaksanakan sebagai penghormatan dan penghargaan pemerintah dan TNI atas jasa Dharma Bhakti serta pengabdian almarhum kepada negara dan bangsa semasa hidupnya," kata Hadi saat memimpin upacara pemakaman, dikutip dari Radar Bogor (Jawa Pos Group), Rabu (24/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menjelaskan, seluruh masyarakat Indonesia terkhusus keluarga merasa sangat kehilangan. Namun dirinya meyakini kepergian Mantan Wapres ini dapat diterima dengan penuh keikhlasan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena kelahiran dan ajal bagi makhluk yang bernyawa hanyalah atas kehendak Tuhan yang maha kuasa. Saya, selaku inspektur upacara mewakili pemerintah, serta seluruh masyarakat menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhum," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia berharap, keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran. Serta, keluarga yang ditinggalkan bisa dengan semangat terus meneladani sikap dan perilaku baik yang diwariskan mendiang Hamzah Haz.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Marilah kita semua mendoakan dan memaafkan almarhum. Semoga kesalahan, kekhilafan, dan dosa almarhum diampuni dan arwahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa serta mendapat tempat yang mulia," harapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemakaman mendiang Hamzah Haz dihadiri puluhan orang yang berasal dari keluarga, masyarakat, hingga tokoh nasional. Pemakamannya digelar di pemakaman keluarga di Desa Jogjogan Cisarua Kabupaten Bogor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Beberapa tokoh nasional yang terlihat hadir yaitu Plt Ketum PPP Mardiono, Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Menko Polhukam Hadi Tjahajanto, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Mantan Menteri Agama Suryadarma Ali, Mantan Hakim MK Jimly Asshiddiqie. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Wakil Presiden (Wapres) ke-9 RI Hamzah Haz telah dimakamkan secara kenegaraan di tempat pemakaman keluarga Desa Jogjogan, Kecamatan Cisarua

Hamzah Haz Dimakamkan di Samping Pusara Sang Istri, Menko Polhukam: Masyarakat Indonesia Berduka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/27/Untitled-3899424892.jpg" alt="Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Bahaya judi <em>online</em> (judol) kini semakin mengkhawatirkan. Aktivitas haram satu ini bahkan telah merambah hampir semua kalangan dan profesi di Indonesia.</p> <p>Tidak hanya masyarakat umum, anggota DPR dan DPRD pun sudah terkontaminasi judi <em>online</em>. Merespons fenomena itu, anggota DPD RI dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah Abdul Rachman Thaha menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Satgas Penanganan Judi Online yang dipimpin Menkopolhukam Hadi Tjahjanto.</p> <p>Menurut senator yang akrab disapa ART itu, langkah-langkah yang diambil Satgas sudah tepat dalam memerangi bahaya dan kecanduan masyarakat terhadap judol.</p> <p>&rdquo;Menkopolhukam Hadi Tjahjanto berani dan tanpa kompromi dalam membongkar praktik judi <em>online</em>. Saya sangat mendukung dan salut dengan upaya pemberantasan judi <em>online</em>,&rdquo; ujar ART di tengah kunjungan kerja di Korea, Rabu (26/6).</p> <p>Gebrakan Satgas yang dipimpin Menkopolhukam, menurut Abdul Rachman Thaha bikin bandar judi <em>online</em> ketar-ketir. Menurut dia, model penanganan yang dilakukan Satgas terbukti efektif.</p> <p>Bahkan, ART menekankan agar Satgas juga menelusuri internal DPD RI terkait kemungkinan adanya keterlibatan dalam judi <em>online</em>. Dia mendesak agar PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) segera menelusuri rekening-rekening yang digunakan dan jejak digital anggota DPD RI yang terindikasi bermain judi <em>online</em>.</p> <p>&rdquo;Temuan ini harus segera ditindaklanjuti. Ini adalah langkah penting untuk menyelamatkan generasi dan masyarakat,&rdquo; tegas Abdul Rachman Thaha, anggota Komite 1 DPD RI.</p> <p>Dengan semangat penanganan judi <em>online</em>, ART berharap darurat judi <em>online</em> bisa segera diatasi di Indonesia. Sehingga, masyarakat terbebas dari jerat perjudian yang merusak tatanan sosial masyarakat.</p>

anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha  apresiasi kinerja Satgas Penanganan Judi Online yang dipimpin Menkopolhukam Hadi Tjahjanto

ART Salut Keberanian Menkopolhukam Hadi Tjahjanto, Bikin Bandar Judi Online Ketat-ketir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/22/JKT_Menko-Polhukam-Umumkan-9-Nama-Pansel-Kompolnas_MIFTAHUL-HAYAT04-3326890109.jpeg" alt="Menko Polhukam Hadi Tjahjanto (tengah) bersama Ketua Pansel Kompolnas Riz Hermawan Sulistyo dan Sekretaris Pansel Kompolnas Yenti Garnasih mengumumkan sembilan nama Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) periode 2024" width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Hadi Tjahjanto (tengah) bersama Ketua Pansel Kompolnas Riz Hermawan Sulistyo dan Sekretaris Pansel Kompolnas Yenti Garnasih mengumumkan sembilan nama Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) periode 2024</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ikut memantau perkembangan kasus Vina Cirebon. Hadi sudah memerintahkan Kompolnas untuk turun ke lapangan dan melakukan pendalaman pada kasus tersebut.</p> <p>Keterangan itu disampaikan Hadi di sela pengumuman komposisi panitia seleksi Kompolnas di kantor Kemenko Polhukam kemarin (21/6). &rsquo;&rsquo;Kompolnas juga sudah mendengar dan menerima gelar perkara,&rsquo;&rsquo; kata dia.</p> <p>Kompolnas, kata Hadi, akan mengikuti sidang praperadilan yang diajukan oleh tersangka Pegi Setiawan pada 24 Juni mendatang. Mantan panglima TNI itu memastikan, Kompolnas bekerja serius mengawal penanganan kasus yang kini menjadi perhatian publik tersebut.</p> <p>Menurut Hadi, itu penting lantaran Kompolnas memiliki fungsi pengawasan kepada aparat kepolisian. Koordinasi dengan pimpinan Polri juga terus dilakukan.</p> <p>"Saya yakin Kompolnas memiliki integritas yang tinggi untuk menjaga kepolisian sesuai dengan proses hukum yang ada," imbuhnya. Berkaitan dengan polemik yang mengiringi penanganan kasus Vina Cirebon, dia meminta semua pihak berpatokan pada fakta dan proses hukum.</p> <p>Terkait dengan pansel Kompolnas, Hadi memastikan bahwa proses seleksi akan berlangsung transparan, terbuka, dan profesional. Dia berharap pansel akan mendapatkan calon-calon anggota Kompolnas yang terbaik. &rsquo;&rsquo;Yang memiliki keinginan mewakafkan hidupnya untuk mengawasi kepolisian supaya polisi lebih profesional dan dicintai rakyat,&rsquo;&rsquo; kata dia.</p> <p>Berdasar pengalaman sebelumnya, seleksi calon anggota Kompolnas akan memakan waktu sekitar empat bulan. <strong>(syn/c6/bay)</strong></p>

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa Kompolnas ikut memantau perkembangan kasus Vina Cirebon.

Menkopolhukam Perintahkan Kompolnas Kawal Penanganan Kasus Vina Cirebon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/07/JKT-1-MENKOPOLHUKAM-KUNJUNGI-MUI-FED-5JPG-1862930293.jpg" alt="Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi TjahjantoI saat menggelar pertemuan di Kantor MUI, Jakarta, Selasa (5/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi TjahjantoI saat menggelar pertemuan di Kantor MUI, Jakarta, Selasa (5/3/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Marsekal TNI Tonny Harjono resmi dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU). Penunjukan Tonny juga mendappat dukungan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kalau menurut saya ini sudah tepat Pak Tonny menjadi Kepala Staf Angkatan Udara dan segera meneruskan program-program yang sudah dilaksanakan oleh Pak Fadjar (KASAU, Marsekal Fadjar Prasetyo),&rdquo; ujar Hadi, Sabtu (7/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hadi mengatakan, tugas utama yang harus dilakukan KSAU baru yaitu melaksanakan kesiapan dan kemampuan alutsista untuk mendukung tugas pokok TNI. Di antaranya adalah kesiapan alutsista pesawat udara baik pesawat tempur maupun pesawat heli. Kemudian, kemampuan personel untuk mengawakinya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/014522051/bergenre-komedi-lee-jong-won-kemungkinan-akan-main-drama-baru-bersama-kim-sejeong">Bergenre Komedi, Lee Jong Won Kemungkinan Akan Main Drama Baru Bersama Kim Sejeong?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Apa yang harus dilakukan utama? Yaitu mendukung tugas pokok TNI. Pertama adalah pengamanan wilayah udara tentunya harus disiapkan alutsista radar dan alat pendukungnya. Kedua adalah membantu mengamankan selat malaka, ini sangat penting, karena isu selat malaka ini terus ada, dan ketiga, pengamanan laut Natuna Utara. Peran angkatan udara sangat penting di situ baik pesawat tempur maupun pesawat angkut, dan pesawat intai khususnya,&rdquo; kata Hadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Panglima TNI ini menyampaikan tugas berikutnya yaitu pengamanan-pengamanan wilayah perbatasan, baik perbatasan darat antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Timur Leste, dan Indonesia dengan Papua Nugini. Selain itu, hubungan penuh operasi militer selain perang adalah pengamanan wilayah rawan di Papua.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014522073/menhan-malaysia-minta-kepada-prabowo-agar-kawasan-tetap-damai">Menhan Malaysia Minta Kepada Prabowo Agar Kawasan Tetap Damai</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Paling penting saat ini, sebentar lagi bulan April ini sudah masuk musim kemarau, khususnya adalah Pulau Jawa dan Nusa Tenggara&nbsp; Timur, dan sampai bulan September terus akan masuk musim kemarau dan diikuti dengan La Nina. Sehingga apa yang kita siapkan, Angkatan Udara segera menyiapkan alutsista agar terhindar terjadinya kebakaran, dan lain sebagainya. Saya yakin pak Toni punya pengalaman dalam hal ini untuk menyiapkan kesiapsiagaan alutsista dan kemampuan personilnya,&rdquo; kata Menko Hadi.&nbsp;</div> </div>

Penunjukan Tonny juga mendappat dukungan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto.

Tonny Harjono Jabat KSAU, Menko Polhukam Bilang Begini

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/07/JKT-1-MENKOPOLHUKAM-KUNJUNGI-MUI-FED-4JPG-3513748364.jpg" alt="Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi TjahjantoI saat menggelar pertemuan di Kantor MUI, Jakarta, Selasa (5/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi TjahjantoI saat menggelar pertemuan di Kantor MUI, Jakarta, Selasa (5/3/2024).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto memastikan, situasi nasional setelah pemungutan suara&nbsp; Pemilu 2024 relatif kondusif. Hal itu disampaikan, usai rapat koordinasi perkembangan situasi pasca pemungutan suara 2024 di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (15/3).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rapat itu turut dihadiri Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Secara umum situasi dan kondisi nasional masih relatif kondusif dan aman terkendali," kata Hadi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Panglima TNI itu menjelaskan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi dan kondisi keamanan nasional. Mengingat, tahapan Pemilu 2024 masih berjalan, yakni proses rekapitulasi hingga penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU pada 20 Maret 2024 mendatang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemerintah terus memantau perkembangan situasi, mengawal serta memastikan setiap tahapan pemilu berjalan aman, damai, dan berkualitas karena keberhasilan penyelenggaraan pemilu adalah keberhasilan kita semua, dan pemilu merupakan harga diri bangsa Indonesia," ucap Hadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014278747/tuntaskan-blbi-dpd-minta-menkopolhukam-hadi-tidak-sebatas-jadi-komoditas-politik">Tuntaskan BLBI, DPD Minta Menkopolhukam Hadi Tidak Sebatas Jadi Komoditas Politik</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Hadi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengamankan dan mengawal proses pemilu yang sedang berjalan. Masyarakat juga diimbau ikut menjaga stabilitas politik, hukum dan keamanan agar tetap kondusif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas peran serta seluruh masyarakat Indonesia dalam menjaga kondusivitas situasi saat ini. Semoga situasi aman, terkendali, damai, adem-ayem ini bisa terus terjaga. Marilah kita bersama-sama utk terus mengawal proses demokrasi yang tengah berlangsung di Indonesia dan menjaga situasi, kondisi agar tetap aman, dan damai," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Mantan Panglima TNI itu menjelaskan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi dan kondisi keamanan nasional.

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Pastikan Situasi Pasca Pemungutan Suara Pemilu 2024 Kondusif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/22/7_hadi_1-3302277241.jpg" alt="TUGAS BARU: Menhan Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada Menko Polhukam di Istana Negara, Jakarta, kemarin (21/2)." width="100%">
<figcaption>TUGAS BARU: Menhan Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada Menko Polhukam di Istana Negara, Jakarta, kemarin (21/2).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Belum mulai bertugas sebagai menteri agraria dan tata ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto sudah meminta Annisa Pohan "mengikhlaskan&rdquo; sang suami, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).</p> <p>&rdquo;Mbak Annisa nggak perlu cemburu, karena yang nyalamin kita udah tua-tua. Bebaskan Mas AHY keluar untuk mengabdi,&rdquo; ujar Hadi yang disambut gelak tawa tamu yang turut hadir dalam momen sertijab.</p> <p>Guyonan itu disampaikan Hadi dalam serah terima jabatan (sertijab) di kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, kemarin (21/2).</p> <p>AHY menggantikan posisinya sebagai menteri ATR/kepala BPN, sedangkan Hadi sendiri menduduki posisi baru sebagai menteri koordinator politik, hukum, dan keamanan (Menko Polhukam) yang ditinggalkan Mahfud MD.</p> <p>Keduanya dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersamaan di Istana Negara, Jakarta. Masa tugas keduanya sekitar 8 bulan sebelum presiden hasil Pemilu 2024 dilantik dan membentuk kabinet baru.</p> <p>Malam sebelum pelantikan, Hadi menyebut dirinya dan AHY sudah berdiskusi. Dan, dia melihat AHY bisa langsung menguasai permasalahan saat menjabarkan program di hadapan media.</p> <p>&rdquo;Anak muda itu emang cepat, cak cek cak cek. Tadi pagi (kemarin pagi) jumpa pers kok udah hafal semua. Itu ciri-ciri pemimpin masa depan,&rdquo; pujinya.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/22/8_hadi_2-3546951477.jpg" alt="SIAP BERTUGAS: Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono dan istri, Annisa Pohan, seusai pelantikan." width="100%">
<figcaption>SIAP BERTUGAS: Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono dan istri, Annisa Pohan, seusai pelantikan.</figcaption>
</figure> <p>Dalam sertijab, Hadi juga meyakinkan AHY bahwa mulai Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni hingga semua staf di bawah akan siap membantu kinerja sang menteri baru. Selama ini, dia pun mendapat banyak bantuan dari pejabat teras yang ada di kementerian untuk menyukseskan program-program yang telah disusun dan diamanatkan Presiden Jokowi.</p> <p>Untuk tugas menteri ATR/BPN, seusai pelantikan, Jokowi minta agar tahun ini sertifikat elektronik didorong lebih masif. Dia juga memberi tugas agar hak guna usaha (HGU) untuk carbon trading (perdagangan karbon) juga harus siap. &rsquo;&rsquo;Banyak perusahaan yang akan masuk,&rdquo; katanya.</p> <p>Jokowi meyakini dua menteri yang dia lantik kemarin bakal cepat beradaptasi dengan tugas baru mereka. Hadi sebagai mantan panglima TNI dinilainya dekat dengan politik, hukum, dan hak asasi manusia.</p> <p class="class-paragraph"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014205312/harta-kekayaan-ahy-capai-rp-15-miliar-intip-deretan-aset-ketua-umum-partai-demokrat-yang-kini-sah-jadi-menteri-atrbpn">Harta Kekayaan AHY Capai Rp 15 Miliar, Intip Deretan Aset Ketua Umum Partai Demokrat yang Kini Sah Jadi Menteri ATR/BPN</a></strong></p> <p>Sedangkan AHY disebut Jokowi pas menduduki menteri ATR/BPN. Pengalamannya sebagai ketua umum partai, alumnus Akademi Militer, dan pendidikan di beberapa universitas luar negeri bakal menjadi bekal berharga. "Ini urusan manajemen. Saya rasa beliau sudah siap,&rdquo; ucapnya.</p> <p>Hadi berpesan agar AHY mengunjungi sejumlah wilayah dalam upaya mempercepat penyelesaian program-program yang ada. Adapun wilayah-wilayah yang patut diprioritaskan tersebut meliputi Riau, Kalimantan Timur, dan Bali.</p> <p>Soal mafia tanah, Hadi yakin AHY bisa lebih galak darinya. &rdquo;Jangan takut penyelesaian masalah pertanahan yang dikuasai mafia tanah. Kalau saya bilangnya gebuk, Mas AHY bilangnya gebuk, gebuk, gebuk,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Sementara itu, dalam sambutannya, AHY mengaku telah mencatat apa-apa saja yang jadi pekerjaan rumah (PR)-nya. Termasuk mengunjungi daerah-daerah yang disampaikan Hadi.</p> <p>Dalam kesempatan tersebut, AHY juga mencoba menjawab rasa penasaran masyarakat terkait mengapa dirinya bergabung dengan pemerintah. Selama ini, kata dia, Demokrat sudah konsisten berada di luar pemerintahan dan menjadi oposisi selama 9 tahun 4 bulan.</p> <p>Sehingga, kembalinya Demokrat ke pemerintahan bisa jadi momentum bersejarah. &rdquo;Apa yang kami perjuangkan selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung di pemerintahan,&rdquo; katanya.</p> <p>AHY mengakui dirinya sama seperti Hadi. Berasal dari militer yang sejatinya tak menguasai secara khusus bidang ATR/BPN ini. Namun, dia merasa Jokowi memang sengaja menugaskan keduanya karena pertimbangan kepemimpinan dan manajemen.</p> <p>&rdquo;Karena kalau keahlian, yang ahli para Dirjen, direktur, di bawah itu Kasubdit ini, saya juga tidak hafal struktur-struktur, harus cepat belajar. Tapi, bisa saya katakan, saya hadir dengan komitmen, manajemen, dan leadership kuat. Saya akan belajar cepat untuk melanjutkan dan merampungkan program yang ada,&rdquo; katanya.</p> <p>Seusai sertijab dengan AHY, kemarin sore Hadi melaksanakan sertijab dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menjadi pelaksana tugas Menko Polhukam sepeninggal Mahfud MD. Kepada awak media, Hadi menyatakan bahwa prioritasnya di Kemenko Polhukam adalah memastikan situasi tetap aman dan kondusif. &rdquo;Sampai pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih,&rdquo; ungkap dia kemarin.</p> <p>Selain memastikan situasi tetap aman dan kondusif, dia menyampaikan bahwa tugas lain yang juga penting adalah menyelesaikan kerja-kerja yang sudah dilakukan oleh Satgas BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Sebagai Menko Polhukam baru, Hadi juga akan bersilaturahmi dengan Mahfud. Dia mengaku ingin mendiskusikan banyak hal.</p> <p>&rdquo;Sebagai orang timur tentu kan kita harus silaturahmi dengan pemimpin sebelumnya, mohon arahan. Apa permasalahan-permasalahan yang belum diselesaikan nanti akan kami lanjutkan walaupun waktunya hanya delapan bulan,&rdquo; katanya. <strong>(lyn/mia/syn/wan/c17/ttg)</strong></p>

AHY menggantikan posisi Hadi Tjahjanto sebagai menteri ATR/kepala BPN. Hadi sendiri menduduki posisi baru sebagai menkopolhukam.

Hadi Tjahjanto Yakin AHY Galak Gebuk Mafia Tanah

<div id="m#msg-f:1791495820454256009" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/21/Screenshot_20240221_105935_YouTube-3751127509.jpg" alt="Presiden Jokowi  resmi melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jadi Menteri ATR/BPN." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi  resmi melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jadi Menteri ATR/BPN.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini Hadi Tjahjanto sangat siap mengemban amanah baru sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Hadi sebelumnya menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), yang kini jabatan Menteri ATR/BPN dijabat oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014204498/19-petugas-pemilu-meninggal-pemkab-bandung-serahkan-santunan-masing-masing-rp-42-juta">19 Petugas Pemilu Meninggal, Pemkab Bandung Serahkan Santunan Masing-Masing Rp 42 Juta</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dilantiknya mantan Panglima TNI Marsekal (purn) Hadi Tjahjanto jadi Menko Polhukam, menggantikan posisi Mahfud MD yang mengundurkan diri, karena maju sebagai cawapres pada Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya saya kira apa, Pak Menko Polhukam kita tahu beliau dulu Panglima, saya kira untuk mengatasi hal yang berkaitan dengan politik dan keamanan sangat siap," kata Jokowi usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jokowi berpesan kepada Hadi Tjahjanto untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban. Terlebih, Indonesia baru saja menggelar Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala negara juga meminta Hadi Tjahjanto untuk bisa menjaga iklim investasi di Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya tadi sudah pesan beberapa hal yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban dan juga yang berkaitan dengan dukungan terhadap investasi yang akan masuk ke Indonesia. Saya kira itu," ucap Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pelantikan terhadap keduanya digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hadi dan AHY dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 34/P Tahun 2024, tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri negara, Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Reporter: Muhamad Ridwan</div> </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini Hadi Tjahjanto sangat siap mengemban amanah baru sebagai Menkopolhukam menggantikan Mahfud MD

Hadi Tjahjanto Resmi jadi Menko Polhukam, Jokowi Bilang Dia Dulu Panglima, Sangat Siap

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/21/452BD698-DB16-43ED-AB3D-A1DE8231563E-10976699.jpeg" alt="Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto." width="100%">
<figcaption>Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni mengaku mendengar kabar bahwa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Marsekal (purn) Hadi Tjahjanto akan dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Adapun, pelantikan mantan Panglima TNI itu menjadi Menko Polhukam akan dilakukan, pada Selasa (21/2) besok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Sahroni tak menjelaskan lebih rinci ihwal posisi Menteri ATR/BPN nantinya akan diisi oleh siapa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya dengarnya begitu (Hadi Tjahjanto akan dilantik menjadi Menko Polhukam), besok dilantik," kata Sahroni kepada wartawan, Selasa (20/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terembus kabar Pak Hadi, jadi Menko Polhukam," sambungnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014074207/mahfud-md-mundur-sebagai-menkopolhukam-nasdem-seharusnya-sejak-kemarin">Mahfud Md Mundur Sebagai Menkopolhukam, NasDem: Seharusnya Sejak Kemarin</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu menyatakan, dipilihanya Hadi menjadi Menko Polhukam dirasa tepat. Karena pengalamannya pernah menjadi Panglima TNI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak salah pilih kalau Pak Hadi jadi Menko Polhukam," tegas Sahroni.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai pelaksana tugas (Plt) Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD yang mengundurkan diri. Mahfud mengundurkan diri karena memilih fokus untuk menjadi cawapres, mendampingi capres Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Saya dengarnya begitu (Hadi Tjahjanto akan dilantik menjadi Menko Polhukam), besok dilantik," kata Sahroni kepada wartawan, Selasa (20/2).

Hadi Tjahjanto Dikabarkan Akan Dilantik Jokowi jadi Menko Polhukam Besok

<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/01/Mahfud-Mengundurkan-Diri-010224-hma-04-2897242478.jpg" alt="Menko Polhukam Mahfud MD sedang memberikan konferensi pers usai menyampaikan surat pengunduran diri sebagai menteri kepada Presiden Joko Widodo di Jakarta pada hari Kamis (1/2)." width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Mahfud MD sedang memberikan konferensi pers usai menyampaikan surat pengunduran diri sebagai menteri kepada Presiden Joko Widodo di Jakarta pada hari Kamis (1/2).</figcaption>
</figure> </p> <p style="font-weight: 400;">&nbsp;</p> <p style="font-weight: 400;"><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- &nbsp;Mahfud MD&nbsp;resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).&nbsp;</p> <p style="font-weight: 400;">Meski demikian, ia mengakui bahwa masih ada tiga tugasnya yang belum tuntas atau menggantung dalam proses penyelesaiannya sebagai menteri.</p> <p style="font-weight: 400;">Mahfud MD menyampaikan hal tersebut usai menyerahkan surat pengunduran diri sebagai menteri kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada hari Kamis (1/2).</p> <p style="font-weight: 400;">Menurutnya, tiga tugas itu masih harus dilanjutkan karena merupakan tugas resmi dari Presiden.</p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Tugas Menko Polhukam sudah rutin, Cuma masih ada tugas yang menggantung di tengah pengunduran diri saya. Tugas itu perlu dilanjutkan karena tugas resmi dari Presiden,&rdquo; ujar Mahfud dikutip dari Antara, Kamis (1/2).</p> <p style="font-weight: 400;">Menurutnya tugas pertama yang harus ia selesaikan adalah soal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).</p> <p style="font-weight: 400;">Tugas tersebut harus segera diselesaikan karena menyangkut kerugian negara sebesar Rp 111 triliun.</p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Kita dulu hampir kehilangan uang lebih dari Rp 111 triliun, sekarang sudah berhasil menghimpun sebesar Rp 35,8 triliun. Selama satu setengah tahun kami terus mengejar itu dan sisanya telah kami petakan untuk ditagih lebih lanjut,&rdquo; ujarnya.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014075287/mahfud-md-kata-pak-jokowi-saya-menko-polhukam-paling-lama-di-kabinetnya">Mahfud Md: Kata Pak Jokowi, Saya Menko Polhukam Paling Lama di Kabinetnya </a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">Tugas kedua yakni menyangkut soal penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang menurutnya penyelesaian dari sudut korban masih terus berjalan sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Presiden.</p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Untuk penyelesaian dari sudut korban itu terus berjalan sesuai instruksi Presiden dan hal itu sudah mendapat pujian resmi dari PBB. Pidato Dewan HAM PBB di Jenewa memberi penghargaan karena telah melakukan langkah-langkah lebih dulu dari langkah hukum yang rumit tetapi akan terus dikerjakan. Maka saya katakan masih terus berjalan,&rdquo; kata dia.</p> <p class="class-paragraph" style="font-weight: 400;">&nbsp;Tugas ketiga yakni berkaitan dengan Revisi Undang-Undang (UU) Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menyampaikan bahwa untuk tugas ini memang sedang ditahan terlebih dahulu dan dirinya sudah melaporkan kepada Presiden.</p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;UU MK sekarang memang di tangan saya, saya tahan dulu pada waktu itu dan sudah lapor Presiden. Tugas ini ditahan dulu karena memang tidak bagus, ada aturan peralihan yang seperti itu. Tapi apapun nanti terserah pemerintah,&rdquo; sambungnya.</p> <p style="font-weight: 400;">Sebelumnya, ia telah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai menteri secara langsung kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada hari Kamis (1/2) petang. Surat itu menurutnya berisi tiga hal.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014075046/mundur-sebagai-menko-polhukam-di-kabinet-jokowi-mahfud-md-dinilai-penuhi-standar-etika">Mundur Sebagai Menko Polhukam di Kabinet Jokowi, Mahfud MD Dinilai Penuhi Standar Etika</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">Pertama ia menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah mengangkat dirinya sebagai menteri pada 23 Oktober 2019 dengan penuh rasa hormat. Sehingga secara resmi ia juga dengan hormat menyatakan surat permohonan mengundurkan diri.</p> <p style="font-weight: 400;">Kedua yaitu tentang substansi isi surat permohonan pengunduran dirinya. Lalu yang ketiga adalah permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang dapat dilaksanakan dengan baik oleh dirinya selama menjadi menteri.</p> <p style="font-weight: 400;">Mahfud mengatakan segala urusan di Kementerian Koordinator Polhukam baru selesai atau pengunduran dirinya sudah sah jika Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan Keputusan Presiden.***</p> <p style="font-weight: 400;">&nbsp;</p>

Mahfud MD menyatakan masih ada tiga tugasnya yang belum tuntas dan masih harus diselesaikan meskipun dirinya sudah mengundurkan diri.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menkopolhukam

Berita Terkini